suaratimur.id – Berdasarkan pendalaman dan pemetaan yang telah dilakukan oleh aparat TNI-Polri, saat ini keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terdeteksi dalam lima kelompok besar. Kelimanya masing-masing dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabianus Weker. Gerombolan kelompok tersebut tersebar di beberapa wilalayah Papua. Mereka sering turun gunung untuk melakukan serangan gerilya kepada petugas keamanan serta meneror warga sipil atau disebut juga gangguan keamanan oleh aparat. Beragam aksi tersebut salah satunya ditujukan sebagai upaya untuk memelihara eksistensi serta wilayah yang menurutnya menjadi teritorial kekuasaan.

Serangkaian Konflik Internal di Kelompok Separatis Papua

Meski memiliki misi panjang untuk lepas dari bagian negara Indonesia, namun di dalam upaya tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing sub kelompok yang kadang berujung pada konflik internal hingga perpecahan. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir terdapat satu permasalahan yang menyulut konflik internal kelompok separatis.

Di momentum yang belum lama terjadi, kelompok separatis Papua sempat bersatu untuk mengincar PT Freeport Indonesia. Setidaknya terdapat empat kubu yang berkumpul, yakni pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker. Namun pihak aparat TNI mulai mencium adanya perpecahan lagi di tubuh kelompok separatis tersebut karena perebutan kekuasaan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  

Mereka berebut untuk melengserkan panglima TPNPB yang masih dipegang Goliat Tabuni. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi bahwa Galiat Tabuni sudah berumur dan tak sekuat dulu, sehingga yang lainnya ingin menggeser. Secara wilayah, Tembagapura yang didalamnya terdapat kawasan operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI) dianggap oleh kelompok tersebut dapat menaikkan pamor sehingga peluang menjadi pimpinan tertinggi TPNPB sangat terbuka. Disamping itu, para kelompok tersebut juga melakukan propaganda seakan-akan bersatu ke Tembagapura untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dalam hal kepemimpinan, antar sesama anggota kelompok separatis ternyata masih terdapat persaingan dan rasa ego yang tinggi. Bahkan dalam satu kelompok sudah mulai terdapat ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya. Hal tersebut seperti terjadi saat kelompok Selcius Waker membakar sebuah gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran sebuah rumah ibadah belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya. Aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja.  

Kemarahan Egianus Kepada Benny Wenda

Terbaru, sebuah video yang ramai beredar di jagad maya menunjukkan bahwa Kelompok separatis tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflk terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik kemudian menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Perpecahan Internal Mempercepat Aparat dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Dalam beberapa waktu terakhir, Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian dari kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam.

Kondisi saat inilah yang kemudian terjadi, dimana sifat kejam mereka muncul dengan melampiaskan kemarahan dan balas dendam kepada masyarakat sipil terutama para pendatang di beberapa wilayah Papua. Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut-sebut juga memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak melakukan pembalasan, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini masih digunakan.

Dalam hal dampak dari perpecahan internal kelompok separatis Papua, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh aparat TNI-Polri. Perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena beberapa faktor, salah satunya perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejak awal, kehadiran Kelompok Separatis dan Teroris di Papua (KSTP) adalah bertujuan untuk merdeka dan berdiri sendiri dengan segala upaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Salah satu upaya yang mereka lakukan yakni melalui kekerasan yang kemudian menimbulkan korban, tidak hanya dari aparat, namun juga telah menyasar masyarakat sipil tanpa rasa belas kasihan. Sebagian dari mereka menganggap bahwa orang-orang sipil telah menjadi mata dan telinga aparat, sehingga perlu untuk dilakukan penyerangan.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, sepanjang 2021 sedikitnya terdapat 18 orang meninggal akibat ulah KSTP. Sementara di awal tahun 2022, telah terdapat 12 orang yang menjadi korban penyerangan kelompok tersebut, diantaranya penyerangan terhadap 8 pekerja Palapa Timur Telematika (PTT) di awal Maret, penyerangan terhadap warga sipil di Kampung Kumbalagupa, Distrik Sugapa yang menyebabkan pekerja proyek pembangunan rumah dinas sosial Pemda Intan Jaya mengalami luka bacok, penyerangan terhadap pendulang emas tradisional di Terminal Kali Ei, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, serta penyerangan terhadap anggota TNI Sertu Eka Andrianto yang juga menyebabkan meninggalnya sang istri pada tanggal 31 Maret 2022 lalu.  

Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia mengungkapkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah melakuan pembunuhan sebanyak 29 korban pada tahun 2018 sampai 2020. Adapun pelaku yang sulit diidentifikasi berjumlah 26 korban.

Penyerangan terhadap warga sipil juga bisa disebuat sebagai strategi dari KSTP untuk menginternasionalisasi permasalahan Papua. Mereka hanya ingin agar situasi di Papua tidak aman, militer turun ke Papua lebih banyak, sehingga mata dunia, dalam hal ini PBB bisa melihat bagaimana Papua menjadi daerah perang, yang mengkorbankan ribuan bahkan ratusan ribu warga sipil. Diciptakanlah propaganda dengan menyerang warga sipil, merusak fasilitas daerah, serta membuat situasi tak aman sehingga keinginan mereka agar PBB turun tangan dan berujung pada referendum atau penentuan nasib bagi masyarakat Papua.

Pengamat Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta sependapat bahwa aksi yang dilakukan Kelompok Separatis di Papua merupakan strategi dari mereka, yakni motif eksistensi ingin menunjukkan keberadaan mereka. Selain itu, mereka juga menunjukkan perlawanan terhadap program-program pemerintah.

“Yang jelas, Kelompok Separatis ingin menunjukkan teror, dan melakukan kekerasan, menakut-nakuti supaya pihak luar tidak masuk melakukan pembangunan karena ini yang mereka takutkan kalau misalnya pembangunan bisa masuk ke Papua, merata ke Papua, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi, dampaknya adalah mereka semakin tidak ada tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

Menjadi Brutal Karena Mendapat Dukungan

Tindakan brutal yang dilakukan Kelompok Separatis Papua memuat berbagai motif, salah satunya karena terdapat dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan militansi KSTP.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional – Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) Jan Christian Arebo, menyatakan bahwa KSTP menjadi berani dan brutal dalam melakukan aksinya karena merasa ada dukungan. Diketahui bahwa terdapat peran-peran oknum di Papua yang mengatasnamakan Dewan Gereja yang hingga sampai hari ini terus bersuara mendukung Papua Merdeka serta meminta dewan HAM PBB untuk memeriksa pelanggaran HAM di Papua.

Sejumlah Upaya untuk Menghentikan Serangan

Pengamat Hankan dan Intelijen, Susaningtyas menyoroti perihal penyerangan kelompok separatis Papua terhadap warga sipil. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir, yakni adanya dialog dengan tokoh-tokoh anti NKRI untuk mengetahui apa keinginan mereka. Kemudian, dialog dengan yang pro NKRI, termasuk dialog dengan kelompok adat, kelompok agama, Tokoh pemuda, tokoh agama dan lainnya. Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani Papua yang lebih humanis sudah bagus, tetapi juga harus dibarengi kesiapan pengamanan atas kolateral yang bernilai ekonomi serta masyarakat/ pekerja sipil. Selain itu perang siber yang terjadi di Papua juga harus diangani dengan serius mengingat banyak informasi berkelindan yang bersifat adu domba, hoax, serta ujaran kebencian kepada pemerintah RI. KSTP saat ini, sebagian melalukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi hanya berdasarkan ideologi.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyatakan bahwa tindakan berani dan brutal yang dilakukan oleh KSTP karena merasa ada dukungan. Terdapat aktor, oknum-oknum tertentu di balik mereka yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah-olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Di lain hal, pengamat komunikasi, Rahmat Edi Irawan menyatakan bahwa seharusnya pemerintah jangan takut beradu argumentasi dengan mereka di media. Jika memang diperlukan tindakan tegas terhadap mereka, strategi ‘perang di media’ juga perlu dilakukan.  Dengan berbagai tindakan kasar dan brutal yang mereka lakukan, termasuk terhadap warga sipil, harusnya opini publik, termasuk yang di luar negeri, bisa kita menangkan. Kita menghadapi gerombolan kriminal dan separatis yang kerap membuat onar.

Karena setiap adanya pihak yang menjadi korban tidak bisa dibenarkan dan harus diusut tuntas.

Penulis: Agus Kosek (Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Rasa menyesal, takut, dan kecewa dialami oleh dua mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bernama Natalis Watora (25) dan Engel Feneteruma (31). Keduanya menyerahkan diri dengan didampingi kepala Distrik Kambrauw, Barent Tumanat dan diterima oleh Danramil 1804-07/ Kambrauw Kapten Inf Frans Aboda.

Dalam momentum penyerahan diri tersebut keduanya membawa dua mata panah, dua  buah peluru senapan angin kaliber 3mm, dan barang bukti lainnya. Penyerahan diri berawal saat keduanya melarikan diri dari kelompok Jonair Waga bersama simpatisannya yang akan melakukan penyerangan di pertigaan masuk TPU, kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764/IB. Mereka melarikan diri karena takut dalam penyerangan dan merasa terlantar. Sehingga keduanya berniat kembali ke Kampung Rauna dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan hingga akhirnya sampai di salah satu rumah warga di Kampung Tanggaromi.

“Kedua simpatisan tersebut merupakan anggota TPNPB-OPM Kodap XII Kaimana-Kuri yang berasal dari Kampung Rauna,” ujar Kapendam Kasuari Kolonel Arm Hendra Pesireron dalam keterangannya, Sabtu, 2 April 2022.

Pada Kesempatan tersebut, kedua simpatisan membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu simpatisan, Natalis, mengajak kepada warga Kampung Rauna lainnya agar tidak terpengaruh dengan ajakan dari warga luar Kaimana untuk berbuat anarkis dan kriminal. Ia juga mengimbau agar segera melaporkan kepada Kepala Distrik Kambrauw atau Danramil Kambrauw jika menerima ajakan tersebut.

 “Saya berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah kami perbuat dan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah Republik Indonesia,” pungkas Natalis.    

Saat ini kedua simpatisan OPM tersebut telah diserahkan kembali kepada Kepala Distrik Kambrauw dan Danramil Kambrauw untuk dipulangkan ke keluarga.

“Saya mengimbau kepada anggota kelompok TPNPB-OPM lain, Indonesia secara terbuka menerima kembali Saudara sekalian untuk bersama-sama membangun Papua Barat sebagai bagian dari NKRI, sikap ksatria para Saudara sekalian ditunggu untuk membangun Papua Barat yang gemilang,” Tegas Panglima Kodam XVIII/ Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema.

Jenderal Bintang 3 TPNPB-OPM Menyerah

Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya juga terdapat momentum penyerahan diri di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Iptu Muhammad Rizka bahwa seseroang yang mengaku Jenderal bintang 3 kelompok Separatis Papua di wilayah Tabi bernama Alex Ruyaweri Yessi Makabori berusia 70 tahun memilih menyerah dan kembali ke pangkuan NKRI.

Alex menyatakan sikapnya untuk kembali ke Indonesia di Aula Obhe Reay May, Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 23 Maret 2022. Saat penyerahan diri, ia juga menyerahkan sejumlah barang seperti dokumen-dokumen TPNPB-OPM, 20 butir peluru hampa, serta baju loreng berpangkat jenderal bintang 3.

TPNPB-OPM Hanya Menjanjikan Kemerdekaan Semu

Sebuah utopis tentang kemerdekaan wilayah selalu menjadi iming-iming bagi para aktor-aktor di belakang TPNPB-OPM untuk merayu anggotanya bergabung turut memperjuangkan kemerdekaan dengan upaya melepaskan diri dari NKRI.

Bukan sebuah isu baru jika gerombolan TPNPB OPM terus melakukan aksi gangguan keamanan termasuk menghasut masyarakat agar mengikuti jejak langkah mereka ke dalam kelompok berlambang bintang kejora tersebut semata-mata demi mengejar mimpi untuk kemerdekaan Papua.

Jika dirunut, anggota TPNPB-OPM mayoritas merupakan orang asli Papua (OAP). Namun dalam perjalanannya, mereka terpengaruh oleh omongan dan hasutan dari pihak-pihak berkepentingan dengan menyebarkan isu kemerdekaan Papua.

Masyarakat Papua Jangan Terpancing Isu Merdeka

Sebuah pesan pernah terucap dari seorang mantan anggota OPM yang pernah mendekam di tahanan selama 15 tahun karena turut mengibarkan bendera bintang Kejora di Jayapura, Dr. Filep Karma. Dalam pernyataannya, ia meminta masyarakat Papua agar tidak terpancing oleh isu politik kemerdekaan yang digemborkan oleh TPNPB-OPM karena hanya akan membawa malapetaka bagi diri sendiri, keluarga, dan tatanan kehidupan masyarakat di Papua secara umum.

Isu tentang kemerdekaan Papua sengaja dihembuskan oleh oknum atau kelompok tertentu yang ingin “mengail di air keruh” agar dapat meraup keuntungan politik, finansial, dan material dari isu tersebut. Diskusi politik seputar kemerdekaan Papua telah berlangsung lama sejak tahun 1960-an namun sejauh pengamatan dan refleksi yang mendalam, kemerdekaan Papua sangat sulit tercapai atau dapat dikatakan “mimpi yang tidak kunjung datang” karena orang Papua sendiri tidak memiliki kesamaan pandang tentang kemerdekaan itu sendiri. Ada yang berpendapat, merdeka berarti lepas dari NKRI sedangkan yang lainnya berpikir bahwa merdeka berarti membangun dalam alam Otonomi Khusus Papua bersama saudara-saudara dari wilayah lain di Indonesia di dalam rangkulan ibu pertiwi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memahami persoalan Papua sehingga secara sungguh-sungguh berupaya menata pembangunan Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua.

“Kami dengar bahwa pemberian Otsus bagi Papua merupakan salah satu jawaban atas keinginan masyarakat Papua untuk merdeka sekaligus untuk menyejahterakan rakyat Papua secara cepat, tepat dan bertanggungjawab. Jika itu yang dilakukan pemerintah Indonesia maka harapan Papua untuk merdeka semakin sirna ditelan waktu. Zaman berubah dan kita pun turut berubah di dalamnya,” Jelasnya.

Menyadari akan semuanya ini, dirinya meminta semua lapisan masyarakat Papua agar tidak terpancing isu-isu politik yang menyesatkan diri sendiri dan jauh lebih baik mengambil posisi yang tepat yaitu membanting tulang, menyingsingkan lengan baju untuk membangun tanah Papua yang sejahtera dan damai bagi semua suku, agama, ras dan golongan.

Penulis: Agus Kosek (Pemerhati Masalah Papua)

Hingga kini, selama beberapa tahun terakhir tercatat sudah puluhan kali kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) melakukan penyerangan. Aksi tersebut tak hanya ditujukan kepada aparat TNI/ Polri, namun juga tenaga medis, tenaga pengajar, karyawan PT, hingga masyarakat sipil biasa yang tidak tahu menahu tentang eksistensi hingga tensi permasalahan yang sedang mereka hadapi dan ingin ditunjukkan. Terakhir kelompok separatis tersebut secara brutal menyerang anggota TNI Sertu Eka Andriyanto beserta istri Sri Lestari Indah Putri dan anakya Elvano Putra di ruko distrik Elelim Papua, menyebabkan pasangan suami istri tersebut meninggal dan putranya kehilangan dua jari karena terkena tebasan senjata tajam saat berada dalam gendongan ibunya.

Dalam keterangannya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam penyerangan sekolah dan koramil di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya Papua, Rabu (30/3/2022), termasuk penyerangan terhadap anggota TNI dan keluarganya sebagai aksi pembalasan atas penembakan anggota TPNPB Toni Tabuni di Nabire.

Masifnya pergerakan KST Papua tentu tak terlepas dari adanya dukungan dalam berbagai wujud dan bentuk, termasuk dalam hal ini adanya pasokan senjata dan dukungan materiil untuk merawat eksistensi mereka dalam upaya melepaskan diri dari Indonesia. Berbagai muatan terselip dalam setiap dukungan yang memanfaatkan kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya, entah motif ekonomi ataupun politik. Sungguh sebuah perbuatan keji dan biadab yang mempertaruhkan nyawa manusia hanya demi kepentingan tertentu.

Pihak Dibelakang Kelompok Separatis Papua

Pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya pernah berpendapat terdapat dimensi politis dari setiap pergerakan kelompok separatis. Dari tuntutannya, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang disokong beragam komponen. Terdapat orang lokal Papua oportunis dengan kepentingan politiknya, kemudian keberadaan pihak asing terbaca dari setiap gejolak di Papua yang diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Diplomat Indonesia Rayannul Sangadji menyatakan bahwa Vanuatu sebagai negara pendukung gerakan separatisme di Papua. Dalam pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Chalot Salwi Tabimasma menyinggung dugaan pelanggaraan HAM di Papua. Vanuatu ingin memberikan kesan kepada kita semua bahwa mereka mengkhawatirkan isu HAM, padahal satu-satunya motif dari negara tersebut adalah mendukung agenda separatisme. Hal tersebut terlihat dari beberapa kejadian kontroversial, seperti: munculnya UU Wantok Blong Yumi sebagai pengakuan kemerdekaan Papua dari Indonesia, tempat didirikannya ULMWP hingga menyusupkan Benny Wenda ke PBB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional-Pemuda Adat Papua (DPN-PAP), Jan Christian Arebo, dalam keterangannya menyatakan bahwa sikap brutal kelompok separatis di Papua karena merasa didukung. Terdapat peran oknum gereja di Papua yang mengatasnamakan Dewan Gereja sampai saat ini terus bersuara mendukung Papua Merdeka. Di Papua juga terdapat aktor, yakni oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah-olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Peneliti Senior LIPI, Hermawan Sulistyo menyebut bahwa kelompok separatis Papua memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan senjata dan amunisinya. Pertama, melalui pasar gelap internasional terbuka. Kedua, dari pihak tertentu di luar negeri terutama Filipina Selatan. Ketga, dari negara Australia dan Papua New Gunea (PNG) yang sering mengirim senjata untuk para separatis, Terakhir, keempat melalui aksi penyerbuan ke pos TNI dan Polri.

Pengakuan OPM Didukung Pengusaha untuk Beli Senjata

Berdasarkan keterangan dari Humas Satgas Newangkawi (saat ini Operasi Damai Cartenz), Kombes Pol M Iqbal Alqudsi, bahwa sosok orang yang menjadi penyokong dana untuk kelompok separatis adalah Paniel Kogoya. Informasi tersebut didapat dari pengakuan dua penjual senjata api yang mendukung OPM. Paniel Kogoya telah menghabiskan uang lebih dari Rp1 miliar untuk membeli berbagai macam senjata api. Untuk diketahui, Paniel Kogoya merupakan seorang kontraktor. Ia pernah memenangkan pengadaan 1.000 unit solar cel atau PLTS di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Iqbal, Paniel Kogoya menyuplai senjata api kepada kelompok separatis Papua sejak 2018. Transaksi pembelian senjata dilakukan sejak Desember 2019. Pada akhir tahun tersebut, Paniel Kogoya membeli senjata api jenis M4 senilai Rp300 juta. Ia juga membeli dua pucuk senjata jenis M16 seharga Rp300 juta. Kemudian, pada awal tahun 2020, Paniel Kogoya kembali memesan senjata seharga Rp500 juta. Senjata-senjata tersebut digunakan kelompok separatis Papua untuk melawan militer Indonesia. Dalam melakukan aksinya, Paniel Kogoya dibantu Geis Gwijangge sebagai pemasok senjata, berasal dari narapidana lapas kelas II Nabire, Decky Chandra sebagai penghubung. Paniel Kogoya juga ternyata adalah seorang pendeta Gereja Advent Kali Bobo Nabire.  

Gerakan Separatis di Papua Didukung Sejumlah Mahasiswa

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diindikasi memiliki tendensi untuk mendukung gerakan separatis di Papua. Mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggandeng BEM dan aliansi mahasiswa untuk berkolaborasi dalam gerakan separatisme Papua. BEM yang telah terdeteksi mendukung gerakan separatisme di Papua adalah Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Papua (UNIPA), Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), serta STT Walter Post Jayapura (STT WP).

“Pergerakan separatisme dilakukan dengan soft approach dan hard approach secara konsisten dengan militansi tinggi,” tegas Paulus.

Selain BEM, KNPB juga mendapatkan dukungan dari kelompok aliansi mahasiswa Papua yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya, gerakan separatisme mereka juga mendapatkan dukungan dari kelompok Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan media. Mereka menyebarkan gerakan kemerdekaan Papua dari berbagai platform.

Keterlibatan Pemerintah Daerah Menyokong Dana Kelompok Separatis

Berdasarkan pengembangan dari penangkapan tersangka pemasok senjata kelompok separatis Bernama Ratius Murib alias Neson Murib di tahun 2021, terdapat informasi adanya catatan bantuan uang tunai dari Pemda Puncak senilai Rp600 juta untuk pimpinan kelompok separatis Lekagak Telenggen pada 6 Februari 2021. Selain itu, juga terdapat informasi bahwa tersangka Neson membawa Rp370 juta untuk membeli senjata dan amunisi berasal dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Arson Wanimbo. Diketahui kemudian, bahwa Neson dan Sonny ternyata adalah teman semasa kuliah di Universitas Warmadewa, Denpasar Bali.  

Tangkap Pendukung Kelompok Separatis Papua

Director of CISSRec, Dr. Pratama Persadha meyakini bahwa kelompok separatis memiliki pendukung dibelakangnya, termasuk dalam dunia maya. Pergerakan isu yang berkembang di media sosial memiliki perbedaan karakter, yang perlu diperhatikan. Dalam topik Papua, Twitter lebih politis digunakan untuk menarik perhatian netizen simpatisan dalam negeri dan luar negeri. Facebook lebih organik, perlu mendapat perhatian karena berpotensi menggerakkan aksi dan emosional. Sementara, Instagram lebih bicara visual.

Pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib mempertanyakan mengapa orang-orang yang mendukung kelompok separatis Papua tidak ditangkap. Berdasarkan penyelidikan, pendukung kelompok separatis di luar Papua cukup banyak, bahkan ada di hampir semua kota-kota besar melalui kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Beberapa dari mereka adalah simpatisan dari Kelompok Separatis dan Teroris, termasuk Veronica Koman.

“Permasalahannya kenapa itu tidak ditangkap, padahal dengan label dia sebagai teroris, maka Pasal 13A Udang-Undang 5 Tahun 2018 bisa digunakan,” kata Ridlwan.

Namun, menurut salah satu staff utama KSP, Theo Litaay, bahwa Faktor utama permasalahan di Papua adalah kepemimpinan. Penting sekali kepemimpinan sebuah provinsi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap program-program pembangunan.

Jakarta – Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua telah melanggar hak asasi manusia. Meski Komnas HAM keberatan dengan label teroris terhadap OPM, Frits menilai aksi-aksi KKB belakangan ini sudah bercirikan teroris.

Frits mengatakan pola yang dilakukan KKB di Distrik Kiwirok sama dengan penyerangan guru di Nduga pada April lalu. Frits pun mengecam kekerasan oleh KKB terhadap pekerja kemanusiaan, termasuk yang terjadi di Maybart.

Menurut Frits, saat ini TPN OPM terfragmentasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi, dan kelompok yang berjuang untuk suksesi politik. Dengan banyaknya aktor yang terlibat gerakan OPM kemudian sudah tidak sesuai dengan tujuan gerakan awal.

“TPN OPM sebelumnya tidak menyerang guru, mantri, bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun saat ini gerakannya memiliki pola baru yang menyasar warga sipil,” ujar Frits, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Kasus terbaru yang sedang ditangani oleh Komnas HAM adalah kekerasan di Kiwirok terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan. Menurut Frits, dari keterangan lima korban yang telah datang ke Komnas HAM, aksi tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran HAM merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 poin 1.

“Aksi tersebut telah menghilangkan rasa aman, hak hidup, dan merupakan tindakan serangan langsung terhadap tenaga kesehatan,” ungkapnya.

“Meskipun komnas HAM keberatan terhadap label teroris terhadap OPM, karena bisa memancing perhatian internasional. Namun demikian, tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok bercirikan teroris,” jelasnya menambahkan saat mengisi acara webinar internasional bertajuk ‘The Local Wisdom And Threats Violent Non-state Actor: Terrorist and Rebels in Africa and Papua-Indonesia’, Selasa (28/9/2021).

Frits mengungkapkan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan di Papua. Salah satunya, Frits berharap Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk membangun dialog di Papua.

“Kiranya presiden membentuk satu tim yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk menyelenggarakan dialog kemanusiaan,” harapnya.

Sementara Staf Ahli Watimpres Sri Yunanto dalam acara webinar tersebut menilai aksi KKB Papua sudah masuk dalam kriteria teroris jika merujuk pada definisi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

“Secara teori, sebuah kelompok dikategorikan sebagai kelompok teroris apabila memenuhi beberapa indikator yaitu menggunakan kekerasan sebagai strategi utama, menolak negosiasi, menyebar teror dan propaganda palsu, serta menyerang warga sipil. Berdasarkan indikator tersebut, TPNPB OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris karena dapat dilihat gerakannya mereka menyerang warga sipil, menolak proses dialog, merusak obyek vital umum, dan menyebabkan ketakutan,” jelas Yunanto.

Menurut Yunanto, pemerintah sudah semampunya mengedepankan dialog untuk menuntaskan problem Papua.

“Pendekatan penanganan terhadap TPNPB OPM di era Reformasi jauh lebih baik daripada di era Orde Baru. Otonomi khusus sebagai salah satu solusi permasalah politik di Papua telah memberikan banyak manfaat,” kata Dosen ilmu politik di UMJ ini.

Pengamat terorisme dari Mesir, Mustafa Zahran mengapresiasi langkah Indonesia dalam merespons persoalan di Papua. Namun, kata Zahran, di samping solusi keamanan, perlu ada solusi lain yang lebih mengedepankan kearifan lokal Papua.

“Jadi, harus ada solusi intelektual dengan memaksimalkan nilai-nilai kearifan lokal khas daerah Papua,” kata Zahran. (*)