Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan Terorisme rupanya menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, paham tersebut dapat tersebar secara senyap menembus dinding logika manusia yang terpapar paham ekstrim.

Belum lama ini, belasan orang terduga teroris juga telah diamankan di Papua, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Harton menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui jika belasan orang terduga teroris yang diamankan di Papua baru terpapar paham radikal setelah pindah ke Merauke.

Rusdi menuturkan bahwa belasan teroris tersebut bukanlah orang asli Papua, mereka terpapar usai pindah dan menetap di Merauke. Barulah mereka membangun kelompok-kelompok kecil untuk menyebarkan paham radikal yang diketahui terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Perlu diketahui bahwa merka ternyata masih satu jaringan JAD yang dikembangkan dari Makassar, dimana jaringan tersebut melebar pula sampai Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap penangkapan sejumlah terduga sel jaringan teroris di Merauke, Papua terus bertambah menjadi 13 orang. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan kemungkinan angka tersebut masih bertambah.

Selain menangkap belasan teroris, Densus 88 juga mengamankan berbagai barang bukti. Penangkapan teroris tersebut rupanya diawali dengan ditangkapnya 10 orang setelah sebelumnya terindikasi melakukan pemboman di Merauke, namun gagal.

Pada kesempatan berbeda, Politisi Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewaspadai ekspansi ideologi transaksional radikal. Menurut dia, hal tersebutlah yang membuatnya semakin mendukung langkah pemerintah.

Ferdinand mengatakan secara tegas, bahwa radikalisme memang harus dibasmi dari muka bumi pertiwi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2021 dari Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa, 1 Juni 2021, menekankan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa untuk menanamkan secara kuat nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat.

Menurutnya, upaya ini memang tidak ringan di tengah pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi dan interaksi dunia.

Menurutnya, di era globalisasi saat ini dan cepatnya interaksi antar belahan dunia, tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Namun, juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus diwaspadai, termasuk mengenai ideologi.

Jokowi berujar, yang harus diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi.

Jokowi juga menekankan, perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulkan kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan dalam berorganisasi menggunakan skala besar lintas negara.

Perkembangan konektivitas 5G yang melanda dunia juga membuat interaksi antara berbagai masyarakat juga semakin mudah dan cepat.

Bahkan menurut Jokowi, kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal dalam era disrupsi teknologi ini bisa melampaui standar normal.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa saat ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Segenap bangsa memerlukan cara-cara baru yang luar biasa dan mampu mengoptimalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan, bahwa Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

Jika Pancasila telah menjadi fondasi dalam diri setiap Warga Negara Indonesia, tentu tidak akan ada aksi terorisme ataupun penyebaran paham radikal, karena Pancasila memberikan semangat bersatu dalam perbedaan dan bersama dalam keberagaman tanpa ada permusuhan.

Sementara itu, di Palembang seorang Polisi Bripka Ridho harus dilarikan ke Rumah Sakit setelah ditusuk oleh seseorang yang mengaku dirinya teroris.

Dalam reka kejadian, pelaku mengaku secara sengaja mendatangi korban yang sedang duduk sendirian di dalam pos. Dirinya juga berpura-pura bertanya di mana alamat Rumah Sakit Bunda.

Saat Bripka Ridho menolah kearah lain, sang pelaku kemudian mengambil pisau lalu menusukkan benda taham tersebut di bagian leher korban.

Ketika pelaku berhasil diamankan, dirinya mengaku sebagai seorang teroris, sehingga petugas akhirnya memborgol dan membawanya ke Mapolda Sumsel.

Motif penusukan tersebut belum diketahui, namun sudah bisa dipastikan bahwa pelaku telah terpapar paham radikal sampai dirinya memiliki rasa tega untuk membunuh aparat keamanan.

)* Penulis adalah warganet aktif dalam Pertiwi Institute

Pengamat Terorisme, Robi Sugara mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah masuk dalam perspektif terorisme.

Pola dan gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror terhadap rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menentang kekuasan negara yang sah.

“Pemerintah tak perlu takut dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dilontarkan aktivis, LSM yang mendukung KST Papua. Menindak tegas adalah sudah harus kepastian sebagai negara yang berdaulat,” ujar Robi yang juga pengajar di UIN Jakarta itu dalam Podcast ICF TV Channel dengan tema ‘ Dukung Penegakan Hukum, Peran Aktif Diplomasi RI Menangkal Upaya Internasionalisasi KST Papua, Rabu (23/6/2021).

Dikatakannya tindakan yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata adalah format dan pola karakter terorisme. Bahkan, ujar Robi, sudah bisa dikatakan sebagai tindakan yang lebih ekstrem lagi, yakni gerakan terorisme separatis bersenjata yang harus ditindak tegas.

Karena itu, pernyataan Pemerintah melalui Menteri Polhukam, Mahfud MD agar TNI dan Polri melakukan tindakan dan penangkapan terhadap semua anggota KKB sudah tepat.
“Gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror dan fisik dengan karakteristik terorisme dapat dikategorikan sebagai kondisi yang ‘clear and presents danger’, yang jelas-jelas mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara (dignity and sovereignty of state),” ujarnya.

Apalagi, gerakan KST Papua memang menghendaki ideologi terpisah dari NKRI, dilakukan secara inkonstitusional. Hal itu terlihat baik melalui gerakan dilakukan dengan kekerasan (by violance) atau tanpa kekerasan yang kemudian ditutupi dengan demokratisasi.

Oleh karena itu, menurut Robi siapapun yang memegang prinsip kedaulatan apakah itu aktivis, LSM maupun lembaga independen harus menilai secara objektif dan mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan KST Papua dengan pola terorisme yang sistematis itu sebagai pelanggaran HAM berat (gross violation of human right), bukan bersikap politis yang absurditas.

“KST Papua ini jelas sebagai gerakan dan pola teroris berbentuk gerakan separatis bersenjata yang harus dilakukan penindakan tegas oleh negara, bahkan penindakannya bisa disamakan dengen teroris yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 Polri,” tegasnya.

Artinya jangan diskriminatif dengan umat Islam yang baru akan berbuat teror sudah dilabeli terduga teroris sedangkan Kelompok Separatis di Papua yang sudah jelas melakukan teror meskipun di dalam wilayah itu akan tetapi tetap merupakan pola terorsime. []

Oleh Bustaman Al Rauf

Pelabelan dianggap sebagai bukan bentuk pendekatan pusat dengan Papua. Karena pelabelan dilaksanakan berdekatan saat internet di Papua sedang down dan pengiriman 400 tambahan pasukan. Menyoroti kebebasan internet, masyarakat papua tidak meyakini kejadian internet papua yang down sebagai insiden tidak sengaja. Meskipun terdapat upaya penekanan oleh Menkopolhukam dan rapat DPR, yang menekankan bahwa teroris adalah KKB, diksi itu tidak menekankan rakyat papua sebagai teroris. Namun upaya ini dianggap tidak berguna, karena sudah terjadi labeling oleh media yang banyak menggunakan kata teroris tanpa menekankan hanya ditujukan pada KKB.

Demikian dikemukakan Veronika Koman, yang juga Advokat dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) seraya menambahkan, seluruh masyarakat Papua akan merasa dilabelkan sebagai teroris, yang mencerminkan pendekatan pemerintah pusat dengan daerah papua tidak jelas, tidak menginginkan damai. Eskalasi di kabupaten puncak juga seperti mendeklarasikan perang. Sejak 27 april 2021, terdapat 600 sekian penduduk di ibu kota Ilaga mengungsi, dan 7700 penduduk lain berada di hutan-hutan karena adanya eskalasi konflik bersenjata. Di kabupaten uncak terdapat pendeta yang tertembak mati, setelah meninggalnya pendeta tersebut, internet down pada daerah itu yang dikatakan terjadi karena kerusakan kabel optik, sehingga hal ini dianggap sebagai cover pelanggaran HAM di Papua, sehingga muncul pertanyaan apakah hal ini sama dengan kejadian Kashmir.

“PBB juga mempertanyakan angka pengungsi pada pemerintah Indonesia, untuk memverifikasi data tersebut juga mengalami kesulitan karena internet yang yang down, ditambaah masyarakat yang mengungsi ke daerah pegunungan sehingga semakin sulit untuk mendata pengungsi. Sehingga dipertanyakan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Bahkan terdapat 110 grassroot Papua yang dikatakan telah mengumpulkan ttd penolakan otsus. Menanggapi penolakan DPR RI, yang menganggap MRP sebagai pedukung separatis yang merupakan program gagal, sedangkan MRP ini merupakan bagian dari otsus, dengan kata lain otsus merupakan hal yang gagal. Sehingga dengan melanjutkan otsus jilid II ini, pergolakan di Papua akan meningkat karena suara Papua serasa dipaksakan,” ungkap Veronica Koman yang pernah mendapat beasiswa ILDP dari Pemerintah Indonesia untuk sekolah di Australia ini.

Sementara itu, Andreas Harsono dari Human Right Watch menilai secara internasional, Papua merupakan bagian dari NKRI. Walaupun terdapat tuduhan manipulasi pada sidang PBB yang menentukan Papua sebagai bagian NKRI. Menurut LIPI, terdapat 4 persoalan utama di Papua, yaitu diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, dan membawa pada pengeruskan alam Papua, kedua, hak dasar papua yang tidak terpenuhi, seperti pendidikan dan pelayanan publik, ketiga, manipulasi kejadian Pepera tahun 1969, dan keempat pelanggaran HAM yang tidak diselidiki, khususnya pembunuhan besar pada tahun 1977 dan 1998.

“Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan damai dengan masyarakat Papua, Presiden Jokowi pada mei 2015 berjanji membebaskan Tahanan Politik, pada 2017, 100 orang tapol telah dibebaskan, sebagai bentuk perbaikan. Pada tahun 1967 jurnalis internasional diperbolehkan untuk masuk papua (kecuali pada masa pemerintahan Soeharto), namun memnag dibatasi karena tidak dapat menghadapi hambatan yang ada di papua, karena adanya ancaman intimidasi oleh masyarakat Papua kepada jurnalis karena tingkat kejahatan di Papua.
Komisaris besar PBB juga telah diundang ke papua pada tahun 2018, namun masih pada status still not honored atau belum dalam tanggapan. Melihat kembali kasus terbunuhnya 17 pekerja bangunan di Nduga oleh KKB Desember tahun 2018, pemerintah tidak menanggapi dengan mencari pelakunya namun malah meningkatkan operasi keamanan. Protes rasisme di Surabaya pada tahun 2017 juga mengalami eskalasi dan sampai saat ini belum diselidiki siapa pelaku pembakaran, penyerangan, dan pembunuhan.
Jika hal ini diteruskan, Indonesia akan menjadi negara gagal yang tidak menegakkan hukum. Menanggapi lagi meninggalnya Kabinda Papua dan eskalasi militan, menyebabkan puluhan ribu masyarakat Papua tergusur dan terpaksa mengungsi,” ujar aktifis yang pernah bekerja di Radio Hilversum Belanda ini.

Menurut penulis, tidak perlu ada lagi keraguan soal labelisasi teroris kepada OPM, karena yang dikenakan label tersebut adalah 18 kelompok teroris dan separatis seperti kelompok Legakak Talenggen dan kawan-kawan, bukan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut penulis, kurangnya pemahaman masyarakat atas sulitnya menyamakan keinginan masyarakat Papua yang terdiri dari faksi-faksi yang berbeda juga yang menyebabkan citra pemerintah Indonesia terkesan tidak peduli dengan Papua. Kendala mobilisasi juga menjadi masalah dalam hal pengembangan akses di Papua.

Oleh karena itu, menurut penulis maka Kemenkopolhukam harus mempertegas kembali bahwa hanya KKB yang merupakan Teroris, dan tidak melabeli seluruh masyarakat Indonesia. Disamping itu, Kemenkominfo harus mendukung dengan memperbanyak informasi terkait upaya pemerintah yang telah melakukan pendekatan secara damai dengan membuka dialog-dialog dengan kepala-kepala suku di Papua serta upaya-upaya Presiden Jokowi yang telah melakukan pendekatan damai secara langsung dengan masyarakat Papua.

*Penulis adalah warga Pidie Jaya, Aceh.

Tiga mantan petinggi FPI Kota Makassar yang ditangkap Densus 88 Polri dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait kasus terorisme resmi dijadikan tersangka. Ketiga orang berinisial AR, MU, dan AS itu ditahan di Mapolda Sulsel.

“(Tiga orang) eks FPI itu ya, itu juga jadi tersangka, sudah tersangka mereka,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan kepada detikcom di kantornya di Mapolda Sulsel.

Namun Zulpan belum menjelaskan lebih rinci tentang keterlibatan 3 orang eks petinggi FPI Makassar itu dalam kasus terorisme. Termasuk apakah ketiganya turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri pasangan suami istri di depan Gereja Katedral, atau terkait dengan kasus baiat teroris yang dihadiri eks Sekjend FPI Munarman.

“Pokoknya kaitan dengan pasal yang diterapkan itu kita tidak bisa sebutkan, Munarman atau apa, yang jelas dia terlibat dalam kasus terorisme,” kata Zulpan.

Zulpan hanya menegaskan akan ada saatnya Densus 88 mengungkap lebih jauh keterlibatan 3 orang itu dalam kasus terorisme.

“Nanti kalau saya (jelaskan), takut keliru nanti ya. Tapi yang jelas di situ pada surat perintah penahannya undang-undang yang dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme,” ungkap Zulpan.

“Kan ini berkembang luas nanti kan, bisa terkait (bom bunuh diri) depan Gereja Katedral, bisa juga (terkait) Munarman. Kan orang-orang yang melakukan kegiatan di Gereja Katedral itu kan pernah dibaiat oleh Munarman, termasuk ketiga eks petinggi FPI (Makassar) ini,” sambung Zulpan.

Seperti diketahui, eks petinggi FPI Makassar yang menjadi tersangka ditangkap polisi di rumahnya masing-masing pada Selasa (4/5). Penangkapan tersebut disertai upaya penggeledahan Densus 88 Polri di bekas markas FPI Makassar Jalan Sungai Limboto.

Aparat Penegak Hukum telah menangkap mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam, Munarman. Ia ditangkap di rumahnya dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penangkapan Munarman terjadi sekitar pukul 15.00 pada hari Selasa (27/4/2021). Munarman langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia tiba di Polda Metro Jaya malam harinya sekitar pukul 19.55 WIB. Memakai baju koko putih dengan tangan diborgol dan mata tertutup kain hitam.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes, Ahmad Ramadhan, menyampaikan alasan penangkapan Munarman karena dirinya terindikasi terlibat dalam baiat teroris di tiga kota.

“(Ditangkap terkait) baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan,” Ucap Ahmad Ramadhan.

“Baiatnya kalau Makassar (ke) ISIS. Kalau Jakarta belum kami terima, Medan juga belum,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menyebut bahwa Munarman bermufakat melakukan aksi terorisme. Munarman juga diduga menyembunyikan informasi prihal terorisme.

“Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelas Argo.

Oleh : Rebecca Marian )*

Salah satu sumber keresahan masyarakat Papua adalah adanya manuver dari Kelompok Separatis Papua (KSP) yang kerap menjadi biang kerok kerusuhan.

KSP kembali menciptakan gangguan keamanan yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia murka. Pasalnya pada 27 April 2021, seorang anggota Polri atas nama Bharada Komang gugur ditembak. Sehari sebelumnya, KSP menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KSP sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KSP sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.

Jan mengungkapkan jika KKB terus melakukan aksi maka akan menjadi ancaman bagi negara. Sebab, di penghujung tahun 2021 mendatang tepatnya di bulan Oktober akan ada event besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Jan menilai, aksi KKB ini akan membuat kontingen di luar Papua menjadi merasa takut. Jika mereka takut, berarti tidak akan ada yang mengikuti event tersebut.

Untuk menyikapi situasi di Papua dan terkait status KKB menjadi teroris, BNPT juga akan mengundang pimpinan daerah di Papua bersama Komnas HAM untuk rapat bersama.

Selain menemui dan berkoordinasi dengan BNPT, perwakilan Pemuda Adat Papua juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KSP yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Riyanta menuturkan, pemerintah mesti melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua.

Pendekatan ini, merupakan salah satu upaya agar masyarkat tidak mudah terhasut oleh KSP. Pelabelan ini nantinya juga harus diimbangi dengan pendekatan yang intens kepada masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran negara dan percaya kepada pemerintah dan tidak mudah dihasut oleh KSP.

Tentu saja pelabelan KKB sebagai kelompok teoris tidak boleh membuat masyarakat Papua mendapatkan stigma yang sama. Sehingga pemerintah harus memberikan pendampingan dan melindungi warga Papua dan melihatnya sebagai korban yang harus dilindungi.

Riyanta menilai, pola yang dilakukan oleh KSP adalah dengan memanfaatkan situasi dan bersembunyi di antara masyarakat. Kelompok tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun di sisi yang lain melakukan teror pada masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah.

Sementara itu, gagasan pelabelan teroris kepada KSP dikemukakan oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar dalam kesempatan rapat bersama komisi III DPR.

Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KSP menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Layaknya teroris yang melakukan pengeboman di Gereja, KSP juga kerap melancarkan aksinya dengan melukai bahkan menghilangkan nyawa warga sipil Papua, apalagi manuver yang dilakukan oleh KKB terbukti mengancam persatuan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Zainudin Zidan )*

Terorisme merupakan masalah serius yang harus dihadapi, pembiaran terhadap terorisme tentu saja akan berdampak pada beragam kerusakan, termasuk kerusakan rasa persatuan antar umat beragama di NKRI.Pemerintah pun optimal memberantas terorisme mulai dari pencegahan, mengoptimalkan program deradikalisasi maupun melakukan sejumlah penangkapan.

Pada Maret 2021 lalu dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan laporan tahunan tentang indeks Terorisme Global tahun lalu menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-37, yang artinya medium terdampak terorisme.

            Di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dari ancaman terorisme daripada negara lain seperti Filipina, Thailand dan Myanmar.

            Hal ini rupanya sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BNPT bersama Alvara Research dan Nazarudin Umar Foundation yang menyatakan tren potensi radikalisme di Indonesia menurun, dari 2017 sebesar 55,2% atau masuk dalam kategori sedang. Tahun 2019 sebesar 38,4% kategori rendah dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 14% alias kategori sangat rendah.

            Data tersebut menunjukkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, tren potensi terorisme cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, dia mengingatkan akan perlunya meningkatkan kewaspadaan karena semakin menyebarnya paham radikal di dunia maya.

            Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1 Juli 2020 telah mengeluarkan resolusi nomor 532 yang meminta agar segera dilakukan gencatan senjata di daerah konflik di berbagai negara. Namun seruan gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi operasi militer terhadap teroris internasional, seperti ISIS seta Al-Qaeda.

            Boy Rafli menuturkan, seruap PBB tersebut menunjukkan pemberantasan terorisme di tingkat internasional agar tetap dijalankan di masa pandemi Covid-19.

            Dirinya juga menyebut, pedoman mengatasi ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Direktorat Kontra-Terorisme PBB. Ada dua hal yang menjadi fokus penanggulangan, yaitu penyalahgunaan internet oleh kelompok teroris dan upaya negara untuk menangani kekecewaan di masyarakat yang dapat memicu terorisme dengan fokus utama pencegahan dan pendekatan secara lunak.

            Saat ini, pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari media offline ke media online telah terjadi, sehingga BNPT memiliki peran yang semakin penting dan rumit dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih jumlah pengguna Internet di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 15,5%, total pada tahun ini tak kurang 202,6 juta orang pengguna internet di Indonesia.

            Boy menjelaskan, penanggulangan terorisme di Indonesia meliputi aspek pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama internasional. Strategi pencegahan dilakukan lewat program kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Strategi penegakan hukum dipusatkan pada efektifitas penguatan koordinasi antar perangkat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap para pelaku terorisme.

            Mantan Kapolri Tito Karnavian sebelumnya pernah mengatakan bahwa kelompok teroris merasa bebas menyebarkan ajaran dan ideologinya karena berlindung di balik payung demokrasi. Kebanyakan dari mereka menyebarkan ajarannya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah media sosial.

            Media sosial dan internet menjadi alat yang cukup ampuh bagi kaum teroris dalam menyebarkan ajaran maupun ideologinya. Tito yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri ini-pun mencontohkan dua wanita yang diduga mencoba menyerang di mako brimob pasca penyerangan.

            Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya mendapatkan pemahaman ideologi teroris dari media sosial yakni telegram dan kemudian dirinya justru dibaiat secara tidak langsung, hanya melalui video call.

            Selain di media sosial, lini transportasi juga menjadi sektor yang riskan terhadap hilir mudik teroris.

            Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Angkasa Pura II (Persero) bekerjasama dengan BNPT untuk meningkatkan aspek keamanan di bandara dalam mengantisipasi aksi terorisme.

            Bandara merupakan objek vital dan pintu masuk utama negara, tentu akan sangat penting dalam memahami potensi ancaman terorisme dan radikalisme termasuk upaya pencegahannya.

            Melalui kerjasama tersebut, BNPT akan memberikan pelatihan bagi para karyawan Angkasa Pura II untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah aksi teror.

            Kerjasama antar lembaga memang sangat dibutuhkan dalam upaya optimalisasi pemberantasan terorisme. Selain itu masyarakat juga diminta untuk proaktif dan waspada terhadap konten ataupun berita yang mengajak kepada upaya permusuhan atau kekerasan.)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Tim Densus 88 Anti Teror Polri menyelidiki dugaan keterkaitan antara empat terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Kabupaten Bekasi dengan ormas yang telah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam (FPI).

“Saya katakan korelasi antara ormas terlarang apakah memang mereka tersangkut ini masih dilakukan pendalaman oleh tim penyidik Densus 88,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri mengatakan, penyelidikan dugaan keterlibatan ormas terlarang tersebut dengan empat terduga teroris didasarkan atas penemuan sejumlah atribut FPI dalam penangkapan terduga teroris berinisial HH (56) di Condet, Jakarta Timur.

“Yang ditanyakan apakah ada korelasinya dengan salah satu ormas terlarang yang sudah dinyatakan oleh pemerintah? Korelasinya seperti itu, ini memang ada beberapa kita temukan barang bukti di situ,” katanya.

Isu FPI terlibat dalam terorisme muncul setelah Densus 88 Antiteror Polri meringkus sejumlah terduga teroris pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam penangkapan empat terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, polisi diketahui turut menyita beberapa barang bukti berupa atribut yang terasosiasi dengan FPI.

Beberapa di antaranya buku ‘Dialog Amar Maruf Nahi Munkar FPI’ yang ditulis Muhammad Rizieq Shihab, jaket warna hijau berlogo FPI, sejumlah piringan tentang FPI, kalender berlambang 212, hingga pakaian bergambar reuni 212.

Tak hanya itu, juga beredar foto dua terduga teroris, HH dan ZA yang terlihat hadir dalam persidangan eks Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terkait foto itu, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman.

Oleh : Firza Ahmad )*

Terorisme merupakan kejahatan yang susah diampuni karena mereka berkali-kali melakukan tindak kekerasan, sampai menghilangkan nyawa banyak orang. Oleh karena itu, ketika ada ormas terlarang yang terlibat terorisme, harus diselidiki dengan teliti. Agar mereka tidak membabi-buta dan melanjutkan aksi teror dengan jaringan yang dimiliki.

FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang berdasarkan SKB 6 Kepala Lembaga. Alasan pelarangannya antara lain karena ormas ini dianggap membahayakan ideologi negara karena menolak pancasila. Lagipula, sejak tahun 2019 izin keoriganisasian FPI tidak diperpanjang oleh Kementrian Hukum dan HAM, sehingga secara otomatis dianggap bubar.

Selain alasan-alasan tersebut, pembubaran FPI juga terjadi karena organisasi kemasyarakatan ini memiliki hubungan yang erat dengan kelompok teroris. Inspektur Jenderal (purn) Benny Mamito menyatakan bahwa ada 37 anggota FPI yang terlibat terorisme. Ketua Harian Kompolnas ini juga menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar anggota teroris dan bisa dilihat oleh masyarakat via rekam jejak putusan pengadilan.

Benny melanjutkan, latar belakang dan data para teroris dikumpulkan untuk dianalisa. Data ini dijamin valid, karena diambil dari rekam jejak putusan pengambilan. Jadi polri dan Densus 88 tidak pernah ngawur dalam mengeluarkan statement, karena sudah ada bukti dan saksi yang jelas.

Pernyataan Irjen Benny (purn) tentu menyentak masyarakat karena FPI berafiliasi dengan teroris. Salah satu anggota FPI sudah jelas jadi tersangka pegeboman di Cirebon, tahun 2011. Selain itu, anggota lain terlibat dalam kasus pembuatan bom, terorisme di Poso, sampai menyembunyikan teroris. Mengapa menyembunyikan juga dihukum? Karena sama saja mereka menutupi kejahatan.

Apalagi saat ada penangkapan teroris di daerah Condet, Jakarta, yang berinisial HH. Ia ditengarai sebagai peramu bom dalam aksi terorisme. Pria itu memiliki atribut FPI berupa kaus dan kartu anggota. Sehingga disimpulkan bahwa anggota FPI terlibat terorisme, tak heran ormas ini dibubarkan oleh pemerintah, karena membahayakan masyarakat.

Sebenarnya sejak awal masyarakat sudah curiga bahwa FPI berafiliasi dengan teroris. Karena tindak-tanduk anggotanya yang seperti preman dan melakukan teror, mirip seperti aksi terorisme. Walau mereka tidak terlibat dalam pengeboman, tetapi sudah nyata meneror masyarakat. Sehingga merusak perdamaian di Indonesia dan meresahkan banyak orang.

Masyarakat tidak akan pernah lupa bagaimana FPI selalu meneror saat bulan Ramadhan. Banyak anggota FPI yang melakukan premanisme dengan merusak dagangan ibu-ibu di warung. Padahal mereka berjualan makanan karena di sekitarnya lingkungan yang tidak berpuasa (karena keyakinannya berbeda). Bisa jadi ibu pemilik warung tidak berpuasa karena juga punya keyakinan berbeda.

Teror FPI juga dilakukan terutama saat bulan desember. Entah mengapa mereka membenci segala pernak-pernik warna merah dan hijau, memaksa melepas topi merah para pegawai supermarket, dan ingin mencongkel patung Sinterklas dan pohon cemara hias. Mereka tidak pernah memahami bahwa di Indonesia ada hak umat dengan keyakinan lain yang harus dihormati.

Jika sudah ada banyak bukti seperti ini, maka eks anggota FPI tidak berkutik lagi. Mereka tidak bisa berkeliaran dengan atribut FPI atau membuat Neo FPI. Segala kegiatannya akan disorot oleh publik dan diselidiki oleh Densus 88. Ini bukanlah tindakan yang paranoid, karena lebih baik mencegah terorisme daripada mengobati luka para korban pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris.

FPI diindikasi berafiliasi dengan kelompok teroris, karena sudah ada banyak bukti dan saksi. Mereka juga melakukan aksi teror, mirip dengan kelompok ekstrimis tersebut. Masyarakat makin antipati terhadap FPI karena tidak mau mengakui pancasila dan UUD 1945, serta ketahuan membantu aksi para teroris dalam beraksi di Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI) terseret dalam pusaran isu terorisme usai penangkapan simpatisan maupun mantan anggotanya. Sementara, proses hukum belum bisa membuktikan kaitannya. Terlebih, ada banyak organisasi yang bisa jadi pintu aksi teror. FPI banyak disorot lantaran sejumlah pihak yang diduga sebagai simpatisannya atau mantan anggotanya diringkus oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Namun demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum mengkonfirmasi secara utuh mengenai keterkaitan ormas terlarang itu dengan rentetan penangkapan yang dilakukan oleh Polri. Mereka hanya menyatakan bahwa masih melakukan pendalaman. “Saya rasa bukan suatu rahasia lagi, apa yang ada di publik (pengakuan terduga teroris) dan tentunya akan didalami oleh Densus 88,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).

Misalnya, terhadap pengakuan sejumlah terduga teroris yang ditangkap melalui sebuah rekaman video yang direkam yang kemudian tersebar di media sosial. Salah seorang tersangka yang ditulis bernama Ahmad Junaidi mengatakan bahwa dirinya aktif mengikuti pengajian-pengajian dari mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab kala itu. Kemudian, terduga teroris lain bernama Bambang Setiono mengatakan bahwa dirinya telah menjadi simpatisan FPI sejak Desember 2020 lalu. Dia mengaku membuat bahan peledak dari Sukabumi dan merencanakan penyerangan ke SPBU dengan bom molotov.

Sementara itu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dinilai perlu memeriksa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman . Pemeriksaan akan membuka titik terang dugaan Munarman terlibat aksi terorisme . “Saya kira Munarman bisa dimintai keterangan oleh Densus,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto. Munarman diduga menghadiri acara baiat jaringan terorisme ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan setelah ada pengakuan dari terduga teroris. Selain itu, beredar video Munarman menghadiri pembaiatan terduga teroris. Namun, hingga kini Densus 88 belum memeriksa Munarman terkait dugaan ia terkait aksi terorisme. Terkait kemungkinan Densus mengajukan pencekalan terhadap Munarman, menurut Soleman, itu tergantung data yang dimiliki Densus.

Sedangkan Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi mengatakan Munarman patut diduga menyembunyikan informasi tentang aktivitas teroris. Ia menghadiri pembaiatan kelompok ISIS tapi tidak melapor ke polisi. Karena tidak melapor aktivitas terorisme, Munarman patut diduga melanggar Pasal 13 huruf C Undang-undang Terorisme. “Sampai saat ini Munarman tidak pernah melaporkan kepada polisi terkait adanya itu (kegiatan pembaiatan),” ujar Husin dalam sebuah diskusi online. Munarman sudah membantah ikut menghadiri kegiatan baiat itu. Menurut Munarman, tudingan ia terlibat mendukung ISIS merupakan bagian dari operasi sistematis yang terus berlanjut terhadap FPI dan mantan pengurus.

Disisi lain, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hatono menegaskan Densus 88 pasti memeriksa jika menemukan keterlibatan Munarman. “Tentunya Densus akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rusdi. (*)