Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis di Papua wajib dibasmi karena menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Keberadaan mereka sangat meresahkan, karena sering membuat kekejaman yang di luar batas kemanusiaan, bahkan tak jarang membunuh warga sipil. Pemberantasan KKB menjadi agenda wajib, agar rakyat Papua bisa hidup damai.

Permasalahan pelik di Papua terjadi karena teror dari KKB, yang merupakan organisasi bersenjata di bawah OPM. Mereka berdua sama-sama ingin mewujudkan Papua merdeka, dengan cara kekerasan. Walau dengan membeli senjata api ilegal yang mahal harganya, tetapi masih dilakukan, karena mereka menganggap Papua adalah wilayah yang terjajah.

Tentu mereka salah besar karena jika Papua (dulu Irian Jaya) menjadi provinsi di Indonesia, bukanlah wilayah yang ditindas. Karena buktinya warga asli Bumi Cendrawasih sangat cinta NKRI dan mereka tidak mau jika diajak memberontak dan membentuk Republik Federal Papua Barat, serta mengibarkan bendera bintang kejora.

Torius Tabuni, pengamat Papua, menyatakan bahwa konflik di Papua sudah berkepanjangan, dan memburuknya karena ada provokasi dari kelompok separatis. Ditambah lagi, kelompok separatis merambah ke 2 hal, yakni politik dan kontak senjata. Mereka menggunakan keduanya untuk membuat suasana makin rusuh.

Torius menambahkan, sebenarnya saat masa damai, kehidupan di Distrik-Distrik di Papua sama saja dengan di desa lain (di Jawa atau wilayah lain). Akan tetapi, kelompok separatis membuat image bahwa Papua tidak aman, karena sering ada konflik, dll. Sehingga orang luar akan takut masuk ke Bumi Cendrawasih, padahal wilayah ini menyimpan kekayaan alam yang eksotis.

Kelompok separatis makin mengganas ketika dicap sebagai teroris. Selain membuat hoaks tentang Papua dan provokasi di media sosial, mereka juga beraksi di dunia nyata. Data statistik menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, ada lebih dari 118 kasus yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Angka ini sangat miris karena lebih dari 10 kali kasus dalam setahun.

Dalam artian, hampir tiap bulan ada saja kekerasan yang dibuat oleh KKB. Misalnya ketika mereka menembaki pekerja Istaka Karya, atau meneror wilayah di sekitar pertambangan di Tembagapura. Pasalnya, KKB merasa bahwa tanah yang dijadikan kompleks pertambangan adalah milik mereka, padahal sudah ada perjanjian resmi antara perusahaan tambang dengan pemerintah Indonesia. Sehingga KKB tidak bisa mengklaim begitu saja.

Kasus lain yang terjadi akibat kekejaman KKB adalah penembakan mobil milik aparat. Padahal mereka ingin memberi sembako kepada masyarakat, tetapi malah mendapatkan teror dari kelompok separatis tersebut. Mungkin saja KKB mengira mereka sedang mengadakan patroli keliling.

Tak berhenti begitu saja, teror lain juga terjadi di Bumi Cendrawasih, ketika KKB merusak tower milik perusahaan telekomunikasi. Ketika itu terjadi, maka otomatis sinyal HP hilang sama sekali, karena tidak ada menara pemancarnya. Padahal sinyal internet sangat dibutuhkan oleh murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh.

KKB juga tega membakar gedung sekolah dan mereka makin merusak masa depan anak-anak Papua, dengan membunuh 2 orang guru. Betapa kejamnya KKB karena memutus harapan bocah-bocah di Bumi Cendrawasih untuk menuntut ilmu. Apakah mereka tidak tahu bahwa kebohohan hanya akan membawa ke kesesatan dan kesengsaraan? Justru saat KKB anti sekolah, mereka akan mudah dikibuli oleh orang lain.

Oleh karena itu, pemberantasan KKB dilakukan dengan lebih gencar. Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri melacak KKB hingga ke markasnya. Mereka bertempur dengan gagah berani dan ingin mewujudkan perdamaian di Papua. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Densus 88 akan diterjunkan juga untuk membantu, karena KKB sudah diklaim sebagai organisasi teroris.

Semoga dengan penambahan pasukan ini akan memberantas KKB dengan lebih cepat. Perlakuan tegas terukur pada KKB diperbolehkan, karena mereka sudah mengganggu kedaulatan negara. Juga jadi sumber konflik masyarakat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Moses Waker )*

Keberhasilan TNI dalam menduduki markas KKB dipuji masyarakat. Mereka lega karena akhirnya kelompok separatis itu diberantas sampai ke wilayah persembunyiannya. Warga sipil Papua sudah jenuh dan lelah karena selama puluhan tahun diteror oleh KKB dan OPM, sehingga mereka berharap kelompok separatis benar-benar diusir dari Indonesia.

Setelah dinyatakan sebagai kelompok teroris, pemberantasan KKB makin intensif. Pasukan dari Yonif 315/Garuda sudah datang ke Papua untuk membantu aparat di sana dalam menumpas tiap anggota kelompok separatis tersebut. Sebanyak 400 prajurit yang dijuluki ‘pasukan setan’ karena tidak memiliki rasa takut, langsung semangat untuk bekerja, demi kedaulatan NKRI.

Pasukan setan diterjunkan untuk membantu kinerja Satgas Nemangkawi dalam mencari keberadaan KKB hingga ke akarnya. Satgas Nemangkawi adalah kumpulan prajurit TNI dan Polri yang khusus dibuat agar KKB segera tertangkap. Kombes Pol M Iqbal Qudussy menyatakan bahwa menyatakan bahwa Satgas Nemangkawi berhasil menduduki salah satu markas KKB di Nduga.
Kombes Iqbal melanjutkan, markas KKB di Nduga berhasil dikuasai Satgas Nemangkawi. Markas ini merupakan rumah bagi pasukan pimpinan Egianus Kogoya. Sementara itu, markas mereka yang lain, di daerah Kampung Paro, juga sudah terendus keberadaannya.

Satgas Nemangkawi juga berhasil menyerang pasukan Lekagak Talenggeng di Jembatan Mayumberi, Minggu 16 mei 2021 jam 3 WIT. Sebanyak 3 anggota KKB tertembak tetapi salah satunya melarikan diri. Kamp KKB di Mayumberi juga sudah dikuasi Satgas Nemangkawi.
Keberhasilan Satgas Nemangkawi sangat dipuji oleh masyarakat. Pasalnya, setelah kedua markas KKB diduduki, kegiatan warga berjalan dengan aman tanpa ada ketakutan akan ancaman teror. Situasi sangat kondusif. Mulai dari pasar hingga rumah ibadah, dipenuhi oleh masyarakat yang beraktivitas dengan tenang.

Masyarakat sangat mengapresiasi tindakan tegas pemerintah yang mengecap KKB sebagai kelompok teroris. Penyebabnya karena mereka memang bertindak seperti teroris yang suka mengancam dan membuat onar. Sehingga jika KKB benar-benar diberantas sampai habis, tidak ada lagi yang memaksa mereka untuk ikut memerdekakan Papua. Karena semua orang cinta NKRI.

Para pemuda di Indonesia Timur yang bergabung dalam Melanesian Clan juga mendukung penuh aparat untuk bersikap tegas kepada KKB. Ketua Umum Melanesian Clan Kevin Rouw menyatakan bahwa mereka mendukung penuh pemerintah melalui TNI/Polri dan seluruh stakeholder, untuk memberantas KKB. Boleh ada tindakan tegas terukur bagi mereka.

Kevin melanjutkan, Melanesian Clan mengutuk aksi kriminal KKB di Papua, karena sudah mengancam keselamatan hidup warga negara. Dalam artian, seluruh warga sipil sebenarnya sudah muak dengan KKB yang terus mengancam dengan kekerasan, sampai mereka memperbolehkan tindakan tegas terukur untuk memberantas kelompok separatis tersebut.

Masyarakat sudah jenuh dengan KKB yang berkedok ingin membantu OPM dalam memerdekakan Papua tetapi kenyataannya mereka yang menjajah kebebasan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Sudah terlalu banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh KKB. Mulai dari pembakaran sekolah, penembakan pekerja Istaka Karya, sampai pengancaman terhadap warga di 1 desa.

Selain itu, KKB juga tega membunuh seorang murid dan 2 orang guru. Ketika mereka menghalangi hak warga Papua untuk mendapat pendidikan, apa mau berkubang dalam keterbelakangan? Jika saja mereka ingin ada negara baru tetapi tidak ada sekolah dan para guru, maka akan mudah untuk dibodohi orang lain.

Oleh karena itu, KKB wajib diberantas agar tak membuat onar di Papua. Penyebabnya karena tindakan mereka sudah berada di luar batas dan melanggar hak asasi orang lain. Kasus KKB sudah termasuk tindakan kriminal, dan mereka juga ngotot untuk menjadi kelompok separatis. Sehingga seluruh masyarakat setuju dengan penyerbuan markas KKB.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Marco Soares )*

KKB sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Keputusan ini dinilai sangat tepat, karena KKB sudah menyakiti masyarakat dan meneror dengan berbagai cara, sehingga bisa dikategorikan sebagai teroris. Dengan label baru, maka diharap pemberantasan KKB makin efektif dan semoga mereka cepat dihapus dari Bumi Cendrawasih.

Kedamaian di Papua selalu dirusak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka sudah berkali-kali membuat onar dengan menakuti warga sipil, membakar sekolah, bahkan membunuh masyarakat dan juga aparat. Kelakuan mereka yang di luar batas tentu makin membuat banyak orang antipati, bukan hanya yang bermukim di Papua tetapi juga di wilayah lain.

Pemerintah bertindak tegas dengan menetapkan KKB sebagai kelompok separatis. Menko Polhukan Mahfud MD menyatakan bahwa penetapan ini berdasarkan usulan banyak pihak dan sudah ada sejak tahun 2019. Dalam artian, ini bukan keputusan yang mendadak akibat banyaknya aparat yang jadi korban kekejaman KKB.

Jika KKB ditetapkan sebagai kelompok separatis, maka pengejaran terhadap mereka menjadi lebih intensif, karena ada bala bantuan dari Densus 88 antiteror. Jika Densus yang maju, maka diharap akan menggertak KKB sehingga mereka ketakutan dan akan menyerahkan diri. Serta tak lagi berani mengutus sniper untuk menyerang aparat maupun warga sipil.

Selain Densus, maka ada bantuan lain yang sudah sampai ke Papua, yakni pasukan dari Yonif 315/Garuda. Tim yang diberangkatkan oleh Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wuryanto ini dijuluki pasukan setan, saking ganasnya dalam menyerang musuh. Mereka memiliki skill di atas rata-rata dalam menembak dan strategi perang, serta bisa mengendus keberadaan musuh.

Dengan datangnya bantuan ini, maka diharap pemberantasan KKB akan lebih intensif. Mereka bisa digabung dengan tim dari TNI dan Polri, yang diberangkatkan langsung ke Kabupaten Puncak yang rawan konflik. Karena dikabarkan ada salah satu markas KKB di daerah itu.

Pemberantasan KKB wajib dilakukan, demi keamanan warga sipil Papua. Jangan sampai ada korban selanjutnya, baik luka-luka maupun korban jiwa. Jika KKB tidak dihapus dari Bumi Cendrawasih, dikhawatirkan mereka akan lebih menggila dan membakar lebih banyak sekolah di Papua.

Pengamat Intelejen Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Dalam UU itu disebut bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang luas. Juga korbannya massal dan menimbulkan kerusakan pada objek vital yang strategis.

Jika ditilik dari UU itu, maka memang betul bahwa KKB adalah kelompok teroris, karena mereka sudah berkali-kali membuat kerusuhan di Papua, terutama jelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember. Saat itu, KKB memaksa masyarakat untuk mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bendera kebangsaan OPM.
Padahal warga sipil menolaknya karena cinta NKRI.
Jika ada warga yang menolak untuk menruti KKB, maka mereka menakut-nakutii dengan senjata api, bahkan nekat membunuh masyarakat sipil. Mereka juga menembak aparat dengan sengaja. Penembakan dan pembunuhan ini tentu sebuah tindakan kriminal.

Ketika KKB hobi meneror, bukankah sudah pantas dikategorikan sebagai organisasi teroris? Karena mereka membuat kekacauan agar OPM berjaya dan Papua merdeka. Padahal Papua tidak sedang dijajah oleh Indonesia dan mereka salah besar mengenai definisi kemerdekaan dan penjajahan.

Penyebutan KKB sebagai kelompok teroris sudah akurat, karena mereka memang melakukan tindakan teror yang membahayakan keselamatan masyarakat. Diharap dengan status baru ini, pemberantasan KKB akan makin efektif dan cepat. Sehingga mereka bisa dihapus sampai ke akar-akarnya.

)* Mahasiswa Hubungan Internasional Unps Bandung

Oleh : Rebecca Marian )*

Salah satu sumber keresahan masyarakat Papua adalah adanya manuver dari Kelompok Separatis Papua (KSP) yang kerap menjadi biang kerok kerusuhan.

KSP kembali menciptakan gangguan keamanan yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia murka. Pasalnya pada 27 April 2021, seorang anggota Polri atas nama Bharada Komang gugur ditembak. Sehari sebelumnya, KSP menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KSP sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KSP sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.

Jan mengungkapkan jika KKB terus melakukan aksi maka akan menjadi ancaman bagi negara. Sebab, di penghujung tahun 2021 mendatang tepatnya di bulan Oktober akan ada event besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Jan menilai, aksi KKB ini akan membuat kontingen di luar Papua menjadi merasa takut. Jika mereka takut, berarti tidak akan ada yang mengikuti event tersebut.

Untuk menyikapi situasi di Papua dan terkait status KKB menjadi teroris, BNPT juga akan mengundang pimpinan daerah di Papua bersama Komnas HAM untuk rapat bersama.

Selain menemui dan berkoordinasi dengan BNPT, perwakilan Pemuda Adat Papua juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KSP yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Riyanta menuturkan, pemerintah mesti melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua.

Pendekatan ini, merupakan salah satu upaya agar masyarkat tidak mudah terhasut oleh KSP. Pelabelan ini nantinya juga harus diimbangi dengan pendekatan yang intens kepada masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran negara dan percaya kepada pemerintah dan tidak mudah dihasut oleh KSP.

Tentu saja pelabelan KKB sebagai kelompok teoris tidak boleh membuat masyarakat Papua mendapatkan stigma yang sama. Sehingga pemerintah harus memberikan pendampingan dan melindungi warga Papua dan melihatnya sebagai korban yang harus dilindungi.

Riyanta menilai, pola yang dilakukan oleh KSP adalah dengan memanfaatkan situasi dan bersembunyi di antara masyarakat. Kelompok tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun di sisi yang lain melakukan teror pada masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah.

Sementara itu, gagasan pelabelan teroris kepada KSP dikemukakan oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar dalam kesempatan rapat bersama komisi III DPR.

Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KSP menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Layaknya teroris yang melakukan pengeboman di Gereja, KSP juga kerap melancarkan aksinya dengan melukai bahkan menghilangkan nyawa warga sipil Papua, apalagi manuver yang dilakukan oleh KKB terbukti mengancam persatuan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis Papua (KSP) makin mengganas, karena melakukan serentetan tindak kejahatan yang sampai mengancam nyawa orang lain. Kekejian KKB membuatnya pantas untuk dibasmi, tujuannya agar masyarakat Papua bisa melangsungkan hidup dengan aman tanpa teror. Aparat bekerja keras untuk mencari sisa anggota KSP, agar mereka musnah dari Bumi Cendrawasih.

KSP adalah personel penjaga di bawah perintah OPM (organisasi Papua Merdeka). Mereka bertugas untuk mensukseskan cita-cita OPM, demi kejayaan Papua Barat. Keinginan gila mereka untuk memerdekakan Papua berubah menjadi ambisi berbisa, sehingga KKB berubah seperti monster yang mengerikan dan mengerahkan segala cara agar Republik Federal Papua Barat berdiri dan lepas dari Indonesia.

Salah satu korban kekejian KSP adalah Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, Kepala BIN Daerah Papua. Saat melintas dengan sepeda motor di Kampung Dambet, Distrik Beoga, ia ditembak oleh anggota KKB. Pada baku tembak itu, anggotanya selamat, sementara Brigjen Putu kehilangan nyawa, tepat pada pukul 15:30 WITA.

Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah kelompok kriminal bersenjata di bawah perintah Lekagak Telengan. Saat ini jenazah alm Brigjen Putu masih berada di Beoga dan rencananya baru besok akan dibawa ke Timika.

Meninggalnya Brigjen Putu membuat masyarakat geram, karena KKB berani menembak aparat. Mereka terbukti berani melawan aparat, dan sudah berkali-kali terjadi. Mereka juga pernah baku tembak dengan anggota TNI dan Polri. Sehingga wajib dibinasakan, karena sudah melanggar peraturan dan tidak menghormati mereka sebagai aparat.

KSP sudah bertindak di luar batas dengan menembak anggota BIN. Untuk apa mereka menyerang duluan? Sepertinya KSP sudah paranoid dengan semua aparat negara, baik dari BIN, Polri, maupun TNI. Sehingga memilih untuk menembak terlebih dahulu daripada tertangkap.

Bisa jadi bagi KSP, aparat adalah representasi dari pemerintah Indonesia, sehingga wajib diserang terlebih dahulu. Jika mereka berpikiran seperti itu, maka sudah jelas otaknya error. Karena tugas aparat adalah menjaga kedaulatan negara dan ketertiban di suatu wilayah. Namun malah diancam sampai terenggut nyawanya.

Ketika ada aparat yang jadi korban, maka pemberantasan KSP dilakukan lebih gencar lagi. Jangan sampai kejadian ini berulang sehingga mengancam nyawa mereka. Aparat adalah penjaga rakyat dan tugasnya sangat mulia. Sehingga KSP harus dibinasakan, agar tidak ada lagi aparat yang berkorban nyawa.

Bukan kali ini saja KSP melakukan tindak kejahatan. Masyarakat sipil juga jadi korban dari kekejaman mereka. Beberapa saat lalu mereka menembak 2 orang guru di Kabupaten Puncak, juga melemparkan timah panas ke seorang murid SMA. Alasannya, guru dan murid dicurigai sebagai intelijen, padahal kenyataannya adalah warga sipil biasa.

Selain itu, KSP juga ketahuan memperkosa gadis-gadis di wilayah Kabupaten Puncak, Beoga. Sudah terlalu panjang daftar kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Sehingga bisa dijerat pidana terorisme, UU nomor 15 tahun 2003. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Tugiman, pengamat sosial politik dari Universitas Pasundan Bandung.

Jika KSP dinyatakan sebagai teroris, maka akan ada bantuan dari Densus 88 untuk pemberantasannya. Sehingga mereka bisa merancang strategi untuk penangkapannya dan diharap bisa 100% dicokok. KSP akan musnah dari Bumi Cendrawasih dan tak lagi-lagi mengganggu ketenangan warga dan kinerja aparat.

Kebrutalan KSP sudah tidak dapat diampuni. Mereka patut diberantas hingga ke akarnya, karena sudah melakukan tindak kejahatan yang dosanya terlalu besar. Pengejaran anggota KKB terus dilakukan, agar mereka tidak lagi mengancam rakyat dan membawa korban selanjutnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan di Papua. Peristiwa itu terjadi akibat ulah dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Komnas HAM pernah menemukan tindakan kekerasan yang sangat brutal.

“Berikutnya saya tambahkan tentang penanganan Papua ada kasus kekerasan yang terjadi. Kami Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dari OPM bahkan kadang-kadang sangat brutal,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021). Ahmad pun mencontohkan satu peristiwa kekerasan yang cukup parah yang terjadi di Wamena sebagai buntut dari aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ketika itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM merasa sangat khawatir bila terjadi konflik horizontal antarmasyarakat di Tanah Cenderawasih akibat kejadian tersebut.

“Seperti peristiwa Wamena dan kota lain, demonstrasi setelah isu rasisme di Surabaya kami catat ada aksi kekerasan separatisme OPM itu. Bahkan saya ketemu Kapolda dan Pangdam saya katakan jangan dipublikasikan karena sangat sadis, khawatir ada serangan balik dari kelompok masyarakat yang marah,” ujar Ahmad.

Oleh sebab itu, Ahmad menyebut Komnas HAM telah meminta kepada pemerintah untuk diberikan keleluasaan melakukan pendekatan dialog kepada tokoh masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di Papua di masa mendatang. (*)

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Kriminal Bersenjata seringkali bertindak keji terhadap warga sipil dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung penumpasan gerombolan tersebut agar tercipta keamanan di Papua.
Tokoh papua seperti Beny Wenda sudah terang – terangan menyatakan bahwa Papua telah merdeka sampai memiliki Presiden sendiri dengan nama Yabol Sembut dan Kapolri Elias Ayakeding adalah tindakan makar yang terang-terangan dan harus diberi tindakan tegas agar jangan sampai eksis sehingga akan sulit dalam memberantasnya.

Hal yang diperhatikan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Gerakan Papua Merdeka sering menjadi “penumpang gelap” jalannya demokrasi di Indonesia.

Hal ini terlihat ketika bangsa Indonesia disibukkan dengan suasana tekanan politik dari kelompok-kelompok Islam radikal serta adanya gangguan dari kelompok Majelis Indonesia Timur terhadap warga sipil di Sulawesi Tengah serta agenda Pilkada Langsung di sejumlah daerah.

Pada April 2020, Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Operasi Menangkawi telah mengetahui lokasi persembunyian KKB di Papua. Sepanjang tahun 2020, tim gabungan juga telah menindak beberapa anggota kelompok kriminal tersebut.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menuturkan, Tim Gabungan TNI-Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB.

Sepanjang 2020 ini, tim gabungan TNI/Polri serius dalam memberantas keberadaan KKB yang meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban di Papua.

Pada 9 April 2020 lalu, tim gabungan TNI/Polri telah menangkap 3 anggota KKB di lokasi persembunyian di Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Tiga Orang ditangkap yakni Tandi Kogoya, Manu Kogoya dan Ivan Sambom. Barang bukti yang disita di antaranya, amunisi, busur panah, senjata api rakitan dan senjata tajam jenis parang.

Sehari setelah itu, tim gabungan kembali menangkap satu anggota KKB di Gunung Botak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Satu anggota KKB bernama Menderita Walia bersama barang bukti satu pucuk senjata api jenis SS1V11, satu magasin dan 17 butir amunisi.

Ketegasan TNI/Polri mutlak diperlukan untuk memberantas KKB, hal ini dikarenakan kelompok tersebut telah menebarkan teror dan bahkan menunjukkan perlawanan kepada TNI/Polri.

Pada April 2019 lalu misalnya, KKB menyerang satu regu personel TNI dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter dengan sistem hit and run. Kala itu Helly dengan nomor seri HA-5179 milik penerbad TNI AD landing dalam rangka mengantar Bahan Makanan (Bamak) kebutuhan rutin pasukan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan Trans Papua.

Saat bongkar muat bamak pada pukul 10.45 WIT yang dilaksanakan oleh 1 regu prajurit berjumlah 10 orang yang akan menjemput bamak, tiba – tiba regu tersebut mendapat serangan dari pihak kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang teridentifikasi dari kelompok Egianus Kogoya.

Serangan tersebut mengakibatkan 2 orang Prajurit TNI menjadi korban, keduanya mengalami luka tembak, atas nama Serda Dedy terserempet proyektil di bagian punggung dan Prada M. Hoirul Zahman Zahri mengalami luka tembak pada betis kiri.

Insiden tersebut mendapatkan tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, yang menyoroti pemberian nama dan status penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Moeldoko tak ingin pemberian nama kelompok kriminal membuat KKB di Papua sama statusnya dengan kelompok kriminal yang ada di kawasan tanah abang, Jakarta.

Moeldoko juga ingin agar KKB Papua disebut saja sebagai kelompok separatis. Dengan demikian, status penumpasannya dapat ditingkatkan dan tidak lagi membatasi prajurit TNI di lapangan.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Masalah peredaran senjata ilegal yang digunakan oknum tidak bertanggungjawab, tentu menjadi PR tersendiri bagi intelijan Indonesia. Hal ini tentu harus diusut darimana asal usulnya KKB bisa mendapatkan senjata untuk melancarkan penyerangan. Penyelundupan senjata terkesan sangat mudah. Sehingga kelompok separatis seperti KKB dapat dengan mudah mendapatkan senjata standar militer di mana–mana.

Sementara itu, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap oknum di komite nasional Papua Barat (KNPB) dalam memasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyelundupan senjata ini tentu saja merupakan aktifitas ilegal yang harus ditumpas, karena hal inilah KKB memiliki kekuatan untuk memporak-porandakan tanah Papua dan mengancam keutuhan NKRI. Sehingga pemberantasan terhadap KKB dan segala bentuk penyelundupan senjata adalah harga mati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Yusak Rumborias)*

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua menujukkan tindakan yang semakin keji, bagaimana tidak, mereka kembali menunjukkan kesombongannya dengan melakukan penembakan beberapa waktu lalu. Kelompok separatis Papua pun tidak mendapat simpati orang Papua asli karena aksi kejinya tidak dapat dibenarkan.

Situasi di Papua juga semakin memanas pada akhir tahun karena adanya aksi teror dari KKSB. Mereka yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang sengaja melakukan hal tersebut sebagai sebuah tradisi tahunan jelang 1 Desember. Dimana Kelompok separatis tersebut akan turung gunung dan memprovokasi warga Papua, serta melakukan berbagai cara agar permintaannya dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Nyatanya, kelompok separatis seperti KKSB gagal dalam mencari simpati masyarakat di Tanah Papua, hal ini dikarenakan mereka selalu bertindak sembarangan dalam melakukan aksi. Mereka tega menghabisi saudara sesuku, oleh karena itu tentu wajar apabila mereka dicari oleh aparat. Karena keberadaannya selalu meresahkan warga Papua, mulai dari yang tinggal di Merauke, Sorong hingga Mimika.

Belum lama ini aksi teror di Nduga yang dilakukan oleh KKSB telah menumbangkan 1 orang tewas. Korban tewas tersebut bernama Yulius Watepo, seorang warga asli Papua. Dirinya sempat dilarikan ke Rumah Sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kematian Yulius ini tentu sangatlah miris, dimana KKSB sangatlah kejam dengan menembak saudaranya sendiri.

Dalam penembakan tersebut, sebenarnya yang disasar adalah Pos TNI Satgas Penyangga Yonif PR 330/TD Pasar Baru Kenyam, Kabupatan Nduga. Namun sayangnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Banyak pihak yang menyayangkan peristiwa ini karena KKSB benar-benar kejam dan berani menembak orang yang tidak bersenjata.

Jika KKSB berhasil ditangkap, maka mereka akan beralasan bahwa Yulius merupakan aparat berpakaian preman. Namun mereka yang biasa bergerilya tentu tidak tahu beda antara aparat berseragam dengan aparat sedang menyamar. Sehingga dengan membabi-buta mereka langsung melontarkan peluru.

Peristiwa penembakan ini rupanya bukanlah aksi teror yang pertama. Sebelumnya ada tukang ojek yang menjadi korban kekejaman KKSB. Mereka juga berani menembaki para pekerja bangunan yang berada di Intan Jaya. Sehingga mencatat rekor sebagai kelompok bersenjata yang bertindak ala preman dan dibenci oleh warga asli Papua.

Saat OPM merayakan ulang tahunnya, maka KKSB juga akan mengeluarkan segenap rayuannya kepada warga Papua. Mereka berupaya untuk meyakinkan warga untuk bersepakan membuat negara federal Papua Barat daripada bergabung dengan Indonesia.

Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah negara penjajah. Namun KKSB rupanya tidak tahu bahwa masyarakat Papua sudah lebih cerdas sehingga tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu kelompok separatis, walaupun sudah diiming-imingi materi.

Masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) telah menunjukkan sikapnya dalam membenci KKSB yang telah melakukan kekejaman dan menyalahgunakan dana desa. Di Intan Jaya misalnya, oknum pejabat desa telah terbukti menggunakan uang bantuan untuk membelikan senjaga baru untuk KKSB. Kesalahan ini tentu tidak bisa ditolerir, karena seseorang yang memiliki jabatan telah terbukti pro KKSB, walau dirinya mengaku melakukan hal tersebtu dibawah ancaman.

Tingginya rasa nasionalisme masyarakat Papua membuat mereka menolak ketika diajak mengibarkan bendera bintang kejora, mereka juga tidak ingin menurunkan bendera merah putih.

Sebelumnya Pentolan Separatis Papua Barat Benny Wenda juga sempat mencari perhatian kepada PBB dan Australia terkait dengan kerusuhan di Expo Waena dan Wamena, Papua. Dimana sekitar 27 orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Benny Wenda merupakan pimpinan dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diberi suaka di Oxford, Inggris. Di kota tersebut, ia terus mengkampanyekan kemerdekaan untuk Papua Barat.

Benny mengklaim bahwa negara Indonesia telah bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan perjuangan damai dalam penentuan nasib sendiri, dan memenjarakan serta membunuh anak-anak remaja sekolah menengah dan mahasiswa.

Faktanya, Pemerintah Indonesia justru telah mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk melindungi warga sipil dan mengamankan fasilitas-fasilitas publik di Papua dan Papua Barat.

Masyarakat Papua tentu sudah semakin cerdas, dimana permasalahan di bumi cenderawasih masih sangat kompleks, yang mana permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan memisahkan diri dari Indonesia, tetapi dengan cara musyawarah untuk menentukan titik temu solusi yang dapat diterapkan demi kemajuan tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Rebeca Marian )*

Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) membuat masyarakat marah karena mereka berani menembak warga sipil yang notabene penduduk asli Papua. Tingkah anggota KKSB makin brutal dan seenaknya sendiri, sehingga masyarapat Papua pun menolak keberadaan mereka.

Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang masih bergejolak karena diganggu oleh kelompok separatis. Tak hanya memprovokasi warga, mereka juga menggunakan senjata untuk menakut-nakuti masyarakat. Bahkan mereka berani melontarkan peluru dan langsung lari tungang-langgang saat ada korban tewas. Sungguh licik dan tak tahu malu.

Masyarakat terus geram dengan aksi kelompok separatis ini karena bergaya bagaikan bang jago di Bumi Cendrawasih dan memamerkan senjata api. KKSB juga nekat menyerang pos Koramil di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, 11 oktober 2020 jam 2 siang WITA. Sekitar 20 orang anggota kelompok separatis menembak pos koramil dari ketinggian.

Mirisnya, dalam peristiwa itu ada masyarakat sipil yang dijadikan tameng hidup sehingga mereka bisa lari dan gagal ditangkap oleh anggota TNI. Warga yang jadi tameng mengaku terpaksa melakukannya karena diancam akan dibunuh. Menurut Kepala Penerangan Kobagwilhan III IGN Suriastawa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

TNI jadi sasaran penyerangan karena mereka dianggap perwakilan dari pemerintah Indonesia. Selain itu, anggota TNI juga aktif menyisir hutan dan pedalaman untuk memberantas kelompok separatis. Sehingga sebelum tertangkap, mereka ingin menyerang terlebih dahulu. Padahal bisa saja dari anggota TNI yang bertugas ada warga asli Papua.

Selain menyerang anggota TNI, kelompok separatis bersenjata juga dikecam oleh masyarakat Papua karena menembak saudara sendiri. Warga sipil bernama Yunus Sani meninggal dunia, karena terkena pelor yang dimuntahkan oleh senjata KKSB. Peristiwa ini terjadi di Jalan Trans Papua, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Painai dan Intan Jaya.

Kenekatan KKSB menembak warga sipil Papua membuat mereka makin dibenci oleh masyarakat. Apa salah Yunus sehingga harus meregang nyawa? Padahal ia juga putra Papua dan sebagai anggota masyarakat sipil tentu tidak memegang senjata untuk menyerang atau tameng untuk membela diri.

Bisa jadi penembakan itu terjadi karena KKSB tidak setuju adanya jalan trans Papua. Karena dari pembangunan jalur itu, ada sebagian wilayah hutan yang terpaksa dikorbankan. Sehingga daerah persembunyian mereka ketahuan oleh petugas proyek pada jalur tersebut, yang akan melaporkannya ke aparat.

Masyarakat emosi ke KKSB karena mereka tidak mau diajak maju. Padahal Jalur Trans Papua dibangun untuk memperlancar transportasi di Bumi Cendrawasih, namun mereka mengganggu proses pembuatannya. Karena sudah alergi dengan segala hal yang dbuat oleh pemerintah pusat.

KKSB memang menganggap Papua tidak sah dan mereka ngotot ingin mendirikan Papua Barat. Mereka juga beranggapan bahwa Indonesia sedang menjajah Papua. Padahal Republik Federal Papua Barat tidak sah di mata hukum. Penjajahan juga tidak ada karena menurut hukum internasional, seluruh wilayah bekas jajahan Belanda otomatis jadi wilayah Indonesia.

Masyarakat juga wajib waspada dengan provokasi KKSB dan OPM di media sosial, karena mereka juga sudah menggunakan teknologi untuk menyebarkan pahamnya. Jangan sampai ada yang terpengaruh dan ikut mengbarkan bendera bintang kejora, tanggal 1 desember mendatang. Separatis adalah penghianat dan mengibarkan bendera lain adalah sebuah kejahatan.

KKSB makin beringas dan menembaki aparat, bahkan warga asli Papua. Masyarakat makin geram dengan tingkah mereka yang sok pemberani padahal membela pihak yang salah. Jangan sampai juga ada warga sipil yang malah pro pada KKSB dan OPM, karena tindakan separatis akan mendapat hukuman. Kita tetap wajib cinta NKRI dan setia pada negara.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta