suaratimur.id – Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang saat ini telah masuk dalam pembahasan akhir di DPR menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua sebagai pintu masuk percepatan pembangunan di bumi cenderawasih. Adanya pernyataan kesepakatan dukungan antara Gubernur Papua dan Mendagri serta dukungan dari berbagai elemen, baik dari masyarakat di wilayah Papua maupun yang di luar Papua secara massif dan berturut-turut, menjadi api semangat serta semakin mengukuhkan keyakinan bersama akan adanya harapan baru bagi tanah Papua.

Gelaran rapat dengar pendapat antara panitia kerja (Panja) Komisi II DPR dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Rabu 22 Juni 2022, membuahkan keputusan positif dukungan dari kedua pihak terhadap tiga daerah DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut hadir setelah terdapat masukan dimana salah satunya tersirat harapan bahwa pemekaran akan  mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP).

Adapun untuk saat ini, Panja telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) draf rancangan undang-undang (RUU), dimana ketiga RUU tersebut akan masuk ke tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat redaksional.  

Dukungan Gubernur Papua Akhiri Pro Kontra Pembahasan DOB

Gayung bersambut, adanya kesepakatan dukungan yang muncul dari Gubernur Papua menjadi angin segar bagi perjalanan pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari Otsus.  Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, menilai bahwa adanya dukungan Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap pembentukan DOB akan mengakhiri pro-kontra yang selama ini terjadi sehingga pembahasan DOB di Komisi II DPR RI tidak mengalami kendala. Dengan adanya dukungan dari Gubernur Papua tersebut maka diharapkan seluruh masyarakat Papua bersatu mendukung DOB mengingat dampaknya akan dirasakan sendiri oleh rakyat di Tanah Papua.

Adanya sikap keraguan yang muncul dari Ketua MRP Timotius Murib apakah terdapat jaminan ketika upaya mensejahterakan masyarakat Papua melalui pemekaran wilayah mampu menyelesaikan konflik di Papua tak perlu menjadi perhatian yang berlebih. Pasalnya, pernyataan tersebut muncul secara pribadi mengatasnamakan organisasi representatif, MRP. Publik sudah banyak menerima informasi bahwa MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib mengalamai konflik internal akibat penyalahgunaan wewenang hingga anggaran. Yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, namun sudah terlebih dahulu bersikap condong untuk menolak DOB. Secara umum, MRP secara organisasi dan orang-orang didalamnya perlu segera dievaluasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu evaluasi ke depan bahwa anggota MRP di provinsi baru menjadi wewenang penjabat gubernur yang disetujui oleh presiden.

Pentingnya realisasi kebijakan DOB juga dinyatakan oleh mantan aktivitas Negara Republik Federal Papua Barat, Musa Karubaba. Menurutnya rencana pembentukan DOB pada hakikatnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Program Pemerintah dengan pembentukan daerah otonomi baru bertujuan membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, yang dampaknya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli Papua. Sebagai tokoh penggerak pemuda manokwari, dirinya mengimbau seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan DOB untuk mempercepat pembangunan agar Papua maju, sejahtera dan melindungi hak-hak masyarakat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya pernyataan sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Dukungan dari Masyarakat di Luar Papua Terus Berdatangan

Sampai dengan hari ini, dukungan berbagai elemen masih terus bermunculan untuk menyambut realisasi kebijakan pemekaran DOB di Papua. Meski pemerintah melaksanakan secara bertahap dimulai dengan tiga provinsi, namun harapan besar akan perubahan bagi Papua tersemat dalam setiap sikap dukungan dari berbagai wilayah di Indonesia.  

Komunitas Orang Asli Papua (OAP) Surabaya menghelat deklarasi dan pembacaan pernyataan sikap dalam rangka mendukung keberlanjutan Otsus Jilid II dan Pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Penanggung jawab kegiatan, Mika Korwa, mengatakan terdapat lima pernyataan sikap yang diberikan oleh OAP Surabaya. Hal tersebut sehubungan dengan telah disahkannya Undang Undang (UU) Otsus Jilid II oleh DPR RI dan telah disetujuinya rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh pemerintah.

Sementara itu, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua di Jabodetabek untuk DOB menggelar unjuk rasa di area patung kuda dan Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Massa yang terdiri dari mahasiswa OAP dari sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Bandung dan beberapa daerah lain di Jawa Barat mendesak DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU DOB.

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah. Selain itu pemekaran dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir oknum elite. Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru.

Untuk itu, mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap oknum elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP. Mereka meyakini bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewegan dana otsu dan dana-dana APBD telah dimiliki oleh aparat penegak hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejauh mata memandang, lembaga representatif yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua saat ini sedang berada di ujung tanduk atas ulah orang-orang di dalamnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi orang asli Papua (OAP) telah dikotori oleh sikap tendensius sang ketua dalam merespon kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Secara perlahan namun pasti, publik akhirnya mengetahui bahwa seorang Timotius Murib telah bersikap condong menolak dua kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mencoba mengatasnamakan lembaga MRP. Padahal seperti yang kita ketahui, dukungan terhadap Otsus dan DOB terus mengalir tanpa putus dari berbagai pihak dan wilayah. Motif politik dan kekuasaan diindikasi menjadi dasar atas penolakan tersebut.

Indikasi Runtuhnya Kekuasaan Timotius Murib di MRP

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Nabire, Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif OAP, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP tekuak digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Berangkat dari sejumlah kondisi tersebut, sebuah pesan tersemat secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP diperpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Tujuh Perwakilan Anggota MRP Tegaskan Lembaganya Mendukung Pemekaran DOB

Seperti sedang mengklarifikasi atas sederet informasi negatif berkaitan dengan kondisi dan sikap MRP. Tujuh perwakilan anggota MRP yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Sentani, Jayapura pada 10 Juni lalu, memberikan pernyataannya terkait MRP. Diwakili oleh Toni Wanggai, pihaknya menyatakan bahwa dengan keputusan 29 kabupaten/ kota di Papua yang menyepakati pemekaran, maka telah mewakili lembaga MRP dan sekaligus mewakili lima wilayah adat di Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran DOB di Papua. Selain itu, Toni Wanggai menyebut selama ini Ketua MRP memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan MRP serta rakyat Papua.

Organisasi dari MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota akan mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian.  Pimpinan yang menjabat telah berjalan salah, sehingga para anggota MRP kemudian mencari keadilan. Beruntungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar.

Untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Anggota DPR RI asal Papua Ajak Elite Politik di MRP Persiapkan Tiga Provinsi Baru

Sebagai salah satu langkah memastikan keberadaan MRP sebagai lembaga representatif yang harus dibangkitkan akibat permasalahan internal, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di MRP untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Hal tersebut merespon adanya kegiatan penolakan rencana pembentukan tiga DOB dan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Akan lebih bermanfaat bila elite MRP dapat mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Adanya penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan Otsus dan DOB disinyalir karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu. Pro-Kontra harus diselesaikan karena tidak memberikan solusi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejumlah upaya masih terus dilakukan oleh para pihak penolak kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua untuk mempengaruhi opini masyarakat hingga  mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua. Tercatat, sudah lebih dari empat kali manuver penolakan DOB dilakukan melalui aksi demonstrasi melibatkan masyarakat hingga mahasiswa. Terakhir, aksi tersebut dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Jayawijaya, dan Merauke pada 3 dan 4 Juni 2022 lalu. Tak puas dengan metode turun ke jalan yang telah diantisipasi oleh aparat keamanan dan selalu berujung pada pembubaran, kini upaya lain sedang dilakukan oleh para penolak DOB dengan melibatkan kelompok separatis Papua. Pelibatan tersebut jelas memiliki misi, namun para oknum ini tak sadar bahwa hal tersebut seperti bermain api, akan membahayakan bagi dirinya sendiri di kemudian hari.

Keterlibatan Kelompok Separatis Papua untuk Mengancam para Pendukung DOB

Sebuah peringatan muncul dari pihak yang menamakan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam akan menembak mati bagi siapapun yang mendukung pemekaran wilayah Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.

Pernyatataan tersebut muncul dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom bahwa pihaknya mendasarkan sesuai aspirasi masyarakat Papua yang menolak keras rencana terkait Otsus dan pemekaran tersebut. Secara tegas disampaikan bahwa pasukannya bakal mengejar siapapun pihak di Papua yang mendukung rencana pemerintah pusat tersebut. Dua orang yang diklaim menjadi target pengejaraan adalah staf khusus Presiden bidang Papua, Lenis Kogoya dan Bupati Intan Jaya, Befa Yigibalom.

Sebelumnya, TPNPB Wilayah Lapago pimpinan Okiman Purom Wenda, dalam keterangannya juga menyampaikan pernyataan bahwa pihaknya siap menembak mati aktor oknum pemekaran DOB dan Otsus jilid II di Papua. Ia juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat menolak Otsus dan DOB namun masih ada tim pemekaran yang ngotot mendorong semuanya. Jika hal ini dipaksakan maka militer TPNPB Wilayah Lapago akan menembak mati para elit tersebut.  

Dari sejumlah pernyataan yang dilontarkan, kita harusnya paham bahwa hal tersebut merupakan pesan berantai yang di komando oleh pihak tertentu untuk memberikan gertakan kepada pendukung DOB, utamanya pemerintah pusat sekaligus membalas manuver aksi demonstrasi sebelumnya yang dianggap gagal mempengaruhi publik.

Untuk diketahui bahwa kelompok separatis Papua selama ini hanya berfokus pada upaya untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Sejumlah pihak kemudian mempolitisasi eksistensi mereka, salah satunya melalui isu penolakan DOB dan Otsus.

Hal serupa mengingatkan pada motif yang pernah dilakukan oleh Saul Y Bomay beberapa bulan silam. Ia adalah seseorang yang juga mengklaim sebagai juru bicara TPNPB-OPM. Dalam aksinya, ia memanfaatkan Sebby Sambom untuk melayangkan ancaman kepada para bupati yang akan mengurus kebijakan DOB dengan ancaman pembunuhan. Saul Y Bomay sadar bahwa dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya di kelompok separatis Papua mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata. Hal tersebut kini juga dilakukan oleh oknum pembisik kelompok separatis melalui isu penolakan kebijakan DOB. Sebuah cara lama yang diulang kembali untuk menghadirkan gertakan yang sebenarnya sudah terbaca polanya.

Politik Praktis Timotius Murib Memanfaatkan MRP untuk Menolak DOB

Disamping adanya ancaman yang melibatkan kelompok separatis, kita juga harus sedikit menengok kondisi perpolitikan di Papua berkaitan dengan perang opini terhadap isu penolakan kebijakan pemekaran DOB.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib secara serampangan melakukan gugatan Otsus melalui MK. Hal tersebut sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak berkaitan dengan kedudukan hukum MRP yang sebenarnya tak memiliki hak untuk mengajukan permohonan konstitualitas sebuah undang-undang. Tak puas dengan hal tersebut, MRP yang dikemudikan secara tendensius oleh Timotius Murib pernah berencana untuk melaksanakan Rapat Kerja melibatkan Forkopimda Papua. Acara tersebut tak lain adalah upaya untuk menjajaki dukungan penolakan kebijakan Otsus dan DOB. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk politik praktis bagi sebuah lembaga kultural yang lahir dari ibu kandung bernama UU Otsus. Meskipun akhirnya acara tersebut dibatalkan, namun konsekuensi dari kelakuan anak durhaka pimpinan Timotius Murib adalah pembekuan lembaga karena sejumlah manuver yang memanfaatkan lembaga representatif masyarakat Papua. Timotius Murib dan gerbongnya perlahan namun pasti telah diketahui masyarakat Papua sebagai pihak yang condong pada penolakan kebijakan Otsus dan DOB.

Secara runut, jika dihubungkan dengan munculnya ancaman yang melibatkan kelompok separatis, maka kita juga patut curiga terhadap manuver-manuver yang mungkin dilakukan oleh para penolak kebijakan Otsus dan DOB, termasuk oleh Timotius Murib.

Dukungan Pemekaran DOB yang Terus Mengalir dan Tak Gentar

Tak gentar dengan sejumlah ancaman berulang dari kelompok separatis Papua terhadap pada pendukung kebijakan pemekaran DOB. Sejumlah pihak secara tegas terus memberikan sikap dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan di Papua.

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua dan Pemuda Peduli Pembangunan di Tanah Papua berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam aksinya, massa menuntut kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Koordinator aksi, Charles Kosay, menyebut pemekaran di Papua harus segera dilakukan karena dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. DOB dapat menjadi pemerataan pembangunan di Papua.

Dengan pembangunan tersebut, dapat memudahkan akses transportasi. Selain itu, DOB juga dapat memperpendek birokrasi pemerintahan daerah yang selama ini terjadi. Sebab, masyarakat yang berada di daerah terpencil sulit menjangkau kantor pemerintahan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah manuver kembali dilakukan oleh Timotius Murib beserta gerbongnya di lembaga representatif masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal tersebut terjadi pasca dinamika respon kebijakan pemerintah pusat melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk diketahui bahwa internal organisasi MRP saat ini telah terpecah menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah kelompok Timotius Murib yang condong pada penolakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan Mengatasnamakan lembaganya, sejumlah orang yang merupakan circle sang ketua MRP tersebut menemui anggota Komnas HAM dengan kedok sharing proses judicial review Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang kini sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mempertanyakan Dukungan Komnas HAM Terhadap MRP dalam Gugatan UU Otsus

Dalam sebuah pemberitaan di media nasional bulan maret lalu, Komnas HAM melalui ketuanya Ahmad Taufan Damanik menyatakan menaruh perhatian untuk mendukung langkah uji materi UU Otsus yang dilakukan MRP di MK. Dalam pendapatnya, Komnas HAM menilai tak adanya partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam pembuatan UU tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak orang Papua.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang(Otsus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah Pusat terhadap masyarakat Papua. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad, bahwa UU Otsus merupakan bagian dukungan pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan demokrasi.

Adanya gugatan UU Otsus yang dilayangkan MRP melalui MK menjadi hal kontroversial berkaitan dengan kedudukan hukum MRP sebagai lembaga. Pasalnya sejumlah pihak sedari awal telah mempertanyakan hal tersebut.

Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra pernah menilai bahwa tidak terdapat ruang bagi MRP untuk menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945, dimana MRP menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Menurut Yusril, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang, bukan UUD 1945 secara langsung. Hak dan kewenangannya diberikan sebagaimana perintah UU. Adanya dalil terhadap UU Otsus Papua mengenai ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) hanya bisa diajukan oleh individu atau partai politik yang memiliki konstitusional, bukan MRP. MRP ialah lembaga negara sebagai representasi masyarakat Papua dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan UU. Namun, MRP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Hal senada juga pernah disampaikan dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh salah satu ahli Presiden, Fahri Bachmid. Dirinya mempertanyakan kedudukan hukum MRP dalam memohon uji materiil tersebut. Menurutnya, tidak ada definisi hukum yang jelas berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan. Jika bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Sehingga, adanya dukungan dari Komnas HAM dalam gugatan UU Otsus oleh MRP perlu ditanyakan motif dan kepentingan yang mendasari. Kita juga patut curiga bahwa kedekatan antara perwakilan MRP dan perwakilan anggota Komnas HAM apakah atas lembaga atau pribadi orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan eksistensi dan eksklusifitas lembaga. Seperti yang kita ketahui, Timotius Murib menggunakan nama MRP untuk melancarkan kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, dalam merespon kebijakan DOB Papua. Keberadaan MRP sangat disayangkan karena bersifat tendensius hanya mengangkat aspirasi dari pihak atau golongan yang menolak DOB. Timotius Murib bahkan pernah mengklaim mayoritas masyarakat di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua menolak kebijakan tersebut. Namun jika ditanyakan secara detail perihal data yang dimiliki tidak bisa ditunjukkan secara ilmiah. Ia hanya seolah mendasarkan pada aspirasi rakyat yang menyatakan bahwa pemekaran harus ditunda. Seperti terdapat pemaknaan definisi ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok.

Pun juga dengan yang terjadi di Komnas HAM, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lain tersebut saat ini sedang dijabat oleh Ahmad Taufan Damanik seagai ketua. Usut punya usut, dirinya terindikasi memiliki kedekatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni ormas terlarang di Indonesia karena tujuan politiknya mengancam keutuhan bangsa. Patut dicurigai terdapat niat dan maksud lain dari dirinya untuk kembali menciptakan gangguan stabilitas negara, khususnya kondusifitas di wilayah Papua hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok yang belum terpenuhi.   

Misi Timotius Murib Menggunakan Lembaga MRP untuk Kepentingan Kelompoknya

Setelah sebelumnya terungkap adanya penyalahgunaan anggaran MRP oleh Timotius Murib untuk kepentingan diluar lembaga. Adanya pertemuan dengan anggota Komnas HAM juga ditengarai merupakan kepentingan pribadi yang diselipkan menggunakan nama lembaga. Pertemuan tersebut disinyalir dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pleno di lembaga masing-masing. Pelibatan Komnas HAM dalam judicial review Otsus adalah upaya yang dipaksakan untuk kepentingan MRP pimpinan Timotius Murib dkk yang sejak awal sudah condong menolak kebijakan pemerintah. Sikap tersebut juga bertentangan dengan anggota MRP lainnya serta mayoritas masyarakat Papua yang mendukung. Adanya pertemuan tersebut juga merupakan sebuah langkah yang tidak menghargai proses persidangan di MK yang saat ini sedang menunggu putusan. Bisa dikatakan, bahwa pertemuan tersebut hanya diisi oleh oknum-oknum pencari keuntungan prbadi dengan kedok penegakan HAM.

Otsus Memberikan Kewenangan Lebih Luas Kepada Masyarakat Papua

Otonomi khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan masyarkat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua. Kewenangan ini berarti juga kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberi peran yang memadai orang-orang asli Papua melalui wakil adat, agama dan kaum perempuan. Adapun peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah untuk menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman hidup masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam.

Pengaturan UU Otsus Papua dan UU pemerintah Aceh tidak berarti harus sama. Justru, adanya perbedaan UU tersebut, pemerintah telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga dengan tidak diaturnya parpol lokal di UU Otsus Papua tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Peribahasa tersebut yang mungkin saat ini pantas disematkan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib berkaitan dengan sepak terjang dan silang sengkarut kepemimpinannya terhadap lembaga representatif masyarakat Papua.

Publik wajib mengetahui bahwa saat ini kondisi lembaga kebanggaan masyarakat Papua tersebut sedang tidak baik-baik saja. Di tangan kepemimpinan Timotius Murib beserta orang-orang di belakangnya, MRP bak kapal dengan nahkoda tak berpengalaman yang membuat isinya berantakan serta nyaris karam oleh ganasnya ombak yang ia ciptakan sendiri. Internal MRP saat ini diketahui telah pecah menjadi beberapa bagian akibat visi dan misi yang diemban tak lagi sejalan dengan pernyataan di awal perjalanan serta kenyataan yang terjadi.  

Di tangan Timotius, MRP Tak Representasikan Masyarakat Papua

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak pendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Pemotongan Gaji Anggota MRP Tanpa Sebab

Adanya isu yang berseliweran berkaitan dengan pemotongan anggaran dan gaji anggota MRP bukanlah hisapan jempol belaka. Sebuah sumber yang tak mau menyebut namanya menyatakan bahwa Timotius Murib telah banyak melakukan penyimpangan anggaran MRP, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana anggaran MRP itu sendiri, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut cenderung digunakan untuk menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Tersiar kabar bahwa Timotius Murib menyuruh bendahara gaji untuk memotong gaji anggota MRP sebesar 10 juta rupiah tanpa sebab. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa MRP dibawah kepemimpinan Timotius Murib menjadi lembaga yang tidak sehat. Secara internal pecah, lalu secara eksternal juga tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat Papua. Sungguh sebuah kondisi yang harus segera ditangani. MRP dengan segala kekurangan dan mungkin kelebihannya disarankan untuk segera melakukan evaluasi kinerja sekaligus evaluasi organisasi secara menyeluruh. Perbaikan atas krisis organisasi yang dialami MRP diharapkan dapat berimbas positif bagi kondisi dan dinamika masyarakat Papua. Utamanya dalam menyambut kebijakan pemerintah pusat.  

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Untungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, untuk itu di periode berikutnya masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan roda kelembagaan secara benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Aspirasi Perwakilan MRP dan MRPB Telah Disampaikan Kepada Presiden Jokowi

Untuk diketahui bahwa sebelumnya pada 20 Mei 2022 lalu, di Istana Kepresidenan RI Bogor, sejumlah perwakilan MRP dan MRPB telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden RI, dengan 6 pokok bahasan yang disampaikan, yakni: Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam menata Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan regulasi turunannya. Mendukung penuh kebijakan politik negara untuk pemekaran tiga Provinsi Papua, serta persiapan Provinsi Kepulauan Papua Utara dalam rangka redistribusi pembangunan yang adil, merata, dan inklusif dalam bingkai NKRI, Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden RI yang membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka memperteguh ikatan kemanusiaan NKRI.

Kemudian dalam konteks keberlanjutan pembangunan Papua yang harmonis antara Pusat dengan Daerah, termasuk di Provinsi-Provinsi baru di Papua, mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (penjabat Gubernur) yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua. Serta, Mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Selanjutnya, menyoroti perihal kedatangan oknum MRP dan MRPB yang dipimpin oleh Timotius Murib (Ketua MRP) pada 25 April 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Bapak Presiden RI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut secara aturan dan teknis tidak melalui mekanisme rapat pleno seluruh anggota MRP dan MRPB. Oknum tersebut sengaja datang ke Ibu kota dalam misi panjang mencari dukungan penolakan kebijakan DOB dengan menemui beberapa tokoh dari beragam unsur.

Bagi para oknum tersebut, kebijakan DOB tidak menguntungkan secara kekuasaan. Mereka tak lagi memperhatikan kondisi masyarakat yang seharusnya menjadi tugas utamanya di MRP.

Oh, Tuhan…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Seakan tidak pernah puas dengan situasi yang ada di Papua saat ini. Dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak dan tempat terkait kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua membuat Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib seperti kebakaran jenggot untuk melakukan perlawanan. Untuk diketahui bahwa lembaga yang dibentuk sebagai representatif kultural masyarakat Papua tersebut kini telah pecah menjadi beberapa kepentingan. Salah satunya oleh Timotius Murib bersama pengikutnya yang condong serta tendensius menolak kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan DOB. Hal yang membuat kita semua menggelengkan kepala sekaligus mengernyitkan dahi adalah klaim serta pernyataannya bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat Papua menolak DOB. Padahal hingga saat ini tak pernah terjadi rapat pleno keputusan berkaitan dengan aspirasi tersebut.

Usut punya usut, adanya beberapa aksi demonstrasi penolakan DOB di beberapa wilayah Papua belakangan ini juga disokong oleh klaim pernyataan MRP yang dibantu peran kaum elit politik memainkan pengaruhnya. Selain itu, juga sudah kita ketahui bersama bahwa aksi penolakan DOB juga ditunggangi oleh kelompok separatis Papua untuk melancarkan misi panjangnya untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Timotius Murib Menganggap Pertemuan Perwakilan Anggota MRP dengan Presiden Joko Widodo adalah Ilegal

Sesaat setelah adanya pertemuan antara perwakilan dari MRP dan MRP Barat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, munculah sejumlah respon negatif yang salah satunya berasal dari Ketua MRP Timotius Murib. Setelah menuding kegiatan tersebut settingan, kini ia kembali membuat heboh pemberitaan dengan tuduhan kegiatan illegal.

Secara tegas dan tak mau kalah, ia menyebuat bahwa pertemuan yang berakhir pernyataan dukungan DOB tersebut merupakan bentuk tindakan illegal. Pasalnya, anggota MRP tersebut tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan. Seperti mencoba mempengaruhi publik, ia juga berusaha meyakinkan bahwa kehadiran mereka di Istana Presiden menjadi tanda tanya bagi masyarakat Papua termasuk MRP, kemudian disebut bukan mewakili majelis.

Timotius juga mencurigai bahwa terdapat pertemuan terselubung yang diagendakan kelompok tertentu di istana. Pertemuan tersebut disebut tanpa mekanisme hukum, tanpa kajian ilmiah, tanpa aspirasi masyarakat Papua, serta tanpa konsultasi dengan pimpinan lembaga di tanah Papua. Ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo melakukan politik pecah belah untuk melulusan rencana kebijakan DOB di Papua.

Tuduhan Timotius Murib Bahwa Presiden Jokowi Melakukan Politik Pecah Belah Adalah Melanggar Etika Pejabat Publik

Merespon adanya pernyataan kontroversial dari seorang pejabat publik Timotius Murib, anggota MRP Dorince mehue memberikan tanggapan sekaligus kecaman terhadap sang ketua yang tendensius tersebut. Pernyataan Timotius Murib disebut sangat keliru dan melanggar etika pejabat publik. Pasalnya, Presiden punya hak prerogatif mendengar dan mengundang setiap warga negara, termasuk 6 anggota MRP dan 4 anggota MR Papua Barat yang secara resmi diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada 20 Mei 2022 lalu terkait kebijakan politik negara tentang tiga DOB di Provinsi Papua.

Menurut Dorince, selama ini Ketua MRP belum pernah melakukan mekanisme kelembagaan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota MRP guna membahas Penolakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi dan Penolakan DOB Papua. Sehingga, sebenarnya yang melakukan pecah belah di internal lembaga MRP adalah Ketua MRP sendiri. Ketua MRP sejatinya harus bersikap bijak, adil dan berimbang dalam menerima semua aspirasi orang asli Papua yang berbeda, baik yang mendukung dan menolak DOB Papua.

Jelas sekali bahwa Ketua MRP menyalahkan kewenangan jabatannya karena mengatasnamakan lembaga MRP untuk membawa kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diharap Menteri Dalam Negeri memanggil Pimpinan MRP dan seluruh anggota MRP untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan tersebut.

Berbagai Tuduhan dari Timotius Murib Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Mulai Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan kepada Presiden Joko Widodo oleh Timotius Murib selain bersifat emosional dan mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti serta hal yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay sebelumnya. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini terdengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak kemudian berpengaruh terhadap opini publik.

Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan kepada Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah tersebut diamplifikasi oleh beberapa media yang terafiliasi dengan kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, sekali lagi harus menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti.

Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Manuver yang hingga kini terus dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib perlahan namun pasti mulai terkuak publik karena sudah semakin jelas menunjukkan keberpihakan terutama berkaitan dengan isu kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah diketahui terdapat perpecahan dalam tubuh MRP, Timotius Murib sejak awal telah diindikasi menggunakan wewenangnya untuk melanggengkan kepentingannya. Salah satunya ialah menolak kebijakan pemerintah pusat dengan sejumlah alasan bersifat emosional untuk memantik sentimentil masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Desakan Mundur Karena Mencemarkan Lembaga MRP

Dampak yang muncul dari kelakuan Timotius Murib terhadap MRP muncul secara bertahap. Tokoh Pemuda Wilayah Adat Anim Ha, Marius Kateng menyatakan bahwa Ketua MRP Timotius Murib harus mematuhi Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP. Menurutnya, jika tak bisa mematuhi maka lebih baik mundur dari Ketua MRP karena dibawah kepemimpinan Timotius Murib, MRP tak bekerja apa-apa, bahkan justru ketua MRP tersebut membuat lembaga representatif masyarakat Papua menjadi tercemar.  

Marius Kateng secara tegas menyatakan bahwa sangat tidak etis ketika Ketua MRP dan beberapa oknum di dalam MRP membawa aspirasi tolak pemekaran DOB serta Otonomi Khusus (Otsus) ke pusat. Pasalnya, rakyat Anim Ha sangat menginginkan pemekaran provinsi Papua Selatan, dan Ketua MRP tidak punya kewenangan untuk melarang aspirasi tersebut. Dirinya berharap ketua MRP melakukan hal-hal yang wajar, tidak usah melakukan hal-hal konyol dan tidak etis yang membuat dirinya malu sendiri. Aspirasi dukungan pemekaran telah lama dinyatakan. Pemuda Anim Ha akan terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dirinya juga menyebut bahwa aspirasi Osus dan pemekaran DOB telah final. Sebagai generasi muda Papua harus mendukung dan mengawal adanya aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan MRP Terhadap Kebijakan DOB

Setelah adanya 6 perwakilan MRP yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menyatakan dukungan DOB beberapa hari lalu. Pernyataan berkaitan dengan dukungan kembali ditegaskan oleh anggota MRP, Herman Toku. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah pusat, DPR RI, serta TNI dan Polri terkait kebijakan pembentukan DOB di Papua. Adanya pembentukan DOB merupakan salah satu kebijakan negara yang harus didukung penuh. Dirinya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menerima begitu banyak aspirasi Orang Asli Papua (OAP) serta mengaku terharu dengan perhatian Presiden Jokowi yang begitu besar terhadap OAP. Di samping itu, Herman Yoku juga menyayangkan sikap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memecah-belah melalui provokasi bahwa orang-orang Papua tidak diperhatikan oleh negara.

Sikap kekecewaan tersebut bisa jadi ditujukan kepada rekan sesama lembaganya yakni Timotius Murib yang hingga kini terus bersikukuh bahwa aspirasi masyarakat Papua cenderung menolak rencana kebijakan DOB tanpa bisa menunjukkan data atau dasar yang digunakan. Timotius Murib disebut telah menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri yang jauh dari ketentuan hak dan kewajiban MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua.

Terus Mengalirnya Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Hingga kini sejumlah tokoh maupun pihak terus memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Secara garis besar, mereka menyambut kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua.

Pengamat politik Papua sekaligus eks staf ahli Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Frans Maniagasi, menyebut bahwa pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tapi juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal. Selain itu, juga mengangkat harkat dan martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/ atau aspirasi masyarakat Papua.

Senada dengan pernyataan dari Frans Maniagasi, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Origenes Kaway, menilai bahwa rencana pemerintah pusat dan DPR RI melakukan pemekaran Papua untuk membentuk DOB adalah jawaban dari Tuhan yang patut disyukuri oleh kita semua. Beratnya kondisi geografis Papua membuat masih banyak daerah di pegunungan dan pesisir yang belum tersentuh pembangunan. Adanya pro-kontra di tengah masyarakat adalah hal yang lumrah, tetapi jangan sampai ada oknum yang bermain untuk kepentingan politik pribadi. Jika politiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka DOB adalah solusinya. Diyakini pemekaran Papua dan pembentukan DOB akan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu, mengaku sangat setuju dengan rencana pemekaran Papua untuk membentuk DOB. Menurutnya, DOB Papua bagian dari Otonomi Khusus Papua sehingga ruang kelola bagi masyarakat akan terbuka lebar.

Sebegitu masifnya dukungan terhadap DOB baik dari dalam masyarakat Papua maupun di luar Papua. Klaim dari Timotius Murib bahwa aspirasi penolakan DOB menjadi suara mayoritas jelas telah mencoreng nama MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua. Sudah sepantasnya MRP melakukan evaluasi atas orang-orang yang berada didalamnya, termasuk mengkaji ulang keberadaan Timotius Murib terhadap kemajuan lembaga yang harusnya menjadi rumah bersama masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Reaksi negatif turut mencuat pasca adanya pertemuan antara perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Salah satu poin yang dibicarakan ialah dukungan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah berada ditahap kelanjutan pembahasan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Poin tersebut menjadi sensitif karena sebelumnya pihak MRP yang sering diwakili oleh Timotius Muirib bergerak cenderung tendensius hanya memperjuangkan pihak-pihak yang menolak DOB Papua tanpa mempedulikan adanya dukungan DOB yang hingga kini terus mengalir. Timotius Murib secara enteng hanya mampu membuat tuduhan receh bahwa pertemuan yang dihadiri 6 rekan-rekannya perwakilan MRP tersebut merupakan settingan. Hal tersebut juga diperparah oleh unggahan dari akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menyebut bahwa perwakilan MRP yang menemui Presiden Jokowi adalah kelompok pengemis pemekaran dan anak-anak luzifer. Seperti yang kita ketahui, imbas adanya aksi di tanggal 10 Mei 2022 lalu yang digerakkan oleh PRP justru menjadikan kita tahu bahwa pihak-pihak yang berada di belakang PRP dan penolak DOB adalah kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, serta AMP. Di samping itu, terdapat fakta lain bahwa oknum elit lokal yang menolak DOB karena ancaman wilayah kekuasaan juga disebut mendukung PRP untuk memprovokasi masyarakat agar ikut menolak DOB.

Perpecahan di Tubuh MRP Mempertaruhkan diri Sebagai Representatif Masyarakat

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Tuduhan Settingan Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan adanya settingan oleh Timotius Murib selain bersifat receh dan cemen karena tidak disertai dengan bukti dan hal lain yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini selalu kita dengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak menjadi berpengaruh terhadap opini publik. Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan settingan tersebut diamplifikasi oleh akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dibelakangnya terdapat peran kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, harus menjadi atensi pemerintah pusat lebih khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Pernyataan Dukungan DOB yang Hingga Kini Terus Mengalir

Sementara itu, seperti menjadi pembuktian yang berlangsung terus menerus, sejumlah pihak dari berbagai wilayah dan bidang memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Beragam alasan dan motivasi menjadi dasar bagi mereka yang menyatakan dukungan. Seluruhnya memiliki benang merah adanya harapan agar pembangunan Papua menjadi lebih cepat dan merata secara lingkup wilayah dan fisik.

Tokoh Pegunungan Tengah Papua asal Kabupaten Tolikara, Harun Wanimbo menyebut bahwa seluruh pihak harus menyambut DOB Pegunungan Tengah Papua demi masa depan orang Papua, serta sebagai jawaban untuk generasi penerus di Bumi Cenderawasih. Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga orang Papua mendapatkan kesempatan sebagai gubernur, bupati, DPRD, sekda, dan pejabat lainnya. Menurutnya, apa yang ada di depan mata saat ini harus diterima terlebih dahulu. Hal tersebut bukan kepentingan pribadi dan popularitas, melainkan kepentingan daerah dan untuk generasi ke depan. Pemekaran telah diatur oleh negara sehingga sudah sepatutnya diterima masyarakat, kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengajak masyarakat Lapago untuk mendukung penuh program pemerintah yang hendak membentuk DOB di Papua. Dirinya meminta agar masyarakat tak terhasut dengan pihak yang beranggapan bahwa kebijakan pemekaran tersebut justru membuat masyarakat Papua menjadi terpuruk. Pemekaran daerah Pegunungan Tengah Papua harus direalisasikan secara nyata. Alasannya, kebijakan tersebut sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat Papua. Apabila pembangunan berjalanan dengan baik, maka masyarakatlah yang akan menikmatinya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau, para pihak tertentu agar berhenti menyebarkan sikap pesimistis terkait kebijakan pemekaran. Seorang pemimpin harus menyebarkan sikap optimistis, memikirkan masa depan yang lebih baik, dan melindungi masyarakatnya. Dirinya meyakini, kebijakan pemekaran ini dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera di masa mendatang.

Hal yang sama juga menjadi fokus pembicaraan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Jumat 20 Mei 2022 lalu. Dirinya meminta kepada Presiden agar dapat mempercepat pembangunan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, juga disampaikan ke Presiden Jokowi tentang rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, tentang usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara dan lainnya.  

DOB Papua Bakal Terwujud dengan Memperhatikan Semua Pihak Terkait

Sebuah pernyataan konstruktif berkaitan dengan kebijakan DOB Papua disampaikan oleh Pengamat Politik Papua serta Eks Staf ahli Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Frans Maniagasi. Menurutnya pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pembentukan provinsi baru di Papua juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal.

Pemekaran Papua bukan sebatas rencana di atas kertas, melainkan bakal segera terwujud. Merujuk aspek yuridis Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua melegitimasi terjadinya pemekaran di Bumi Cenderawasih. Secara mekanisme dapat dilakukan bottom up dan top down, ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan dating. Kemudian, Ayat (2) Pasal 76 UU Otsus Papua mengamanatkan, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di ayat (3), pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah

Aturan tersebut merefleksikan bahwa pemerintah berusaha melakukan pemekaran provinsi lantaran beberapa argumentasi. Pertama alasan ideologis sebagai ekses warisan sejarah integrasi Papua pada 1963, dan menyusul Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, serta berbagai pelanggaran HAM yang tak belum tuntas diselesaikan. Oleh karena itu ayat (2) menjadikan patokan pemekaran wilayah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengurai berbagai persoalan dan konflik di Papua berkenaan dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, bahwa pembentukan DOB Papua merupakan suatu sistem dan desain baru untuk membangun Papua yang sejahtera secara holistik dan keberlanjutan. Pembentukan DOB Papua merupakan isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan. Yakni, dengan memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan kesehatan dan pendidikan, memotong kemahalan, dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal Papua.

Maka bisa jadi, pernyataan tuduhan settingan dari Timotius Murib benar adanya dari salah satu sisi. Bahwa pemerintah sedang menyetting berbagai cara untuk membangun Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, salah satunya melalui kebijakan DOB.

__


Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Adanya informasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyatakan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) untuk menindaklanjuti terkait pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi babak baru dari proses pembentukan kebijakan yang hingga kini masih menjadi topik hangat bagi sebagian masyarakat terutama di wilayah Papua sendiri.

Sejumlah hal berkaitan dengan dukungan maupun penolakan adanya rencana kebijakan DOB masih menjadi sorotan dan kajian dari politisi hingga akademisi. Bahkan, isu kebijakan DOB menjadi muatan tertentu bagi pihak berkepentingan untuk menyambung misi dan tujuannya. Hal tersebut terbukti seperti terjadi dalam sejumlah aksi penolakan DOB yang kemudian terkuak didukung oleh kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga AMP. Termasuk peran elit lokal yang turut menolak dan membonceng dalam aksi tersebut karena dirasa bakal tidak menguntungkan bagi kekuasannya kelak.

Pemerintah Membuka Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU DOB

Pembahasan RUU pembentukan DOB Papua akan segera berlangsung setelah Presiden Joko Widodo mengirim surat persetujuan kepada DPR. Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan bahwa proses pembentukan perundangan bersifat transparan dan akuntabel sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pembahasan akan berlangsung tertutup. Sebelum RUU pembentukan DOB dibahas, pimpinan DPR akan mengagendakan rapat paripurna yang mengesahkan pembahasan RUU tersebut.

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR agar tidak terburu-buru melakukan pembahasan tiga RUU pembentukan DOB karena terdapat perubahan pada UU Otsus Papua dimana saat ini sedang terdapat gugatan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pihak DPR mengatakan bahwa pembahasan akan tetap dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK, dengan pelaksanaan secara parsial.

Sejalan dengan DPR, pihak pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengatakan bahwa semua proses tersebut dapat berjalan beriringan. Proses pembahasan RUU DOB Papua yang akan berjalan bukan berarti mengesampingkan aspirasi pihak-pihak yang menolak DOB. Hal tersebut seperti yang terjadi ketika di bulan April lalu, MRP menemui Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.  

Pemerintah Daerah Bakal Buka Ruang Dialog Besar Tentang DOB

Terpilihnya Bupatai Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), SH., M.Si sebagai ketua asosiasi Bupati se-pegunungan tengah Papua menggantikan Befa Yigibalom, SE, M.Si., ditindaklanjuti dengan rencana dari RHP untuk membuka dialog besar melibatkan semua unsur untuk membicarakan DOB. RHP menyatakan, bahwa tujuan asosiasi yaitu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dirinya berpikir untuk kepentingan umum. Kehadiran asosiasi juga dianggap masih sangat penting. Mengingat banyak hal yang akan menjadi perhatian untuk masa depan masyarakat Lapago.

Terkait DOB, RHP menilai bahwa hal tersebut harus diperhitungkan dengan baik melalui berbagai pertimbangan dan melihat kondisi yang ada serta melihat untung ruginya. Oleh sebab itu, Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua akan terus membangun komunikasi dan membangun hubungan orang Lapago. Karena ini merupakan suku terbesar di Papua, dimana terdapat sembilan kabupaten dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa.

Pemekaran DOB yang pertama harus dilihat dari kehadirannya untuk siapa, kemudian manfaat, dan kepentingan ke depan bagaimana. Asosiasi akan berusaha berada di tengah, tidak memihak dan tidak melihat kepentingan. Rencananya, dialog besar akan dibuka tidak hanya melibatkan asosiasi namun juga intelektual. Apabila hal tersebut dilakukan secara terbuka dan disepakati, maka tidak akan menjadi masalah.  

DOB Menjadi Strategi Percepatan Pembangunan di Papua

Dalam sebuah obrolan bertema diskusi santai bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan di Tanah Papua, sejumlah tokoh dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Yakni, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, DPP KNPI asal Papua, Arman Aso, serta tokoh Pemuda Papua, Charles Kossay.

Dalam paparannya, Charles Kossay menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Di sisi lain, dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran DOB untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat, Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks.

Sementara itu, DPP KNPI asal Papua Arma Aso menyatakan bahwa pembentukan DOB menjadi tantangan bagi pemuda. Dirinya berharap, dengan adanya keinginan pemerintah yang serius dalam mendukung pembangunan di Papua, harus diimbangi dengan peran pemuda sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat serta martabat manusia Papua. Sehingga yang kaya tidak hanya orang kota dan yang pelosok tertinggal

Imbauan Kapolda Papua Kepada Penolak DOB untuk Tidak Paksakan Kehendak

Dalam sebuah kesempatan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa pihaknya meminta kelompok yang selama ini mendukung pemuda untuk menggelar demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB) menghentikan kegiatan dukungan tersebut. Polda Papua mendukung dan akan menjaga kebijakan pemerintah pusat melakukan pemekaran di beberapa wilayah walaupun terdapat aksi penolakan, serta melakukan komunikasi guna memberitahukan apa manfaat adanya pemekaran bagi rakyat di Papua. Tidak semua masyarakat di Papua menolak pemekaran sehingga diharapkan tidak ada yang berupaya menghadap-hadapkan kelompok yang tidak setuju dengan pendukung DOB. Diharapkan kelompok yang menolak tidak memaksakan kehendak yang berlebihan agar keamanan, kenyamanan dan ketentraman serta demokrasi tetap terjaga.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)