suaratimur.id – Aksi Demonstrasi Penolakan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua secara umum berlangsung kondusif. Hal tersebut menjadi keberhasilan pihak aparat keamanan dan jajaran terkait melalui beberapa teknis antisipasi dan pengajuan syarat yang dilakukan terhadap pendemo sebelum hari pelaksanaan berlangsung.

Meskipun begitu, di beberapa titik masih terdapat kericuhan kecil yang secara sigap berhasil diantisipasi dan dikendalikan oleh aparat kepolisian. Untuk diketahui bahwa dalam merespon aksi ini, aparat keamanan menurunkan sebanyak 2000 personil gabungan yang disiagakan di beberapa tempat.

Massa Aksi Langgar Larangan Long march

Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kapolresta Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar (AKBP) Victor Dean Mackbon, bahwa pihak kepolisian sejak awal menolak adanya aksi demonstrasi karena beberapa syarat yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh koordinator aksi, yakni Petisi Rakyat Papua (PRP). Namun begitu, jika memang aksi tetap dilaksanakan karena merupakan hak warga negara dalam menyuarakan pendapat sesuai undang-undang. Pihak kepolisian akan menfasilitasi massa aksi dengan menyediakan kendaraan truk untuk bertemu dengan pihak DPR Papua ataupun memfasilitasi titik penyampaian aspirasi, seperti di Perumnas Waena II dan Jalan Biak Abepura. Namun secara tegas pihak kepolisian melarang keras adanya long march dari titik manapun. Jika masih terdapat kegiatan tersebut, maka akan segera ditindak tegas.

Sebuah narasi pemberitaan muncul dari media online Jubi.id menyatakan bahwa massa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) dihadang, dipukul, ditangkap, dan ditembaki gas air mata oleh aparat keamanan di depan Gapura Universitas Cenderawasih Abepura dan Kampus USTJ. Koordinator lapangan aksi, Gerson Pigai menjelaskan bahwa pihak kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai bergerak sejak pagi dari titik aksi expo menuju Abepura. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengunjuk rasa dari titik USTJ yang akan bergerak keluar kampus dari pukul 06:58 WIT. Sementara di titik lingkaran, aksi yang dimulai pukul 06.15 WIT dihadang di titik keluar jalan Biak Lingkaran. Sedangkan pengunjuk rasa di Titik Sentani Pos 7 atas mulai bergerak 06.54 WIT dipukul mundur ke halaman kampus Walterpos, Sentani.

Seluruh kejadian tersebut memiliki satu keterkaitan sebab, yakni pelarangan adanya long march yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak kepolisian namun tidak diindahkan oleh massa peserta aksi. Merasa terpojok, beberapa perwakilan massa justru membuat keterangan kepada sejumlah wartawan peliput berupa tuduhan bahwa pihak kepolisian bertindak represif. Padahal sebelumnya sudah jelas dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa larangan long march untuk mencegah agar tidak mengganggu situasi kamtibmas. Jika terjadi suatu hal yang melawan petugas, maka akan terdapat langkah tegas dari kepolisian.

Waspada Unggahan Foto Hoaks dari Massa Aksi untuk Memprovokasi Masyarakat

Namun, seperti tak ingin kehilangan momentum dalam hari kegiatan aksi, sejumlah oknum dari PRP kemudian mengunggah konten lama berisikan foto demonstran yang terluka. Dalam narasinya, mereka menuduh pihak kepolisian bertindak represif. Padahal foto yang diunggah adalah kejadian lama.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Dean Mackbon   membantah bahwa hal tersebut termasuk hoaks yang sengaja dilempar oleh massa aksi untuk memprovokasi masyarakat. Foto tersebut merupakan file lama yang diunggah ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya juga sudah memastikan dengan mengecek postingan tersebut serta akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap akun media sosial Facebook yang menyebarkan foto hoaks tersebut. Dalam unggahan tersebut disebut terdapat massa aksi terluka di wilayah expo, namun kenyataannya di wilayah tersebut tidak terdapat massa yang melakukan aksi dan juga tidak dilakukan pembubaran paksa oleh aparat.

Kapolres kembali mengimbau kepada masyaraka agar tidak cemas dan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Ditemukan Bendera Bintang Kejora, Aksi Ditunggangi Kelompok Separatis

Salah satu kekhawatiran berikut dengan antisipasi yang telah dilakukan oleh aparat sebelumnya, menemui kenyataan. Dalam aksi yang berfokus pada penolakan Otsus dan Kebijakan DOB tersebut Polisi mengamankan adanya bendera bintang kejora di Sorong Papua Barat. Bendera tersebut diamankan saat massa melakukan long march dari depan lampu merah Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong.

Massa aksi penolakan DOB di Timika juga menyusupkan poin tuntutan referendum dalam aksinya.

Situasi Terkendali, Massa Aksi Berangsur-angsur Membubarkan Diri

Secara keseluruhan aksi yang dilaksanakan di berbagai titik tersebut dinyatakan kondusif oleh aparat kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut berlangsung aman.

Pada sejumlah wilayah di Provinsi Papua berlangsung aksi unjuk rasa penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP), KNPB Baliem di Kabupaten Jayawijaya dan Fopera di Kabupaten Paniai. Polda Papua dan Polresta Kota Jayapura telah melakukan patroli dan penyekatan serta razia di beberapa titik untuk mengantisipasi berkumpulnya massa yang lebih banyak. Personel gabungan masih melakukan pengamanan di titik-titik kumpul massa. Di beberapa daerah massa telah membubarkan diri dengan tertib.

Sekali lagi, bahwa beredarnya video, foto dan narasi yang mengatakan adanya bentrokan antara aparat keamanan TNI dan Polri dengan massa di lapangan. hal tersebut tidak benar. Kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Berbicara tentang penegakan hukum di Papua, dibutuhkan perhatian lebih dalam mengatasi permasalahan hukum di sana karena adanya gangguan dari kelompok pemberontak, yakni Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Kelompok tersebut seringkali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan.

Meski terdapat gangguan yang besar, hukum di Papua harus tetap ditegakkan. Siapapun harus taat pada aturan di Indonesia sebagai negara hukum, dan negara jelas tidak boleh kalah dengan kelompok pemberontak. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Bila hukum berjalan baik, maka akan baik pula situasi negara.

KSTP Pelanggar Hukum

Penyerangan yang dilakukan oleh KSTP sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu, ada pula anggota KSTP yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Lain lagi bagi anggota KSTP yang melakukan pembunuhan, terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KSTP sudah melakukan banyak tindak kriminal yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Papua.

Anggota KSTP juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Dalam kasus pembakaran sekolah, mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid mengalami stres atau trauma sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KSTP wajib dilakukan dengan tegas karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KSTP harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri Mendapat Dukungan Penuh untuk Menindak KSTP

Masyarakat Papua mendukung pihak TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Bumi Cendrawasih, khususnya penindakan terhadap KSTP agar Papua selalu damai. Tidak ada masyarakat yang mendukung KSTP, sehingga jika ada anggotanya yang tertangkap atau bahkan terbunuh maka masyarakat justru bersyukur dengan harapan situasi Papua semakin kondusif.

Perlu kembali ditegaskan jika ada anggota KSTP yang terbunuh dalam upaya penegakan hukum, maka hal itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, justru KSTP lah pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya melalui aksi menyiksa hingga membunuh warga. Para penjahat seperti itu sama sekali tak pantas untuk dibela. Selain itu, anggota KSTP kadang memang terpaksa harus dimatikan sebagai tindakan tegas terukur dari aparat karena anggota KSTP kerap melawan dan membahayakan nyawa aparat ketika hendak diamankan.

Penegakan hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bahkan kini lebih bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua akan dapat terus terjaga.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan dari KSTP. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebusukan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) kian terendus dan muncul ke permukaan. Mereka bukan hanya menyerang TNI-Polri yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga warga sipil. KSTP menyerang siapa saja warga sipil yang baginya menghalang-halangi apa yang hendak dilakukan, terlepas dari apakah warga tersebut memiliki hubungan atau kedekatan dengan pemerintah dan TNI-Polri.

KSTP Nodai Anak-Anak Perempuan di bawah Umur

Tidak hanya remaja, pemuda, dan orang dewasa, tetapi anak-anak tak berdosa juga diperlakukan sama kejamnya oleh KSTP. Tidak jarang anak-anak gadis dan anak-anak di bawah umur direnggut kehormatannya oleh para pria yang tergabung dalam kelompok teroris tersebut.

Fakta ini dibongkar oleh Jufinus Mawa, salah seorang pendeta yang selama ini bertugas di Beoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pendeta Jufinus Mawa sudah lama memberikan pelayanan kepada umat di Distrik Beoga. Dalam masa pelayanan itulah, Pendeta Jufinus menemukan banyak masalah yang membelenggu masyarakat setempat.

Dia mengungkapkan bahwa tak sedikit anak perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu jadi korban perbuatan tak senonoh KSTP. Anak-anak perempuan dan umumnya di bawah umur, dirudapaksa oleh para pria yang muncul dari semak belukar. Mereka secara membabibuta melampiaskan hawa nafsu. Dan, bila dihadang maka nyawa imbalannya.

Tambahnya lagi, para gembala umat sudah sama sekali tak dihargai lagi oleh KSTP. Namun pernyataan ini bukan berarti para pendeta di Beoga dan wilayah lain di Papua, butuh penghargaan KSTP. Hanya saja perlakukan KSTP di wilayah tersebut sama sekali tak bernorma dan tak bermoral. Pemerintah dan para tokoh masyarakat pun tak dianggap sama sekali oleh para pengacau tersebut.

KSTP sangat licik. Dalam pergerakannya, KSTP biasa menyerang TNI-Polri pada malam hari, sementara saat siang hari melancarkan aksi bejatnya dalam merenggut mahkota anak-anak perempuan. Perlakukan KSTP sudah tak bisa ditolerir.

Kebaikan Warga Dibalas Kejahatan oleh KSTP

Saat ini, Beoga seakan menjadi daerah hitam di Papua. Sebab tak ada lagi kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Kebaikan warga sipil, justru kerap dibalas dengan kejahatan oleh anggota KSTP.

Kampung Beoga secara khusus, benar-benar tercemar oleh KSTP. Kelompok tersebut telah merusak ketenteraman masyarakat dan mengobok-obok kedamaian di Beoga. Karenanya, saat ini masyarakat marah, bahkan Tuhan juga mungkin marah melihat tindakan KSTP.

KSTP hancurkan gedung sekolah, Puskesmas, dan rumah penduduk. Sudah begitu, masa depan anak-anak perempuan juga hancur gegara tindakan KSTP.

Berharap TNI-Polri Menumpas Habis KSTP

Saat ini, para pendeta bersama tokoh masyarakat merasa tak bisa lagi mengatasi ulah KSTP. Bahkan, jika masalah tersebut diproses-adatkan, maka masyarakat sipil lagi-lagi jadi korban. Oleh karena itu, masyarakat di Beoga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada TNI dan Polri.

Tak ada cara lain kecuali menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Masyarakat sangat berterima kasih karena aparat TNI-Polri telah masuk ke wilayah Beoga dan sekitarnya, serta di pedalaman-pedalaman Papua lainnya. Kehadiran TNI-Polri ini, tentunya akan membawa harapan baru bagi keamanan dan kemajuan Papua.

Sangat diharapkan agar pemerintah melalui TNI-Polri tidak berhenti mengamankan pemukiman penduduk, mengingat penyerangan KSTP ke kampung-kampung sangat sulit diprediksi. Warga cemas dan takut karena susah payah mereka menata hidup, tapi semua bisa hilang dalam sekejap akibat KSTP.

Mayoritas penduduk di Papua mengutuk KSTP karena tindakannya amat meresahkan warga. Maka dari itu, Masyarakat pun harus senantiasa menyatu dengan TNI dan polisi untuk sama-sama memerangi KSTP.

Situasi keamanan yang terus terkendali, merupakan hal yang menjadi kedambaan warga Papua, dan itu akan bisa tercapai bila KSTP, yakni pelaku pelanggar HAM yang sesungguhnya, sudah berhasil ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) masih terus terjadi. Tiap pekan, bahkan hampir tiap hari, KSTP melakukan serangan bukan hanya kepada pasukan TNI-Polri namun juga kepada masyarakat sipil. Terbaru, KSTP lepaskan tembakan di Gereja Protestan Okbibab, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Minggu (1/5), dan menyebabkan luka tembak bagi satu personel Polri dan satu personel TNI yang sedang melakukan pengamanan rumah ibadah saat insiden tersebut.

Sebelumnya, dalam kurun waktu yang tidak berjauhan, KSTP melakukan penghadangan dan penembakan terhadap personel Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di depan Kantor Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Sabtu (30/4) sehingga menyebabkan dua anggota Satgas Kodim Yonif R 408/SBH mengalami luka tembak. Selain itu, KSTP pimpinan Numbuk Telenggen juga menembak seorang warga bernama Samsul Sattu di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (25/4).

Sudah sepatutnya rentetan aksi biadab KSTP tersebut mendapat kecaman dari semua pihak. Keberadaan KSTP sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perkembangan Papua, yang ada justru menghambat pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah dan membuat masyarakat Papua hidup dengan ketakutan.

Teror KSTP Menyedihkan dan Menyengsarakan

Anggota DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyatakan dirinya secara pribadi merasa sedih atas perilaku gerakan KSTP yang melakukan teror kepada aparat hukum dan masyarakat setempat. Menurutnya, KSTP seharusnya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur luar biasa di Papua. Perhatian pemerintahan Presiden Jokowi cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua, seperti jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur itu dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, ulama kharismatik Kabupaten Lebak yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, KH Hasan Basri, menegaskan pemberontakan kepada pemerintah yang sah dalam ilmu fiqih disebut ‘bughot’, hukumnya haram karena dapat menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan. Gerakan KSTP tentu secara jelas ingin memisahkan diri dari NKRI, karena mereka melakukan pemberontakan terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat.

‘Bughot’ tidak memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, sehingga perlu diperangi. Diharapkan semua komponen masyarakat agar mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi hasil perjuangan para alim ulama serta para pejuang lainnya dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Serta menghindari segala bentuk provokasi dan tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional terlebih mengarah pada ‘bughot’.

Aksi KSTP Bukan Solusi bagi Papua

Anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa aksi kekerasan yang kerap dilakukan KSTP bukanlah solusi bagi Papua, apalagi dengan tujuan ingin merdeka. Untuk itu, dirinya meminta agar KSTP menggunakan jalur komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, dan tidak lagi menggunakan kekerasan dan senjata karena menimbulkan banyak kerugian.

Yan Permenas melanjutkan, Papua tidak akan damai sampai kapan pun apabila cara kekerasan terus-menerus dilakukan. Di samping itu, pasukan TNI di Papua tidak akan berhenti didatangkan selagi KSTP masih terus melakukan aksi teror. Namun, saat ini sudah ada langkah persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk menghindari kekerasan verbal, yakni melalui pendekatan teritorial yang lebih mementingkan bagaimana untuk memberikan kesejahteraan melalui berbagai program kemasyarakatan.

Melihat hal ini, tentu mengundang sebuah keprihatinan sekaligus kecaman atas insiden ulah KSTP yang membuat warga sipil tak berdaya turut menjadi korban. Masyarakat Papua inginkan KSTP menghentikan aksinya agar bisa menikmati pembangunan serta kesejahteraan seperti daerah lainnya. Jelas bahwa teror dan kekerasan KSTP yang terus-menerus tak akan mendapat simpati dari publik.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai manuver gerombolan separatis Papua menjelang Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) 1 Desember yang biasanya diwarnai oleh aksi kekerasan. TNI/Polri pun berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian di Papua.

Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal ini tidak terbantahkan lagi, karena sudah sah secara hukum negara dan hukum internasional. Menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda, termasuk Papua (dulu Irian Jaya), menjadi wilayah NKRI. Akan tetapi hal ini ditentang keras oleh OPM karena mereka tidak setuju akan hasil pepera dan ingin memerdekakan diri.

OPM memang selalu ngotot untuk merdeka, walau Pepera sudah berlalu berpuluh tahun lalu. Padahal hasilnya sudah dipastikan sah, dan masyarakat Papua juga sangat cinta Indonesia. Namun OPM tetap kukuh, dan selalu menggunakan cara kekerasan. Mereka mengutus KST (dulu KKB) agar menakut-nakuti warga dan menyerang aparat keamanan.

Jelang ulang tahunnya tanggal 1 Desember, OPM menjadi makin dijauhi dan ditakuti, karena biasanya turun gunung alias meninggalkan markas dan beraksi di tengah pemukiman masyarakat. Sehingga keamanan masyarakat menjadi prioritas dan anggota Polri berusaha keras agar tidak ada korban. Warga sipil wajib dijaga agar suasana tetap kondusif.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastikan keamanan rakyat di Bumi Cendrawasih jelang ulang tahun OPM. Kondisi di lapangan terus dipantau, agar tidak ada anggota kelompok pemberontak itu yang mengganggu masyarakat. Untuk menjaga kondusivitas maka personel Polri yang diterjunkan di tengah pemukiman dantempat-tempat publik akan ditambah.
Masyarakat diminta tidak kaget, karena banyaknya jumlah anggota Polri bukan untuk menangkap, melainkan untuk menjaga keamanan. Pencegahan perlu dilakukan, agar jangan sampai ada kerusuhan bahkan kebakaran, yang diotaki oleh anggota OPM.

Irjen Pol Mathius menambahkan, masyarakat jangan terprovokasi oleh ulah OPM yang biasanya menyebar hoaks jelang ulang tahunnya. Ketika ada foto dan berita yang beredar, yang menggambarkan pesta ultah OPM, jangan ditanggapi (bahkan disebarkan). Bisa jadi itu hanya editan yang tujuannya untuk mengacaukan pemikiran masyarakat.

Oleh karena itu penjagaan akan dilakukan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Untuk penjagaan di media sosial maupun situs, bisa bekerja sama dengan tim polisi siber, sehingga mereka bisa langsugn men-take down hoaks yang sengaja disebarkan oleh OPM.

Penjagaan secara ketat amat wajar dilakukan karena jika OPM sudah turun gunung, maka mereka tidak hanya berkeliling distrik sambil pamer senjata tajam. Bisa saja mereka memprovokasi masyarakat, agar mau membelot dan membentuk republik federal Papua Barat.
Padahal masyarakat Papua sangat cinta NKRI dan selalu setia, sehingga tidak mau untuk diajak memberontak. Ketika OPM tahu akan fakta ini maka takutnya mereka akan marah lalu membakar rumah warga dan fasilitas umum, juga penembakan. Kerusuhan seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi, sehingga wajar jika jumlah aparat yang diterjunkan akan lebih banyak.

Masyarakat juga makin waspada jelang ultah OPM, dan mereka memilih untuk lebih banyak di rumah, serta hanya keluar rumah untuk urusan yang penting saja. daripada nanti kena serangan OPM, lebih baik mengantisipasi. Mewreka juga tidak mau untuk dipaksa mengibarkan bendera bintang kejora.

Ulang tahun OPM mereka rayakan dengan turun gunung, mengibarkan bendera bintang kejora, dan menakut-nakuti warga Papua. Masyarakat diminta waspada agar jangan sampai jadi korban OPM. Namun mereka tak perlu sampai paranoid karena aparat gabungan Polri dan Brimob selalu siaga untuk menjaga keamanan di segenap wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Edward Wanggai )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi separatis Papua jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selalu diselenggarakan pada 1 Desember. Gerombolan tersebut terkenal brutal terhadap warga sipil dan licik karena selalu memutarbalikkan fakta.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang pada saat sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, bahkan sempat menyatakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Jika kita mengkaji soal OPM, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.

OPM juga sudah sejak lama berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia semenjak masa pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan hanya tentang itu, melainkan lebih kepada ancaman dan aksi bejat yang telah ditorehkan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut.

Mereka juga tak segan untuk membakar fasilitas milik negara seperti Puskesmas, OPM juga tidak hanya menyerang aparat TNI-Polri, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa.

Pengamat politik Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus yaung menjelaskan bahwa latar belakang maraknya gerakan Papua Merdeka lebih disebabkan oleh kebutuhan rupiah untuk elite OPM.

OPM juga pernah disebut tidak ingin Papua mengalami kemajuan, sehingga kerap mengganggu program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Mulai dari serangan di Nduga Papua sampai pada kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah di Papua Barat.

Peringatan HUT OPM pada awal desember tersebut, biasanya dirayakan di markas-markas TPNB-OPM dengan melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Sementara bagi sebagian orang Papua yang tinggal di wilayah perkotaan memperingatinya dengan cara melakukan ibadah doa disertai dengan kegiatan diskusi atau seminar.

Beberapa tokoh masyarakat disana bahkan memberikan teguran kepada kelompok manapun yang akan menggelar aksi memperingati HUT OPM pada 1 Desember 2019. Pasalnya masyarakat Papua dan Papua barat tidak ingin menjadi korban provokasi dan tidak ingin melakukan tindakan yang masuk ke ranah makar.

Tentu merupakan hal yang miris ketika ada saudara sebangsa dan se-tanah air kita ditipu oleh oknum yang tidak bertanggunjawab yang menggembar-gemborkan isu untuk terus menyuarakan referendum bagi Papua.

Padahal, Papua sudah menjadi bagian yang Sah dan tidak terpisahkan dari NKRI dan diakui oleh hukum Internasional. Jiwa Raga Papua adalah merah putih, segala sesuatu yang melawan kedaulatan merah putih tentu harus dilawan. Jika Papua merdeka, maka bukan tidak mungkin Papua akan mengalami kemunduran 2 Abad ke belakang.

Jika kelompok separatis tersebut masih ingin melukai sesama anak bangsa dengan keinginannya untuk lepas dari NKRI.Ulang tahun OPM sungguh tak perlu mendapatkan dukungan dari siapapun. Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.

Kita tentu wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.

Pada 10 September 2019, di New York, wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Gutteres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.

Berbagai kebijakan program pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur. Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.
Jelang HUT OPM kita harus menyadari bahwa provokasi dari OPM untuk lepas dari NKRI masih tetap ada. Sehingga kewaspadaan mutlak diperlukan jelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh

Oleh : Timotius Gobay )*

Masyarakat Papua menolak Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) karena terus melakukan propaganda untuk membenarkan aksi brutal mereka. Rakyat pun diminta waspada dan ikut melawan kabar bohong yang semuanya berisi hoaks.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menghembuskan propaganda agar warga sipil berbalik menjadi pendukung mereka. Masyarakat diminta untuk memakai logika dan mengabaikan propaganda tersebut, karena sama sekali salah. KST memang sengaja membuatnya untuk membuat keadaan seolah-olah ada benturan antara pemerintah dengan rakyat, padahal tidak pernah ada.

Propaganda makin gencar ditiupkan oleh KST, apalagi jelang pelaksanaan PON XX. Tujuannya agar ada perang psikologis antara mereka dengan aparat, dan diharap nantinya warga sipil jatuh simpati kepada OPM dan KST. Padahal propaganda itu salah besar karena hanya hoaks dan kepalsuan yang disebarkan oleh mereka.

Salah satu propaganda yang pernah beredar di tengah masyarakat Papua adalah isu penghabisan ras Melanesia. Pemerintah Indonesia patut dijauhi karena mereka anti dengan orang asli Papua (OAP) yang merupakan ras Melanesia. Propaganda ini sengaja disebarkan dengan tujan ada bentrokan antar suku, karena rata-rata aparat adalah pendatang dari pulau lain.

Selain itu, KST juga menebar propaganda berupa berita tentang aparat yang menembaki banyak warga sipil Papua. Padahal kenyataannya mereka sendiri yang melakukan penembakan keji, bukannya aparat. Bahkan KST tega menjadikan masyarakat yang tidak bersalah sebagai ’tameng hidup’ saat ada adu tembak dengan anggota TNI.

Sebby Sambom, pentolan KST, juga pernah ketahuan menyebarkan propaganda berupa korban baku tembak yang masih remaja. Padahal setelah dicocokkan, pria itu tenryata berusia 35 tahun. Jadi tidak benar jika aparat menembak remaja yang tidak bersalah.

Untuk mencegah menyebarnya propaganda maka BNPT melakukan pendekatan soft approach, sehingga seluruh rakyat Papua memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BNPT Irjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam artian, pendekatan yang halus lebih mengena daripada yang keras, karena masyarakat merasa diayomi oleh aparat.

Cara untuk soft approach dilakukan dengan menggunakan pembangunan kesejahteran rakyat Papua, salah satunya dengan otonomi khusus. Ketika dana otsus cair maka akan ada banyak proyek yang berlanjut. Selain itu, anggaran otsus juga dirupakan beasiswa. Sehingga masyarakat sadar bahwa pemerintah amat memperhatikan nasib rakyat Papua, sehingga muncul rasa nasionalisme di dalam dirinya.

Untuk mencegah meluasnya propaganda maka bisa digunakan beberapa cara: pertama, bisa bekerja sama dengan pengelola media sosial. Sehingga ketikaada hoaks dan propaganda yang beredar di sosmed, bisa langsung di-take down karena melanggar standar komunitas. Jika bisa, maka akun milik KST juga dibekukan oleh pengelola sosmed, baik di Facebook maupun Twitter.

Sedangkan yang kedua, untuk mencegah tersebarnya propaganda maka caranya dengan menggandeng ahli IT. Mereka bisa tahu di mana posisi anggota KST saat membuka sosmed, karena tahu IP address-nya. Sehingga bisa dilakukan penelusuran tempat dan bekerja sama dengan aparat, untuk melakukan penangkapan. Jika anggota KST tertangkap maka tidak bisa lagi membuat propaganda yang menyesatkan.

Yang ketiga, masyarakat perlu diedukasi untuk membedakan mana berita asli, mana yang hoaks, dan mana yang propaganda. Sehingga jika ada yang sudah terlanjur menyebar di sosmed dan grup WA bisa dihapus, ketika ketahuan bahwa itu hanya propaganda. Waspadalah ketika ada berita yang menghebohkan dan judulnya click bait, karena bisa jadi itu hoaks yang sengaja dibuat oleh KST.

Untuk melawan KST maka diperlukan berbagai cara, termasuk psikologisnya. Saat mereka melakukan psy war dan menembakkan hoaks dan propaganda, maka aparat mengimbau warga untuk tidak langsung percaya. Silakan cek dulu di Google tentang kebenarannya dan jangan langsung disebar, karena jadinya Anda turut mempopulerkan propaganda tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Berbagai masalah keamanan dan gangguan terhadap warga sipil yang terjadi di Papua belakangan ini diduga adalah lanjutan dari upaya adu domba atau propaganda dari sekelompok Separatis dan Teroris ( KST) yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay mengatakan KST sering melakukan tindakan tak terpuji dengan cara melakukan penembakan terhadap TNI dan Polri bahkan juga kepada warga sipil tak bersenjata.

“Seperti tragedi penembakan yang menimpa seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani di Kampung Bilogai, Distrik Hitapida, Intan Jaya. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung dan mengganggu opini publik,” ujarnya.

Menurut Ali Kabiay, KST melakukan berbagai aksi proganda tersebut bertujuan untuk menarik perhatian internasional sehingga agenda Papua masuk dalam sidang umum PBB yang dilaksanakan tanggal 22-29 September 2020.

“Caranya dengan propaganda pembunuhan, membunuh warga sipil lalu menuduh aparat keamanan sebagai pelaku utamanya, hal ini bertujuan untuk menarik simpatik publik dan masyarakat Internasional,” katanya.

“Pola-pola seperti ini adalah pola yang sering digunakan kelompok teroris di seluruh dunia seperti misalnya kelompok teroris Boko Haram di Negeria.

Desakan referendum yang disuarakan oleh Organisasi Papua Merdeka dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat. Selain sudah tidak relevan, isu yang dipergunakan oleh kelompok separatis Papua ini tidak merupakan keresahan warga lokal Papua.

Mahasiswa hingga pelajar Papua se-Banten secara tegas menolak provokasi referendum Papua. Mereka menilai bahwa Papua sudah final masuk sebagai bagian dari Indonesia. “Deklarasi yang kita mahasiswa dan dari solidaritas mahasiswa dan pelajar papua se-Banten kita laksanakan dalam rangka kita mendukung program Otsus jilid II yang diluncurkan dari pemerintah pusat bagi tanah Papua,” kata Koordinator Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten, Hanok Simes.

Menurut Hanok, referendum yang digulirkan oleh kelompok separatis ini tidak bisa dilaksanakan sebab Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menurut kami soal referendum itu tidak bisa karena secara yuridis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan dan sah secara konstitusi,” pungkasnya.

Aksi yang sama juga dilakukan oleh Barisan Merah Putih di Wamena, Papua. Mereka menyatakan menolak referendum bagi warga Papua. “Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia,” kata koordinator aksi Salmon Walilo.

Dalam aksi itu, mereka membakar bendera Bintang Kejora. Hal itu mereka lakukan sebagai bukti warga tegas menolak berbagai organisasi yang terus memprovokasi warga dengan isu referendum.

Ditempat terpisah, Tokoh Papua, Ondo Yanto Eluay, menjelaskan bahwa, masyarakat Papua menolak dengan keras segala gerakan dan aksi demonstrasi yang yang menuntut referendum terkait Papua. Ketegasan itu didasari oleh hasil Pepera 1969. Dalam kesepakatan itu Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969.

“Saya Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi Ondo Yanto dengan tegas mengatakan proses penentuan pendapat rakyat sudah dilakukan dan hasilnya adalah final,” ujar Yanto Eluay.

Untuk mengawal hal itu, Ondo Yanto Eluay telah menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5). Menurut dia, P5 dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969. “P5 akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Bersama para pelaku sejarah dan anak cucunya, kami akan meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk mereka yang mendukung gerakan Papua merdeka,” tutupnya.

Kelompok separatis Operasi Papua Merdeka (OPM) terus membuat kondisi Papua selalu mencekam. Aksi mereka yang keji dan brutal terhadap aparat bahkan masyarakat sipil pun sudah dianggap diluar batas. Tidak hanya sekedar menyerang, kelompok OPM pun terbukti melakukan penyiksaan dan pembunuhan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono. Dia mengatakan bahwa OPM dikenal sangat keji dan sangat meresahkan masyarakat Papua. Aksi brutal OPM diantaranya suka merampas harta masyarakat bahkan tidak segan untuk membunuh. “Kelompok bersenjata ini memang membuat resah masyarakat, suka merampas harta masyarakat bahkan tak segan untuk membunuh,” ujar Awi.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengecam aksi brutal yang membuat situasi Distrik Sugapa, Intan Jaya mencekam. Dia mengutuk aksi brutal yang tidak berperikemanusiaan tersebut, dan meminta aparat segera menangkap pelaku. “Siapa pun dia ini sudah tidak berperikemanusiaan,dengan adanya kejadian rentetan ini diharapkan agar pihak kepolisian menindak tegas pelakunya,” kata Natalis Tabuni.

Sebelumnya sejumlah pihak meminta meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris. Aksi penyerangan yang dipelopori OPM cenderung ofensif yang menyebabkan korban jiwa.

Narasi yang disuarakan oleh OPM juga tidak berasalan dan kuat. Mereka meminta kemerdekaan bagi rakyat Papua, namun dunia internasional sudah sepakat bahwa Papua merupakan integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan kelompok seperatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga sering melakukan penghadangan dan penembakan brutal kepada aparat keamanan. Padahal para petugas keamanan sedang bertugas melakukan patroli pengamanan wilayah.

Dia berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Kepada gerombolan kriminal yang sering melancarkan aksi teror. “Saya juga mengimbau untuk menghentikan aksi-aksi keji dan biadab demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Marilah bersama-sama membangun Papua yang damai dan sejahtera,” tegas Suriastawa.