Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi keji dengan menembak mati pengemudi ojek pada 12 April 2022, di Kabupaten Puncak Papua. Masyarakat mendukung TNI/Polri untuk menindak tegas kelompok KST Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

KST Papua memang tidak bisa kita berikan toleransi lagi mengenai tindakan mereka yang cenderung melakukan pengrusakan dan juga menebarkan teror atau ketakutan kepada masyarakat umum. Baru-baru ini kembali terjadi tindak terorisme tatkala mereka melakukan penembakan terhadap dua orang tukang ojek di Puncak Jaya, Papua.

Akibat kejadian tersebut, dikabarkan oleh Kombes Ahmad Musthofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua bahwa terdapat satu orang tewas dan yang lainnya sedang dalam kondisi yang kritis. Lebih lanjut, sebagaimana informasi yang diberikan oleh kepolisan bahwa korban yang tewas mengalami luka tembak di rusuk kanannya, sedangkan korban yang kritis telah mengalami luka tembak di bagian kepala.

Mengenai korban yang mengalami luka kritis sendiri untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak RSUD Mulia dan sedang dirawat lebih lanjut, kemudian untuk korban yang meninggal dunia masih menunggu bagaimana keputusan pihak keluarga apakah jasad akan diterbangkan ke kampung halamannya atau langsung saja dimakamkan di Puncak Jaya. Kombes Ahmad Musthofa melanjutkan dengan menerangkan bagaimana kronologi terjadinya penembakan tersebut.

Dikatakan olehnya bahwa kedua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek itu tengah melintas setelah mereka mengantarkan penumpangnya. Tiba-tiba mereka berdua diberhentikan oleh orang tidak dikenal. Meski begitu, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Tentu dengan eksistensi kelompok separatis dan teroris tersebut, tidak sedikit diantara masyarakat merasa terancam dan takut lantaran mereka terus menebar ancaman.

Maka dari itu sangat perlu pihak aparat keamanan negara TNI/Polri untuk segera melakukan tindakan yang sangat tegas terhadap berbagai macam bentuk atau upaya dari kelompok-kelompok separatis dan teroris seperti ini. Pasalnya apabila dibiarkan maka tentu akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI, selain itu juga akan mengancam stabilitas keamanan negara.

Sudah banyak sekali kasus yang melibatkan KKB Papua dan tidak bisa di pungkiri bahwa mereka menodai rasa kemanusiaan. Tentu berbagai macam praktik separatis dan terorisme sama sekali tidak bisa dibiarkan dan harus dikutuk keras. Maka dari itu kehadiran negara di sini merupakan hal yang sangatlah diperlukan untuk segera menangkap dan mengusut tuntas berbagai macam kasus serupa.

Selain itu negara melalui aparat keamanannya yang telah berusaha semaksimal mungkin harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka telah berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, mulai dari upaya pencegahan hingga berbagai macam tindakan tegas yang telah mereka lakukan bagi para pelanggar serta perusak keutuhan NKRI.

Jangan sampai ada pihak manapun yang mampu untuk merusak dan memecah belah NKRI. Lantaran semangat persatuan memang harus terus kita gaungkan, yang mana itu adalah cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Meski kita semua berbeda, namun kita harus bisa tetap bersatu dan saling menjalin kerukunan antar warga negara. Jelas saja bahwa jika terjadi apapun upaya yang berpotensi mengganggu kerukunan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Aksi bengis KST Papua harus dihentikan karena telah diluar nalar dan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal tanpa pandang bulu, termasuk dengan menyeret KST Papua ke pengadilan karena telah melakukan pelanggaran pidanan berat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Penegakan hukum mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

PON XX di Papua tinggal sesaat lagi karena semua hal sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari kebersihan venue hingga keamanan, baik di sekitar arena maupun wilayah lain. Aparat kemanan pun sudah siap mengamankan PON dan meminimalisir resiko terburuk, karena ingin agar acara ini berjalan dengan mulus.

Faktor keamanan sangat penting karena di Papua masih ada OPM dan KST. Mereka bisa jadi ancaman karena tidak suka dengan segala program pemerintah, termasuk PON. Oleh karena itu, pengamanan di Papua perlul makin diperketat, apalagi setelah ada peristiwa berdarah yang membuat 4 prajurit TNI gugur di Kisor, Maybrat, akibat serangan KST. Razia makin sering dilakukan agar tidak kecolongan.

Panglima Kodam VII Cendrawasih Mayor Jendral Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa TNI-Polri, dalam hal ini Kodam VII/Cendrawasih dan Polda Papua siap mengamankan dan mensukseskan penyelenggaraan PON. Dalam artian, mereka mendukung PON sebagai lomba olahraga level nasional dan ingin agar acara ini berhasil. Sebagai penjaga keamanan di Indonesia, maka wajar jika aparat menunjukkan kinerja terbaiknya.

Pengamanan makin diperketat agar tak hanya atlet dan offisial dari berbagai provinsi di Indonesia yang merasa nyaman, tetapi juga warga lokal. Semua orang wajib dijaga keamanannya agar tidak mendapat teror, terutama dari KST. Mereka wajib diantisipasi, terutama di wilayah yang rawan seperti Kabupaten Puncak, sehingga aparat lebih ketat lagi dalam berjaga.

Sebanyak 9.986 personel TNI-Polri bakal ditempatkan di empat daerah yang menjadi tuan rumah PON XX di Papua pada 2-15 Oktober 2021. Pasukan TNI-Polri yang dikerahkan untuk pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua mencapai 9.986 orang. Pasukan keamanan tersebut akan disebar di empat daerah penyelenggara PON.

“Pola pengamanan yang kami lakukan adalah kami menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat terutama di venue-venue maupun akomodasi atlet,” kata Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Tri Admodjo Marawasianto dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021)

Tri menyebut pengamanan melibatkan 1.686 orang pasukan Korps Brigade Mobil (Brimob) se-Nusantara. Kemudian Polda Papua menerjunkan 5.500 personel.

Selain itu, TNI juga mengerahkan sekitar 2.800 anggota untuk membantu mengamankan PON Papua. Dengan demikian, total pasukan pengamanan yang berjaga mencapai 9.986 orang.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya bakal lebih ekstra mengamankan gelaran PON untuk mengantisipasi ancaman gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Kita akan melakukan Pagar Betis, disamping itu, kami juga sudah minta penambahan kekuatan khususnya dari Satgas Nemangkawi,” kata Kapolda.

Kapolda juga menyebut pihaknya telah menangkap salah seorang pimpinan KKB yang kerap melakukan aksi pembunuhan di wilayah Yahukimo, Senat Soll beserta sejumlah anggotanya yang lain. Tindakan ini membuat kondisi di Yahukimo kembali kondusif.

“Terkait dengan isu Keamanan, secara menyeluruh di Papua ini dalam tiga bulan terakhir sudah sangat tenang, walaupun beberapa Minggu lalu ada kejadian di Yahukimo yang sedikit mengganggu Kamtibmas. Namun hal ini sekarang sudah kondusif,” ujarnya. (**)

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan TNI siap membantu Polri menumpas KST yang saat ini melakukan aksi teror ke masyarakat di Yahukimo.

“Aksi teror yang dilakukan KST sudah sangat meresahkan sehingga tidak bisa dibiarkan karena membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang. Karena itu TNI siap membantu Polri memberantas KST dan menduduki wilayah yang selama ini diduga menjadi markas atau basis mereka,” kata Dandrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan.

Dia mengakui aksi teror yang dilakukan KST sudah tidak bisa dibiarkan karena meresahkan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa.

Karena itu TNI-Polri akan segera bertindak dan menduduki markas KST, kata Pangemanan seraya menambahkan, kelompok Tenius Gwijangge itu berasal dari Kabupaten Lanny Jaya dan sempat bergabung dengan Egianus Gwijangge namun karena kelompok Egianus adalah kelompok muda makanya Tenius bergeser ke Yahukimo.

Senjata api milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas Temianus Magayang yang awalnya anak buah Senaff Soll kini ada ditangan Tenius Gwijangge.

“Memang benar ada laporan dua pucuk senpi SS2 V1 milik Yonif 432 Kostrad yang dirampas setelah membunuh dua prajuritnya di Dekai, bulan Mei lalu kini berada di Tenius Gwijangge, ” kata Brigjen TNI Izak.

Tiga kelompok KST yang berada di Kabupaten Yahukimo yaitu Senat Soll, mantan anggota TNI yang dipecat karena disersi terlibat kasus pembunuhan bertanggungjawab pembunuhan di Dekai yang terjadi tanggal 11, 20, dan 26 Agustus 2020, salah satu korbannya adalah, Hendry Jovinski yang merupakan Staf KPUD Yahukimo.

Temianus Magayang terlibat dalam pembunuhan dua anggota Yonif Linud 432 Kostrad dan merampas senpi SS2 V1 kaliber 5,56 yang dibawa korban,pada 18 Mei lalu.

Secara resmi Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Pelarangan tersebut diperketat dengan dikeluarkanya Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut. Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal tersebut, Menko PMK, Muhadjir, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat yang telah dikonsultasikan dengan presiden. Larangan mudik berlaku untuk semua orang, mulai dari ASN, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta.

“Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” ujar Muhadjir.

Oleh: Abner Wanggai )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus meneror dan melukai masyarakat, tidak terkecuali anggota TNI/Polri. kali ini korban datang dari Batalyon Infanteri Raiders 400 yang mengkibatkan satu personel TNI tersebut gugur. Masyarakat pun mengutuk kekejaman KKB Papua tersebut yang tidak mengindahkan rasa kemanusiaan.
Permasalahan pandemi ini agaknya tak cukup membuat pusing pemerintahan hingga rakyatnya. Kini datang lagi kepelikkan serta intimidasi pihak KKB yang seolah tak ada habisnya. Intimidasi yang diwujudkan dengan beragam kekerasan, bentrok hingga jatuh korban.
Ketenangan serta angin segar diwaktu lalu ini seolah tak ada artinya. Deklarasi jika Papua telah menjadi wilayah NKRI, nyatanya masih diingkari oleh kelompok separatis tersebut. Masih ingat Beni Wenda? Ya, pentolan OPM yang mengatasnamakan HAM bersembunyi dibalik ketiak orang asing. Setelah membuat cukup banyak kekacauan.
Tak terhitung lagi berapa kerusuhan yang digelar. Mulai dari pembakaran hingga pembantaian. Bahkan, ratusan nyawa melayang percuma. Tak hanya warga sipil atau asli Papua. Para pendatang hingga TNI-POLRI banyak yang gugur di sana.
Demi apa? Mempertahankan keamanan, ketenangan serta menggegam erat Papua sebagai bagian dari ibu pertiwi. Pun dengan beragam konsolidasi, perjanjian hingga aneka pertemuan. Namun, pengingkaran demi pengingkaran selalu mereka lakukan kembali.
Menimbulkan gonjang-ganjing serta bentrok disana-sini. Masyarakat merasa diintimidasi, warga asli yang mendiami pulau hitam ini seolah tak lagi punya tempat pijakan. Mereka juga perangkat pemerintahan, TNI-POLRI bak musuh yang kudu dibasmi.
Lantas, masihkah KKB ini berhak menyebut telah mengedepankan HAM? Pantaskah jika semua harus dibayar mahal, dengan nyawa sekalipun?
Berita duka berikut datang kembali dari personil batalyon infanteri Raider 400. Atau yang biasa disebut Banteng Raiders. Yang mana datang dari Kodam IV Diponegoro. Lagi-lagi pahlawan negara ini gugur saat terjadinya bentrokan dengan pihak KKB.
Prajurit elite yang diketahui bernama Prada Agus Kurniawan, gugur. Tepatnya di daerah Titigi, Sugapa di Kabupaten Intanjaya, Papua. Diberitakan jika bentrok senjata ini terjadi di hari Minggu siang. Sekitar 10 Januari 2021 waktu setempat.
Prada Agus mengalami luka tembak saat kejadian tersebut berlangsung. Jenazah kemudian dievakuasi menuju Timika guna diterbangkan menuju kampung halaman. Dengan menggunakan helikopter milik TNI-AU.
Prada Agus bukanlah korban satu-satunya dalam bentrok yang baru-baru ini terjadi. Bahkan, sekitar November 2020 lalu seorang prajurit Yonif Raider 400/BR. Juga dikabarkan mangkat saat kejadian ini berlangsung.
Pasukan berikut ditengarai ditugaskan sebagai satuan pengamanan perbatasan mobile RI-Papua Nugini. Yang mana telah mulai diberangkatkan dari markas asal di Srondol, Kota Semarang Jawa Tengah. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus lalu tahun 2020.
Duka mendalam tentu tak hanya dirasakan pihak sanak-famili. Negara hingga aparatur pemerintahan serta rakyat Indonesia juga merasakan kehilangan. Prajurit yang berjuang di garda terdepan didaerah perbatasan harus meregang nyawa.
Kekejian pihak separatis semacam KKB ini agaknya tak kenal rasa takut. Mereka terus mengirimkan sinyal-sinyal kejahatan. Tak peduli dengan keselamatan. Seolah mengancam, jika apa yang mereka ingini tak diwujudi maka siap membasmi siapapun yang menghalangi.
Yang demikian ini sudah masuk dalam tindak kejahatan kelas tinggi. Oknum-oknum yang selalu mengatasnamakan HAM, nyatanya membuat keonaran hingga menyuguhkan rasa sakit tak terperi. Apa yang mereka inginkan seharusnya telah jelas terpampang jawabannya. Kenapa ngotot?
Baku hantam, baku tembak hingga banyak saudara kita yang gugur di pulau hitam. Seolah menjadi tumbal, berdirinya negeri separatis. Lantas, apakah pemerintah tinggal diam? Tidak!
Pemerintah kini masih mati-matian menyusun strategi. Mulai dari pendekatan, hingga langkah lain yang mungkin saja mampu menciptakan suasana yang kondusif lagi. Namun, jika hal demikian ini agaknya tak mampu membantu. Tentunya KKB wajib dibasmi.
Mengutuk kekejaman kaum separatis ini belum cukup. Jika harus dibandingkan dengan banyaknya pihak yang jadi korban. Komplotan-komplotan macam ini perlu diburu. Mereka perlu dijejali empati, simpati hingga rasa cinta. Yang harusnya tetap ada di setiap sanubari.
Sehingga, kesadaran dan toleransi tercipta sedari dini. Namun, jika empati ini telah musnah berganti dendam. Hilang sudah hati nurani. Dan nyawa yang telah pergi tak ada artinya lagi.
KKB serta aneka kelompok separatis memang harusnya diburu. Yang begini tentu meresahkan warga asli maupun pendatang. Sebab mereka tak memiliki rasa takut sekalipun, bahkan saat kematian menjelang.
Akhir kata, turut berduka cita atas gugurnya prajurit pahlawan bangsa. Yang mana pengorbanan mereka tak tergantikan oleh apapun. Semoga pemerintah segera bisa membumihanguskan kelompok-kelompok tak berperikemanusiaan ini.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Kriminal Bersenjata seringkali bertindak keji terhadap warga sipil dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung penumpasan gerombolan tersebut agar tercipta keamanan di Papua.
Tokoh papua seperti Beny Wenda sudah terang – terangan menyatakan bahwa Papua telah merdeka sampai memiliki Presiden sendiri dengan nama Yabol Sembut dan Kapolri Elias Ayakeding adalah tindakan makar yang terang-terangan dan harus diberi tindakan tegas agar jangan sampai eksis sehingga akan sulit dalam memberantasnya.

Hal yang diperhatikan adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Gerakan Papua Merdeka sering menjadi “penumpang gelap” jalannya demokrasi di Indonesia.

Hal ini terlihat ketika bangsa Indonesia disibukkan dengan suasana tekanan politik dari kelompok-kelompok Islam radikal serta adanya gangguan dari kelompok Majelis Indonesia Timur terhadap warga sipil di Sulawesi Tengah serta agenda Pilkada Langsung di sejumlah daerah.

Pada April 2020, Tim Gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Operasi Menangkawi telah mengetahui lokasi persembunyian KKB di Papua. Sepanjang tahun 2020, tim gabungan juga telah menindak beberapa anggota kelompok kriminal tersebut.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menuturkan, Tim Gabungan TNI-Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB.

Sepanjang 2020 ini, tim gabungan TNI/Polri serius dalam memberantas keberadaan KKB yang meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban di Papua.

Pada 9 April 2020 lalu, tim gabungan TNI/Polri telah menangkap 3 anggota KKB di lokasi persembunyian di Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Tiga Orang ditangkap yakni Tandi Kogoya, Manu Kogoya dan Ivan Sambom. Barang bukti yang disita di antaranya, amunisi, busur panah, senjata api rakitan dan senjata tajam jenis parang.

Sehari setelah itu, tim gabungan kembali menangkap satu anggota KKB di Gunung Botak, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Satu anggota KKB bernama Menderita Walia bersama barang bukti satu pucuk senjata api jenis SS1V11, satu magasin dan 17 butir amunisi.

Ketegasan TNI/Polri mutlak diperlukan untuk memberantas KKB, hal ini dikarenakan kelompok tersebut telah menebarkan teror dan bahkan menunjukkan perlawanan kepada TNI/Polri.

Pada April 2019 lalu misalnya, KKB menyerang satu regu personel TNI dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter dengan sistem hit and run. Kala itu Helly dengan nomor seri HA-5179 milik penerbad TNI AD landing dalam rangka mengantar Bahan Makanan (Bamak) kebutuhan rutin pasukan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan Trans Papua.

Saat bongkar muat bamak pada pukul 10.45 WIT yang dilaksanakan oleh 1 regu prajurit berjumlah 10 orang yang akan menjemput bamak, tiba – tiba regu tersebut mendapat serangan dari pihak kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang teridentifikasi dari kelompok Egianus Kogoya.

Serangan tersebut mengakibatkan 2 orang Prajurit TNI menjadi korban, keduanya mengalami luka tembak, atas nama Serda Dedy terserempet proyektil di bagian punggung dan Prada M. Hoirul Zahman Zahri mengalami luka tembak pada betis kiri.

Insiden tersebut mendapatkan tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan Moledoko, yang menyoroti pemberian nama dan status penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Moeldoko tak ingin pemberian nama kelompok kriminal membuat KKB di Papua sama statusnya dengan kelompok kriminal yang ada di kawasan tanah abang, Jakarta.

Moeldoko juga ingin agar KKB Papua disebut saja sebagai kelompok separatis. Dengan demikian, status penumpasannya dapat ditingkatkan dan tidak lagi membatasi prajurit TNI di lapangan.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Masalah peredaran senjata ilegal yang digunakan oknum tidak bertanggungjawab, tentu menjadi PR tersendiri bagi intelijan Indonesia. Hal ini tentu harus diusut darimana asal usulnya KKB bisa mendapatkan senjata untuk melancarkan penyerangan. Penyelundupan senjata terkesan sangat mudah. Sehingga kelompok separatis seperti KKB dapat dengan mudah mendapatkan senjata standar militer di mana–mana.

Sementara itu, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap oknum di komite nasional Papua Barat (KNPB) dalam memasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Penyelundupan senjata ini tentu saja merupakan aktifitas ilegal yang harus ditumpas, karena hal inilah KKB memiliki kekuatan untuk memporak-porandakan tanah Papua dan mengancam keutuhan NKRI. Sehingga pemberantasan terhadap KKB dan segala bentuk penyelundupan senjata adalah harga mati.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta