Oleh : Rahmat Gunawan *)

Indonesia sudah memasuki era bonus demografi yang memiliki arti penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Namun, radikalisme di era bonus demografi seperti saat ini harus berhasil diredam untuk menuju Indonesia Emas. Bonus demografi dengan penanganan yang baik membuat produktifitasi Indonesia melambung pada momen yang tepat, 100 tahun Indonesia merdeka, 2045.

Senada dengan penulis, Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kepala BNPT mengatakan bahwa kedepannya bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber daya manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik juga. Boy Rafli juga mewaspadai propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.
Penulis berpendapat bahwa pengaruh kelompok radikal terorisme tersebut berbahaya karena dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok tersebut mendapat sambutan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda maupun ajakan yang dilakukan kelompok radikal tersebut. Penulis setuju dengan langkah yang dilakukan BNPT karena narasi keagamaan yang digaungkan kelompok radikal tersebut menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara. Sehingga kerja sama antara BNPT dan tokoh lintas agama merupakan tindakan yang tepat.

Penulis juga berpendapat, agama memiliki peran yang sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam penafsirannya agama harus ada pandangan yang moderat, agama harus dijadikan sumber inspirasi, menjadi sumber solusi masalah sosial, menjadi motivasi pemberdayaan umat serta merekatkan posisi sosial kemasyarakatan. Jadi, agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena itu agama harus dilindungi dan bukan diekspoitasi yang dapat mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok radikal.

Penulis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan karena cara tersebut tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa. Sehingga kedepannya kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045.

*Penulis adalah kontributor Bunda Mulia Institute

Oleh : Zakaria )*

Tokoh agama berperan untuk menyebarkan moderasi beragama dan ikut menangkal radikalisme. Dengan adanya peran aktif agamawan, maka kerukunan Indonesia sebagai negara majemuk akan terjaga.

Sila pertama dalam Pancasila yang merupakan ideologi negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti menunjukkan bahwa negara ini sangat mengutamakan kerukunan antar umat beragama. Kemudian dengan keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, sudah sepatutnya apabila seluruh masyarakat mampu menjaga sikap saling bertoleransi dan memahami satu sama lain.

Toleransi beragama menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia. Apabila ada sikap toleransi antar warga negara tersebut tidak berhasil untuk diciptakan, maka tentu hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan yang berdasarkan pada identitas kelompok masing-masing, dalam hal ini adalah agama atau kepercayaan yang diyakini. Antar umat akan saling serang dan saling menjelekkan.

Hal tersebut sama sekali jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menganut asas Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam hal ini, peranan dari tokoh agama menjadi hal yang sangat penting demi menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu segala macam ajaran yang disampaikan haruslah merupakan ajaran yang penuh dengan cinta kasih dan pesan damai untuk bisa menangkal radikalisme, intoleransi dan terorisme.

Apabila para tokoh agama sudah memiliki pandangan yang moderat dan tidak radikal, maka tentu akan juga mempermudah pemberantasan intoleransi dan terorisme di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi di era serba digital seperti sekarang ini, sejatinya ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh para tokoh pemuka agama bisa dengan sangat mudah diakses oleh siapapun dari berbagai sumber.

Maka dari itu sangat penting bagi para pemuka agama untuk benar-benar memberikan penyampaian dengan diksi dan juga narasi yang tepat supaya tidak menimbulkan salah tafsir di publik. Kemudian untuk masyarakat sendiri, sebenarnya juga harus pintar dalam melakukan penyaringan, kiranya konten mana yang akan mereka konsumsi dan mana yang akan mereka tinggalkan.

Secara tegas, Zainut Tauhid Saadi selaku Wakil Menteri Agama menyatakan bahwa memang Pemerintah harus mampu untuk membentuk para pendakwah yang bisa menyampaikan syiar agama namun dengan cara yang moderat dan jauh dari sikap radikal. Selain itu para tokoh agama juga dihimbau agar mampu mengikuti perubahan zaman yang ada dan terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat.

Salah satu persyaratan dari terciptanya pembangunan Nasional adalah ketika suatu negara mampu untuk menciptakan kerukunan dan persatuannya. Seperti dikatakan oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin bahwa seluruh masyarakat harus mampu untuk terus merawat dan melestarikan persatuan tersebut yakni dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama.

Ditambahkan oleh Wapres Ma’ruf Amin bahwa pihak ulama saja masih belum cukup dalam pemeliharaan semangat moderasi untuk memberangus radikalisme dan intoleransi di Tanah Air. Namun harus juga disertai dengan peran keluarga, guru, serta masyarakat luas. Bahkan pihak Pemerintah sendiri sejatinya sudah mengeluarkan Perpes Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang harus menjadi acuan bersama.

Radikalisme merupakan musuh bersama sehingga diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk oleh tokoh agama. Dengan adanya peran aktif pemuka agama maka radikalisme diharapkan tidak berkembang di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme wajib dicegah agar tidak makin menggila penyebarannya. Ormas keagamaan bisa menjadi ujung tombak untuk menangkal ajaran berbahaya ini, karena mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.

Serangan dan pengeboman yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari kelompok radikal dan teroris. Oleh karena itu radialisme terus diberantas oleh pemerintah, karena mereka melakukan kesalahan fatal, dengan melakukan tindak kekerasan, kriminal, dan intoleran. Radikalisme jika dibiarkan saja akan jadi berbahaya karena bisa memecah perdamaian di negeri ini.

Pemberantasan radikalisme menjadi fokus pemerintah. BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme) sebagai lembaga resmi yang diberi tugas tersebut, terus berusaha agar radikalisme dihapuskan dari Indonesia.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid Direktur Pencegahan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme menyatakan bahwa terorisme adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi dan mempolitisi agama yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional. Wataknya adalah intoleran terhadap perbedaan dan keberagaman, serta eksklusif terhadap perubahan.

Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid menambahkan, untuk memberantas radikalisme maka diperlukan peran Ormas keagamaan. Mereka bisa jadi ujung tombak pencegahan radikal terorisme dengan cara menggaungkan nasionalisme melalui pendekatan agama.

Dalam artian, sebuah Ormas keagamaan tak hanya berceramah tentang kewajiban manusia untuk salat, zakat, haji, sedekah, dll. Akan tetapi para ustad dan kiai yang tergabung dalam Ormas tersebut bisa memberi tema nasionalisme. Sehingga audience akan mendengar bahwa mencintai negeri adalah salah satu ciri umat beragama, dan rasa nasionalisme mereka akan lebih kuat.

Para ustad bisa berceramah tentang perjuangan kiai dan pemuka agama lain dalam perang kemerdekaan Indonesia, misalnya KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, dll. Mereka memberi contoh bahwa membela negara juga berpahala. Sedangkan saat ini cara untuk membela Indonesia ketika perang sudah usai adalah dengan mempertahankan rasa nasionalisme dan tidak mau ketika diajak berjihad.

Contoh lain adalah ceramah tentang cerita Nabi Muhammad, bahwa beliau telah mencontohkan rasa cinta tanah air sejak ratusan tahun lalu. Jika Nabi sudah bersabda, mengapa kelompok radikal dan teroris malah mengajak masyarakat untuk membenci negaranya sendiri?

Justru mereka yang salah karena ngotot ingin membentuk negara khilafah padahal Indonesia sudah jelas berideologi pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, dan tidak dapat diganggu gugat. Para ustad bisa menjelaskan bahwa khilafah tidak cocok di Indonesia karena kurang sesuai dengan situasi masyarakatnya yang pluralis dan ber-bhinneka tunggal ika.
Sedangkan khilafah cocoknya di luar negeri, di negara-negara monarki.
Peranan para ustad dan kiai amat penting karena mereka memiliki pengaruh besar, tak hanya di Ormasnya sendiri, tetapi juga di kalangan masyarakat. Jika warga yang menyimak ceramah mereka memahaminya maka akan tidak mau ketika dirayu oleh kelompok radikal dan teroris. Mereka sadar bahwa ajakan itu salah besar, karena radikalisme dan terorisme adalah sebuah kejahatan besar.

Oleh karena itu Ormas keagamaan diharap untuk selalu mengingatkan anggotanya dalam berdakwah. Bisa sekali ditambahkan materi tentang nasionalisme dan cinta negeri. Penyebabnya karena setia pada negara sudah dicontohkan oleh nabi.

Ormas keagamaan bisa menjadi ujung tombak dalam memerangi radikalisme dan para ustad serta kiai yang menjadi anggotanya menjelaskan ke masyarakat tentang bahaya intoleran, radikalisme, dan terorisme. Mereka terus menggaungkan nasionalisme karena bisa menumpas radikalisme di Indonesia.
Jangan malah mendukung kelompok radikal dan menggaungkan jihad dan perlawanan, karena sama saja menjadi penghianat negara.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zakaria )*

Nasionalisme menjadi banteng generasi muda untuk menangkal radikalisme.. Jika semua pemuda sudah mencintai Indonesia maka tidak akan mudah untuk terpengaruh kelompok radikal.

Menyebarnya radikalisme sungguh menyedihkan karena paham ini jelas berbahaya dan bisa merusak bangsa. Kelompok radikal tak hanya menyasar orang dewasa tetapi juga remaja dan anak muda, karena mereka masih mencari jati diri lalu diam-diam terbujuk. Oleh karena itu generasi muda wajib dibentengi agar tidak mudah kena tipu oleh kelompok radikal.

Habib Luthfi bin Yahya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyatakan bahwa generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus dibentengi dari paham-paham yang merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham-paham tersebut seperti radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Bentengnya adalah nasionalisme dan kejayaan bangsa.

Jika anak-anak muda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi maka mereka akan mencintai negaranya dan tidak mau diajak untuk mendirikan negara khalifah oleh kelompok radikal. Mereka sadar bahwa Indonesia dibangun dengan keberagaman dan bhinneka tunggal ika, dan tidak cocok dengan konsep negara khalifah. Lagipula kelompok radikal tak pernah berjuang di era pra kemerdekaan tapi ingin mengubah Indonesia seenaknya sendiri.

Sebaliknya, generasi muda menjadi agen untuk memberantas radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Caranya dengan menggaungkan terus nasionalisme dan patriotisme serta ajakan untuk anti radikal di media sosial (medsos). Medsos menjadi ajang promosi karena banyak penduduk Indonesia yang memiliki akunnya, sehingga cara ini sangat efektif. Di bawah sadar mereka akan tertanam akan bahaya radikalisme sehingga menolak paham tersebut.

Habib Luthfi melanjutkan, generasi muda harus tahu bagaimana pejuang meraih kemerdekaan. Mereka juga wajib paham bahwa dulu walisongo saat menyebarkan ajaran agama dengan penuh toleransi. Dalam artian, toleransi di Indonesia sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Toleransi wajib dilestarikan demi kerukunan bangsa.

Intoleransi merupakan kasus yang terjadi pada beberapa tahun ini dan pelakunya selalu kelompok radikal. Mereka melakukan intoleransi dengan sweeping pada hari raya umat dengan keyakinan lain lalu memaksa untuk mencopot topi merah dan patung santa claus, padahal itu hanya hiasan. Lagipula seseorang tidak akan mudah berpindah keyakinan hanya dengan memakai topi tersebut.

Generasi muda bisa mencegah intoleransi dengan menghentikan sweeping mereka, karena memang kelompok radikal tidak memiliki izin resmi untuk melakukannya. Yang boleh sweeping hanya aparat keamanan sedangkan kelompok radikal sudah bertindak di luar batas. Lagipula kelompok tersebut sudah dibubarkan oleh pemerintah sehingga tidak boleh mengadakan aktivitas sekecil apapun, bahkan logonya saja dilarang tampil.

Selain itu, kaum muda juga bisa mengajak masyarakat untuk terus memiliki rasa nasionalisme di dalam dada. Kampanye nasionalisme tak hanya dilakukan di bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Penyebabnya karena nasionalisme harus ada di setiap WNI setiap hari.

Kampanye nasionalisme bisa dilakukan dengan mengadakan lomba menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu-lagu daerah. Lagu tak bisa dianggap sepele karena jika terus dinyanyikan, maka seseorang akan sadar betapa berat perjuangan di era sebelum kemerdekaan dan makin mencintai negaranya yang sudah merdeka.

Nasionalisme adalah benteng utama bagi generasi muda untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Kedua paham berbahaya ini harus diberantas saat ini juga karena bisa memecah-belah perdamaian. Anak muda harus paham bahwa toleransi sudah ada di Indonesia ratusan tahun lalu, di era walisongo, sehingga mereka juga melakukannya untuk mencegah radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme harus diberantas di Indonesia karena bisa memecah-belah persatuan Untuk menangkal meluasnya paham ini maka harus ada kolaborasi elemen masyarakat agar pemberantasan radikalisme dapat berjalan maksimal.

Pernahkah Anda membayangkan jika Indonesia seperti negara lain yang pemerintahannya dipegang oleh kelompok radikal dan teroris? Mereka berbuat apa saja sekehendak hati dan sering memaksakan kewenangan dan berujung pada kekerasan. Jangan sampai hal ini terjadi di negeri ini karena sama saja bagai mimpi buruk yang jadi kenyataan.

Untuk menangkal radikalisme di Indonesia maka harus ada kolaborasi dari elemen masyarakat. Tidak boleh ada pembiaran tetapi harus untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan jangan ragu untuk melapor ke pihak berwajib, jika ada keanehan yang berujung pada kecurigaan aktivitas terorisme dan radikalisme. Hal ini diutarakan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto.

Isdianto melanjutkan, posisi Kepulauan Riau yang diapit oleh beberapa negara lain (misalnya Singapura) menjadikannya rawan akan masuknya radikalisme. Jangan sampai paham ini dibawa dengan mudah oleh pendatang dan akhirnya mempengaruhi rakyat di Riau dan sekitarnya. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menangkal radikalisme di pintu masuk Indonesia, dan jangan ragu untuk melapor.

Dalam artian, masyarakat harus bekerja sama untuk menumpas radikalisme. Penyebabnya karena mereka adalah WNI yang wajib membela negara sehingga mencegah tersebarnya radikalisme sama saja dengan membela Indonesia. Melapor ke pihak berwajib bukan berarti kita paranoid dan takut akan kelompok radikal, melainkan suatu cara untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.

Jika ada pendatang yang biasanya memakai baju hitam dan selalu berpromosi tentang negara khalifah dan indahnya jihad maka bisa dipastikan ia termasuk dalam kelompok radikal. Jangan ragu untuk melapor karena bisa jadi tindakan Anda menyelamatkan banyak orang, karena radikalisme dan terorisme bisa berujung pada penyerangan dengan bom atau senjata api.

Selain pelaporan jika ada yang kegiatan mencurigakan yang bisa saja dilakukan oleh kelompok radikal, maka mereka juga bisa beroperasi di media sosial dan grup WA. Oleh karena itu pemberantasan radikalisme juga dilakukan tak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya.

Masyarakat bisa membuat konten-konten anti radikal dan menjelaskan bahwa jihad yang digembar-gemborkan oleh kelompok radikal itu salah. Penyebabnya karena jihad bukan berarti menyerang orang lain yang dianggap musuh, karena sudah masuk dalam tindak kriminal. Jihad yang sebenarnya adalah menahan emosi dan hawa nafsu serta bekerja keras mencari nafkah halal untuk keluarga.

Selain itu, masyarakat juga bisa menjelaskan dalam akun media sosialnya, bahwa negara khalifah yang diagung-agungkan oleh kelompok radikal tidak mungkin berdiri di Indonesia. Penyebabnya karena konsep tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di negeri ini yang majemuk. Kita tidak bisa memaksakan berubah jadi khalifah karena hanya cocok untuk negara monarki, bukan demokrasi.

Kerja sama antara seluruh elemen masyarakat wajib dilakukan karena pemerintah dan Densus 88 antiteror tidak bisa bergerak sendiri, melainkan butuh bantuan dari rakyat. Mereka bisa jadi sangat berjasa karena melaporkan gejala radikalisme di masyarakat. Atau langsung menelepon pihak berwajib ketika melihat ada yang meletakkan bom via CCTV.

Dengan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dengan aparat keamanan dan pemerintah maka kita optimis radikalisme bisa dihapuskan dari Indonesia. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki pendukung sama sekali. Masyarakat bisa sangat membantu kinerja Densus 88 antiteror dengan ikut peduli pada lingkungan sekitar dan melapor saat ada kelompok yang dicurigai radikal dan teroris.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme merupakan ideologi yang bisa menyusup kepada siapa saja, tak terkecuali bagi mereka yang tengah menempuh pendidikan khususnya Mahasiswa. Intitusi pendidikan pun diminta waspada dan ikut menangkal penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Paham radikal juga telah mengalami kamuflase sesuai tempat dan kondisinya, paham-paham ini menyusup berganti kulit melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan cara memberikan bantuan dana kegiatan sehingga mendapat sambutan yang baik dan senyuman lebar di kalangan mahasiswa.

Merujuk pada Permenristekdikti No 55 tahun 2018 merespon dengan menekankan mentoring kebangsaan kampus. Setiap kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB). UKM tersebut tentu bisa menjadi wadah bagi organisasi ekstra yang berhaluan Pancasila untuk ikut memperkuat upaya melawan radikalisme di Kampus.

Arus Radikalisme di Indonesia mencatat, perlu adanya pengoptimalisasian peran dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dalam lingkungana perguruan tinggi, dalam upaya mencegah dan mencari solusi jangka cepat, upaya pencegahannya melalui dialog dan edukasi. Dalam upaya ini pencegahan dalam bentuk sedini mungkin dari praktik radikalisme bisa dilakukan dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan edukasi, kreatif, inovatif, produktif dan kooperatif berbasis UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tentu saja perguruan tinggi mempunyai beberapa pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Dalam upaya mencegah radikalisasi di lingkungan kampus, saat ini sudah selayaknya semua aspek kegiatan dilibatkan. Mahasiswa tentu bisa diberi pelatihan kebangsaan dengan harapan memiliki rasa nasionalisme yang baik sebagai warga negara yang baik.

Dengan menjalin relasi yang baik antar mahasiswa dengan dosen, alumni maupun organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra, dosen yang merupakan orang tua di kampus harus mampu mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan mahasiswa selalu dalam koridor faham yang sesuai dengan asas negara dan agama.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, radikalisme sering kali dimulai dari pemikiran kritis yang selalu merasa benar sendiri sedangkan pihak lain selalu salah. Inilah yang disebut sebagai kelompok ekstrimis.

Sedangkan radikalisme yang berlanjut dengan tindakan maka disebut terorisme. Karena itu, kampus yang merupakan tempat bagi kelompok kritis, harus menjadi garda terdepan dalam menangkal paham radikal.

Gus Jazil mengatakan, kelompok radikalis biasanya selalu merasa benar sendiri dan sering menilai kelompok lain, terutama negara dan pemimpin pada posisi yang selalu tidak adil. Ini merupakan bibit-bibit radikalisme. Nah, interupsi atas ketidakadilan seringkali hadir dari lingkungan kampus.

Dirinya juga berharap agar kampus dapat memberikan perhatian pada potensi munculnya paham-paham radikal yang memang sering diawali dari pemikiran yang kritis namun tidak terarah dengan baik. Karena, sikap kritis di kampus memang seyogyanya menjadi sebuah keharusan, namun kritis yang tetap diarahkan pada kebaikan, bukan pada kebencian terhadap negara, pemimpin atau kelompok tertentu. Dirinya juga mengatakan, sebenarnya pikiran radikal itu selalu ada pada setiap zaman. Bahkan sejak zaman nabi, akar radikalisme itu ada kemiripan, yakni pikiran yang keras dan selalu merasa benar sendiri.

Sementara itu, Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko mengatakan, semua kampus memiliki kesempatan yang sama untuk terpengaruh terhadap rekrutmen untuk menjadi bagian dari kelompok radikal.

Menurutnya, agar kampus-kampus di Indonesia tidak terpengaruh oleh narasi paham radikal, maka harus ditekankan nilai-nilai kebangsaan kepada para civitas akademik. Serta selalu waspada terhadap ancaman tersebut.
Eks Narapidana kasus terorisme, Irfan Suhardianto menuturkan pengalamannya terkait pemahaman radikal seorang teroris. Para teroris memiliki pemahaman dalam beragama secara radikal, sehingga kebablasan. Mereka menganggap sistem maupun aparatur negara sebagai thagut, sehingga perlu diadakan perubahan sistem maupun ideologi negara.

Kampus harus bisa mewujudkan semangat untuk hidup dalam keberagaman dan membangun toleransi antarumat beragama. Apalagi kampus biasanya berisi mahasiswa dari berbagai suku maupun agama. Sehingga sikap toleransi sudah sepatutnya menjadi nafas bagi kehidupan di kampus.

Konkritnya kampus harus memiliki wadah yang menjadi pusat pembinaan ideologi Pancasila, sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap rasa nasionalisme. Wadah ini tentu bertugas menjaga kampus dari risiko paparan narasi radikal yang bertujuan untuk mengganti ideologi NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pertiwi Insititute

Oleh : Dian Ari )*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai momentum untuk memerangi radikalisme hingga Pandemi Covid-19. Dengan adanya peringatan tersebut, partisipasi Pemuda maupun mahasiswa dalam mengatasi persoalan bangsa diharapkan dapat meningkat.

Hari Sumpah Pemuda diperingati tiap tanggal 28 Oktober. Hari itu adalah titik balik ketika para pemuda bersatu untuk membangun Indonesia. Dalam konteks kekinian, pemuda khususnya mahasiswa dituntut untuk mengoptimalkan perannya dalam mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, seperti radikalisme dan Corona, bukan justru berdemonstrasi yang rentan menularkan virus Corona.

Jika dulu tahun 1928 para pemuda berkumpul di Batavia (sekarang Jakarta) untuk melawan kolonialisme, maka saat ini seharusnya para pemuda bersatu melawan radikalisme. Mengapa harus radikalisme? Penyebabnya karena paham ini bisa menggerogoti negara dari dalam, dan selalu menebar ancaman serta pengeboman. Jangan sampai Indonesia jadi hancur akibat radikalisme.

Paham radikal bertentangan keras dengan Pancasila, dan mereka yang bergabung dalam kelompok radikal sangat intoleran. Oleh karena itu para pemuda seharusnya bersatu untuk melawan sikap intoleran, dan menggaungkan pluralisme serta toleransi. Di negara yang majemuk, seharusnya semua orang paham untuk saling menghormati, bukannya memaksakan kehendak.

Para pemuda bisa melawan radikalisme dan sikap intoleran dengan membuat trend di media sosial, misalnya dengan tagar #toleransi, lalu memviralkannya. Dengan membuat program seperti ini maka mereka mempromosikan toleransi dan menggugah persatuan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa sumpah pemuda adalah momen yang baik untuk memulai persatuan, bukannya perpecahan.

Selain melawan radikalisme, para pemuda juga memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan memerangi Corona. Mereka masih sehat, tangkas, dan punya ide-ide brilian untuk melawan virus Covid-19 dan dampaknya. Awali dengan yang dekat dulu, misalnya bagi-bagi masker sekali pakai dan hand sanitizer. Dengan pembagian paket ini maka masyarakat akan sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan 10M.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan bahwa saat Sumpah Pemuda, maka pemuda bisa berkontribusi untuk mengatasi pandemi, karena mereka memiliki ide-ide segar. Dalam artian, pemuda masih lincah-lincahnya dan memanfaatkan energinya untuk menceburkan diri ke masyarakat. Salah satu caranya dengan mengadakan bakti sosial.

Bakti sosial menjadi pilihan karena dampak pandemi begitu luasnya, sehingga masyarakat yang kesulitan finansial bisa memperoleh paket sembako, dan bertahan hidup meski gajinya dipotong. Para pemuda juga memanfaatkan media sosial agar makin banyak orag yang menyumbangkan sebagian hartanya.

Cara lain untuk mengatasi Corona adalah dengan memviralkan Prokes di media sosial, dengan membuat status, berita, atau desain grafis. Sehingga makin banyak masyarakat yang sadar bahwa poin-poin dalam prokes ada 10, bukan hanya 3. Mereka makin sadar pentingnya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan lingkungan, mengganti baju, dan lain sebagainya.

Cara-cara ini ampuh dalam mengatasi dampak pandemi dan melawan radikalisme. Para pemuda memang sebaiknya menggunakan otak, tenaga, dan kreativitasnya untuk hal-hal yang berguna. Sayang sekali jika momen sumpah pemuda hanya dijadikan alasan untuk berdemo, yang rata-rata dilakukan di depan istana kepresidenan atau gedung walikota.

Demo di masa pandemi jelas terlarang karena melanggar protokol kesehatan, dan jangan marah ketika unjuk rasa dibubarkan. Para pemuda tidak seharusnya berdemo agar tak kena Corona, lagipula merepotkan masyarakat karena membuat kemacetan.

Peringatan hari sumpah pemuda menjadi sangat penting bagi para pemuda, karena seharusnya mereka bersatu melawan radikalisme, yang bisa merusak negara kita. Selain itu, para pemuda juga bersatu-padu melawan dampak pandemi. Jadikan peringatan hari sumpah pemuda untuk tetap solid, tetapi tidak usah berdemo karena melanggar protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini