Oleh : Muhammad Yasin )*

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari banyak agama. Oleh sebab itu, toleransi dalam beragama menjadi salah satu kunci bagi kemajuan bangsa.
Sudahkah bangsa ini bangkit dari masa pandemi? Keadaan pandemi adalah pukulan kedua setelah krisis moneter 1998 lalu dan pemerintah berusaha keras agar situasi negara, terutama di bidang finansial, menjadi stabil. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari membuat UU baru, meningkatkan investasi, hingga mempromosikan toleransi beragama.

Mengapa harus toleransi beragama? Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan bahwa toleransi bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang menjadi modal penting untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Bhinneka tunggal ika bukan hanya simbol yang dihafal tetapi memiliki makna yang luas, karena kita punya banyak perbedaan tapi ditakdirkan untuk satu tujuan.

Ketika ada toleransi tentu perdamaian selalu ada di Indonesia. Misalnya ketika akhir tahun, ketika umat Nasrani akan merayakan Natal. Maka penjagaan akan makin ketat, mulai dari jalanan hingga di depan rumah agama. Aparat yang menjaga tidak selalu memiliki keyakinan yang sama, dalam artian mereka tidak merayakan Natal tetapi ikut mencegah terjadinya kekacauan agar umat bisa beribadah dengan tenang.

Contoh toleransi yang lain adalah ketika hari raya Idul Fitri. Para tamu yang datang saat open house bukan hanya para muslim tetapi juga tetangga dan rekan kerja yang memiliki keyakinan lain. Mereka saling bermaafan dan larut dalam kebersamaan, serta bertoleransi karena menghormati satu sama lain, walau berbeda akidah.

Toleransi seperti ini yang akan jadi modal besar untuk memajukan bangsa Indonesia. Penyebabnya karena jika umat kompak bersatu (walau keyakinannya berbeda) maka akan bahu-membahu dalam membangun Indonesia. Contohnya ketika ada bencana banjir di suatu tempat, mereka kompak membawa donasi serta membantu evakuasi, tanpa harus bertanya agamamu apa?

Ketika semua WNI bersatu tanpa membeda-bedakan keyakinannya maka akan saling kompak dalam memajukan Indonesia. Misalnya dengan membuat perusahaan dengan sistem kerja sama dan beberapa investor memiliki keyakinan berbeda tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Perbedaan bukanlah halangan untuk saling percaya dalam bidang entrepreneur.

Sebaliknya, jika tidak ada toleransi, maka akan kacau-balau. Bayangkan jika banyak anak muda yang intoleran, maka ketika ada hari raya agama tertentu situasi akan jadi runyam. Penjagaan makin ketat karena takut ada penyerangan dan tawuran.

Oleh karena itu kita perlu untuk lebih sering dalam mempopulerkan toleransi beragama, agar Indonesia jadi damai dan WNI kompak untuk membangun bangsa. Apalagi di masa pandemi, ketika kita bangkit dari masa suram, perlu adanya kerja sama untuk memajukan Indonesia. Jika semuanya saling bertikai maka mustahil bangsa ini maju.

Untuk makin menggaungkan toleransi beragama maka perlu ditambah pelajaran budi pekerti yang mengajarkan juga toleransi kepada para murid, mulai dari level SD hingga SMA. Mereka perlu sejak dini diajari bertoleransi, agar tidak menjadi pribadi yang intoleran di masa dewasa.

Toleransi beragama juga perlu diviralkan lagi agar banyak orang yang paham bahwa menghormati teman yang memiliki keyakinan lain itu tidak berdosa. Penyebabnya karena mereka yang punya keyakinan lain adalah saudara dalam kemanusiaan.

Untuk memajukan Indonesia maka toleransi beragama perlu digaungkan lagi agar semuanya paham bagaimana cara menghormati satu sama lain. Kita wajib membangun bangsa dan menjaga kekompakan, Oleh karena itu perlu untuk menambah bab toleransi dalam kurikulum pendidikan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Pemerintah dan aparat keamanan mulai bersikap tegas terhadap tindakan kelompok yang dinilai mengganggu dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tegaknya NKRI, serta Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan 4 pilar kebangsaan yang diwariskan para pendiri bangsa, merupakan harga mati.

Sikap tegas tersebut mulai tampak dari langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pada saat itu, yang memerintahkan prajuritnya membersihkan baliho terkait Front Pembela Islam (FPI) dan Rizieq Syihab, yang bernada provokatif. Pangdam bahkan dengan terang-terangan menyatakan FPI sebaiknya dibubarkan jika dinilai masih bertindak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penurunan baliho dan spanduk yang bernada provokatif pun didukung Kapolda Metro Jaya. Tak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah aksi serupa juga dilakukan. Satpol PP Pemprov DKI Jakarta pun tak ketinggalan melakukan hal yang sama, dengan dalih penempatannya tidak sesuai ketentuan, sehingga yang menjadi target tidak hanya spanduk dan baliho FPI.

Pelanggaran protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 yang dilakukan oleh massa FPI selama sepekan kemarin, tampaknya menjadi pintu masuk aparat untuk melancarkan langkah tegasnya. Berawal dari penjemputan Rizieq Syihab di Bandara Soekarno-Hatta hingga berujung pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan pernikahan putri Rizieq akhir pekan lalu, melahirkan kerumunan massa FPI dan simpatisan dalam jumlah ribuan. Hal ini jelas-jelas melanggar protokol kesehatan, dan berpotensi menimbulkan megaklaster penyebaran Covid-19.

Kembalinya Rizieq Syihab ke Tanah Air, oleh sebagian kalangan, termasuk Pangdam Jaya, dinilai memunculkan kembali orasi-orasi yang bernada provokatif. Kalangan wakil rakyat pun mendukung aksi tegas, karena jika dibiarkan akan menjadi bibit pemecah belah bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Panglima TNI juga telah mengingatkan adanya potensi ancaman yang memecah belah. Panglima menegaskan jangan sampai persatuan koyak oleh provokasi yang menonjolkan identitas tertentu.

Kita mengapresiasi langkah tegas pemerintah dan aparat terhadap siapa pun yang dinilai berpotensi mengganggu keutuhan NKRI. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk menggugat fondasi bangsa yang telah digariskan oleh para pendiri Republik, serta telah menjadi kesepakatan nasional.

Hal yang utama dari antisipasi aparat keamanan adalah menjaga tetap tegaknya NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, empat pilar tersebut yang selama ini dan akan terus menopang keutuhan bangsa Indonesia.

Empat pilar tersebut adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Kewajiban Polri dan TNI mengawal keempat tetap tegak. Kewajiban kita pula sebagai bangsa Indonesia turut menjaganya dengan menjauhkan diri dari pemikiran dan tindakan yang melahirkan disintegrasi bangsa.

Kita juga mengapresiasi seruan dan ajakan sejumlah ormas keagamaan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, untuk menghindari tindakan yang mengoyak NKRI. Untuk itu, kita masih berharap semakin banyak ormas dan tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk mengampanyekan pentingnya sikap menahan diri, mengedepankan sikap toleransi, dan menjauhkan diri dari tindakan anarkistis yang sifatnya memaksakan kehendak, dan mengancam masa depan NKRI.

Dengan tindakan preventif tersebut, diharapkan akan semakin menyadarkan masyarakat untuk berpikir tentang kepentingan nasional di atas kepentingan golongannya. Dengan seruan tersebut, diharapkan dapat mencegah kelompok-kelompok masyarakat terjebak dalam provokasi pihak-pihak yang mengusung agenda tertentu. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita semua, di mana Polri dan TNI berada di garis depan dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar. (*)

Oleh : Kurniaji Santoso )*

Masyarakat mendukung penguatan nilai Pancasila dan Toleransi di Masyarakat. Penguatan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu cara efektif untuk membendung pengaruh paham asing yang dapat membawa Indonesia ke dalam perpecahan.

Jika menengok sejarah, Pancasila sebagai dasar negara telah mengakar sangatlah kuat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan dan tindakan.

Salah satu sifat dasar Pancasila adalah persatuan. Sifat tersebut tercantum dalam sila ketiga. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan suku, harus tetap menjaga rasa persatuan demi terwujudnya kerukukan kepada masyarakat Indonesia.

Pancasila sendiri disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Pengesahan Pancasila bersamaan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama rebupblik Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pancasila memiliki lima sila yang setiap bagiannya memiliki makna yang mendalam. Badan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup.

Pada sila pertama Ketuhanan yang maha esa, sila tersebut memiliki makna bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian NKRI.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila ini memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia. agar dapat menempatkan kesatuan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan masing-masing. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilah. Sila dengan kalimat terpanjang ini mengandung makna bahwa setiap warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentinan orang lain. Selain itu perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini memberikan makna bahwa warga negara harus dapat mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong-royong dan bersikap adil. Warga negara harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain.

Nilai-nilai Pancasila tersebut tentu saja bisa diwujudkan melalui sikap positif. Serta berbagai cara untuk bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu langkah konkrit dalam upaya menguatkan nilai Pancasila adalah, Bergotong Royong saat menghadapi pekerjaan yang sulit agar segera selesai.

Selain itu yang tak kalah penting adalah mengutamakan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Selain Pancasila, sikap toleransi juga harus dijaga. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatau kelompok masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko menghimbau, Agar Indonesia bisa lebih maju, maka jangan ada lagi pemikiran yang membedakan antara mayoritas dan minoritas. Moeldoko berujar, Toleransi adalah tidak ada lagi minoritas dan mayoritas. Jika bangsa ini masih punya perasaan mayoritas dan minoritas maka tidak akan maju.

Moeldoko juga menuturkan, bahwa sejarah Perjuangan bangsa dibangun oleh berbagai agama dan kelompok etnis. Karena itu, mulai saat ini hapus dikotomi antara mayoritas dan minoritas. “Semua sebagai agen perubahan untuk membetulkan pola pikir yang rusak, menyimpang dan terdistorsi sehingga pemikiran – pemikiran yang semula tidak benar lalu berubah,” terangnya.

Ia mencontohkan dalam gamelan Jawa, semua instrumen musik tradisional dimainkan bersama secara harmonis. Maka bisa menjadi sesuatu kekuatan yang indah, maka yang harus mengharmonisasi adalah semua orang.
Jika kita melihat sebuah tim sepakbola di Indonesia, kita akan dapat melihat betapa semangat mereka menggunakan jersey berlogo garuda berada di dada mereka, mereka semua tidak hanya berasal dari satu etnis saja, tetapi mereka semua datang dari segala penjuru tanpa memandang suku, ras dan agama. Para pemain disatukan oleh sebuah semangat yaitu meningkatkan harga diri bangsa di kancah olahraga.

Menjaga semangat toleransi, sama saja dengan menjaga persatuan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Sudah semestinya penguatan Pancasila dan semangat toleransi menjadi dua unsur yang menjadikan kita hidup rukun dalam keberagaman yang terbingkai oleh rasa nasionalisme sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dna Mahasiswa Cikini