Oleh : Sabby Kossay )*

Kemenko Polhukam telah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai gerombolan teroris. Masyarakat mendukung upaya pelabelan tersebut karena diharapkan dapat meningkatkan sinergitas seluruh aparat penegak hukum untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Perdamaian di Papua tentu tidak hanya menjadi impian bagi masyarakat Papua, tetapi juga impian bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja kita tidak ingin masyarakat Papua mendapatkan teror oleh kelompok separatis bersenjata.

Pemerintah juga telah menempuh beragam upaya demi mewujudkan perdamaian di Papua. Salah satu cara yang dipilih adalah, memberikan label kelompok teroris bagi Organisasi Papua Merdeka yang selama ini melawan pemerintah dengan senjata.

Pemerintah menilai, bahwa OPM dan kelompok yang menyerang warga sipil Papua secara masif dikategorikan sebagai teroris. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam menuturkan, bahwa kelompok yang bisa dikategorikan sebagai teroris tersebut merujuk pada UU nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dengan diberikannya predikat teroris kepada OPM-KKB, tentu saja untuk memberantas mereka tentu akan berpedoman kepada undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Apa yang telah diperbuat oleh OPM-KKB yang dikategorikan sebagai perbuatan teror adalah perbuatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi :
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati.

Tentu saja masyarakat Indonesia tidak bisa menolak ingatan tentang perbuatan brutal KKB seperti : Pembacokan perempuan di kampung Juguloma, Beoga pada tanggal 18 Februari 2021, Pembunuhan 2 orang Guru SD dan SMP di tempat yang sama pada tanggal 8-9 April 2021.

Dari perbuatan tersebut, sudah jelas bahwa perbuatan OPM telah layak disebut sebagai teroris. Apalagi tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengungkap fakta serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ke sekolah hingga puskesmas di Ilaga, Kabupaten Puncak. Aksi teror itu dilakukan KKB sejak Minggu 2 Mei hingga 3 Mei 2021.

Mathius mengatakan, KKB menyerang sekolah dan puskesmas karena menduga markas TNI-Polri berada di sana.

Dirinya juga mengajak kepada masyarakat untuk melawan aksi KKB. Pasalnya, KKB melibatkan simpatisan dalam penyerangan dan pengerusakan fasilitas publik.

Sebagaimana diketahui, KKB kembali melakukan aksinya dengan membakar gedung SD, puskesmas dan rumah dinas guru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Kelompok tersebut ternyata juga kembali melancarkan teror ke masyarakat di Papua. Bahkan mereka juga secara terang-terangan mengincar kelompok suku Jawa yang bermukim di Papua.

Terkait hal itu, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, TNI-Polri berkewajiban memastikan keamanan masyarakat Papua dari ancaman kelompok teroris.

Rusdi menuturkan, TNI-Polri di Papua selalu berusaha menciptakan keamanan dan kedamaian. Pihaknya juga sudah mengantisipasi segala bentuk ancaman.

Sementara itu, pemberian label teroris terhadap KKB tentu saja bukanlah hal yang berlebihan, mengingat bahwa gerakan mereka didukung oleh persenjataan yang dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka.

Senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata main-main, mereka bahkan berani menyerang aparat keamanan dan mengancam warga sipil Papua yang tidak bersalah.

Pelabelan teroris terhadap KKP, OPM dan kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror tentu pantas dilakukan, sehingga pemerintah dan aparat keamanan memiliki dasar hukum untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Abie

Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan keputusan penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau KKB Papua sebagai organisasi teroris sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Jaleswari, penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memerhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil dan aparat, yang dilakukan oleh KKB.

Perubahan sebutan tersebut dilakukan sebagai respon pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Tentu dengan perubahan tersebut Langkah dan Tindakan yang diambil dalam menumpas KKB di Papua dapat terukur sehingga tidak menimbulkan banyak korban.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan.

Namun dibalik tujuan efektifitas penanganan Papua, perubahan tersebut juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi, diantaranya: ujung tombak penanganan, pengklasifikasian/penyebutan spesifik kelompok teroris Papua dan dampak dari penangkapan nantinya terhadap kapasitas dan ketersediaan penjara.

Konsekuensi tersebut dijelaskan oleh Pengamat terorisme dan intelijen Ridlwan Habib bahwa ada tiga konsekuensi setelah kelompok kriminal bersenjata berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018. Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kedua, penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka. Jangan sampai kata Ridlwan salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos. “Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018,” kata Ridlwan.

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua. Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme.

Dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

Menurut hemat penulis, disamping konsekuensi tersebut diatas terdapat potensi isu yang akan dimainkan kelompok pro kemerdekaan Papua nantinya yakni soal isu pelanggaran HAM. Bahkan selama ini ULMWP sebagai organisasi pro separatis Papua selalu memainkan isu tersebut di forum Internasional. Untuk itu, Pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, yang memerhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM.

Menurut Jaleswari, kepentingan yang utama adalah memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini, serta tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan, misalnya, dengan dikeluarkannya Inpres No.9 tahun 2020.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.
“Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu,” ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan baha penggunaan padanan katanya tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.
“Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya,” tambah Mahfud.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute, DR (cand) David Chaniago, SE.,M.SI, mengatakan bahwa pelebelan kelompok separatis menjadi kelompok teror merupakan karena bentuk ancaman yang telah dilakukan oleh kelompok separatis di Papua sudah tergolong kedalam tindakan terorisme, sebab ada unsur ketakutan, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil serta korban jiwa.
“perubahan kategori ancaman kelompok separatis menjadi sebuah aksi teror memang sudah sesuai. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman yang sudah dilakukan oleh kelompok separatis Papua telah berubah metode menjadi bentuk teror, yaitu adanya unsur ketakutan, kekerasan terhadap warga sipil serta adanya korban jiwa dari kelompok masyarakat sipil”, ucap David Chaniago.

JAKARTA – Tokoh Mudah Papua, Steve Mara menyatakan dalam mengatasi konflik di bumi Cendrawasih Pemerintah diharapkan mengambil tindakan pendekatan pembangunan. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Selain melakukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kami sepakat menindak tegas siapa yang bersalah, tetapi juga tidak lupa harus melalui pendekatan pembangunan seperti yang sudah dilakukan saat ini oleh Presiden Joko Widodo,” kata Steve Mara dalam taping Podcast ICFTV Channel di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Menurut Mara apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pendekatan saat ini agar lebih ditingkatkan dengan melakukan dialog terhadap seluruh elemen Papua baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dengan harapan Pembangunan di Papua lebih baik dimasa yang akan datang.

Mara juga menyebutkan, Pemerintah juga perlunya kehati-hatian terkait pelabelan terosis kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yang justru dapat merugikan kepentingan nasional.

“Hal ini agar tidak menimbulkan dampak ikut/collateral damage seperti; salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat menambah ingatan kolektif masa lalu masyarakat Papua,” ujarnya.

D Supriyanto, Sekjen DPP PWRI menambahkan menindak tegas KBB oleh TNI/Polri adalah perlu dan keharusan ketika KKB sudah sangat meresahkan masyarakat baik Papua itu sendiri maupun secara nasional.

“Ketika salah satu kelompok dinilai meresahkan bahkan melakukan tindakan teror yang berakibat fatal tentu saja harus ditindak tegas. Pemerintah tidak boleh tebang pilih atau diskriminasi terhadap satu kelompok atau golongan manapun. Meresahkan membuat kegaduhan keamanan nasional harus ditindak tegas,” paparnya. []

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sudah pantas didefinisikan sebagai kelompok terorisme.

Menurutnya, aksi-aksi yang dilakukan KKB di Papua sudah membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan negara, sebagaimana tertuang di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

“Iya definisi dari UU Nomor 5/2018 tentang Terorisme itu adalah aksi teror yang membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan negara. Jadi mereka itu pantas didefinisikan sebagai terorisme,” kata Tamliha.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa KKB di Papua bisa diproses pidana dengan menggunakan UU Terorisme.

Senada, anggota Komisi I DPR Dave Laksono, menyatakan KKB di Papua sudah layak ditetapkan sebagai kelompok terorisme dan diproses pidana dengan menggunakan UU Terorisme.

“Kalau saya pribadi sudah layak, konsekuensi hukumnya kita bisa gunakan UU teroris untuk menindak mereka. Nanti dikenakan pasal berlapis salah satunya uu teroris,” katanya.

Oleh : Ahmad Fauzan )*

Kelompok teroris di Poso lagi-lagi berbuat kejam dengan membunuh 4 orang petani. Tindakan brutal mereka tentu dikecam oleh masyarakat, apalagi dilakukan di bulan puasa. Seharusnya mereka menjaga kesucian ramadhan tetapi malah menghilangkan nyawa orang lain seenaknya.

Tanggal 11 mei 2021 adalah hari naas bagi 4 orang petani di Poso, karena mereka menjadi korban kekejian orang tak dikenal, yang diduga adalah anggota kelompok teroris MIT. Para petani meninggal dengan tragis. Masyarakat sangat geram karena kelompok teroris melakukan aksi dengan cara yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan.

Kantor Staf Presiden (KSP) mengutuk keras aksi kelompok teroris MIT. Mereka juga berjanji akan mengirimkan aparat dengan segera, untuk menangkap para teroris dan menjaga keamanan warga. Hal ini diungkapkan oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Jaleswari melanjutkan, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, seharusnya tidak ada lagi tempat bagi teroris di Indonesia. Pemerintah akan menindak tegas kelompok teroris, baik di Poso, Papua, atau tempat lain.

Aksi teroris di Poso memang sudah melewati batas, karena mereka tega memenggal kepala korban. Untuk apa sampai melakukan pembunuhan dengan cara seperti itu? Teroris memang memiliki mindset yang salah besar, dan oleh karena itu mereka harus diberantas hingga tuntas. Tujuannya agar tidak ada lagi warga sipil yang jadi korban dan tercipta perdamaian di seluruh Indonesia.

Jika ditilik dari sejarahnya, kelompok teroris MIT yang ada di Poso adalah ‘ekspor’ dan turunan dari kelompok lain, yakni JI. Sementara JI adalah pelaku pengeboman di Bali pada tahun 2001. MIT berada di Sulawesi dengan tujuan menangani konflik komunal. Akan tetapi, keberadaan mereka tidak menangani konflik, malah memperparah perpecahan di sana.

Sebagai kelompok teroris, MIT selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya, misalnya dengan pembunuhan dan pengeboman. Bahkan tersangka kasus pengeboman di rumah ibadah di Makassar beberapa waktu lalu ditengarai sebagai anggota MIT. Mereka sangat terorganisir dan melakukan kaderisasi dengan rapi.

MIT sangat licik karena memanfaatkan situasi di Poso yang masih mayoritas memiliki hutan perawan, sehingga agak susah untuk menangkapnya. Akan tetapi aparat tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap mencari di mana sebenarnya markas MIT, agar terorisme di Indonesia dihapus sampai ke akar-akarnya.

Setelah ada peristiwa kejam di Poso maka jumlah aparat yang berjaga akan ditambah. Pertama, agar misi penangkapan teroris berhasil 100%. Karena jika mereka dibiarkan akan merasa jumawa dan melakukan aksinya lagi dan lagi. Kekejaman MIT sudah termasuk dalam pembunuhan berencana, sehingga mereka masuk dalam daftar pencarian orang oleh aparat.

Sementara tujuan kedua penambahan personel di Poso adalah agar masyarakat tidak lagi takut untuk beraktivitas, karena ada ancaman dari para teroris yang bersembunyi di hutan belantara. Jangan sampai teroris malah terkesan menguasai Poso dan wilayah lain di Sulawesi. Karena sama saja dengan mengobarkan perang di Indonesia.

Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama dan melaporkan jika ada orang tak dikenal yang mencurigakan. Ini bukan paranoid, karena bisa jadi mereka adalah anggota dari kelompok teroris MIT atau yang lain. Jika ada yang mengaku bahwa ia adalah anggota teroris, langsung telepon aparat saja, agar dilakukan penangkapan.

Konflik antara warga sipil dengan anggota kelompok teroris makin membara. Teroris MIT harus diusir, tak hanya dari Poso, Sulawesi, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga dengan intensif menghapus terorisme di negeri ini, agar perdamaian tercipta dan tidak ada huru-hara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah akhirnya menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua adalah teroris. Masyarakat menilai pelabelan ini sudah tepat, karena mereka memang sudah melakukan tindak kejahatan dan mengganggu ketentraman banyak orang. Persis seperti kelakuan para teroris.

Salah satu masalah pelik di Papua adalah keberadaan kelompok separatis. Mereka makin mengkhawatirkan karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, dengan menembak murid sekaligus guru, membakar sekolah, sampai membunuh aparat dengan sniper. Kesalahan sebanyak itu mereka lakukan tanpa merasa berdosa sama sekali.

Karena KKB sudah melanggar banyak sekali peraturan di Indonesia, dan terakhir membunuh Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, maka mereka mendapatkan status sebagai organisasi teroris. Pemerintah akhirnya menyematkan label itu sejak bulan april 2021.

Penetapan ini sangat dinanti masyarakat karena mereka malah senang, karena mereka sudah muak dengan aksi KKB. Kelompok teroris ini selalu playing victim dan menjungkirbalikkan fakta bahwa mereka yang diserang, padahal merekalah yang menyerang duluan. Bahkan mengutus penembak jarak jauh demi menyelesaikan misinya.

Ahli hukum pidana dari UI Chudry Sitompul menyatakan bahwa KKB sudah memenuhi syarat sebagai kelompok teroris. Penyebabnya karena banyak warga sipil yang jadi korban. Ia menyebutkan UU nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Di mana definisi teroris adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman, menimbulkan teror atau rasa takut yang meluas.

Selama ini KKB memang sudah meneror masyarakat. Di antaranya peristiwa ketika ada pekerja di sebuah perusahaan swasta yang ditembak tanpa sebab. Ada pula tukang ojek yang tiba-tiba dibunuh, karena ia dituduh sebagai mata-mata polisi. Padahal ia adalah warga sipil biasa.

Peristiwa serupa terjadi ketika ada murid yang ditembak hingga ia kehilangan nyawa. Anak yang bernama Ali Mom ini menjadi korban keganasan KKB dan ia meninggal karena dituduh juga sebagai mata-mata. Penyebabnya karena Ali sering datang ke markas TNI. Padahal ia datang ke sana untuk bertanya, bagaimana mencapai cita-citanya sebagai aparat.

Oleh karena itu pemberantasan KKB wajib dilakukan. Setelah adal label teroris, maka ada banyak bantuan pasukan yang datang dari Jawa. Mereka sudah mendarat di Papua dan bergabung untuk mencari anggota KKB di daerah Kabupaten Puncak. Di sana memang sudah sering ada serangan dari kelompok separatis, sehingga diduga ada markas KKB.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan agar pemerintah mengesampingkan HAM dalam pemberantasan KKB. Dalam artian, pencarian anggota kelompok teroris lebih penting daripada kekhawatiran akan pelanggaran HAM. Jadi tidak usah kahwatir akan ada selentingan dari oknum yang ada di dalam maupun luar negeri, bahwa pemerintah melanggar hak asazi rakyatnya.

Justru ketika KKB menembak warga sipil sembarangan, merekalah yang melanggar HAM. Oleh karena itu, memang diperbolehkan untuk menyerang KKB lebih dahulu. Karena mereka melanggar kedaulatan negara dan mengancam keamanan masyarakat. Pilihannya adalah menembak atau tertembak, seperti di medan perang, dan aparat memang diperbolehkan untuk melakukannya.

Selama ini justru anggota KKB yang melakukan tindak kriminal dengan menyerang aparat terlebih dahulu, baik dengan senjata tajam atau senjata api. Jadi ketika ada tindakan tegas terukur pada mereka, tidak akan tersangkut kasus HAM. Karena ini adalah murni untuk pemberantasan kasus kriminal.

Penyebutan KKB sebagai teroris sudah sangat cocok, karena mereka melakukan tindak kejahatan dan pengancaman, persis seperti kelompok teroris lain. Masyarakat juga mendukung penyebutan ini, karena mereka juga tidak suka pada KKB. Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai bukan menjadi jalan pintas guna mengakhiri bara konflik Papua. Sebaliknya, pelabelan ini diyakini menjadi bukti konkret jika pemerintah sudah menemui titik buntu dalam menyelesaikan siklus kekerasan di Bumi Cendrawasih. “Langkah yang diambil pemerintah melalui pelebelan tersebut sejatinya menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Papua,” ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, sebagai perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dalam keterangan tertulisnya.

Dalam upaya penyelesaian itu, kata Araf, pelabelan tersebut justru semakin mempertegas pendekatan keamanan (state-security), alih-alih membangun dialog Jakarta-Papua secara damai dan bermartabat. Tak hanya itu, pelabelan itu juga mengabaikan pendekatan keamanan manusia (human security) yang sejatinya dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Papua. Sejalan dengan itu, kebijakan penetapan KKB sebagai teroris diyakini sama sekali tidak menyentuh akar masalah konflik Papua.

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipublikasikan dalam Papua Road Map (2008), setidaknya terdapat empat sumber konflik Papua. Antara lain, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik, (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (c) kegagalan pembangunan, dan (d) marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus. Mengacu kepada kompleksitas akar permasalahan tersebut, lanjut Araf, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan menyeluruh dalam penyelesaian konflik Papua.

Araf menyatakan bahwa kebijakan yang hanya mengedepankan pendekatan keamanan atau pendekatan ekonomi tidak akan menyentuh akar permasalahan. “Justru akan berpotensi membentuk gejolak sosial-politik yang terus berulang di masa depan,” tegas dia. Araf menambahkan, pelabelan teroris terhadap KKB juga membuka jalan terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum. Hal ini dapat dimungkinkan mengingat ketidakjelasan definisi “KKB” serta siapa saja yang termasuk di dalamnya.

Fakta tersebut pun dapat memungkinkan akan semakin menyakiti perasaan masyarakat Papua, memperkuat stigma, mengikis rasa percaya masyarakat Papua kepada pemerintah yang merupakan prasyarat penting bagi upaya penyelesaian konflik secara damai. “Serta justru menghambat operasi keamanan yang sejatinya membutuhkan dukungan dan kepercayaan rakyat setempat,” imbuh dia.

Penyelesaian konflik Papua dinilai perlu melalui pendekatan kolaboratif. Mengingat, betapa kompleksitas permasalahan permasalahan Papua sehingga memerlukan upaya kerja bersama. “Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas,” terang Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo.

Karyono mengatakan, persoalan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Berdasarkan data penyelesaian konflik wilayah, kata Karyono, persoalan di Papua tergolong sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama. Pendekatan kolaboratif pun dianggap dapat menjadi terobosan baru. Ia berpendapat, model pendekatan seperti itu memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua.

“Inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Ini memacu kita untuk kembali mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab konflik. Identifikasi akar persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara kolaboratif, komprehensif dan holistik,” ucapnya. Amnesty International Indonesia mencatat ada 19 dugaan pembunuhan yang dilakukan aparat keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang 2020. Selain itu, Amnesty International Indonesia pernah merilis laporan investigasi terkait peristiwa kekerasan di Papua.

Berdasarkan laporan tersebut terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Mayoritas kasus kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau tuntutan referendum Papua. Artinya, kasus kekerasan di Papua oleh aparat keamanan umumnya dipicu oleh adanya insiden kecil.

Dari 69 kasus kekerasan dalam rentang 8 tahun, hanya 28 kasus pembunuhan di luar hukum yang terkait aktivitas politik. Sedangkan sebanyak 41 kasus tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan. Selain itu, investigasi terhadap laporan pembunuhan di luar hukum jarang terjadi. Dengan banyaknya kekerasan di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengedepankan dialog damai untuk mengakhiri siklus kekerasan ini. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pendekatan dialog akan membuka berbagai persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. “Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya,” ujar Beka.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai, pelabelan teroris terhadap KKB diyakini tidak akan menimbulkan masalah di dunia internasional. Sebaliknya, Bobby mengklaim pelabelan tersebut justru akan mendapat dukungan dunia internasional seiring kian sulitnya KKB mengantongi dukungan dari luar negeri. “Justru teroris-teroris ini sudah mati kutu lah. Dia mau ke Jenewa juga enggak bisa. Ke New York juga enggak bisa,” kata Bobby.

Bobby menyebut, pelabelan ini juga menandakan KKB bukan kelompok separatis. Menurutnya, kelompok separatis berbeda dengan teroris. Pasalnya, kelompok separatis masih dapat didengar suaranya di dunia internasional. “Ini bukan separatis. Kalau separatis, kita bisa represif militer, tetapi suara mereka didengar di internasional. Ini (teroris) tidak bisa,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pelabelan tersebut. Jaleswari mengatakan, keputusan itu sudah melalui pertimbangan yang matang. “Diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah,” kata Jaleswari melalui keterangan tertulis. Menurut dia, keputusan itu juga didasarkan pada fakta mengenai tindakan kekerasan oleh KKB yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, termasuk pelajar, guru, hingga tokoh adat. Berdasarkan data Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM, selama 2010-2020 terdapat 118 kasus kekerasan yang pelakunya merupakan KKB.

Kemudian, korban jiwa dari kasus kekerasan mencapai 356 orang, terdiri dari 93 persen masyarakat sipil dan TNI-Polri. Sisanya merupakan anggota KKB. Menurut Jaleswari, penyebutan organisasi/individu teroris di Papua ini secara limitatif, hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan,” tutur dia.

Penyebutan KKB sebagai organisasi/individu teroris dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap KKB. Kendati demikian, Jaleswari menyebut, pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat tidak eksesif dan berdampak negatif pada masyarakat. “Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” kata Jaleswari. (*)

Pemerintah telah resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi teroris, namun Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris.

Akan tetapi berbagai pihak, segenap komponen bangsa setuju bahwa KKB Papua dilabeli sebagai Kelompok Separatis Teroris. Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Luqman Hakim, bahkan mengkritik tanggung jawab Lukas Enembe sebagai pemimpin terkait persoalan di Papua selama ini.

“Dari apa yang disampaikan Gubernur Papua, tidak terlihat di mana Pemprov Papua mengambil tanggung jawab atas gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok teroris separatis di Papua,” kata Luqman Jumat (30/4/2021).

Luqman mengatakan selama ini Lukas Enembe hanya melemparkan seluruh masalah di Papua terkait KKB ke pemerintah pusat. Dia menyayangkan sikap Lukas Enembe yang dianggapnya tidak pernah memberi terobosan.

Lebih lanjut, Luqman menanggapi tindakan Lukas Enembe yang justru membawa persoalan Papua ke forum PBB. Menurutnya, persoalan di Papua seharusnya diselesaikan sendiri.

“Gangguan keamanan ataupun ancaman terhadap kedaulatan NKRI oleh siapa pun, harus kita sendiri yang memutuskan kebijakannya sebagai negara dan bangsa yang berdaulat. Nasib bangsa dan negara ini tidak boleh kita serahkan kepada pihak lain, termasuk kepada PBB,”.

Luqman menegaskan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua seharusnya mendukung keputusan pemerintah pusat menciptakan keamanan di Papua.

Senada dengan Luqman, Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana sepakat dengan label teroris yang disematkan kepada KKB Papua. Hikmahanto menyatakan langkah Pemerintah menerapkan UU Terorisme untuk KKB di Papua sudah tepat. Ia menilai dunia memahami situasi Indonesia dalam menyelesaikan teroris di Papua.

“Pemberlakuan ini sudah tepat,” kata Hikmahanto Jumat (30/3/2021).

Hikmahanto mengatakan, label teroris yang disematkan kepada KKB sudah tepat, sebab tindakan kekerasan yang dilakukan KKB sudah mengarah pada terorisme.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral menegaskan bahwa label teroris bagi KKB adalah bentuk perlindungan terhadap seluruh warga Papua.

“Masyarakat Papua tidak perlu khawatir, baik yang ada di Papua maupun yang ada di perantauan. Pemerintah melabelisasi ini justru untuk melindungi seluruh masyarakat Papua yang selama ini merasa terancam oleh kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris ini yang tentu saja perlu segera diatasi,” kata Donny Jumat (30/4/2021).

Donny menyebut penetapan label teroris yang selama ini disebut KKB sudah sesuai UU No.5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di situ, kata Donny, dicantumkan ciri-ciri satu kelompok disebut teroris.

“Adapun ciri-ciri itu pertama tentu saja ada organisasinya, kedua ada motif politik, yang jelas di situ motif politiknya adalah memisahkan diri dari NKRI, separatisme, dan ketiga menggunakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut secara luas di masyarakat,” kata Donny.

Donny menyebut KKB Papua terbukti teroris karena bukan hanya menyerang aparat penegak hukum atau TNI dan Polri, tetapi juga sasaran sipil, tukang ojek, guru, dan pendeta,

Donny menjelaskan labelisasi tidak menyasar seluruh masyarakat Papua, melainkan hanya terhadap kelompok spesifik yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah.

Terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Donny menyebut operasi penegakan hukum tetap menjunjung tinggi HAM.

Sebelumnya, Menko Polhukan, Mahfud Md mengatakan keputusan ini merupakan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 2018,” kata Mahfud Kamis (29/4/2021).

Dua ormas besar Muhammadiyah dan NU juga mendukung pelabelan KKB sebagai kelompok teroris.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Selasa (27/4/2021).mengatakan istilah teroris lebih tepat daripada KKB. Abdul menilai KKB selama ini meresahkan masyarakat Papua. Terlebih lagi, KKB memiliki tujuan ingin mendirikan negara sendiri dan memisahkan diri dari NKRI.

“Sesuai UU Terorisme, apa yang dilakukan KKB sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme,”.

Menurutnya dengan pelabelan itu, maka teroris tidak lagi dipersepsikan hanya terkait agama tertentu.

“Penyebutan KKB sebagai teroris juga menunjukkan bahwa teroris dan terorisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, seperti yang selama ini dipersepsikan oleh masyarakat,”.

Hal sama dikatakan Ketua PBNU, Marsudi Suhud bahwa pihaknya mendukung KKB Papua dikategorikan sebagai teroris maupun pemberontak. Sebab kelompok tersebut pada tujuan akhirnya sama-sama ingin melawan dan menjadi musuh negara.

“Mau sebutannya apa saja, apa teroris, apa pemberontak, atau yang terkait itu, semua itu namanya musuh negara. Ketika disebut pemberontak atau teroris ya tidak lain judulnya itu adalah musuh negara,” kata Marsudi. (*)

Keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua kian mengancam keamanan warga. Aksi kekejaman mereka kian brutal dan bahkan hingga menewaskan Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny, pada Minggu 25 April 2021. Danny gugur saat turun langsung dan hendak mengobservasi lapangan, guna mempercepat pemulihan keamanan di sana.

Menyusul insiden tersebut, Presiden RI Jokowi memerintahkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus berupaya menangkap seluruh anggota Kelompok Separatis Teroris

Presiden Jokowi juga menegaskan tidak ada tempat bagi Kelompok Separatis Teroris di wilayah Tanah Air Indonesia, termasuk Papua.

Sehubungan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai keberadaan Kelompok Separatis Teroris di Papua harus ditumpas karena mengancam keamanan negara.

Tindakan Kelompok Separatis Teroris di Papua sudah tidak bisa ditolerir, keamanan dan kelangsungan hidup warga pun semakin terancam.

“Kelompok Separatis Teroris dalam menjalankan aksinya sudah keterlaluan dan mengancam keamanan berbangsa kita, karena itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Kelompok Separatis Teroris harus ditangkap seluruhnya sampai ke akar-akarnya,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni pembunuhan perwira tinggi TNI, dan anggota Brimob Polri merupakan provokasi perang sehingga TNI-Polri harus pintar-pintar untuk menumpas Kelompok Separatis Teroris.

Kelompok Separatis Teroris bukan hanya menyasar para warga sipil, namun perlawanannya gencar terhadap siapapun. Maka dari itu, dibutuhkan upaya secara menyeluruh dalam menindak aksi tersebut.

Sementara itu, tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay berharap TNI segera menindak Kelompok Separatis Teroris di Papua.

Kabiay mengatakan bahwa Kelompok Separatis Teroris sudah begitu keterlaluan dan bertindak sangat keji terhadap warga setempat. Sebelumnya, dua orang guru, satu tukang ojek dan seorang anak sekolah meninggal dunia akibat ditembak.

Tak hanya itu, ada banyak kekejaman lain KKB yang tidak banyak orang tahu terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak, selain itu bangunan sekolah dan helikopter juga ikut dibakar, serta gadis- gadis desa diperkosa,” kata Kabiay Selasa (27/4/2021).

“Sebagai anak Papua dan mewakili seluruh elemen Pemuda Papua, saya menyatakan mendukung TNI-Polri untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada Kelompok Separatis Teroris di Kabupaten Puncak,”. (*)