Oleh : Ghiffari Ramadhanu )*

Densus 88 kembali menangkap sejumlah orang terkait jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Masyarakat mengapresiasi penangkapan ini sebagai upaya mewujudkan Ramadhan aman dari aksi teror.
Densus 88 Antiteror Polri terus mengupayakan situasi keamanan yang kondusif di bulan Ramadhan, terlebih dari aksi terorisme. Belakangan, Densus 88 berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka dugaan terorisme di Tangerang Selatan.

Dalam keterangan persnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari wilayah Sumatera Barat.
Diungkapkan pula bahwa ternyata kelima tersangka yang telah ditangkap oleh Densus 88 tersebut adalah mereka yang tergabung dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII). Para tersangka yang berhasil ditangkap pada tanggal 3 April 2022 ini masih dalam tahap penelusuran dan pendalaman oleh penyidik mengenai identitas mereka serta bagaimana peran dan keterlibatan mereka dalam organisasi itu.

Perlu diketahui bahwa sebagaimana pengembangan kasus terorisme di Sumatera Barat seperti yang sempat disinggung, yang mana ketika Densus 88 berhasil melakukan penangkapan pada 16 orang tersangka di tanggal 25 Maret 2022. Seluruh tersangka terorisme yang ditangkap juga masih memiliki afiliasi dengan kelompok NII tersebut, yang mana dugaan sementara bahwa mereka sangat ingin sekali untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah pada saat ini.

Kelompok jaringan organisasi teroris NII di Sumatera Barat ini juga masih terus menjalin kontak atau terhubung dengan kelompok NII di berbagai wilayah lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat hingga Bali. Bahkan ironisnya adalah mereka juga tidak segan untuk melakukan perekrutan secara masif meskipun pada anggota kelompok yang masih di bawah umur.

Tidak hanya semata ingin menggulingkan Pemerintahan RI yang sah pada saat ini, namun dikatakan oleh Kombes Pol Aswin Siregar selaku Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri bahwa kelompok teroris NII ini juga memiliki keinginan untuk mengubah Pancasila. Mereka akan mengubahnya menjadi ideologi berdasarkan Syariat Islam yang mereka anggap secara kaffah serta rajin untuk melakukan kegiatan latihan ala militer demi persiapan tujuan mereka.

Tentu sebenarnya seluruh pihak pasti akan berharap bahwa berjalannya bulan suci Ramadhan tahun 2022 ini kita bisa menjalaninya dengan jauh lebih khidmat dan kondusif tanpa terjadinya huru-hara di negara ini. Namun dengan eksistensi para kelompok jaringan teroris tersebut membuat masyarakat tidak bisa menjalani ibadah dengan lebih khidmat. Untungnya kita memiliki aparat keamanan yang akan selalu sigap dan terus melakukan berbagai macam upaya preventif supaya para teroris tersebut tidak sampai melakukan aksinya.

Kinerja yang telah dilakukan oleh Densus 88 di tahun 2022 ini memang sangatlah baik dan bahkan secara capaian angka penangkapan pun bisa dikatakan telah meningkat. Sampai dengan memasuki awal bulan keempat ini saja, diketahui bahwa mereka sudah berhasil melakukan berbagai jenis penangkapan tersangka kelompok jaringan teroris. Jika kita telisik angkanya, bahkan dari tahun ke tahun kinerja Densus 88 terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 silam, mereka berhasil melakukan upaya pencegahan aksi terorisme dengan menangkap 232 orang, kemudian pada tahun 2021 kemarin mereka berhasil melampaui jumlah tersebut dengan melakukan penangkapan sebanyak 370 orang. Tentu akan sangat mengerikan apabila negara tidak memiliki aparat keamanan yang begitu sigap seperti sekarang ini. Bukan hanya sekedar para teroris itu akan berpotensi untuk merusak bangunan saja, namun tentu akan terjadi korban luka bahkan hingga korban jiwa jika melakukan aksinya.

Masyarakat mendukung penangkapan teroris yang saat ini gencar dilaksanakan aparat keamanan. Dengan adanya upaya pencegahan tersebut, aksi teror diharapkan dapat dicegah dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia di era digital. Masyarakat pun perlu mewaspadai penyebaran bahaya laten radikalisme dan terorisme yang dapat menciptakan perpecahan bangsa Indonesia.

Radikalisme dan Terorisme merupakan hal yang merusak sendi-sendi persatuan Bangsa Indonesia. Paham Radikal telah terbukti menjadikan seseorang tidak setuju dengan Pancasila, sedangkan Paham Teroris telah menjadikan manusia kehilangan sisi kemanusiaannya, para teroris memiliki keyakinan bahwa merusak tempat ibadah dan melancarkan aksi teror adalah ibadah, jelas hal tersebut adalah bukti kesesatan yang tak terbantahkan.

Dulu kita sempat mendengar nama NII (Negara Islam Indonesia), di mana kelompok tersebut kerap melakukan ‘cuci otak’ dalam merekrutnya. Hal ini membuat warga resah, apalagi target yang direkrut saat itu adalah Mahasiswa dari berbagai kampus.

Perlu kita ketahui bahwa upaya cuci otak jelas bertentangan dengan norma dan ajaran Islam. Karenanya, peran pemuka agama dan pemerintah untuk mengoptimalkan counter isu dengan memberikan pelajaran akidah dan pendalaman ajaran Islam yang anti radikal. Pasalnya, gerakan radikalisme di Indonesia merupakan bahaya laten yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Utamanya gerakan radikalisme berbasis agama.

Berbagai propaganda tentang paham radikal masih terlihat di beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat dan bahkan dalam lingkup pemerintah pun sekarang sudah memasuki wilayahnya. Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan telah membenarkan adanya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terpapar paham radikal. Ada 7 PTN dan 39 persen mahasiswa yang tertarik akan paham ini.

Sebenarnya penganut paham radikal di Indonesia jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, paham khilafah juga tidak laku di Indonesia. Akan tetapi, pertumbuhan paham ini sudah menjadi sangat luas penyebarannya, dalam hal ini pemerintah jelas tidak boleh lengah karena paham radikal bisa semakin luas jika upaya deradikalisasi tidak dilakukan.

Selain itu penganut paham radikal juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham sesatnya. Di sinilah mereka mulai meracuni siapapun yang penasaran dengan paham yang dapat menyesatkan pikiran.

Terdapat tiga kategori radikal, yakni rendah, sedang dan tinggi. Kalau yang rendah masih dalam kategori yang bisa ditolerir. Kalau sedang sedang sudah mulai mengarah ke kuning, kuning ini tandanya perlu diwaspadai dan perlu disikapi. Sedangkan tinggi artinya sudah cukup parah, maka ini perlu lebih tajam lagi untuk bagaimana menetralisir keadaan.

Dalam hal ini menerangkan kategori tinggi atau merah itu di antaranya menunjukkan sikap simpati kepada kelompok Radikal yang kerap menyebarkan paham yang dapat merusak persatuan antarumat beragama. Sedangkan terorisme adalah bentuk tindakan yang bertujuan untuk membuat kerusakan dengan dalih jihad.

Selain itu perlu diketahui juga bahwa Terorisme dan radikalisme memiliki tujuan politis untuk merebut kekuasaan, mendirikan khilafah serta menegakkan syariah yang menurut atau sesuai dengan versi mereka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila yang telah diperjuangkan untuk tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI. Negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika bukanlah negara khilafah.

Kelompok teroris merasa bebas menyebarkan ajaran dan ideologinya karena berlindung di balik payung demokrasi. Kebanyakan dari mereka menyebarkan ajarannya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah media sosial.

Saat ini, pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari media offline ke media online telah terjadi, sehingga BNPT memiliki peran yang semakin penting dan rumit dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih jumlah pengguna Internet di Indonesia yang mengalami kenaikan sebesar 15,5%, total pada tahun ini tak kurang 202,6 juta orang pengguna internet di Indonesia.

ISIS juga tercatat memanfaatkan media sosial untuk merekrut simpatisan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan ada warga negara Indonesia yang membakar paspor sesampainya di Suriah. Dengan dibakarnya paspor tersebut tentu saja menjadi bukti bahwa dirinya tak lagi percaya pada Pancasila dan NKRI.

Dalam agama manapun, tindakan bom bunuh diri dengan tujuan merusak perdamaian adalah kesesatan pemahaman yang perlu diluruskan. Tentu saja hal ini memerlukan peran berbagai pihak khususnya para tokoh agama.

Radikalisme dan Terorisme adalah musuh negara, keduanya bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung kebhinekaan serta semangat persatuan dalam keberagaman. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjauhkan generasi muda dari pemahanan sesat seperti radikalisme dan terorisme.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Aulia Hawa )*

Pemerintah terus meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka penyebaran dua paham tersebut diharapkan dapat ditekan secara maksimal.

Ketika ada serangan dari teroris maka di sanalah tersorot bagaimana cara penanganannya. Masyarakat melihat bagaimana sigapnya aparat keamanan agar mengamankan lokasi, melindungi korban, dan menyelidiki siapa sebenarnya pelakunya. Selain itu, masih banyak yang kurang tahu bahwa terorisme dan radikalisme sudah dicegah oleh pemerintah (tak hanya ‘diobati’ pasca penyerangan) dengan berbagai strategi.

Pencegahan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan penangkapan tersangka teroris, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan aksi pengeboman atau perusakan yang lain. Pencegahan juga dilakukan dengan memasang polisi siber sehingga ketika ada akun media sosial kelompok radikal dan teroris bisa langsung dilaporkan.

Langkah pencegahan juga wajib diiringi dengan peningkatan profesionalisme untuk menghadapi terorisme. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa untuk menangani terorisme, radikalisme, dan separatisme, maka kita harus meningkatkan kesiapan dan profesionalisme. Dalam artian, serangan teroris bisa saja dilakukan secara mendadak sehingga harus siap untuk mengatasinya secara profesional.

Densus 88 antiteror sebagai aparat yang bertugas untuk mengatasi dan mencegah terorisme dan radikalisme dengan sigap akan mematuhi perintah dari Prabowo. Penyebabnya karena mereka juga tidak ingin Indonesia jadi hancur gara-gara ulah kelompok teroris. Malah dengan arahan dari Menteri pertahanan, mereka bisa bekerja dengan lebih semangat.

Profesionalisme dalam mengatasi terorisme dan radikalisme juga dicapai dengan kerja sama dengan berbagai negara terutama di kawasan ASEAN. Penyebabnya karena ditemukan jaringan teroris yang berkaitan antara teroris di Sulawesi dengan di Moro, Filipina. Jika ada kerja sama maka Indonesia dan negara-negara lain bisa kompak dalam memberantas terorisme dan radikalisme.

Kerja sama antara kementrian pertahanan RI dengan negara-negara ASEAN bernama Our Eyes, tujuannya untuk memberantas teorisme dan radikalisme secara kompak. Indonesia memang memiliki titik rawan terjadinya terorisme tetapi bisa dicegah dengan kerja sama dan peningkatan profesionalisme.

Ketika ada peningkatan profesionalisme untuk memberantas terorisme maka kita optimis terorisme dan radikalisme bisa lekas diatasi. Kerja sama yang baik juga dilakukan antara pemerintah, aparat keamanan, dan rakyat. Tiap elemen masyarakat wajib memahami bahaya terorisme dan mereka bisa membantu pemerintah agar radikalisme tidak menyebar di seluruh negeri ini.

Menteri Prabowo menambahkan, ancaman yang patut diwaspadai adalah serangan chemical, nuklir, radiological, biological, eksplosif, dll. Ancaman-ancaman ini patut diwaspadai karena jika ada serangan, baik dari kelompok teroris atau yang lain, akan sangat berbahaya. Serangan nuklir dan lain-lain bisa memicu kerusakan di Indonesia dan menyebabkan banyak kerugian.

Kelompok teroris makin lihai dan mereka tak hanya membuat bom molotov tetapi juga jenis-jenis bom lain dan melakukan serangan chemical. Untuk itu aparat keamanan perlu meningkatkan ilmu pengetahuan agar mengetahui bagaimana cara menangani serangan ini dan terus update agar tidak ketinggalan.

Aparat keamanan meningkatkan profesionalisme dengan ikhlas karena mereka juga ingin agar terorisme dan radikalisme hilang dari Indonesia. Pemberantasan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena mereka tak hanya melaksanakan tugasnya, tetapi juga ingin mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

Profesionalisme wajib ditingkatkan untuk menghadapi kelompok teroris, agar terorisme dan radikalisme tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Dengan kerja sama antar negara dan kerja keras dari aparat keamanan maka kita optimis radikalisme dan terorisme bisa dibabat sampai habis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zainudin Zidan )*

Penemuan fakta bahwa eks elit Ormas terlarang Munarman terlibat dalam kasus pengeboman di Filipina membuat publik terkejut. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas kepada Munarman agar jaringan terorisme dapat diungkap dan diberantas.

Terorisme adalah kejahatan yang sangat kejam karena melakukan aksi teror sampai merenggut nyawa orang lain. Tak heran kelompok radikal dan teroris terus diberangus, dan Ormas yang terbukti radikal akan dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan eks anggota Ormas radikal juga terus diawasi karena disinyalir memiliki hubungan dengan kelompok teroris.

Salah satu eks anggota Ormas terlarang yang menjadi sasaran adalah Munarman. Selama ini memang ia didakwa kasus terorisme karena ketahuan pernah menghadiri pembaiatan yang dihelat oleh anggota teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Dari kasus ini maka didapatkan fakta lain bahwa Munarman juga terlibat kasus pengeboman di sebuah rumah ibadah di Filipina.

Meski kasus tersebut terjadi tahun 2015 bukan berarti ditutup begitu saja karena ada saksi yang memberatkan Munarman. Nama saksi itu dirahasiakan dan hal ini diperbolehkan dalam kasus terorisme. Justru dengan adanya pernyataan dari saksi maka bisa ditelisik seberapa besar keterlibatan Munarman dengan kasus terorisme di Filipina.

Saat ini Munarman menghadapi 2 kasus sekaligus dan masyarakat mendukung pendindakannya secara tegas. Pasalnya, terorisme adalah kasus yang besar dan berbuat kerusuhan di rumah ibadah tentu melanggar hukum, juga etika. Diharap jika Munarman dihukum dengan berat maka akan membuat anggota teroris lain membatalkan rencananya, karena pemerintah saat ini benar-benar serius memberantas terorisme.

Dengan 2 kasus yang berat maka Munarman mendapat ancaman hukuman 20 tahun penjara dan bahkan bisa dihukum seumur hidup, seperti pada kasus Abu Bakar Baasyir beberapa tahun lalu. Dalam hukum terorisme seorang tersangka juga bisa dikenai hukuman mati, meski jarang sekali ada yang didakwa seperti ini di Indonesia.

Setelah ada keterangan dari saksi maka juga bisa diselidiki hubungan antara Ormas terlarang yang sudah jelas radikal, kelompok teroris di Indonesia, dan kelompok teroris di Filipina alias MILF. Mereka memang sering dikaitkan dengan kelompok teroris di negeri ini, terutama yang ada di Indonesia timur.

Jika kasus ini terbongkar maka akan terkuak betapa dalamnya hubungan teroris internasional dengan Ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Amatlah wajar ketika atribut Ormas tersebut tidak boleh ditampakkan di ruang publik, bahkan hanya huruf-hurufnya sekalipun, karena identik dengan radikalisme dan terorisme.

Saat ini Munarman dikabarkan sedang khawatir karena terkena kasus baru. Meski sama-sama kasus terorisme tetapi yang satu ini ancaman hukumannya jauh lebih berat, apalagi terkait dengan jaringan teroris internasional. Ia ketakutan karena terbayang-bayang hukuman mati, meski hakim belum memutuskan apa hukuman yang paling cocok untuknya.

Saat Munarman sudah di dalam sel tahanan maka anggota eks Ormas terlarang lain jadi melempem. Mereka tak lagi mengkritisi kebijakan pemerintah dan berkoar-koar seperti biasanya, karena junjungannya sudah di dalam penjara, setelah sebelumnya Rizieq Shihab juga digelandang ke bui. Ancaman hukuman Munarman seakan jadi karma karena sebelum ditangkap ia mengaku tidak takut saat harus dipenjara.

Masyarakat mendukung Densus 88 antiteror dan kepolisian RI untuk mengusut kasus terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Sebagai eks pengurus Ormas terlarang, ternyata ia memiliki hubungan erat. Tak hanya dengan kelompok teroris di dalam negeri yang berafiliasi dengan ISIS, tetapi juga dengan jaringan teroris internasional yang ada di Filipina.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme dan Terorisme rupanya menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, paham tersebut dapat tersebar secara senyap menembus dinding logika manusia yang terpapar paham ekstrim.

Belum lama ini, belasan orang terduga teroris juga telah diamankan di Papua, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Harton menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui jika belasan orang terduga teroris yang diamankan di Papua baru terpapar paham radikal setelah pindah ke Merauke.

Rusdi menuturkan bahwa belasan teroris tersebut bukanlah orang asli Papua, mereka terpapar usai pindah dan menetap di Merauke. Barulah mereka membangun kelompok-kelompok kecil untuk menyebarkan paham radikal yang diketahui terafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Perlu diketahui bahwa merka ternyata masih satu jaringan JAD yang dikembangkan dari Makassar, dimana jaringan tersebut melebar pula sampai Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Operasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap penangkapan sejumlah terduga sel jaringan teroris di Merauke, Papua terus bertambah menjadi 13 orang. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan kemungkinan angka tersebut masih bertambah.

Selain menangkap belasan teroris, Densus 88 juga mengamankan berbagai barang bukti. Penangkapan teroris tersebut rupanya diawali dengan ditangkapnya 10 orang setelah sebelumnya terindikasi melakukan pemboman di Merauke, namun gagal.

Pada kesempatan berbeda, Politisi Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewaspadai ekspansi ideologi transaksional radikal. Menurut dia, hal tersebutlah yang membuatnya semakin mendukung langkah pemerintah.

Ferdinand mengatakan secara tegas, bahwa radikalisme memang harus dibasmi dari muka bumi pertiwi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2021 dari Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa, 1 Juni 2021, menekankan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa untuk menanamkan secara kuat nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat.

Menurutnya, upaya ini memang tidak ringan di tengah pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi dan interaksi dunia.

Menurutnya, di era globalisasi saat ini dan cepatnya interaksi antar belahan dunia, tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Namun, juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus diwaspadai, termasuk mengenai ideologi.

Jokowi berujar, yang harus diwaspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antar nilai-nilai dan rivalitas antar ideologi.

Jokowi juga menekankan, perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulkan kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan dalam berorganisasi menggunakan skala besar lintas negara.

Perkembangan konektivitas 5G yang melanda dunia juga membuat interaksi antara berbagai masyarakat juga semakin mudah dan cepat.

Bahkan menurut Jokowi, kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal dalam era disrupsi teknologi ini bisa melampaui standar normal.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa saat ini perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Segenap bangsa memerlukan cara-cara baru yang luar biasa dan mampu mengoptimalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan, bahwa Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan.

Jika Pancasila telah menjadi fondasi dalam diri setiap Warga Negara Indonesia, tentu tidak akan ada aksi terorisme ataupun penyebaran paham radikal, karena Pancasila memberikan semangat bersatu dalam perbedaan dan bersama dalam keberagaman tanpa ada permusuhan.

Sementara itu, di Palembang seorang Polisi Bripka Ridho harus dilarikan ke Rumah Sakit setelah ditusuk oleh seseorang yang mengaku dirinya teroris.

Dalam reka kejadian, pelaku mengaku secara sengaja mendatangi korban yang sedang duduk sendirian di dalam pos. Dirinya juga berpura-pura bertanya di mana alamat Rumah Sakit Bunda.

Saat Bripka Ridho menolah kearah lain, sang pelaku kemudian mengambil pisau lalu menusukkan benda taham tersebut di bagian leher korban.

Ketika pelaku berhasil diamankan, dirinya mengaku sebagai seorang teroris, sehingga petugas akhirnya memborgol dan membawanya ke Mapolda Sumsel.

Motif penusukan tersebut belum diketahui, namun sudah bisa dipastikan bahwa pelaku telah terpapar paham radikal sampai dirinya memiliki rasa tega untuk membunuh aparat keamanan.

)* Penulis adalah warganet aktif dalam Pertiwi Institute

Pengamat Terorisme, Robi Sugara mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah masuk dalam perspektif terorisme.

Pola dan gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror terhadap rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menentang kekuasan negara yang sah.

“Pemerintah tak perlu takut dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dilontarkan aktivis, LSM yang mendukung KST Papua. Menindak tegas adalah sudah harus kepastian sebagai negara yang berdaulat,” ujar Robi yang juga pengajar di UIN Jakarta itu dalam Podcast ICF TV Channel dengan tema ‘ Dukung Penegakan Hukum, Peran Aktif Diplomasi RI Menangkal Upaya Internasionalisasi KST Papua, Rabu (23/6/2021).

Dikatakannya tindakan yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata adalah format dan pola karakter terorisme. Bahkan, ujar Robi, sudah bisa dikatakan sebagai tindakan yang lebih ekstrem lagi, yakni gerakan terorisme separatis bersenjata yang harus ditindak tegas.

Karena itu, pernyataan Pemerintah melalui Menteri Polhukam, Mahfud MD agar TNI dan Polri melakukan tindakan dan penangkapan terhadap semua anggota KKB sudah tepat.
“Gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror dan fisik dengan karakteristik terorisme dapat dikategorikan sebagai kondisi yang ‘clear and presents danger’, yang jelas-jelas mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara (dignity and sovereignty of state),” ujarnya.

Apalagi, gerakan KST Papua memang menghendaki ideologi terpisah dari NKRI, dilakukan secara inkonstitusional. Hal itu terlihat baik melalui gerakan dilakukan dengan kekerasan (by violance) atau tanpa kekerasan yang kemudian ditutupi dengan demokratisasi.

Oleh karena itu, menurut Robi siapapun yang memegang prinsip kedaulatan apakah itu aktivis, LSM maupun lembaga independen harus menilai secara objektif dan mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan KST Papua dengan pola terorisme yang sistematis itu sebagai pelanggaran HAM berat (gross violation of human right), bukan bersikap politis yang absurditas.

“KST Papua ini jelas sebagai gerakan dan pola teroris berbentuk gerakan separatis bersenjata yang harus dilakukan penindakan tegas oleh negara, bahkan penindakannya bisa disamakan dengen teroris yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 Polri,” tegasnya.

Artinya jangan diskriminatif dengan umat Islam yang baru akan berbuat teror sudah dilabeli terduga teroris sedangkan Kelompok Separatis di Papua yang sudah jelas melakukan teror meskipun di dalam wilayah itu akan tetapi tetap merupakan pola terorsime. []

Oleh Bustaman Al Rauf

Pelabelan dianggap sebagai bukan bentuk pendekatan pusat dengan Papua. Karena pelabelan dilaksanakan berdekatan saat internet di Papua sedang down dan pengiriman 400 tambahan pasukan. Menyoroti kebebasan internet, masyarakat papua tidak meyakini kejadian internet papua yang down sebagai insiden tidak sengaja. Meskipun terdapat upaya penekanan oleh Menkopolhukam dan rapat DPR, yang menekankan bahwa teroris adalah KKB, diksi itu tidak menekankan rakyat papua sebagai teroris. Namun upaya ini dianggap tidak berguna, karena sudah terjadi labeling oleh media yang banyak menggunakan kata teroris tanpa menekankan hanya ditujukan pada KKB.

Demikian dikemukakan Veronika Koman, yang juga Advokat dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) seraya menambahkan, seluruh masyarakat Papua akan merasa dilabelkan sebagai teroris, yang mencerminkan pendekatan pemerintah pusat dengan daerah papua tidak jelas, tidak menginginkan damai. Eskalasi di kabupaten puncak juga seperti mendeklarasikan perang. Sejak 27 april 2021, terdapat 600 sekian penduduk di ibu kota Ilaga mengungsi, dan 7700 penduduk lain berada di hutan-hutan karena adanya eskalasi konflik bersenjata. Di kabupaten uncak terdapat pendeta yang tertembak mati, setelah meninggalnya pendeta tersebut, internet down pada daerah itu yang dikatakan terjadi karena kerusakan kabel optik, sehingga hal ini dianggap sebagai cover pelanggaran HAM di Papua, sehingga muncul pertanyaan apakah hal ini sama dengan kejadian Kashmir.

“PBB juga mempertanyakan angka pengungsi pada pemerintah Indonesia, untuk memverifikasi data tersebut juga mengalami kesulitan karena internet yang yang down, ditambaah masyarakat yang mengungsi ke daerah pegunungan sehingga semakin sulit untuk mendata pengungsi. Sehingga dipertanyakan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Papua. Bahkan terdapat 110 grassroot Papua yang dikatakan telah mengumpulkan ttd penolakan otsus. Menanggapi penolakan DPR RI, yang menganggap MRP sebagai pedukung separatis yang merupakan program gagal, sedangkan MRP ini merupakan bagian dari otsus, dengan kata lain otsus merupakan hal yang gagal. Sehingga dengan melanjutkan otsus jilid II ini, pergolakan di Papua akan meningkat karena suara Papua serasa dipaksakan,” ungkap Veronica Koman yang pernah mendapat beasiswa ILDP dari Pemerintah Indonesia untuk sekolah di Australia ini.

Sementara itu, Andreas Harsono dari Human Right Watch menilai secara internasional, Papua merupakan bagian dari NKRI. Walaupun terdapat tuduhan manipulasi pada sidang PBB yang menentukan Papua sebagai bagian NKRI. Menurut LIPI, terdapat 4 persoalan utama di Papua, yaitu diskriminasi dan marginalisasi masyarakat Papua, dan membawa pada pengeruskan alam Papua, kedua, hak dasar papua yang tidak terpenuhi, seperti pendidikan dan pelayanan publik, ketiga, manipulasi kejadian Pepera tahun 1969, dan keempat pelanggaran HAM yang tidak diselidiki, khususnya pembunuhan besar pada tahun 1977 dan 1998.

“Sebagai upaya untuk melakukan pendekatan damai dengan masyarakat Papua, Presiden Jokowi pada mei 2015 berjanji membebaskan Tahanan Politik, pada 2017, 100 orang tapol telah dibebaskan, sebagai bentuk perbaikan. Pada tahun 1967 jurnalis internasional diperbolehkan untuk masuk papua (kecuali pada masa pemerintahan Soeharto), namun memnag dibatasi karena tidak dapat menghadapi hambatan yang ada di papua, karena adanya ancaman intimidasi oleh masyarakat Papua kepada jurnalis karena tingkat kejahatan di Papua.
Komisaris besar PBB juga telah diundang ke papua pada tahun 2018, namun masih pada status still not honored atau belum dalam tanggapan. Melihat kembali kasus terbunuhnya 17 pekerja bangunan di Nduga oleh KKB Desember tahun 2018, pemerintah tidak menanggapi dengan mencari pelakunya namun malah meningkatkan operasi keamanan. Protes rasisme di Surabaya pada tahun 2017 juga mengalami eskalasi dan sampai saat ini belum diselidiki siapa pelaku pembakaran, penyerangan, dan pembunuhan.
Jika hal ini diteruskan, Indonesia akan menjadi negara gagal yang tidak menegakkan hukum. Menanggapi lagi meninggalnya Kabinda Papua dan eskalasi militan, menyebabkan puluhan ribu masyarakat Papua tergusur dan terpaksa mengungsi,” ujar aktifis yang pernah bekerja di Radio Hilversum Belanda ini.

Menurut penulis, tidak perlu ada lagi keraguan soal labelisasi teroris kepada OPM, karena yang dikenakan label tersebut adalah 18 kelompok teroris dan separatis seperti kelompok Legakak Talenggen dan kawan-kawan, bukan masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurut penulis, kurangnya pemahaman masyarakat atas sulitnya menyamakan keinginan masyarakat Papua yang terdiri dari faksi-faksi yang berbeda juga yang menyebabkan citra pemerintah Indonesia terkesan tidak peduli dengan Papua. Kendala mobilisasi juga menjadi masalah dalam hal pengembangan akses di Papua.

Oleh karena itu, menurut penulis maka Kemenkopolhukam harus mempertegas kembali bahwa hanya KKB yang merupakan Teroris, dan tidak melabeli seluruh masyarakat Indonesia. Disamping itu, Kemenkominfo harus mendukung dengan memperbanyak informasi terkait upaya pemerintah yang telah melakukan pendekatan secara damai dengan membuka dialog-dialog dengan kepala-kepala suku di Papua serta upaya-upaya Presiden Jokowi yang telah melakukan pendekatan damai secara langsung dengan masyarakat Papua.

*Penulis adalah warga Pidie Jaya, Aceh.

Tiga mantan petinggi FPI Kota Makassar yang ditangkap Densus 88 Polri dan Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait kasus terorisme resmi dijadikan tersangka. Ketiga orang berinisial AR, MU, dan AS itu ditahan di Mapolda Sulsel.

“(Tiga orang) eks FPI itu ya, itu juga jadi tersangka, sudah tersangka mereka,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan kepada detikcom di kantornya di Mapolda Sulsel.

Namun Zulpan belum menjelaskan lebih rinci tentang keterlibatan 3 orang eks petinggi FPI Makassar itu dalam kasus terorisme. Termasuk apakah ketiganya turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri pasangan suami istri di depan Gereja Katedral, atau terkait dengan kasus baiat teroris yang dihadiri eks Sekjend FPI Munarman.

“Pokoknya kaitan dengan pasal yang diterapkan itu kita tidak bisa sebutkan, Munarman atau apa, yang jelas dia terlibat dalam kasus terorisme,” kata Zulpan.

Zulpan hanya menegaskan akan ada saatnya Densus 88 mengungkap lebih jauh keterlibatan 3 orang itu dalam kasus terorisme.

“Nanti kalau saya (jelaskan), takut keliru nanti ya. Tapi yang jelas di situ pada surat perintah penahannya undang-undang yang dikenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme,” ungkap Zulpan.

“Kan ini berkembang luas nanti kan, bisa terkait (bom bunuh diri) depan Gereja Katedral, bisa juga (terkait) Munarman. Kan orang-orang yang melakukan kegiatan di Gereja Katedral itu kan pernah dibaiat oleh Munarman, termasuk ketiga eks petinggi FPI (Makassar) ini,” sambung Zulpan.

Seperti diketahui, eks petinggi FPI Makassar yang menjadi tersangka ditangkap polisi di rumahnya masing-masing pada Selasa (4/5). Penangkapan tersebut disertai upaya penggeledahan Densus 88 Polri di bekas markas FPI Makassar Jalan Sungai Limboto.

Aparat Penegak Hukum telah menangkap mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam, Munarman. Ia ditangkap di rumahnya dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penangkapan Munarman terjadi sekitar pukul 15.00 pada hari Selasa (27/4/2021). Munarman langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia tiba di Polda Metro Jaya malam harinya sekitar pukul 19.55 WIB. Memakai baju koko putih dengan tangan diborgol dan mata tertutup kain hitam.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes, Ahmad Ramadhan, menyampaikan alasan penangkapan Munarman karena dirinya terindikasi terlibat dalam baiat teroris di tiga kota.

“(Ditangkap terkait) baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan,” Ucap Ahmad Ramadhan.

“Baiatnya kalau Makassar (ke) ISIS. Kalau Jakarta belum kami terima, Medan juga belum,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, menyebut bahwa Munarman bermufakat melakukan aksi terorisme. Munarman juga diduga menyembunyikan informasi prihal terorisme.

“Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelas Argo.

Oleh : Rebecca Marian )*

Salah satu sumber keresahan masyarakat Papua adalah adanya manuver dari Kelompok Separatis Papua (KSP) yang kerap menjadi biang kerok kerusuhan.

KSP kembali menciptakan gangguan keamanan yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia murka. Pasalnya pada 27 April 2021, seorang anggota Polri atas nama Bharada Komang gugur ditembak. Sehari sebelumnya, KSP menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KSP sebagai organisasi teroris lokal.

Jan Arebo mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KSP sebagai teroris lokal. Hal ini dikarenakan mereka selalu melakukan teror, pembunuhan.

Jan mengungkapkan jika KKB terus melakukan aksi maka akan menjadi ancaman bagi negara. Sebab, di penghujung tahun 2021 mendatang tepatnya di bulan Oktober akan ada event besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Jan menilai, aksi KKB ini akan membuat kontingen di luar Papua menjadi merasa takut. Jika mereka takut, berarti tidak akan ada yang mengikuti event tersebut.

Untuk menyikapi situasi di Papua dan terkait status KKB menjadi teroris, BNPT juga akan mengundang pimpinan daerah di Papua bersama Komnas HAM untuk rapat bersama.

Selain menemui dan berkoordinasi dengan BNPT, perwakilan Pemuda Adat Papua juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KSP yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Riyanta menuturkan, pemerintah mesti melakukan pendekatan intens kepada masyarakat Papua.

Pendekatan ini, merupakan salah satu upaya agar masyarkat tidak mudah terhasut oleh KSP. Pelabelan ini nantinya juga harus diimbangi dengan pendekatan yang intens kepada masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran negara dan percaya kepada pemerintah dan tidak mudah dihasut oleh KSP.

Tentu saja pelabelan KKB sebagai kelompok teoris tidak boleh membuat masyarakat Papua mendapatkan stigma yang sama. Sehingga pemerintah harus memberikan pendampingan dan melindungi warga Papua dan melihatnya sebagai korban yang harus dilindungi.

Riyanta menilai, pola yang dilakukan oleh KSP adalah dengan memanfaatkan situasi dan bersembunyi di antara masyarakat. Kelompok tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun di sisi yang lain melakukan teror pada masyarakat yang dianggap mendukung pemerintah.

Sementara itu, gagasan pelabelan teroris kepada KSP dikemukakan oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amar dalam kesempatan rapat bersama komisi III DPR.

Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KSP menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Layaknya teroris yang melakukan pengeboman di Gereja, KSP juga kerap melancarkan aksinya dengan melukai bahkan menghilangkan nyawa warga sipil Papua, apalagi manuver yang dilakukan oleh KKB terbukti mengancam persatuan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta