Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis tersebut sama sekali tidak mengindahkan upaya dialog yang dibangun berbagai pihak. Kelompok tersebut lebih memilih untuk terus melakukan aksi brutal, sehingga pantas ditumpas.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan bahwa upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak, namun hanya KST saja yang tidak kooperatif.

Mahfud mengatakan, penegakkan hukum terhadap KST harus dilakukan, sebab gerombolan itu merusak harmoni di tengah-tengah kedamaian masyarakat.

Perkataan tersebut sekaligus jawaban dari Mahfud MD untuk menjawab tudingan salah satu organisasi gereja yang menyebut pemerintah tidak pernah membalas surat permintaan dialog terkait penyelesaian konflik Papua.

Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Koordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Dora Balubun.

Merespons pernyataan Dora, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan dialog. Bukan saja dengan tokoh gereja, tetapi juga semua unsur lembaga organisasi di Papua, seperti masyarakat adat, DPRD, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dirinya juga menegaskan, bahwa pemerintah telah berkomitmen bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, baik secara politik, konstitusi dan hukum internasional.

Mantan hakim MK tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen dalam membangun Papua dengan Damai. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020.

Mahfud mengatakan, pemerintah sudah berkali-kali melakukan dialog dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP. Pemerintah tetap menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas NKRI yang mencakup Papua sudah final.

Perlu diketahui pula, bahwa penetapan label teroris terhadap KST Papua tidak membuat aksi teror menyusut. Sebelum ditetapkan teroris, intensitas kekerasan yang dilakukan oleh KKB memang sudah meningkat.

KST telah meninggalkan jejak kerusuhan dengan ulahnya seperti merusak fasilitas masyarakat, hingga membunuh warga sipil. Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam satgas Nemangkawi bahkan menjadi korban aksi KST. Pada akhir April lalu, pemerintah juga telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Menurut Mahfud juga mengatakan, dasar penetapan KKB teroris ialah undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Disebutkan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.

Sementara terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

Atas dasar penetapan tersebut, Mahfud MD meminta kepada TNI-Polri dan aparat keamanan lainnya untuk menindak tegas KKB Papua. Terlebih, tindakan penyelesaian permasalahan pemerintah di tanah Papua adalah dengan kesejahteraan rakyat, bukan soal isu kemerdekaan.

Senada dengan Mahfud MD, Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan bahwa tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KKB di Papua sudah mengerikan sehingga pemerintah memberikan label sebagai teroris.

Jejak kriminal KKB sepertinya memang tidak bisa diampuni, apalagi mereka kerap mengatasnamakan rakyat untuk memberikan serangan kepada aparat TNI-Polri.

Kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror. Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

KKB telah mendapatkan label teroris dan juga kelompok yang tidak kooperatif ketika ada upaya dialog dari pemerintah, tentu saja keberadaan KKB yang meresahkan masyarakat Papua harus mendapatkan tindakan tegas dari aparat keamanan, kalau perlu KKB harus ditumpas jika keberadaannya masih mengancam kedamaian dan mengganggu pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Moses Waker )*

kelompok separatis dan teroris (KST) wajib dihukum berat karena mereka mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, KST juga menghambat pembangunan, karena beberapa kali mengganggu proyek jalan trans Papua. KST wajib diberantas karena masyarakat di bumi Cendrawasih tak bisa maju jika mereka masih berkeliaran.

Papua terkenal akan eksotisme alamnya dan keindahan tempat wisatanya seperti Raja Ampat dan Puncak Jayawijaya. Akan tetapi, Papua juga terkenal akan hal negatif, yaitu kelompok separatis dan teroris (dulu bernama kelompok kriminal bersenjata). Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghapus image jelek dengan memberantas KST.

KST kembali berulah dengan membunuh warga sipil di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menerangkan bahwa korban bernama Habel, 30 tahun. Ia melintas jalan dengan mobil bak terbuka lalu ditodong terang-terangan oleh anggota KST. Walau sudah meminta ampun, tetapi ia tetap ditembak.

Keberadaan KST tentu amat meresahkan karena masyarakat jadi takut untuk beraktivitas di luar, karena tidak mau bernasib seperti Habel. Jika masyarakat berdiam diri di rumah saja maka aktivitas akan terganggu, karena pasar sepi dan bisa berdampak pada perekonomian Papua. Sehingga warga akan sediki mengalami kemunduran, karena masih shock akan ancaman dan kekejaman KST.

Kemajuan Papua juga bisa terganggu oleh ulah KKB yang beberapa kali melakukan pengancaman di proyek strategis nasional Papua, salah satunya ketika ada pembangunan di Jalan Trans Papua. Mungkin KST tak setuju akan jalan itu karena bisa menyingkap di mana markas mereka. Namun pembangunan jalan trans Papua dilanjutkan, walau akhirnya dikawal oleh penjagaan ketat oleh aparat.

Jalan Trans Papua akan terus disempurnakan walau dengan ancaman KST, karena jalan ini amat penting bagi mobilitas rakyat di Bumi Cendrawasih. KST tak usah dipedulikan karena mereka hanya oknum yang tidak memiliki otoritas di Papua. Mereka mengganggu proses pembangunan fisik di Papua.

Bagaimana bisa Papua maju jika terus seperti ini? Oleh karena itu, KST wajib diberantas hingga ke akarnya. Jika ada anggota KST yang tertangkap, maka ia bisa dihukum sesuai dengan kesalahannya.
Misalnya saat Sabius Walker dicokok oleh aparat (karena sebelumnya juga berstatus DPO), maka ia bisa dikenai pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Sabus sangat tega karena yang dibakar adalah sekolah, sehingga murid-murid menangis karena kehilangan tempat belajar.

Jika KST dibiarkan maka pembangunan mental di Papua akan terganggu. Karena bisa jadi mereka membakar sekolah lain. Anak-anak di Bumi Cendrawasih tak bisa semangat belajar karena kehilangan tempat yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk membaca buku di perpustakaan sekolah.

Sementara jika Lekagak cs yang tertangkap (karena ia masuk dalam DPO juga seperti Sabius), hukumannya bisa lebih berat lagi. Ia atau anak buahnya bisa tersangkut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena telah menembak 2 orang guru di Kab Puncak dan pasti sudah ada planning sebelumnya. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Hukuman ini dianggap setimpal karena darah dibayar dengan darah. Jika ada salah satu anggota KST yang terancam hukuman ini, maka akan berefek pada teman-temannya yang belum tertangkap. Mereka akan ketakutan lalu menyerahkan diri pada polisi, karena berharap hukumannya diringankan.

Pemberantasan KST dilakukan secara intensif agar tidak ada yang mengganggu pembangunan di Papua, baik fisik maupun mental. Sehingga mereka tidak bisa mengganggu proses modernitas di Papua. Masyarakat juga setuju akan pemberantasan KST, agar kehidupan makin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Timotius Gobay )*

Penumpasan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua terus dilakukan oleh aparat, karena tingkah mereka makin lama makin menggila. Setelah tega membakar sekolah dan membunuh guru, anggota KST tega membunuh warga sipil pendatang dan Kepala Desa. Kebiadaban mereka membuat para pentolan KST dijadikan DPO dan masyarakat berharap mereka segera tertangkap. Warga sipil juga bekerja sama agar KST cepat dibekuk.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua benar-benar pesat. Setelah ada jembatan Youtefa, ada pula Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua ini demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih dan menghindari ketimpangan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Namun sayangnya pembangunan di Papua terancam oleh keberadaan KST, yang dulu bernama KKB. Kelompok separatis ini ketahuan beberapa kali mengganggu proses pembangunan di Jalan Trans Papua, sehingga di sana harus dijaga ketat oleh aparat.

Selain itu, KST juga melakukan teror lain di Papua, yang juga bisa menghambat pembangunan kecerdasan masyarakat. Anggota KST di bawah pimpinan Sabius Walker ketahuan membakar gedung sekolah, dan mereka juga tega membunuh 2 orang guru. Kelakuan KST sungguh ingin menjerumuskan anak-anak Papua, karena mereka bisa gagal menuntut ilmu, saat tidak ada pengajar dan tempat untuk belajar.

KST juga membuat image Papua jadi jelek, karena identik dengan daerah yang rawan konflik dan mengerikan. Sehingga turis lokal dan asing akan takut untuk traveling ke sana. Padahal di Bumi Cendrawasih ada hidden gems berupa Raja Ampat, Puncak Jayawijaya, dan beberapa tempat wisata lain yang cantik dan potensial.

Jika Papua sepi karena turis takut untuk berkunjung, maka akan berpengaruh pada pendapatan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena pendapatan dari sektor pariwisata berkurang akibat sepinya peminat. Semua ini gara-gara KST yang mempermalukan warga asli Papua secara tidak langsung.

Oleh karena itu, pemberantasan KST patut dijadikan fokus utama bagi aparat yang bertugas di Papua. Setelah dibentuk Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan anggota TNI dan Polri, mereka langsung bergerak cepat untuk memberantas KST hingga ke markasnya. Tujuannya agar anggota organisasi teroris ini cepat tertangkap.

Aparat juga melakukan baku tembak dengan anggota KST di kawasan bandara, tanggal 4 juni 2021. Kontak senjata ini dilakukan setelah mereka tega membunuh seorang kepala desa dan 4 anggota keluarganya. Belum ada keterangan lebih lanjut dari kejadian ini karena masih belum selesai.

Masyarakat sangat miris pada perbuatan anggota KST yang terus melakukan kekejaman, seolah-olah kecanduan untuk membunuh orang lain. Padahal seorang kepala desa tentu berstatus sebagai warga asli Papua, tetapi mereka tega untuk menembak saudara sesukunya sendiri. Sungguh biadab.

Selain aparat, warga sipil juga bekerja sama untuk menumpas KST. Mereka bersinergis dan kompak agar organisasi teroris itu cepat dibubarkan. Komunitas Melanesian Clan menyatakan dukungannya pada aparat untuk terus membasmi KST, karena mereka terus meresahkan masyarakat.

Selain pemuda Papua, ibu-ibu dan elemen masyarakat lain juga mendukung pemberantasan KST. Mereka langsung memberi informasi ketika ada aktivitas yang mencurigakan, sehingga saat ada ancaman KST akan dicegah oleh aparat. Selain itu, warga sipil juga kompak untuk tidak mau bekerja sama maupun menyembunyikan anggota KST dari kejaran aparat.

Ketika ada sinergi dari masyarakat dan aparat, maka kita optimis KST akan lekas dibubarkan. Karena warga sipil mengerti lika-liku daerah Papua dan menjadi informan aparat, ketika mereka melakukan penelusuran untuk menemukan markas KST. Semoga KST segera diberangus agar tidak meresahkan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan duri dalam daging yang selalu memprovokasi masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk menumpas kelompok tersebut yang selalu bertindak keji dan melanggar hukum secara nyata.

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua memang sudah sepatutnya ditumpas, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sempat menuturkan bahwa kelompok separatis tersebut bisa lebih berbahaya jika didiamkan. Bisa saja Papua lepas dari Indonesia.

Lebih lanjut, jenderal bintang 3 komando pasukan khusus (kopassus) tersebut mengatakan, saat ini yang dilakukan KKB dan kelompok separatis lain yang ada di Papua terus berupaya menyeret asing untuk masuk ke Papua. Caranya dengan membuat keonaran, memunculkan kerusuhan. Disaat yang sama, mereka terus berkampanye tentang kemerdekaan di luar negeri.

Sutiyoso menjelaskan bahwa KKB tidak bekerja sendirian, melainkan adan kelompok lainnya yang aktif menuntut kemerdekaan. Ia membeberkan, ada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memiliki angkatan perang bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Mereka melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan untuk mencapai cita-citanya, yakni berpisah dari NKRI.

Di luar negeri sudah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang terus berkampanye dan mencari dukungan negara-negara lain dan bergerilya ke PBB dengan isu HAM.

Upaya kelompok-kelompok tersebut untuk merdeka dilakukan dengan berbagai cara. Gangguan keamanan yang mereka lakukan itu bertujuan menyeret keterlibatan pihak asing untuk masuk ke Papua. Apalagi mereka menyadari perjuangan mereka tidak mungkin terwujug tanpa melibatkan pihak asing.

Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mencatat, KKB di wilayah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan sedikitnya 23 kali teror penembakan dan kasus-kasus kekerasan lainnya sepanjang 2020.

Paulus menegaskan, banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Intan Jaya, Papua menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan kumpulan orang yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan intelijen, sejak Oktober 2019 sejumlah kelompok KKB mulai bergeser dari wilayah timur intan jaya seperti puncak Ilaga, Puncak Jaya, Tolikara, bahkan Lanny Jaya ke wilayah sekitar Sugapa. Bahkan sebagian dari kelompok tersebut sempat memasuki wilayah Tembagapura Mimika pada Februari 2020.

Mereka semua bergabung memasuki wilayah tersebut untuk menyiapkan logistik yang akan mereka siapkan untuk bertempur di wilayah Tembagapura yang mereka nyatakan sebagai medan perang, tetapi juga mereka terus mencari amunisi dan senjata api yang mereka rampas dari anggota TNI Polri.

Paulus juga berharap akan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat mengajak KKB agar mau berdialog guna mengakhiri segala bentuk kekerasan di wilayahnya.

Di penghujung tahun 2020 Polres Mimika mengungkap kasus kekerasan penembakan oleh KKB mengalami peningkatan dan menjadi kasus yang paling menjadi perhatian paling menonjol di sepanjang 2020.

Tercatat beberapa KKB melakukan aksi teror penembakan di Tembagapura hingga teror penembakan di kantor pusat Administrasi PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana yang terjadi pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall, tewas.

Aksi tersebut juga sempat membuat warga yang tinggal di distrik Tembagapura meminta untuk dievakuasi ke Timika.

Kapolres Timika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan kasus teror penembakan yang dilakukan KKB meningkat lantaran KKB di daerah pegunungan menggabungkan kelompoknya dan melakukan aksi teror di daerah Tembagapura. Kondisi ini membuat mereka lebih intens melakukan aksi-aksi penembakan.

Pihaknya juga berharap pada tahun 2021 kasus tindak kekerasan bisa berkurang dengan kerja sama semua pihak untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di tanah Papua.

Aksi kekerasan KKB yang belum lama terjadi adalah tewasnya seorang warga yang ditembak mati atas tuduhan menjadi mata-mata TNI-Polri. Usai menembak warga bernama Boni, KKB lantas mengirim surat yang ditujukan kepada TNI-Polri. Dalam surat tersebut, KKB mengaku telah menembak warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan antara Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo.

Pada Januari 2021 lalu, personel Yonif Raider 400/BR Prada Agus Kurniawan gugur dalam kontak senjatan dengan KKB, korban meninggal akibat tembakan di bagian punggung.

Tindakan dari KKB tentu saja sudah tidak bisa ditolerir, sehingga pemerintah khususnya BIN, Kementerian Pertahanan dan TNI Polri perlu menumpas KKB demi menjaga keutuhan NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Moses Waker )*

Organisasi Papua Merdeka makin menggila, karena melakukan pembunuhan terhadap warga sipil di Bumi Cendrawasih. Setelah itu, mereka malah berfoto dengan jenazah dan dengan entengnya menyebarkan gambar ke warga setempat. OPM dan KKSB wajib ditumpas, karena sudah terlalu banyak membuat kekacauan dan merugikan warga Papua.

Kelompok separatis di Papua bercokol hingga puluhan tahun, dan melakukan teror dengan berbagai cara. Tujuannya agar tuntutan mereka untuk merdeka dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Teror yang terjadi di Bumi Cendrawasih beragam, mulai dari penembakan aparat, provokasi di media sosial, bahkan tega membunuh saudara sesukunya sendiri.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, situasi kembali menegang karena ada teror dari KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata) yang merupakan anak buah OPM. Mereka tega menganiaya 2 orang berinisial OA dan KS. Parahnya, setelah OA disiksa sampai meninggal, anggota KKSB malah senang dan berfoto bersama jenazah, lalu menyebarkannya tanpa rasa bersalah.

Kompol Bernardus Okoka, Plt Kapolres Persiapan Maybrat menyatakan bahwa anggota KKSB menganiaya dan membunuh warga lalu merusak 3 sepeda motor di lokasi. Motor itu milik korban dan tukang ojek. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke aparat, lalu korban berinisial KS dilarikan ke RSU Keyen, Kabupaten Sorong Selatan.

Kompol Bernardus melanjutkan, penyebaran foto dilakukan agar warga di sekitar Maybrat takut akan teror KKSB. Warga langsung sembunyi di dalam rumah karena takut akan teror tersebut. Kepolisian Maybrat langsung menyelidiki kasus ini agar tersangka segera tertangkap dan keamanan di sana membaik kembali. Sehingga warga tak dibayang-bayangi ketakutan.

Teror KKSB dan OPM yang sudah kelewat batas dan sampai tega melakukan pembunuhan, membuat masyarakat mengecam organisasi tersebut. Banyak orang tak habis pikir, bagaimana bisa mereka bangga akan hasil kekejaman yang sudah dilakukan, lalu berfoto bersama korban? Jangan-jangan mereka punya penyakit mental seperti psikopat, sehingga berbuat yang tak masuk akal.

Apa sebenarnya motif OPM dan KKSB dalam melakukan teror? Mereka tak peduli, apakah korbannya seorang pendatang atau warga asli Papua. Jika mereka marah, maka akan memuntahkan pelor dan membawa korban. Teror ini akan membuat psikologis masyarakat jadi terganggu, dan mereka akan trauma ketika mendengar suara keras, karena takut akan bunyi senapan
Masyarakat mendesak agar OPM segera dibubarkan, karena bukan kali ini saja mereka melakukan teror.
Sudah berkali-kali anggota kelompok separatis beraksi, mulai dari penembakan pekerja bangunan di wilayah Intan Jaya sampai teror di Tembagapura. Bahkan mereka nekat menembaki kantor polisi dan menyerang mobil anggota TNI terlebih dahulu.

Selain itu, OPM juga beraksi di dunia maya agar suara hati bisa dibaca oleh lebih banyak orang. OPM memprovokasi warga Papua, baik yang tinggal di Bumi Cendrawasih maupun di wilayah lain, dengan mengangkat isu SARA dan menuduh pemerintah Indonesia ingin menghabiskan ras melanesia. Ini adalah hoax yang sangat kejam, karena tidak berdasarkan fakta.

OPM juga selalu menyerukan kemerdekaan Papua dan mengajak warga di Bumi Cendrawasih untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Mengapa mereka selalu menuduh Indonesia adalah penjajah? Padahal sudah banyak sekali pembangunan di Bumi Cendrawasih, seperti Bandara Internasional Sentani dan Jalan Trans Papua. Tidak mungkin penjajah bisa sebaik itu.

Oleh karena itu, pembubaran OPM harus dilakukan sesegera mungkin. Karena mereka sudah melampaui batas, dengan membunuh warga sipil yang tak bersalah. Juga menyebar fotonya ke masyarakat. Semoga setelah ini tidak ada lagi korban selanjutnya dan kondisi di Papua makin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo