Oleh : Zakaria )*

Perilaku Rizieq Shihab sepertinya memang tidak bisa diubah, apalagi dirinya telah berani menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum (JPU) sembari menghardik karena telah memidanakan dirinya yang menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Perilaku buruk ini semakin menegaskan bahwa dirinya bukanlah tokoh agama yang pantas diikuti.
Persidangan Rizieq Shihab terus bergulir. Seakan tepat jika eks pentolan FPI ini disebut sebagai ahlul bantah, dimana ketika bantahannya disetujui atau tidak, dirinya akan semakin menjadi-jadi seperti kebakaran jenggot.

Rizieq Shihab merasa murka saat memberikan pertanyaan kepada saksi Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin terkait dengan ada atau tidaknya perkara pelanggaran prokes yang masuk ke persidangan.

Kemudian, pimpinan Satpol PP DKI jakarta tersebut menjawab, bahwa seluruh pelanggaran protokol kesehatan haruslah ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mendengar jawaban tersebut, Rizieq lantas ngegas sembari membantah, berarti semua pelanggaran Prokes yang lain kena sanksi?”
Setelah itu, timbulah perdebatan, dimana jaksa menilai pertanyaan itu dilontarkan oleh Rizieq hanya untuk menggiring para saksi.

Jaksa di persidangan-pun akhirnya melakukan interupsi bahwa pihaknya keberatan terdakwai telah mengarahkan atau menggiring dari saksi.
Dengan bersikeras, Rizieq Shihab-pun menolak tuduhan tersebut. Kemudian dirinya meminta kepada jaksa untuk menjelaskan bentuk penggiringan dari pertanyaan yang dilontarkannya.

Rizieq Shihab juga masih bertahan dalam argumennya, ia pun bangkit dari kursi dan menunjuk jaksa dan menyinggung soal pidana Maulid Nabi Muhammad SAW.

Perdebatan ini tidak berlangsung lama, hingga akhirnya perdebatan antara Rizieq dan jaksa, dihentikan oleh majelis hakim. Dan meminta agar kedua belah pihak dapat menenangkan diri.
Naik Pitamnya Rizieq Shihab memang sudah terlatih sejak tahun-tahun sebelumnya. Gaya bertuturnya juga tak kunjung berubah, ngegas seperti menyatakan permusuhan.

Gaya ngamuk ala Rizieq rupanya mendapatkan tanggapan dari netizen, pemilik akun Facebook Zakesa Ekky mengatakan, kalo sifat lu suka ngamuk-ngamuk, apa bedanya lu sama ahok yang suka ngomong taik taik. Oh iya ding, karena Ahok kafir jelas berdosa, kalau yang seiman tentu saja bebas.
Kemarahan Rizieq Shihab rupanya mendapatkan tanggapan dari Dewi Tanjung, Politisi PDI-P tersebut melontarkan sindiran keras bagi Eks pentolan FPI yang terlihat adu mulut dengan Jaksa Penuntut Umum di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dewi-pun berkelakar, jika Rizieq marah, itu pertanda bahwa Rizieq sedang dilanda rindu terhadap dirinya sendiri.

Ia menilai, bahwa pernyataan Rizieq tersebut tidak bernilai sama sekali. Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak terpancing dengan sikap yang tidak mengenakkan.

Dirinya juga berharap agar hakim dapat segera menjatuhkan hukuman kepada Rizieq Shihab sebelum lebaran. Hal tersebut dikarenakan dirinya tidak mau suasana lebaran terganggu dengan ulah orang nomor 1 di FPI tersebut.

Sebelumnya, Ferdinan Hutahaean selaku mantan politisi Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean memprediksi jika vonis hukuman yang akan diterima oleh Rizieq adalah tujuh tahun penjara. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi lantaran JPU kesal dengan sikap Rizieq selama proses persidangan

Pada kesempatan berbeda, Dosen dan pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menganggap bahwa Rizieq saat ini tengah jatuh dari sosok Imam Besar yang dielu-elukan menjadi pesakitan yang tidak berdaya.

Ade juga menduga bahwa Rizieq Shihab tengah dilanda depresi sekaligus frustrasi, hal tersebut terwujud pada perilaku amuknya di Pengadilan Jakarta Timur

Dirinya berujar, bahwa Rizieq sedang mengalami terjun bebas dari seseorang yang dielu-elukan, dianggap sebagai Imam Besar Umat Islam, kini menjadi pesakitan yang tidak berdaya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Tim Satgas DKI rupanya tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada aara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan.

Marius Widjajarta selaku pengamat kesehatan, sebelumnya selalu mempertanyakan tidak adanya teguran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Imam Besar FPI tersebut seenaknya saja meanggar protokol kesehatan.

Namun, kini Rizieq Shihab telah menikmati dinginnya suasana didalam jeruji besi. Dirinya tentu harus bertanggung jawab atas tindakannya yakni mengajak masa untuk berkumpul, padahal status pandemi virus corona belum berakhir.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Rizieq Shihab masih menjalani proses hukum akibat dari perbuatannya yang melawan beberapa aturan, seperti tidak mau karantina mandiri, mengundang massa, dan memalsukan hasil tes swab.

Persidangannya memang masih lama karena ia terjerat pasal berlapis. Masyarakat mendukung kelanjutan proses hukum Rizieq, agar ia benar-benar kapok dan tak lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Dalam persidangan 28 April 2021, Ketua Forum Rakyat Padjajaran Bersatu (FRPB), Ahmad Suhadi, yang bersaksi dalam sidang Rizieq Shihab hari ini dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hapsoro.

Ketika dicecar, Ahmad mengaku baru membuat kelompok itu pada 30 November 2020, yaitu saat menggelar demo menolak Rizieq Shihab di Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Salah satu pendiri FRPB yang turut dihadirkan dalam sidang Rizieq Shihab, Ika Nurhakim, mengatakan organisasi itu dibuat untuk menanggapi pemberitaan Rizieq yang heboh di media sosial.

“Apakah setiap media massa heboh memberitakan sesuatu, kalian ikut tanggapi dengan buat organisasi semacam ini?” ujar hakim Hapsoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 28 April 2021.

Sebagaimana kita ikuti dalam pemberitaan bahwa Rizieq Shihab (RS) masih menjalani sidang atas tiga kasus pelanggaran yang disangkakan.

Kasus pertama adalah kerumunan di Petamburan. Pada kasus ini, RS ditetapkan sebagai tersangka karena menyebabkan kerumunan saat acara Maulid Nabi SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan Jakarta pada (14/11/2020). RS dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP.

Kedua adalah Kasus kerumunan di Megamendung. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan RS sebagai tersangka dan didakwa pasal berlapis yakni Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Kasus ketiga adalah Kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Pada kasus ini RS dijerat dengan pasal Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. RS dijerat sebagaimana pada kasus Ratna Sarumpaet, karena dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax.

Atas ketiga kasus tersebut banyak pihak, terutama simpatisan dan pendukungnya tidak puas dengan bermacam tudingan, seperti zalim, tidak adil, kriminalisasi ulama dll.

Padahal upaya hukum sudah dilakukan oleh RS dan Tim Hukumnya, dengan melakukan pra peradilan terhadap kepolisian. Hakim Akhmad Sahyuti yang menangani dan menyidang pra peradilan tersebut menyatakan aparat kepolisian sah dan sesuai prosedur dalam memproses RS.

“Menimbang, dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung alat bukti yang sah. Semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar,” kata hakim Sahyuti.

Selain upaya pra peradilan, RS juga melakukan eksepsi pada dua kasus kerumunan yaitu kasus kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung. Namun eksepsinya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa.

Beberapa pihak menyatakan bahwa proses peradilan hukum atas RS sudah sesuai aturan.

Anggota komisi III DPR RI, Arteia Sahlan mengatakan peradilan RS sudah sesuai aturan dan profesional. Menurutnya, dari awal pihak kepolisian diyakini bekerja profesional dalam menindaklanjuti tindak pidana yang diduga dilakukan RS.

Arteria menyatakan, polisi bertindak atas bukti-bukti yang ada, sehingga jangan lagi ada pihak-pihak yang mengiring opini DPR dan pemerintah mengintervensi kasus hukum RS. Jangan dipersepsikan pihak kepolisian sengaja melakukan kriminalisasi terhadap RS.

“Tentunya kami ataupun Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi proses penegakan hukum maupun status hukum RS”.

Lebih lanjut Arteria mengatakan pihaknya selalu mengawasi Polri dalam bertindak, sehingga tidak mungkin polisi melakukan kriminalisasi dalam mengusut kasus RS.

Sementara itu Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), mengatakan yang dilakukan polisi sekadar penegakkan hukum biasa. Adanya tudingan kriminalisasi itu tidak benar.

“Kriminalisasi itu kalau ada orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, terus dikriminalkan. Kalau dia memang melakukan tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana, itu proses penegakkan hukum biasa saja,” kata Rumadi.

Lebih lanjut Rumadi mengatakan iIstilah ‘kriminalisasi ulama’ itu sengaja digunakan sebagai strategi membangun solidaritas, seolah-olah polisi memusuhi ulama. Tapi masyarakat saya kira sudah cerdas untuk membedakan mana yang kriminal dan mana yang kriminalisasi. Rumadi juga menepis tudingan, bahwa proses hukum terhadap RS merupakan rekayasa pemerintah.

Jadi semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Sidang peradilan RS pun hingga kini masih berlangsung, biarlah pengadilan yang akan memutuskan semua perkara RS. (*)

Proses hukum Rizieq Shihab kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang perdananya, Rizieq dihadirkan secara virtual melalui tayangan live streaming dari ruangan di Bareskrim Polri. Namun, persidangan tersebut berakhir ricuh.

Kericuhan dimulai pada saat Rizieq dan tim kuasa hukumnya ingin persidangan digelar secara offline. Tim kuasa hukum Rizieq protes karena tidak bisa mendengar suara kliennya. Tim kuasa hukum Rizieq berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk para JPU dan majelis hakim karena menolak menggelar sidang secara offline.

Seperti kita ketahui Rizieq didalam 3 kasus. Dalam kasus Petamburan, Rizieq menjadi tersangka bersama lima orang lainnya. Sementara itu dalam kasus Megamendung, Rizieq Shihab menjadi tersangka tunggal. Sedang dalam kasus RS UMMI, Rizieq menjadi tersangka bersama menantu Rizieq, Hanif Alatas serta Dirut RS UMMI, dr. Andi Tatat.

Menyikapi hal tersebut, Teddy Gusnaidi mendesak agar aparat penegak hukum untuk tetap memproses Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum. Sebab menurut pandangan beliau, Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum bersikap kurang baik hingga menimbulkan kericuhan dalam persidangan.

Teddy Gusnaidi bersikeras agar proses hukum sebagai sanksi untuk Rizieq Shihab dan kuasa hukum meskipun telah meminta maaf.
Lebih lanjut, Teddy menyatakan khawatir jika aparat penegak hukum membiarkan aksi Rizieq Shihab tersebut dalam mericuhkan persidangan. Seolah itu menjadi pembenaran bagi terdakwa lain dan melakukan hal yang sama.

“Agar tidak menjadi pembenaran bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama,” ujar Teddy.

Rizieq menjadi terdakwa dalam tiga perkara, yakni kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat; kerumunan di Megamendung, Bogor; dan tes usap palsu RS Ummi Bogor. Sama dengan sidang perdana tiga hari sebelumnya, sidang pembacaan dakwaan kali ini juga diwarnai drama karena Rizieq menolak sidang digelar secara virtual. Ia ingin hadir langsung di ruang sidang PN Jaktim, bukan dari rutan Bareskrim Polri. Rizieq Shihab pun melakukan berbagai cara untuk menolak menghadiri persidangan, antara lain :

Marahi operator penyiaran. Sebelum memasuki ruang sidang yang disediakan di rutan Bareskrim Polri, Rizieq memarahi operator penyiaran yang menyorotnya di lorong. Awalnya perdebatan bahkan terjadi antara Rizieq dengan JPU di lorong menuju ruang sidang di rutan Bareskrim. Rizieq bersikeras tidak mau hadir di persidangan online tersebut. Rizieq bahkan memarahi petugas penyiaran yang merekam momen-momen tersebut yang tersiar via live streaming YouTube PN Jaktim. Akibat drama penolakan tersebut, majelis hakim sempat menunggu kedatangan Rizieq di ruang sidang. Pihak JPU bahkan meminta tambahan waktu kepada majelis hakim untuk bisa membawa Rizieq masuk.

Rizieq Shihab Walk Out dari Sidang Virtual. Terdakwa kasus dugaan menghalang-halangi petugas Covid-19, Rizieq Shihab walk out dari proses sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasannya Rizieq merasa berhak hadir langsung di ruang sidang sebagai terdakwa. Penasihat hukum serta jaksa penuntut umum (JPU) yang saya lihat dikorbankan. Bahwa mereka bisa dihadirkan dan boleh hadir di ruang sidang. Kenapa saya seorang Rizieq tidak boleh hadir di ruang sidang.

Disisi lain, Sikap dan protes Rizieq Syihab yang “melawan” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan meninggalkan begitu saja proses persidangan virtual sangat disayangkan Praktisi dan Pengamat Hukum Dr Urbanisasi. Menurut Dr Urbanisasi, sikap tersebut menunjukkan Rizieq Shihab bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Tindakan Rizieq merupakan salah satu bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses persidangan. Tindakan tersebut justru akan merugikan Rizieq sendiri. Selanjutnya, Urbanisasi menegaskan, keputusan digelarnya sidang online maupun offline merupakan kewewenangan majelis hakim yang bersangkutan. Semoga Bermanfaat (*)