Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua berulah lagi dengan menyerang markas aparat hingga menyebabkan korban jiwa. Masyarakat mendukung penangkapan KST karena mereka tidak saja tega menyerang aparat keamanan namun juga warga sipil Papua.

KST berulah lagi dengan menyerang Pos Satgas Mupe Yonif Marinir-3 di Kwareh Bawah, Ke nyam, Kab. Nduga. Dalam peristiwa ini ada 10 korban luka dan 2 korban jiwa, Letda Muhammad Ikbal dan Pratu Wilson Anderson Here. Mereka terluka karena diserang menggunakan senjata granat jenis GLM. Ditengarai, pelakunya adalah anggota KST pimpinan Egianus Kogoya.

Kapolres Nduga Kompol Komang Budhiarta menjelaskan, “KST menyerang dengan membawa senjata api dan mereka melakukannya dari dua sisi.’ Dalam artian, KST amat curang karena menyerang dari dua sisi, sungguh tindakan yang mengesalkan karena mereka nekat menyerang aparat, yang berarti menantang pasukan yang lain.

Masyarakat mendukung tindakan tegas dari TNI dan Polri dalam menangkap KST. Pasalnya, hal ini bukan terjadi pertama kalinya. Aparat berusaha agar tidak ada penyerangan lagi, baik ke markas aparat maupun ke pemukiman warga sipil. Penyebabnya karaena keamanan warga harus dinomorsatukan.

Strategi dalam menangani KST memang diubah dengan pendekatan yang lebih humanis. Nama operasi Nemangkawi juga diganti jadi operasi Damai Cartenz. Akan tetapi damai bukan berarti pembiaran terhadap ulah KST. Justru mereka harus lekas ditangkap agar tidak membahayakan warga sipil dan aparat keamanan.

Untuk menangkap KST memang ada strateginya. Pertama, jika ada anggota KST atau OPM yang menyerahkan diri ke polisi dan kembali ke NKRI maka ia bisa jadi informan. Ia bisa menjelaskan siapa saja anggota KST yang masih tersisa, di mana saja wilayah operasinya, dari mana mereka mendapatkan suplai senjata api ilegal besert sumber dananya, di mana saja markasnya, dll.

Informasi itu amat berharga karena penangkapan terhadap KST memang harus dimulai dari markasnya. Selama ini ternyata markasnya ada banyak dan tersembunyi di hutan dan pegunungan, sengaja dijadikan kamuflase dengan lokasi di sana. Jika markas terungkap maka akan lebih mudah untuk menangkap karena ada banyak anggota KST di sana.

Jika sudah tahu markasnya maka akan dilakukan penyerbuan oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Mereka akan mencokok anggota KST yang selama ini mengganggu keamanan warga Papua. Semoga makin banyak yang tertangkap dan akhirnya KST akan hilang dengan sendirinya. Mereka tak akan menakuti warga lagi dengan senjata api ilegalnya.

KST harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika ditangkap. Mereka akan mendapat ancaman hukuman tergantung dari kasusnya. Jika kasusnya berat seperti pembunuhan berencana maka hukumannya bisa seumur hidup dalam penjara, atau malah hukuman mati. Memang nyawa harus dibalas nyawa dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jangan malah ada yang memprovokasi bahwa kasus KST melanggar hak asasi karena justru KST yang melanggar hak asasi. Janganlah ada yang membela penjahat dan kelompok pemberontak, karena hukum harus ditegakkan.
KST adalah kelompok pemberontak yang harus dihapus dari Indonesia. Mereka tidak bisa dibiarkan berkeliaran, karena akan membahayakan keamanan warga sipil. Selain itu KST juga bertindak nekat dengan menyerang aparat, sehingga harus secepatnya ditangkap dan diurus proses hukumnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada pemotong dana Bansos di masa pandemi Covid-19. Korupsi, sekecil apapun, wajib diberantas karena telah merugikan rakyat banyak terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi adalah masa prihatin karena hampir semua orang terkena dampaknya. Namun yang paling parah adalah rakyat kecil karena mereka rela gajinya dipotong oleh pabrik. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ada yang dipecat dan bingung bagaimana cara untuk bertahan hidup. Untuk menolong mereka, maka pemerintah memberikan bantuan tunai berupa Bansos.

Namun sayang sekali Bansos ini malah ditilep oleh oknum nakal. Masyarakat langsung bereaksi keras, karena yang menyunat bantuan sangat keji. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan mengutip Bansos? Betapa teganya ketika uang Bansos dipotong 50.000 rupiah, bahkan lebih.

Dewa Gede Wirajana, Kepala Kejari Kota Tangerang menyatakan bahwa jajarannya telah mendeteksi adanya kecurangan pada penyaluran Bansos sejak bulan juni 2021. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan ia berjanji akan menindak tegas pelakunya. Jika ketahuan ada oknum yang memanfaatkan situasi, maka ia akan mendapatkan hukuman pidana.

Ketika ada pemotongan dana Bansos maka sangat memalukan, karena sang oknum pasti sudah mendapatkan gaji tetap. Namun ia bersikap rakus dengan mengambil yang bukan haknya. Korupsi di Indonesia harus diberantas hingga ke akarnya, sehingga sang oknum wajib ditangkap.

Kasus yang terjadi di Tangerang terkuak ke publik ketika ada rakyat yang mengadu ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. Wanita yang akrab disapa dengan panggilan Risma ini menyatakan bahwa ada pemotongan dana Bansos di Tangerang, mulai dari 23.000 rupiah (untuk bantuan senilai 200.000) hingga 50.000 rupiah (untuk bantuan sebesar 600.000).

Walau belum terkuak siapa oknum yang sebenarnya tetapi masyarakat mengapresiasi langkah tegas pemerintah daerah, Kemensos, dan Kejari dalam mengungkap kasus ini. Jangan sampai korupsi tumbuh subur di Indonesia karena akan menggerogoti negara dari dalam. Selain itu, pemotongan dana Bansos sangat tidak berperikemanusiaan, karena yang dirugikan adalah rakyat miskin.

Pemotongan dana Bansos yang dilakukan di Tangerang bisa juga berpotensi dilakukan di wilayah lain. Oleh karena itu Kejari akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan pemerintah daerah untuk menyelidikinya. Sehingga pelakunya akan tertangkap dan ia kapok, serta menyesali perbuatan jahatnya.

Modus pemotongan dana Bansos ini adalah mengutip sebagaian. Misalnya jika seseorang mendapatkan uang senilai 600.000 rupiah dari pemerintah, maka oknum langung memotongnya dengan alasan administrasi. Jika menolak maka sang oknum mengancam akan tidak mencairkan Bansos tersebut, sehingga mau tak mau harus dituruti.

Padahal pemotongan ini salah besar karena tidak ada biaya administrasi sama sekali saat penyaluran Bansos. Sehingga pelakunya harus dihukum berat, walau ia mengutip ‘hanya’ 23.000 rupiah. Penyebabnya karena korupsi, sekecil apapun, adalah sebuah kejahatan yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal.

Masyarakat juga diminta untuk berani melapor jika ada kejanggalan dalam penerimaan Bansos. Jangan sampai ada oknum di tempat lain yang melakukan pemotongan juga, dengan alasan yang tak masuk akal. Jika ada yang berani korupsi maka laporkan saja dan jangan takut, karena akan langsung diusut oleh Kejaksaan.

Kasus pemotongan dana Bansos amat membuat miris karena pelakunya sangat tega mengambil uang dari rakyat miskin. Koruptor wajib dipenjara agar menyesali perbuatannya. Jangan sampai kejadian di Tangerang malah diduplikasi di daerah lain. Bansos tidak boleh dikorupsi, sekecil apapun.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Aditya Akbar )*

Di tengah kondisi penuhnya IGD dan banyaknya kasus yang meninggal karena Covid-19, masih ada orang yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan hoaks tolak PPKM. Masyarakat mendukung tindakan tegas bagi penyebar hoax tersebut karena dapat menciptakan keresahan publik yang saat ini fokus berjuang melawan pandemi Covid-19.

Polda Jawa Tengah telah menyatakan bahwa pihaknya tengah memburu pelaku pembuat maupun penyebar hoaks seruan aksi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Banyumas, Tegal Kota dan Kabupaten/kota Pekalongan Jawa Tengah.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy menyebutkan pihaknya masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan hoaks tersebut.

Pihaknya anak mengungkap pelaku penyebar informasi hoaks tersebut. Terlebih kabar yang beredar tersebut telah meresahkan masyarakat.

Iqbal juga telah memastikan bahwa ajakan aksi tolak PPKM Darurat di Banyumas, Tegal dan Pekalongan adalah berita palsu alias hoaks. Ia juga memastikan bakal memburu pelaku penyebar hoaks tolak PPKM Darurat tersebut.

Dirinya juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan informasi di masa pandemi Covid-19

Pemerintah khususnya aparat TNI-Polri juga memahami bahwasanya penerapan PPKM Darurat telah membuat masyarakat tidak nyaman. Pekerjaan selama hari-hari biasa bisa dilakukan tapi dalam situasi kondisi saat ini tidak bisa dilakukan. Pihak kepolisian tentu sangat memahami situasi ini, namun pemerintah telah mengambil keputusan menerapkan PPKM Darurat karena tren Covid-19 yang masih meningkat.

Sebelumnya, muncul seruan hoax untuk berdemonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Banyumas bersama Keluarga Besar Pedagang Pasar Banyumas. Dalam sebuah poster yang beredar di media sosial, tertulis “Bergerak Menuntut Keadilan Perihal PPKM”.

Dalam poster aksi tersebut akan digelar di pendopo Bupati Banyumas pada hari Senin 19 Juli 2021 mulai pukul 13.00 WIB sampai tuntutan dipenuhi. Aksi tersebut disinyalir akan diikuti oleh pedagang pasar dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas.

Menanggapi poster tersebut, Humas PPKM Darurat Polresta Banyumas AKP R Manggala menyatakan, kabar tersebut tidak benar atau hoaks.Manggala mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dengan cara saring dan cross check kembali segala informasi yang ada.

Sementara itu, Kepala Pasar Ajibarang Cahyono mengatakan, dalam beberapa hari terakhir beredar dua kabar hoaks. Pertama terkait dengan demonstrasi pedagang pasar. Sedangkan yang kedua informasi mengenai penutupan pasar pada tanggal 18 dan 19 Juli 2021. Cahyono menegaskan bahwa kedua isu tersebut hoaks.

Sementara itu, di Pekalongan seruan serupa juga ditemukan, yakni ajakan seruan perlawanan PPKM Darurat dimana seruan tersebut berbunyi ‘Pekalongan Melawan Seruan Aksi Pedagang’ Kamis Malam Jumat 20.00 WIB. Titik Kumpul Pasar Banyurip Tujuan Gedung DPR.Setelah pihak kepolisian mengecek lokasi, ternyata tidak ada aksi perlawanan. Pasar Banyurip pun tampak sepi.

Tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan para pembuat hoaks seperti itu. Namun, informasi sesat atau Hoax tersebut akan membuat masyarakat semakin resah dan menambah ketakutan di tengah wabah yang belum berakhir. Untuk menghentikan tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut, pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) akan memberikan sanksi tegas pada siapapun yang terbukti membuat dan menyebarkan hoax dengan sengaja.

Dalam keterangan tertulis, Kemenkominfo menyatakan bahwa pelaku penyebar hoax secara sengaja dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Tak tanggung-tanggung, pelaku akan diancam dengan hukuman penjara atau denda hingga mencapai Rp 1 miliar.

Dalam pasal 4 5A ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar. Kemenkominfo juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dan tidak menyalahgunakannya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Hoaks memiliki 2 tujuan, yaitu menyesatkan dan memprovokasi, sehingga sangat penting kiranya untuk mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya ke media soaial, alih-alih menjadi pewarta justru malah tertangkap polisi karena menyebarkan berita dusta.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok Separatis Papua makin ngawur dengan menembak Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny. Dua hari setelahnya, KSP juga menembak personel Polri atas nama Bharada Komang. Mereka juga membakar gedung sekolah, sehingga para siswa menangis melihatnya. Kekejaman KSP tidak bisa dibiarkan dan pemerintah berjanji akan menindak tegas kelompok separatis tersebut.

Kelompok Separatis Papua adalah kroni dari organisasi papua merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat, serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP tentu meresahkan, karena lama-lama mereka merajalela, dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil. Juga membakar gedung sekolah.

Di kawasan Puncak, Papua terjadi tragedi yang mengiris hati, ketika KSP menembak 2 orang guru, bernama Oktavianus dan Jonathan Renden. Selain itu, mereka juga memuntahkan peluru ke seorang siswa SMA bernama Ali Mom. Tentu saja mereka langsung kehilangan nyawa akibat kehabisan darah, pasca didor dan tidak mendapat perawatan medis dengan segera.

Meski beralasan bahwa penembakan terjadi karena mereka dicurigai sebagai mata-mata, tetapi KSP bersalah. Karena mereka hanya warga sipil. Kebetulan saja sang murid yang jadi korban sering ke markas TNI, karena bercita-cita jadi tentara. Namun ia malah dicurigai oleh KSP yang paranoid, dan harus meninggal dunia di usia 16 tahun.

Penumpasan KSP menjadi agenda serius. Presiden Jokowi memerintahkan anggota TNI untuk menindak KSP dengan tegas. Beliau menyadari bahwaa daerah tempat konflik (Kabupaten Puncak) adalah tempat yang rawan. Tantangannya adalah medan yang sulit, sehingga anggota TNI agak susah untuk melakukan operasi penyerangan.

KSP memang wajib diberantas karena mereka sudah membuat masyarakat merasa tidak aman. Ketika ada guru yang ditembak, bagaimana dengan warga sipil lain? Mereka bisa saja kena pelor karena dicurigai sebagai intel atau mata-mata dari TNI, padahal sebenarnya bukan. KSP semakin menggila dan takut berlebihan, sehingga melakukan tindakan super ekstrim.

Bagaimana bisa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri, padahal mereka tidak bersalah? Dua orang guru dan murid tentu tidak memegang senjata api atau senjata tajam saat akan ditembak, sehingga tidak bisa melindungi diri. Serangan dari KKB juga mendadak, sehingga mereka tidak bisa kabur untuk menyelamatkan nyawanya.

KSP perlu diberantas sesegera mungkin, karena bukan kali ini saja mereka menembak warga sipil. Beberapa saat lalu, mereka pernah menembak tukang ojek. Tuduhannya masih sama, dikira mata-mata dari polisi atau tentara, padahal ia adalah warga sipil biasa.

Komjen Paulus Waterpauw, Kabaintelkam Polri menyatakan bahwa KSP berbuat keonaran karena tidak ada pekerjaan lain. Oleh karena itu, semua pihak harus membantu pemberantasan KSP agar mereka hilang dari Bumi Cendrawasih. Dalam artian, untuk mengatasi ulah KSP bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi masyarakat sipil juga bisa berkontribusi.

Masyarakat bisa membantu pemberantasan KSP dengan memberi informasi kepada aparat. Ketika ada transaksi atau kejadian yang mencurigakan, mereka bisa cepat-cepat menelepon anggota TNI, sehingga kejahatan KSP bisa dicegah. Jangan malah mengabaikannya.

Selain itu, masyarakat juga mendukung penghilangan KSP dari tanah Papua, karena mereka sudah lelah ditakut-takuti. Teror KSP dilakukan selama lebih dari 20 tahun dan sudah memakan banyak kerugian finansial, korban luka-luka, dan korban jiwa. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dalam melawan KSP.

Pemberantasan KSP menjadi PR bagi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, juga anggota TNI yang menjaga keamanan di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai KSP berulah lagi dan memakan korban jiwa. Kelompok kriminal ini harus dihilangkan sampai ke akarnya, agar tidak ada lagi teror yang menghancurkan mental masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Zakaria )*

Sikap Rizieq Shihab yang walk out hingga protes dengan nada tinggi di persidangan tidak dapat dibenarkan karena dianggap menghina pengadilan. Masyarakat pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas perilaku negatif Rizieq demi menjaga kewibawaan hukum.

Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan akan mengambil beberapa langkah hukum apabila eks Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq dianggap telah menghina atau merendahkan pengadilan dengan merendahkan kehormatan martabat hakim.
Hal ini lantaran Rizieq melakukan protes keras saat persidangan di PN Jakarta Timur. FPI sendiri merupakan organisasi masyarakat (Ormas) yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia.

Mukti mengatakan, hendak melaporkan pelaku perendahan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku dan/atau langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa nonlitigasi yang dapat berupa, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.

Mukti mengatakan langkah tersebut berdasarkan Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Sementara itu, terkait Rizieq yang minta dihadirkan secara langsung di Pengadilan, Mukti menjelaskan, majelis hakim kewenangan untuk menentukan sidang dilaksanakan secara virtual.

Hal tersebut telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 25 September 2021.

Mukti berujar, Harus dipahami bahwa hakim adalah pemimpin dalam persidangan. Hakim memiliki kewenangan penuh dengan mengambil sikap memanggil HRS (Rizieq Shihab) untuk dihadirkan pada sidang virtual, walaupun hal tersebut juga dibatasi oleh hukum acara atau hukum formil.

Ia mengatakan bahwa hakim memiliki dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi pandemi. Menurut dia, hakim telah menyatakan sidang terbuka untuk umum. Artinya, publik tetap bisa mengakses persidangan meski digelar secara virtual.

Terkait penolakan terdakwa HRS untuk hadir dalam sidang virtual karena khawatir terdapat kendala teknis, hal tersebut juga merupakan bagian dari teknis yudisial. Secara hukum formil, maka memungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan panggilan kedua, ketiga atau panggilan paksa.

Secara tegas Mukti menuturkan, bahwa sikap menolak hadir dalam persidangan, baik langsng maupun secara virtual, akan menjadi catatan dan terus dialami Komisi Yudisial, yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut apakah merupakan kategori dari perilaku merendahkan martabat dan kehormatan hakim.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengatakan Rizieq tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan.

Indriyanto mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Habib justru merugikan Rizieq. Karena Rizieq akan diartikan telah melepaskan atas segala hak untuk melakukan pembelaan diri secara hukum.
Rizieq juga terkesan mendramatisir, dimana sebelum dakwaan dibacakan, terjadi perdebatan antara Habib Rizieq dengan jaksa penuntut umum di lorong rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri.

Rizieq bersikeras bahwa dirinya tidak mau menghadiri sidang secara online. Tapi dirinya membantah jika disebut tidak ingin menghadiri sidang.
Rizieq mengungkapkan alasannya mengapa dirinya menolak menghadiri sidang online. Ada 3 alasan yang ia sampaikan, dimana HRS merasa khawatir disabotase, tidak lancar berkomunikasi dengan pengacara dan mergugikan dirinya sebagai terdakwa.

Di sela perdebatan, juga sempat menunjuk-nunjuk seseorang yang membawa kamera. Rizieq merasa ditipu kamera kejadian di lorong rutan juga direkam.

Aksi tersebut rupanya bagian dari jurus Rizieq untuk berkilah, singkat cerita Rizieq berhasil dihadirkan dalam persidangan online dari Bareskrim Polri. Namun, dalam persidangan Habib mengeluarkan jurus bungkam.

Penuntut umum yang hadir secara virtual di Bareskrim Polri mengatakan bahwa dalam persidangan sudah hadir pengacara Rizieq, namun tidak menyebutkan siapa nama pengacara tersebut.

Majelis hakim merespons informasi penuntut umum. Hakim kemudian meminta pengacara Rizieq dimaksud untuk menjawab pertanyaan apakah akan mengajukan eksepsi atau tidak. Namun pengacara itu juga diam.

Setelah pentuntut selesai membacakan dakwaan. Rupanya Rizieq masih mengeluarkan jurus diam, bahkan dalam sidang tersebut Rizieq tidak duduk di kursi terdakwa, melainkan berdiri di satu titik, namun masih di dalam ruang sidang Bareskrim Polri. Pihak majelis hakim juga sempat meminta kepada penuntut umum di Bareskrim Polri untu memberikan mikrofon ke Habib Rizieq.

Sikap Rizieq tentu saja tidak menunjukkan sikap yang patut diteladani, dimana aksi diam dan memberontaknya membuat jalannya persidangan menjadi kacau.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) makin menggila dengan melakukan penyerangan lagi di kawasan Intan Jaya, Papua. Pemerintah tidak pernah takut akan ancaman mereka, karena hanya gertak sambal. Untuk apa berkompromi dengan organisasi separatis dan penghianat? KKB wajib diberantas dan akan bernasib naas pada waktunya.

KKB adalah organisasi di bawah OPM yang terkenal karena kekejamannya. Mereka tak segan melakukan kekejian, baik kepada aparat maupun warga sipil Papua. Semua ancaman dilakukan, karena mereka berkeyakinan untuk bersatu membentuk Negara Federal Papua Barat dan ingin keluar dari NKRI. Sehingga indonesia dianggap sebagai musuh.

Warga di Distrik Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, lagi-lagi terganggu oleh ulah KKB. Tanggal 8 februari 2021, mereka terpaksa mengungsi, setelah ada tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut. Sebanyak 600 orang berlindung di sebuah gereja, untuk menghindari serangan dan tembakan dari KKB.

Pemerintah bertindak cepat dengan mengutus lebih banyak aparat untuk terjun ke Intan Jaya. Mereka boleh melakukan tindakan tegas dan terukur, demi menjaga keamanan dan kedamaian warga. Tindakan ini diperbolehkan, karena KKB selalu beraksi di Intan Jaya, sampai 5 kali. Sehingga meresahkan masyarakat di sana.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa keamanan warga di sana adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi, Bupati intan Jaya dan sejumlah pejabat lain diminta untuk kembali ke sana dan tidak memimpin dari Nabire. Dalam artian, suasana sudah kondusif dan mereka diharap kembali, agar rakyat juga merasa aman dan tak lagi mengungsi.

Pemerintah pusat tidak akan berkompromi dengan KKB. Serangan yang mereka lakukan, baik di Intan Jaya maupun daerah lain, diyakini hanya sebaga gertak sambal. Pemerintah tidak akan menyerahkan Papua dan mereka gagal untuk mendirikan Negara Papua Barat, hanya karena teror dari KKB.

Selama ini KKB dan OPM belum diberantas 100% karena mereka bertindak licik, dengan bersembunyi di tengah pegunungan dan hutan liar. Faktor alam yang susah dilewati, menyebabkan penangkapan belum selesai. Namun aparat bertindak dengan sebaik-baiknya. Sehingga KKB bisa diberantas dan Bumi Cendrawasih kembali aman.

Sementara itu, Intan Jaya terkenal di mata publik karena relatif sering diganggu oleh KKB. Penyerangan di sana dilakukan, karena KKB menuntut agar otonomi khusus dan penambangan hasil bumi di Papua dihentikan. Sehingga mereka meneror masyarakat agar dipenuhi keinginannya.

Jika menggunakan logika, bagaimana bisa mereka menolak otonomi khusus? Padahal tak setiap provinsi menikmatinya, karena ada jatah dana khusus bagi daerah yang berstatus Otsus. Justru Otsus digunakan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, untuk membangun berbagai fasilitas. Seperti jembatan, gedung sekolah, stadion, jalan raya, dan lain-lain.

Bagaimana bisa KKB menolak kemajuan berkat dana Otsus? Padahal anggarannya dinaikkan, sehingga uang milyaran tersebut digunakan untuk membangun Papua, sehingga makin modern dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan. Sungguh aneh jika mereka menolak kemajuan, karena kebodohan hanya akan menyengsarakan.

Otsus akan tetap dilanjutkan di Papua walau di bawah ancaman KKB. Aparat akan bertindak sangat tegas dan mengamankan segala program pemerintah, termasuk otonomi khusus. Karena pemerintah berharap tidak ada ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian timur dan barat. Sehingga mengutamakan azas keadilan.

KKB yang melakukan kekejian berkali-kali, harus dibinasakan secepatnya. Karena mereka selalu curiga bahwa seseorang itu mata-mata, padahal ia hanya warga sipil biasa. Mereka juga mengancam kelancaran Otsus Papua. Sehingga keberadaannya makin meresahkan. Aparat wajib menggulung mereka sampai habis, ke akar-akarnya, agar warga Papua aman dan damai.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta