Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah selalu berkomitmen untuk memenuhi kesejahteraan pekerja atau buruh. Diantara komitmen tersebut adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang hari raya Idul Fitri 2021.

Sebagai regulator, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan THR Lebaran 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerjanya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.05/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Menteri Ida menegaskan, THR adalah nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. SE ini dikeluarkan sebagai komitmen pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja secara penuh dan tepat waktu.

Ida mengakui, pandemi covid-19 memang mempengaruhi pendapatan para pengusaha. Namun, pemerintah sudah memberi dukungan dalam berbagai bentuk untuk pengusaha mengatasi pandemi-19. Tujuan dukungan itu agar roda perekonomian tetap berjalan.

Meski SE mewajibkan pengusaha membayar THR penuh dan tepat waktu, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 sesuai waktu yang ditetapkan. Perusahaan dengan kategori ini bisa membayar THR maksimal H-1 Lebaran. Hal itu berlaku dengan catatan, manajemen melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan.
Syaratnya, perusahaan transparan menjelaskan laporan keuangan selama dua tahun terakhir kepada pekerja.
Hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dengan syarat itu harus dibuat tertulis dan diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan ini diwajibkan lapor sebelum H-7 Lebaran.

Supaya regulasi berjalan dengan baik, Kemenaker membuka posko aduan masyarakat terkait THR. Kemenaker berjanji laporan aduan yang diterima langsung ditinjaklanjuti atau diproses.

Menurut catatan Menaker Ida, selama kurun waktu 20-23 April 2021, Posko THR mendapat 194 laporan. Jumlah itu terbagi dari 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR. Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

Kemenaker membentuk Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah meliputi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Agar lebih efektif, Posko THR 2021 juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha. Keduanya duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Sudah jelas bukan, bahwa pemerintah serius melindungi hak pekerja atau buruh terkait THR. Tak perlu lagi meragukan komitmen pemerintah terhadap para pekerja atau buruh. Pemerintah akan selalu ada dan hadir untuk rakyat Indonesia.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan disalurkan H-10 sampai H-5 lebaran 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021). “Kebijakan pemberian THR yang ditampung APBN 2021 penyalurannya akan dilakukan mulai periode H-10 sampai H-5 sebelum Idul Fitri,” kata dia, seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/4/2021).

Disampaikan bahwa anggaran THR 2021 meliputi kementerian/lembaga, ASN, TNI, dan Polri melalui DIPA sebesar Rp 7 triliun, sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp 14,8 triliun. Adapun THR yang diberikan kepada para pensiunan dialokasikan sebesar Rp 9 triliun. Kapan THR PNS 2021 cair dan berapa besaran menurut golongan? Berikut informasinya.

Waktu pencairan. Seperti yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, THR PNS 2021 akan disalurkan pada H-10 sampai H-5 lebaran 2021. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertanggal 28 April 2021. Maka waktu pencairan THR PNS 2021 paling cepat pada H-10 lebaran, yaitu pada 3 Mei 2021.

Besaran THR. THR terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dalam perhitungan THR tahun ini, pemerintah tidak memasukkan tukin atau tunjangan kinerja, tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, dan tunjangan lainnya. Besaran THR bagi PNS dihitung berdasarkan jumlah gaji pokok yang diteria dan berapa tunjangan melekat di dalamnya. Untuk besaran gaji pokok, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, berjenjang sesuai golongan dan masa kerja atau masa kerja golongan (MKG).

Berikut rincian gaji PNS untuk golongan I hingga IV disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun:

Gaji PNS Golongan I (lulusan SD dan SMP) :
Golongan Ia Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.686.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

Gaji PNS Golongan II (lulusan SMP dan D-III) :

Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Gaji PNS Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
Golongan IIId: rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

Gaji PNS Golongan IV :

Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

Tunjangan melekat pada PNS. Sementara itu, tunjangan PNS melekat terdiri dari :
Tunjangan kinerja
Tunjangan anak
Tunjangan suami atau istri
Tunjangan makan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, tunjangan makan sebesar Rp 35.000 per hari untuk golongan I dan II, Rp 37.000 per hari untuk golongan III, dan Rp 41.000 per hari untuk golongan IV. Tunjangan suami atau istri sebesar 5 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak ditetapkan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak. Besaran tunjangan kinerja atau tukin bisanya berbeda sesuai jenis jabatan dan instansi tempat bekerja.

Adapun bagi calon PNS, THR yang diberikan terdiri atas 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR bagi pensiunan masih sama, tapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok. Sebagai informasi, THR tidak diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri dengan kondisi Sedang cuti di luar tanggungan negara, Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. (*)

Oleh : Eno Rahmawati )*

Pemerintah terus mendorong perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Pasalnya, Pemerintah telah memberikan banyak insentif bagi dunia usaha, sehingga pembayaran THR sesuai jadwal diharapkan dapat menjaga daya tahan perekonomian rakyat.

THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan hak bagi setiap karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan di Indonesia, tak terkecuali untuk karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) atau karyawan kontrak.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada perusahaan di Jawa Timur untuk tidak mencicil pembayaran THR. Dirinya meminta perusahaan untuk jujur apabila tidak mampu membayar THR sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur akan membahas dengan pekerja secara terbuka.

Keadaan pandemi Covid-19 tentu membuat perusahaan terpukul. Meski demikian, perusahaan harus tetap transparan terhadap pegawainya. Dirinya juga menegaskan, bahwa THR harus dibayarkan pada minggu terakhir bulan Ramadhan atau satu minggu sebelum hari raya.

Sementara itu, pemerintah pusat juga mendorong kepada perusahaan swasta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menuturkan, bahwa perusahaan harus membayar THR karena pemerintah telah memfasilitasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk perusahaan. Selain itu, terjadi pula kenaikan penjualan kendaraan hingga 143 persen pada bulan Maret.

Tak hanya itu, menurutnya, PPN yang ditanggung oleh pemerintah selama pandemi menyebabkan kenaikan penjualan oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 10%, menengah 20% dan tinggi 10%.

Airlangga mengatakan bahwa penyaluran THR merupakan salah satu siasat penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Seperti diketahui, konsumsi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang sempat minus di sepanjang 2020 lalu.

Pemerintah tentu memiliki alasan tersendiri mengapa THR sudah semestinya dibayarkan secara tepat waktu oleh perusahaan kepada karyawan. Airlangga menyebutkan, sejumlah insentif untuk kemudahan usaha telah diberikan sebaga stimulus pandemi sejak tahun lalu. Hal ini menurutnya sudah semestinya membantu keuangan perusahaan dan kemampuan untuk membayar THR.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat konferensi pers daring mengatakan, bahwa jadwal pencairan THR 2021 untuk pekerja swasta paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh tersebut, tertuang dalam surat edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Dalam aturan tersebut, Ida meminta agar THR 2021 wajib dibayarkan secara penuh kepada pekerja dan buruh. Sebab, pada tahun 2020, pengusaha telah diberi kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha. Ida menilai, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib dibayar penuh.

Berikut ini adalah ketentuan besaran THR tahun 2021.

  1. THR harus diberikan kepada semua pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
  2. Besaran THR juga tergantung dari masa kerjanya, misalnya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah.
  3. Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan.
  4. Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  5. Jika tidak bisa memberikan THR kepada karyawan, maka pengusaha akan dikenakan denda dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Besaran denda adalah 5% dari total THR yang harus dibayarkan.
  6. Untuk sanksi administratif, Ida menjelaskan bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari keagamaan, akan dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2
  7. Bentuk sanksi bisa berupa teguran, tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi.

THR merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap hak karyawan, sehingga pemberian tunjangan tersebut tentu saja wajib dilakukan mengingat situasi ekonomi sudah kian membaik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini