suaratimur.id – Berbicara tentang penegakan hukum di Papua, dibutuhkan perhatian lebih dalam mengatasi permasalahan hukum di sana karena adanya gangguan dari kelompok pemberontak, yakni Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Kelompok tersebut seringkali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan.

Meski terdapat gangguan yang besar, hukum di Papua harus tetap ditegakkan. Siapapun harus taat pada aturan di Indonesia sebagai negara hukum, dan negara jelas tidak boleh kalah dengan kelompok pemberontak. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Bila hukum berjalan baik, maka akan baik pula situasi negara.

KSTP Pelanggar Hukum

Penyerangan yang dilakukan oleh KSTP sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu, ada pula anggota KSTP yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Lain lagi bagi anggota KSTP yang melakukan pembunuhan, terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KSTP sudah melakukan banyak tindak kriminal yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Papua.

Anggota KSTP juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Dalam kasus pembakaran sekolah, mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid mengalami stres atau trauma sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KSTP wajib dilakukan dengan tegas karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KSTP harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri Mendapat Dukungan Penuh untuk Menindak KSTP

Masyarakat Papua mendukung pihak TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Bumi Cendrawasih, khususnya penindakan terhadap KSTP agar Papua selalu damai. Tidak ada masyarakat yang mendukung KSTP, sehingga jika ada anggotanya yang tertangkap atau bahkan terbunuh maka masyarakat justru bersyukur dengan harapan situasi Papua semakin kondusif.

Perlu kembali ditegaskan jika ada anggota KSTP yang terbunuh dalam upaya penegakan hukum, maka hal itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, justru KSTP lah pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya melalui aksi menyiksa hingga membunuh warga. Para penjahat seperti itu sama sekali tak pantas untuk dibela. Selain itu, anggota KSTP kadang memang terpaksa harus dimatikan sebagai tindakan tegas terukur dari aparat karena anggota KSTP kerap melawan dan membahayakan nyawa aparat ketika hendak diamankan.

Penegakan hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bahkan kini lebih bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua akan dapat terus terjaga.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan dari KSTP. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebusukan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) kian terendus dan muncul ke permukaan. Mereka bukan hanya menyerang TNI-Polri yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga warga sipil. KSTP menyerang siapa saja warga sipil yang baginya menghalang-halangi apa yang hendak dilakukan, terlepas dari apakah warga tersebut memiliki hubungan atau kedekatan dengan pemerintah dan TNI-Polri.

KSTP Nodai Anak-Anak Perempuan di bawah Umur

Tidak hanya remaja, pemuda, dan orang dewasa, tetapi anak-anak tak berdosa juga diperlakukan sama kejamnya oleh KSTP. Tidak jarang anak-anak gadis dan anak-anak di bawah umur direnggut kehormatannya oleh para pria yang tergabung dalam kelompok teroris tersebut.

Fakta ini dibongkar oleh Jufinus Mawa, salah seorang pendeta yang selama ini bertugas di Beoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pendeta Jufinus Mawa sudah lama memberikan pelayanan kepada umat di Distrik Beoga. Dalam masa pelayanan itulah, Pendeta Jufinus menemukan banyak masalah yang membelenggu masyarakat setempat.

Dia mengungkapkan bahwa tak sedikit anak perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu jadi korban perbuatan tak senonoh KSTP. Anak-anak perempuan dan umumnya di bawah umur, dirudapaksa oleh para pria yang muncul dari semak belukar. Mereka secara membabibuta melampiaskan hawa nafsu. Dan, bila dihadang maka nyawa imbalannya.

Tambahnya lagi, para gembala umat sudah sama sekali tak dihargai lagi oleh KSTP. Namun pernyataan ini bukan berarti para pendeta di Beoga dan wilayah lain di Papua, butuh penghargaan KSTP. Hanya saja perlakukan KSTP di wilayah tersebut sama sekali tak bernorma dan tak bermoral. Pemerintah dan para tokoh masyarakat pun tak dianggap sama sekali oleh para pengacau tersebut.

KSTP sangat licik. Dalam pergerakannya, KSTP biasa menyerang TNI-Polri pada malam hari, sementara saat siang hari melancarkan aksi bejatnya dalam merenggut mahkota anak-anak perempuan. Perlakukan KSTP sudah tak bisa ditolerir.

Kebaikan Warga Dibalas Kejahatan oleh KSTP

Saat ini, Beoga seakan menjadi daerah hitam di Papua. Sebab tak ada lagi kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Kebaikan warga sipil, justru kerap dibalas dengan kejahatan oleh anggota KSTP.

Kampung Beoga secara khusus, benar-benar tercemar oleh KSTP. Kelompok tersebut telah merusak ketenteraman masyarakat dan mengobok-obok kedamaian di Beoga. Karenanya, saat ini masyarakat marah, bahkan Tuhan juga mungkin marah melihat tindakan KSTP.

KSTP hancurkan gedung sekolah, Puskesmas, dan rumah penduduk. Sudah begitu, masa depan anak-anak perempuan juga hancur gegara tindakan KSTP.

Berharap TNI-Polri Menumpas Habis KSTP

Saat ini, para pendeta bersama tokoh masyarakat merasa tak bisa lagi mengatasi ulah KSTP. Bahkan, jika masalah tersebut diproses-adatkan, maka masyarakat sipil lagi-lagi jadi korban. Oleh karena itu, masyarakat di Beoga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada TNI dan Polri.

Tak ada cara lain kecuali menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Masyarakat sangat berterima kasih karena aparat TNI-Polri telah masuk ke wilayah Beoga dan sekitarnya, serta di pedalaman-pedalaman Papua lainnya. Kehadiran TNI-Polri ini, tentunya akan membawa harapan baru bagi keamanan dan kemajuan Papua.

Sangat diharapkan agar pemerintah melalui TNI-Polri tidak berhenti mengamankan pemukiman penduduk, mengingat penyerangan KSTP ke kampung-kampung sangat sulit diprediksi. Warga cemas dan takut karena susah payah mereka menata hidup, tapi semua bisa hilang dalam sekejap akibat KSTP.

Mayoritas penduduk di Papua mengutuk KSTP karena tindakannya amat meresahkan warga. Maka dari itu, Masyarakat pun harus senantiasa menyatu dengan TNI dan polisi untuk sama-sama memerangi KSTP.

Situasi keamanan yang terus terkendali, merupakan hal yang menjadi kedambaan warga Papua, dan itu akan bisa tercapai bila KSTP, yakni pelaku pelanggar HAM yang sesungguhnya, sudah berhasil ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) masih terus terjadi. Tiap pekan, bahkan hampir tiap hari, KSTP melakukan serangan bukan hanya kepada pasukan TNI-Polri namun juga kepada masyarakat sipil. Terbaru, KSTP lepaskan tembakan di Gereja Protestan Okbibab, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Minggu (1/5), dan menyebabkan luka tembak bagi satu personel Polri dan satu personel TNI yang sedang melakukan pengamanan rumah ibadah saat insiden tersebut.

Sebelumnya, dalam kurun waktu yang tidak berjauhan, KSTP melakukan penghadangan dan penembakan terhadap personel Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di depan Kantor Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Sabtu (30/4) sehingga menyebabkan dua anggota Satgas Kodim Yonif R 408/SBH mengalami luka tembak. Selain itu, KSTP pimpinan Numbuk Telenggen juga menembak seorang warga bernama Samsul Sattu di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (25/4).

Sudah sepatutnya rentetan aksi biadab KSTP tersebut mendapat kecaman dari semua pihak. Keberadaan KSTP sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perkembangan Papua, yang ada justru menghambat pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah dan membuat masyarakat Papua hidup dengan ketakutan.

Teror KSTP Menyedihkan dan Menyengsarakan

Anggota DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyatakan dirinya secara pribadi merasa sedih atas perilaku gerakan KSTP yang melakukan teror kepada aparat hukum dan masyarakat setempat. Menurutnya, KSTP seharusnya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur luar biasa di Papua. Perhatian pemerintahan Presiden Jokowi cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua, seperti jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur itu dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, ulama kharismatik Kabupaten Lebak yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, KH Hasan Basri, menegaskan pemberontakan kepada pemerintah yang sah dalam ilmu fiqih disebut ‘bughot’, hukumnya haram karena dapat menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan. Gerakan KSTP tentu secara jelas ingin memisahkan diri dari NKRI, karena mereka melakukan pemberontakan terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat.

‘Bughot’ tidak memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, sehingga perlu diperangi. Diharapkan semua komponen masyarakat agar mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi hasil perjuangan para alim ulama serta para pejuang lainnya dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Serta menghindari segala bentuk provokasi dan tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional terlebih mengarah pada ‘bughot’.

Aksi KSTP Bukan Solusi bagi Papua

Anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa aksi kekerasan yang kerap dilakukan KSTP bukanlah solusi bagi Papua, apalagi dengan tujuan ingin merdeka. Untuk itu, dirinya meminta agar KSTP menggunakan jalur komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, dan tidak lagi menggunakan kekerasan dan senjata karena menimbulkan banyak kerugian.

Yan Permenas melanjutkan, Papua tidak akan damai sampai kapan pun apabila cara kekerasan terus-menerus dilakukan. Di samping itu, pasukan TNI di Papua tidak akan berhenti didatangkan selagi KSTP masih terus melakukan aksi teror. Namun, saat ini sudah ada langkah persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk menghindari kekerasan verbal, yakni melalui pendekatan teritorial yang lebih mementingkan bagaimana untuk memberikan kesejahteraan melalui berbagai program kemasyarakatan.

Melihat hal ini, tentu mengundang sebuah keprihatinan sekaligus kecaman atas insiden ulah KSTP yang membuat warga sipil tak berdaya turut menjadi korban. Masyarakat Papua inginkan KSTP menghentikan aksinya agar bisa menikmati pembangunan serta kesejahteraan seperti daerah lainnya. Jelas bahwa teror dan kekerasan KSTP yang terus-menerus tak akan mendapat simpati dari publik.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Arif Rahman )*

Aparat Keamanan terus melakukan penangkapan teroris menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Masyarakat pun mengapresiasi langkah cepat penegak hukum guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Nataru biasanya berlangsung dengan gembira karena ada hari libur, dan ada umat yang bahagia karena sedang berhari raya. Namun suasana kekeluargaan ini bisa buyar ketika ada ancaman dari kelompok teroris. Jika melihat ke tahun-tahun ke belakang, Nataru pernah malah jadi bencana karena pengeboman dan ancaman kekerasan di tempat ibadah.

Untuk mengantisipasi serangan dari kelompok radikal dan teroris maka aparat keamanan melakukan operasi lilin sekaligus untuk mengendalikan situasi di jalanan, plus melakukan razia. Cara lain untuk menggantisipasi teror adalah dengan menangkap anggota teroris.

Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar menyatakan bahwa ada 14 teroris yang berhasil tertangkap jelang Nataru dan mereka masuk jaringan JI. Kombes Aswin menambahkan, dari 14 teroris yang tertangkap oleh Densus 88 antiteror, tidak di 1 lokasi tetapi beberapa tempat. Yakni Batam, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Masih dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap ke-14 teroris tersebut.

Penangkapan teroris patut diapresiasi karena dilakukan jelang Nataru. Diharap dengan penangkapan ini maka meniadakan teror, baik di rumah ibadah atau fasilitas umum. Pasalnya, saat Nataru memang sensitif dan jangan sampai isu SARA mengakibatkan pengeboman dan penyerangan dan membuat akhir tahun jadi penuh darah.

Apresiasi patut diberikan kepada Densus 88 antiteror karena bergerak cepat dalam menangkap anggota teroris. Pasalnya, jika dibiarkan saja, mereka akan berbahaya karena bisa bebas melakukan teror, terutama saat Nataru. Umat harus diberi rasa aman saat akan beribadah, sehingga tidak boleh ada yang mengancam atau melakukan pengeboman di tempat sakral seperti rumah ibadah.

Jika menengok ke belakang maka kelompok radikal dan teroris tak hanya melakukan ancaman pengeboman atau penyerangan di sekitar rumah ibadah, tetapi juga tindakan ‘gila’ lainnya. Masih lekat di ingatan ketika ada ormas (yang sekarang sudah terlarang karena ketahuan radikal dan berafiliasi pada teroris) melakukan sweeping seenaknya saat Nataru.

Jangan sampai tingkah anggota ormas terlarang tersebut malah ditiru oleh teroris dengan sweeping baik di supermarket atau tempat umum lain. Alangkah gilanya jika mereka seenaknya sweeping topi merah, patung boneka salju dan santa claus, serta pohon cemara. Padahal itu hanya dekorasi tetapi mereka marah dan kebakaran jenggot.

Setelah tertangkap maka anggota teroris bisa terancam hukuman mulai 5 tahun penjara. Hukuman ini dirasa setimpal karena mereka mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Jangan sampai negeri ini hancur gara-gara teroris yang melakukan aksinya, baik saat Nataru maupun saat momen lain.

Jika ada anggota teroris yang ditangkap oleh Densus 88 antiteror maka diharap anggota teroris lain yang belum tercokok akan ciut dan membatalkan aksinya untuk meneror umat dan masyarakat umum saat Nataru. Mereka takut juga akan dicekal oleh Densus, lalu membiarkan Nataru begitu saja.

Anggota teroris lain juga akan berpikir 2 kali untuk menampakkan diri, pasalnya saat ini razia dan operasi lilin makin ketat. Polisi dan Densus 88 tidak ingin kecolongan. Oleh karena itu pengamanan akan makin intensif jelang Nataru.

Penangkapan 14 anggota teroris adalah bukti bahwa Densus 88 dan aparat keamanan serius dalam melakukan pengamanan jelang Nataru. Umat wajib dilindungi haknya untuk beribadah dan merayakan hari raya. Tidak boleh ada ancaman atau pengeboman yang bisa merusak kesyahduan Nataru.

)* Penulis adalah kontributor lingkar Pers dan Mahasiswa Cikin

Oleh : Muhamad Zaki)

Penangkapan teroris bukanlah bentuk kriminalisasi ulama dan bagian dari Islamophobia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai provokasi tersebut dan mendukung upaya pemberantasan kelompok radikal.
Penangkapan teroris terkadang menyebabkan asumsi yang tidak sedap. Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinan Hutahaean telah meminta kepada masyarakat untuk mendukung langkah Polri dalam upaya menangkap teroris. Ferdinan mengatakan penangkapan tersebut merupakan langkah preventif aparat kepolisian bukan kriminalisasi atau Islamophobia.

Sebelumnya, tim Densus 88 Anti-teror Polri telah meringkus Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Ahmad Okbah dan Anggota Komisi MUI Ahmad Zain An-Najah. Selain itu, Ustaz Anung Al Hamat juga turut diamankan.

Berdasarkan informasi yang diteruma, Farid terlibat dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) sebagai tim sepuh atau dewan syuro JI serta anggota dewan syariah LAZ BM Abdurrahman Bin Auf.

Sedangkan Anung diketahui merupakan anggota pengawas Perisai Nusantara Esa di tahun 2017 lalu dan juga menjadi pengurus atau pengawas kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme dan dikenakan pula Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang terorisme.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh menilai langkah yang ditempuh oleh Densus 88 Anti-Teror Polri menangkap 3 terduga terori bukanlah upaya membangun stigma buruk suatu institusi. Satu dari tiga terduga teroris yang ditangkap tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.

Ia menilai bahwa kejadian itu adalah hal biasa yang tidak bisa diduga terjadi dan dapat menyangkut siapa saja serta dari institusi mana saja. Pangeran menilai, penangkapan Densus 88 merupakan aksi biasa dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme karena pelaku yang ditangkap telah dibidik Densus 88 melalui rentang waktu lama dan dengan bukti-bukti yang kuat.

Penangkapan terhadap para pelaku dan jaringan terorisme wajib diarahkan untuk mengusut dan menangkap tuntas dalang dari terorisme itu sendiri, karena tidak tertutup kemungkinan ada peran intelijen dan dana dari luar negeri seperti aksi teroris KST di Papua.

Dirinya menuturkan, semua pihak tentu wajib menghindari dan mencegah terhadap upaya “membakar” institusi MUI hanya karena ulah oknum yang ditangkap itu menjadi pengurus di dalamnya. Karena bagaimanapun eksistensi MUI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran umat Islam untuk penguatan rumah kebangsaan NKRI sehingga wajib menjaga bersama atas peran terhormat institusi tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghargai kinerja Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, yang salah satunya merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi di dalam pesawat ketika menuju Jakarta saat mendampingi kunjungan kerja Wapres di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat 19 November 2021. Ma’ruf Amin melalui Baidlowi mengatakan, agar kasus tersebut diproses secara hukum. Wapres juga menghargai apa yang dilakukan oleh Densus 88.

Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, juga mendukung Densus 88 Antiteror Polri untuk bekerja dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme dengan menangkap pihak-pihak yang terduga terlibat jaringan terlarang.

Perlu diketahui bahwa Densus 88 Antiteror Polri menerapkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme kepada Farid Okbah dan dua tersangka lainnya yang ditangkap di Bekasi. Ahmad Ramadhan selaku Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 menerangkan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.

Jika memenuhi unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme, yaitu maksimal 15 tahun penjara dan maksimal denda satu miliar rupiah bagi pelaku perorangan serta denda maksimal seratus miliar rupiah bagi pelaku korporasi.

Kelompok teroris tidak mengenal waktu dan tempat, bisa di institusi pendidikan, LSM maupun beragam Lembaga dan Organisasi, mereka menyusup dengan senyap sehingga tidak mudah diketahui bahwa orang tersebut memiliki rekam jejak sebagai anggota kelompok teroris atau kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ridho Ramadhan )*

Masyarakat diminta untuk bersama-sama mengantisipasi kebangkitan teroris pasca momentum kemenangan Taliban di Afganistan. Hal itu disebabkan kemenangan Taliban dapat menginspirasi kelompok radikal untuk mewujudkan cita-citanya untuk mengganti ideologi dan membentuk pemerintahannya sendiri.

Terorisme dan radikalisme adalah 2 hal yang patut diantisipasi di Indonesia, karena sudah berulang-kali kelompok teroris melakukan tindakan, mulai dari ancaman hingga pengeboman. Mereka yang berpikir secara radikal tidak setuju atas azas Pancasila dan ingin mengubah dasar negara. Padahal sejak tahun 1945 UUD dan Pancasila tidak bisa diubah, bahkan oleh pejabat tinggi sekalipun.

Ketika di Indonesia viral berita tentang pemberontakan Taliban yang mereka lakukan di Afghanistan, maka reaksi masyarakat bermacam-macam. Ada yang menganggapnya biasa saja tetapi ada yang malah kagum. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh wakil rakyat, karena bisa berpengaruh buruk di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta BNPT untuk mengantisipasi fenomena kebangkitan Taliban di Afghanistan. Ia tidak ingin di Indonesia ada kelompok kecil yang terinspirasi oleh tindakan mereka. Taliban bisa saja memberi efek pada kelompok oknum (radikal) di Indonesia, jadi BNPT harus mawas dan tidak boleh lengah.

Menanggapi imbauan Sahroni, maka Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan kesiapannya. Ia dan seluruh jajarannya sudah menyiapkan ‘vaksin’ untuk menanggulangi kemungkinan terburuk tersebut. Yang dimaksud dengan vaksin adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, sehingga masyarakat, khususnya kaum muda, tidak terlibat dalam terorisme.

Cara pertama yang dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan potensi kebangkitan teroris adalah dengan penanaman nasionalisme di sekolah. Sejak TK, anak-anak sudah diajari cara menghafal Pancasila, dan lebih baik lagi diajari pula untuk mempraktikannya. Caranya dengan penanaman taat beragama hingga pemberian contoh azas keadilan bagi seluruh murid. Jadi sejak kecil mereka sudah akrab dengan penanaman Pancasila.

Untuk mempertinggi rasa nasionalisme maka biasanya diadakan karnaval memakai baju adat daerah pada bulan agustus dan april. Ini bukanlah sebuah ajang pamer, melainkan cara untuk menanamkan cinta budaya dan bangsa sejak dini. Penyebabnya karena mayoritas peserta adalah anak-anak, jadi mereka akan memiliki rasa nasionalisme dan menolak paham radikal, kelak ketika dewasa.

BNPT juga bisa bekerja sama dengan Kemendikbud untuk lebih mengawasi sekolah swasta. Pasalnya, ada yang yayasannya ketahuan berafiliasi dengan kelompok radikal. Jika diteruskan maka akan berbahaya karena anak-anak yang masih polos akan teracuni pikirannya dan ingin berjihad sampai Afghanistan. Lantas menularkannya kembali di Indonesia.

Selain itu, BNPT juga bisa memblokir situs dan akun media sosial milik mereka. Dengan bekerja sama dengan Kominfo, agar ada ahli IT yang melakukan pemutusan link agar teroris tidak bisa mengakses internet sama sekali. Jadi mereka tidak bisa melakukan koordinasi dan perekrutan di dunia maya.

Cara-cara ini ditempuh agar masyarakat tidak terpengaruh oleh kebangkitan Taliban, sehingga mereka sadar bahwa pemberontakan adalah hal yang salah. Meski di Indonesia ada kelompok oposisi tetapi tidak sampai melakukan pemakzulan, apalagi perebutan kekuasaan dengan kasar.

Masyarakat juga paham bahwa terorisme dan radikalisme di Afghanistan amat berbahaya jika dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu mereka setuju akan penanaman rasa nasionalisme sejak kecil. Penyebabnya karena anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta yang besar ke Indonesia dan tidak mau diajak oleh kelompok radikal.

BNPT berusaha keras agar tidak ada lagi kasus terorisme dan radikalisme di Indonesia, dan jangan sampai tragedi di Afghanistan ditiru oleh para oknum di negeri ini. Pencegahan akan menyebarnya radikalisme terus dilakukan. Tujuannya agar negara tetap aman dan tidak dirongrong oleh teroris.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan membandingkan Front Pembela Islam (FPI) dengan Taliban di Afghanistan. Dia bersyukur FPI di Indonesia telah dibubarkan meski masih mencoba muncul kembali dengan nama dan organisasi baru.

Ken memaparkan hampir semua teroris di Indonesia itu berideologi latar belakang NII dan Salafi Wahabi.

Hal itu ditegaskan juga oleh Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono yang mengatakan lembaganya dan aparat penegakan hukum lainya terus mewaspadai potensi dampak kemenangan Taliban di Afghanistan terhadap kelompok radikal dan teroris di Indonesia. Eddy mengatakan potensi risiko atas kemenangan Taliban itu tak boleh diremehkan.

“BNPT beserta kementerian lembaga terkait dan aparat penegakan hukum melakukan kewaspadaan, jadi tidak boleh underestimate,” kata Eddy.

Eddy mengatakan berkuasanya Taliban adalah masalah dalam negeri Afghanistan. Di sisi lain, kata dia, ada kekhawatiran bahwa jaringan teroris di Indonesia membingkai kemenangan Taliban di Afghanistan sebagai keberhasilan melawan hegemoni barat.

Senada, Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar, mengatakan pemerintah dan aparat mesti mewaspadai potensi adanya reaksi dari jaringan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Indonesia atas kemenangan Taliban di Afghanistan. Kelompok teroris di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Terutama ISIS-Khurasan itu memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan ISIS yang ada di Indonesia, di Makassar dan Surabaya, MIT di Poso. Jadi saya kira memang itu perlu diwaspadai,” pungkasnya.

Oleh : Sabby Kossay )*

Kemenko Polhukam telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai gerombolan teroris. Masyarakat mendukung upaya pelabelan tersebut karena diharapkan dapat meningkatkan sinergitas seluruh aparat penegak hukum untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Perdamaian di Papua tentu tidak hanya menjadi impian bagi masyarakat Papua, tetapi juga impian bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja kita tidak ingin masyarakat Papua mendapatkan teror oleh kelompok separatis bersenjata.

Pemerintah juga telah menempuh beragam upaya demi mewujudkan perdamaian di Papua. Salah satu cara yang dipilih adalah, memberikan label kelompok teroris bagi Organisasi Papua Merdeka yang selama ini melawan pemerintah dengan senjata.

Pemerintah menilai, bahwa OPM dan kelompok yang menyerang warga sipil Papua secara masif dikategorikan sebagai teroris. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam menuturkan, bahwa kelompok yang bisa dikategorikan sebagai teroris tersebut merujuk pada UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dengan diberikannya predikat teroris kepada OPM-KKB, tentu saja untuk memberantas mereka tentu akan berpedoman kepada undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apa yang telah diperbuat oleh OPM-KKB yang dikategorikan sebagai perbuatan teror adalah perbuatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak bisa menolak ingatan tentang perbuatan brutal KKB seperti : Pembacokan perempuan di kampung Juguloma, Beoga pada tanggal 18 Februari 2021, Pembunuhan 2 orang Guru SD dan SMP di tempat yang sama pada tanggal 8-9 April 2021.

Dari perbuatan tersebut, sudah jelas bahwa perbuatan OPM telah layak disebut sebagai teroris. Apalagi tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengungkap fakta serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke sekolah hingga puskesmas di Ilaga, Kabupaten Puncak. Aksi teror itu dilakukan KKB sejak Minggu 2 Mei hingga 3 Mei 2021.

Mathius mengatakan, KKB menyerang sekolah dan puskesmas karena menduga markas TNI-Polri berada di sana.

Dirinya juga mengajak kepada masyarakat untuk melawan aksi KKB. Pasalnya, KKB melibatkan simpatisan dalam penyerangan dan pengerusakan fasilitas publik.

Sebagaimana diketahui, KKB kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung SD, puskesmas dan rumah dinas guru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kelompok tersebut ternyata juga kembali melancarkan teror ke masyarakat di Papua. Bahkan mereka juga secara terang-terangan mengincar kelompok suku Jawa yang bermukim di Papua.

Terkait hal itu, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, TNI-Polri berkewajiban memastikan keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok teroris.

Rusdi menuturkan, TNI-Polri di Papua selalu berusaha menciptakan keamanan dan kedamaian. Pihaknya juga sudah mengantisipasi segala bentuk ancaman.

Sementara itu, pemberian label teroris terhadap KKB tentu saja bukanlah hal yang berlebihan, mengingat bahwa gerakan mereka didukung oleh persenjataan yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

Senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata main-main, mereka bahkan berani menyerang aparat keamanan dan mengancam warga sipil Papua yang tidak bersalah.

Pelabelan teroris terhadap KKP, OPM dan kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror tentu pantas dilakukan, sehingga pemerintah dan aparat keamanan memiliki dasar hukum untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Abie

Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan keputusan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau KKB Papua sebagai organisasi teroris sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Jaleswari, penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memerhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil dan aparat, yang dilakukan oleh KKB.

Perubahan sebutan tersebut dilakukan sebagai respon pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Tentu dengan perubahan tersebut Langkah dan Tindakan yang diambil dalam menumpas KKB di Papua dapat terukur sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan.

Namun dibalik tujuan efektifitas penanganan Papua, perubahan tersebut juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya: ujung tombak penanganan, pengklasifikasian/penyebutan spesifik kelompok teroris Papua dan dampak dari penangkapan nantinya terhadap kapasitas dan ketersediaan penjara.

Konsekuensi tersebut dijelaskan oleh Pengamat terorisme dan intelijen Ridlwan Habib bahwa ada tiga konsekuensi setelah kelompok kriminal bersenjata berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018. Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kedua, penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka. Jangan sampai kata Ridlwan salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos. “Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018,” kata Ridlwan.

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua. Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme.

Dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

Menurut hemat penulis, disamping konsekuensi tersebut diatas terdapat potensi isu yang akan dimainkan kelompok pro kemerdekaan Papua nantinya yakni soal isu pelanggaran HAM. Bahkan selama ini ULMWP sebagai organisasi pro separatis Papua selalu memainkan isu tersebut di forum Internasional. Untuk itu, Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memerhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM.

Menurut Jaleswari, kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini, serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya, dengan dikeluarkannya Inpres No.9 tahun 2020.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.
“Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan baha penggunaan padanan katanya tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.
“Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya,” tambah Mahfud.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR (cand) David Chaniago, SE.,M.SI, mengatakan bahwa pelebelan kelompok separatis menjadi kelompok teror merupakan karena bentuk ancaman yang telah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua sudah tergolong kedalam tindakan terorisme, sebab ada unsur ketakutan, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil serta korban jiwa.
“perubahan kategori ancaman kelompok separatis menjadi sebuah aksi teror memang sudah sesuai. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman yang sudah dilakukan oleh kelompok separatis Papua telah berubah metode menjadi bentuk teror, yaitu adanya unsur ketakutan, kekerasan terhadap warga sipil serta adanya korban jiwa dari kelompok masyarakat sipil”, ucap David Chaniago.