Suaratimur.id – Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai pendeta hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan bertugas memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta jemaat dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani. Seorang pemimpin juga harus tetap fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya serta berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka sang pemimpin dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Tersebutlah seorang pendeta di wilayah Papua yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua, Socrates S. Yoman. Pria kelahiran Situbondo tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Sejumlah Provokasi Sang Pendeta Politik

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, UP4B dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan pendeta Socrates Sofyan Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah memposting unggahan dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pendeta Pelopor Aksi Demontrasi

Kabar terbaru, terkait adanya demonstrasi penolakan Otsus serta kebijakan pemekaran wilayah, Pendeta Socrates bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya yang terdiri dari dirinya, Benny Giay dan Dorman Wandikbo dikabarkan turut andil dalam menginisiasi massa. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir lagi dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan.

Socrates dengan sangat jelas bermain politik praktis menyusup ranah ideologi dan agama demi kepentingan tertentu. Melalui dalil dasar dari ayat-ayat di kitab injil, mencoba memainkan perbedaan perspektif yang terkandung untuk menyerang pemerintah dengan alasan kemanusiaan, padahal banyak fakta positif yang sengaja tidak dimunculkan namun justru memilih mengedepankan kalimat bernada sentimen negatif yang provokatif. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang bakal bermunculan.

Sebagai seorang Pendeta, Socrates harusnya membuang mentalitas inlander peninggalan negara kolonial Belanda, dan meninggalkan Teologi Pembebasan yang terbukti banyak menimbulkan kegagalan. Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan turut menyerukan massa untuk mengikuti aksi penolakan kebijakan pemerintah akan berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.