Oleh : Deka Prawira )*

Rekrutmen pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri merupakan langkah yang tepat. Perekrutan pegawai tersebut juga diyakini tidak akan menghambat pemberantasan korupsi.
Emrus Sihombing selaku Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), berpendapat bahwa menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri tidak akan menghambat penyidik nonaktif KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dirinya meyakini mereka merupakan orang yang profesional dan idealis, baik di KPK maupun di Ditpikor (Direktorat Tindak Pidana Korupsi) Bareskrim Polri, mereka akan memberantas korupsi dengan baik. Emrus menuturkan bahwa Polri bukan merupakan lembaga independen seperti KPK. Namun, apabila mereka menjunjung tinggi profesionalitas dan bekerja untuk kepentingan bangsa, performa para eks pegawai KPK dalam menindak pelaku korupsi tidak akan terpengaruh di manapun mereka mengabdi.

Oleh karena itu, ia menaruh harap agar semua pegawai KPK tidak lulus TWK yang di-hire menjadi ASN Polri dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkarier sebagai pemberantas korupsi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Menurut dia, pemerintah melalui Kapolri telah memberikan kesempatan yang baik bagi para pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk memaksimalkan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menindak kasus pidana korupsi.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri. Sigit telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapatkan persetujuan.

Keputusan yang diambil oleh Kapolri merupakan jawaban mengakhiri polemik TWK melalui solusi yang saling menguntungkan. Bagi negara, solusi ini dapat membantu penindakan korupsi. Di sisi lain, bagi 56 penyidik nonaktif KPK, solusi ini memungkinkan mereka untuk tetap berkarier di bidang pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan berbeda, Arsul Sani selaku anggota DPR RI Komisi III memberikan apresiasi kepada Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mengungkapkan niat menarik pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri. Dirinya mengatakan bahwa langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri, perlu dilihat dengan prasangka baik.

Menurut Arsul, apabila kita menggunakan kacamata prasangka baik, sudut pandang dan analisis yang keluar bisa bermacam-macam apalagi jika berangkatnya dari prasangka dengan paradigma teori konspirasi. Meski demikian, dirinya mengingatkan agar langkah yang ditempuh Kapolri tersebut tidak terganjal pada kementerian/lembaga (k/l) terkait ASN KPK, terkesannya 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK bukan orang yang bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya.

Arsul menjelaskan dalam arahan Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa KPK dan K/L diminta untuk menyelesaikan persoalan TWK dengan baik namun ternyata tidak bisa terselesaikan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri untuk memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.

Sigit menyatakan bahwa niatan tersebut telah ia sampaikan kepada Jokowi selaku Presiden dan niatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi. Ia juga menyebutkan, bahwa permohonan tersebut mendapatkan respon positif dari Presiden yang memberikan surat balasan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ia terima pada tanggal 27 September 2021.

Menurut Sigit, ada tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya lain yang harus Polri lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Langkah yang ditempuh Sigit rupanya mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, pihaknya menilai bahwa sikap Jendewal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri, patut dicontoh banyak pihak.

Dirinya menilai bahwa Kapolri menjadi seorang negarawan karena menyikapi polemik TWK pegawai KPK dengan sangat bijaksana. Menurutnya, sikap kenegarawanan tersebut ditunjukkan Kapolri dengan menjaga keseimbangan agar suasana tidak gaduh. Herman menilai, sikap Kapolri tersebut bertujuan agar semua pihak dapat fokus pada keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

Direkrutnya eks pegawai KPK yang tidak lolos TWK ke institusi Polri tentu saja merupakan ide brilian, apalagi eks pegawai KPK yang tidak lolos tersebut memiliki pengalaman dalam melakukan penyidikan kasus yang melanggar undang-undang. Selain itu mereka juga akan dibina oleh pihak kepolisian terkait dengan wawasan kebangsaan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Abdul Kholik)*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat pegawai KPK tidak bisa diangkat jadi ASN, karena mereka gagal mengerjakannya. Per 1 Oktober 2021, mereka diberhentikan dengan hormat dari lembaga antirasuah tersebut. Putusan ini sudah sah secara konstitusi, sehingga mereka tidak bisa menggugat lagi ke pengadilan.

KPK menjadi trending topic beberapa bulan ini karena mengalihstatuskan pegawainya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Untuk mengubah status maka semua pekerjanya harus mengerjakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan hasilnya 75 orang gagal. Sebagian dari mereka mendapat kesempatan untuk diklat sehingga yang gagal jadi hanya 51 orang.

Para pegawai yang gagal sebenarnya masih boleh bekerja hingga akhir september 2021 dan sempat ada wacana bahwa mereka dipindahkan ke perusahaan BUMN, tetapi sayangnya mereka ngotot ingin bekerja di KPK. Namun petinggi KPK menegaskan bahwa keputusan bahwa 57 orang pegawai KPK diberhentikan karena gagal mengerjakan TWK (dan sebagian menolak diklat bela negara) sah secara konstitusi.

Penyebabnya, putusan MK mengenai TWK KPK menjadi suatu putusan yang menjelaskan lintasan perundang-undangan yang kuat dalam hal landasan dan kepastian hukum. Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omes alias berkekuatan putusan tetap yang diberlakukan kepada setiap penduduk negara serta bersifat final.

Terkait TWK KPK, maka MA membuat putusan nomor 26/P/HUM/2021, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sebagai puncak peradilan atau court of justice, maka MA menetapkan kesesuaian kerja KPK berdasarkan UU KPK nomor 19 tahun 2019 dan PP nomor 41 tahun 2020 dan Perkom KPK nomor 1 tahun 2021.

Dalam artian, MA dan MK bertindak sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, sehingga sangat sah secara konstitusi. Para hakim bertindak adil dengan mengacu pada ketetapan hukum yang sah, sehingga putusannya harus dilakukan. MK sejak awal juga menolak permohonan uji materi sehingga otomatis protes dari para pegawai KPK yang tak lolos TWK gagal.

Ketika MA sebagai lembaga peradilan tertinggi sudah memutuskan bahwa pegawai KPK yang gagal TWK diberhentikan dengan hormat, maka keputusan ini harus dilakukan. Per tanggal 1 Oktober 2021, para pegawai tersebut dipersilakan meninggalkan meja kerjanya dan berkarya di tempat lain. Mereka tak bisa lagi menggugat karena keputusan MA sudah final dan sah di mata hukum.

Para pegawai KPK yang meninggalkan karirnya di lembaga antirasuah diharap legowo menerima keputusan ini. Jangan lagi ada polemik berkepanjangan karena akan membuat gaduh dan mencoreng nama KPK, serta membuat pegawainya tidak berkonsentrasi dalam bekerja. Sudahlah menerima saja dan mundur-teratur, demi kemaslahatan bersama.

TWK adalah alat untuk menyaring mana pegawai yang loyal dan nasionalis dan mana yang udah teracuni oleh radikalisme dan ekstrimisme. Jadi wajar jika seorang pegawai yang tidak lolos TWK diberhentikan. Ini semua karena kesalahannya sendiri.

Lagipula, masih ada waktu untuk bersiap-siap sehingga mereka bisa melamar kerja di tempat lain. Dengan pengalaman kerja selama puluhan tahun, maka pasti mereka dengan mudah diterima di perusahaan swasta atau BUMN. Alternatif lain adalah membuka usaha sendiri, karena relatif lebih fleksibel waktunya, sekaligus membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

Putusan MA bersifat konstitusional dan diharap semua orang, termasuk yang tidak lolos TWK, menghormati dan menerimanya. Sudahi saja polemik tentang TWK karena sudah berlarut-larut selama beberapa bulan. Jika mereka menerima keputusan maka akan lebih ikhlas dan berpindah kerja di perusahaan lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Reza Pahlevi )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan asesmen yang wajib diikuti oleh pegawai KPK. Pelaksanaan tes tersebut telah melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan secara terbuka.

Soal kontroversi soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) angkat bicara. BKN mengklaim soal-soal TWK ASN KPK berbeda dengan soal untuk calon ASN kementerian lembaga lainnya.

Pelaksana tugas (plt) Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Paryono menjelaskan, perbedaan itu karena pegawai KPK yang hendak beralih menjadi ASN itu sudah menduduki jabatan senior seperti Penyidik Utama, Kepala Bagian, Deputi/Kepala Biro.

Untuk menjaga independensi pelaksanaan asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menggunakan metode Assesment Center yang dikenal sebagai multi metode dan multi asesor.

Multi metode, yakni tes yang menggunakan lebih dari satu alat ukur. Dalam assesment tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur, yakni tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling dan wawancara.

Sedangkan multi-asesor itu melibatkan banyak pihak terkait di luar BKN. Mereka yang dilibatkan tentu sudah memiliki pengalaman dan bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur TWK seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Intelijen TNI AD.

Paryono mengatakan, dalam setiap tahapan proses asesmen tersebut juga dilakukan observasi oleh tim observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN, akan tetapi juga berasal dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assesor Meeting.

Metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang dapat menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga. Dalam pelaksanaan TWK juga dilakukan perekaman secara audio dan video, untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara terbuka, objektif dan akuntabel.

Pada kesempatan berbeda, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk menyebutkan bahwa penilaian TWK bersama BKN dan Kemenpan-RB valid dan reliable karena sudah menguji belasan ribu sampel dan dipakai di banyak institusi pemerintah dan BUMN.

Hamdi juga menuturkan, metodologi yang dipakai juga sangatlah saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas atau IMB-68 dari Dinas Psikologi TNI AD. Menurut Kepala Lab Psikologi Politik UI ini, alat tersebut sudah dikembangkan dengan Dinas Psikologi TNI AD pada 2019.

BKN menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.
Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam indikator tersebut, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

Indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.
Pada kesempatan berbeda, Komunikolog Emrus Sihombing menyebutkan bahwa aturan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang. Jika ada yang tidak setuju artinya menentang undang-undang. Apalagi para pegawai yang seharusnya menjalankan perintah undang-undang. Emrus pun tidak setuju jika pandangan tes wawasan kebangsaan pegawai untuk melemahkan KPK. Sebab pegawai KPK adalah pelaksana undang-undang.

Jika ada yang menganggap bahwa TWK merupakan mekanisme pelemahan KPK,tentu saja hal tersebut merupakan penghinaan secara langsung kepada 1.274 karyawan KPK yang lulus menjadi ASN.

Tentu saja kita berharap agar polemik dan perdebatan terkait TWK dan KPK tidak terus berlarut jika masyarakat memahami urgensinya. Jika polemik ini dilanjutnya tentu saja akan menghasilkan sesuati yang kontraproduktif di tengah penanganan pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dianggap keputusan tepat. Dengan pemberhentian tersebut, maka diharapkan polemik alih status pegawai KPK dapat segera selesai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut akan memberhentikan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 1 Oktober 2021. Bahkan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian disebut sudah ditandatangani.

Rencana pemberhentian ini lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021, di mana puluhan pegawai KPK akan diberhentikan pada 1 November 2021. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) diberhentikan dengan hormat per Kamis, 30 September 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa keputusan pemecatan 51 pegawai KPK sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Keputusan tersebut juga sudah mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, pengambilan keputusan disebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta pimpinan KPK agar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pekerja. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya tunduk pada undang-undang (UU). Jadi, tidak ada istilah percepatan atau perlambatan. Dirinya membantah mempercepat pemecatan pegawai dari seharusnya pada 31 Oktober 2021. Pemecatan, tutur Firli boleh dilakukan sebelum batas maksimal alih status pegawai rampung berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Firli juga menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait tes wawasan kebangsaan. Alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui TWK dianggap sah dan konstitusional. Firli juga meyakini bahwa rangkaian asesmen pengalihan status pegwai KPK menjadi aparatur sipil negara akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di KPK. Ia menuturkan, peralihan status pegawai tersebut tetap menguatkan independensi KPK. Sebab kesetiaan pegawai-pegawai KPK pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah telah ditanam sejak proses rekrutmen sampai pembinaan dan kode etik KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memerinci 57 pegawai KPK yang dipecat terdiri dari 51 orang yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara itu, enam orang lainnya dipecat karena tidak mengikuti pelatihan bela negara.

Mereka masih berstatus pegawai nonaktif KPK. Mereka tidak akan bekerja lagi di KPK pada 1 Oktober 2021. Kepergian ke-57 orang tersebut membuat seluruh pegawai KPK sudah berstatus sebagai ASN. Sebelumnya, lebih dari 1.351 pegawai lembaga antirasuah menjalani tes wawasan kebangsaan mulai 18 Maret hingga 9 April 2021. Ujian ini merupakan bagian dari asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi disahkannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Perlu diketahui pula, bahwa alih status pegawai KPK haruslah tepat waktu, hal ini didasari oleh terbitnya peraturan pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, dan diteken pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan, yakni pada 27 Juli 2020.

Dalam pasal 1 Ayat 7 PP menyatakan, pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Dalam PP 41/2020 ini, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4

Terdapat sejumlah syarat dan tahapan terkait dengan pengalihan status pegawai ini. Mulai dari penyesuaian jabatan hingga pemetaan keseuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

KPK juga meyakini, bahw segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Pemberhentian pegawai KPK bukan karena didepak, tetapi karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan, besar harapan setelah alih status pegawai KPK, lembaga antirasuah tersebut akan semakin kuat dalam mengungkap praktik korupsi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan melakukan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Salah satu alasannya, KPK menilai urusan alih status pegawai adalah urusan internal.

“Kepegawaian itu urusan internal, sementara pelayanan publik adalah produk dari lembaga. Tapi mulai dari rekrutmen, menaikkan pangkat, penggajian adalah urusan kepegawaian organisasi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.

Ghufron mempertanyakan posisi hukum para pelapor, yaitu pegawainya sendiri. Dia mengatakan pegawai bukanlah masyarakat yang menerima layanan publik komisi antirasuah. Dia mengatakan pihak yang bisa melaporkan ke Ombudsman adalah masyarakat yang menerima pelayanan KPK. Misalnya dugaan maladminstrasi dalam hal laporan dugaan tindak pidana korupsi, hingga proses penyidikan di KPK.

Namun, pelapor dalam kasus ini adalah pegawai KPK. Maka dari itu, KPK berpendapat Ombudsman tak punya wewenang untuk memeriksa laporan itu. Laporan mengenai kepegawaian, kata dia, seharusnya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. “Kalau dipermasalahkan, permasalahkan ke PTUN,” kata dia.

Mengenai urusan internal ini menjadi salah satu alasan KPK menolak menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI. Ghufron menyatakan ada 13 poin keberatan KPK terhadap masukan dari Ombudsman itu.

Beberapa di antaranya adalah, KPK menilai Ombudsman tidak berwenang memeriksa proses pembentukan peraturan internal KPK. Menurut dia, lembaga yang berwenang memeriksa itu adalah Mahkamah Agung. KPK juga menilai Ombudsman menyalahi aturan karena memeriksa laporan tersebut, ketika laporan yang sama sedang diperiksa di pengadilan. “Kalau ada lembaga lain yang ikut memeriksa dan bahkan mendahuluinya harus dipandang sebagai melanggar konstitusi,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga pernah menyatakan keberatan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK menyatakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman melanggar aturan dan melampaui wewenang. (*)

Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap laporan Novel Baswedan dkk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Dewas menyatakan Firli Bahuri selaku Ketua KPK tidak menambahkan pasal terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Dari fakta itu sehingga tidak benar, dugaan pasal TWK merupakan pasal yang ditambahkan Saudara Firli Bahuri dalam rapat tanggal 25 Januari 2021,” kata anggota Dewas Harjono.

Harjono menilai dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut memang tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan. Dugaan itu mengacu pada nilai integritas Pasal 4 ayat 1 huruf a Perdewas Nomor 2 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai TWK itu telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 draf Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Januari yang dikirimkan oleh Sekjen melalui Nota Dinas Nomor: 44/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 21 Januari 2021. Lalu disetujui oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial dalam lembar disposisi pimpinan nomor: LD-162/02.intern/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang selanjutnya disempurnakan dalam rapat pimpinan tanggal 25 Januari 2021.

Harjono menegaskan TWK diusulkan pertama kali oleh BKN pada tanggal 9 Oktober 2020. Harjono menyebut BKN memang yang tetap meminta diadakannya asesmen wawasan kebangsaan sebagai alat ukur pegawai KPK menjadi ASN.

“Ketentuan mengenai tes wawasan kebangsaan merupakan masukan dari BKN yang pertama kali disampaikan dalam rapat tanggal 9 Oktober 2020 serta dalam rapat harmonisasi KemenPAN-RB dan BKN yang meminta tetap ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengenai setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah dan tidak setuju pemenuhan syarat tersebut hanya dengan menandatangani surat pernyataan saja,” katanya.

Sebelumnya, Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait adanya dugaan pelanggar kode etik yang dilakukan pimpinan KPK. Dewas menilai laporan itu tidak cukup bukti.

Oleh : Aditya Yuliardi )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan tes standar calon PNS guna memperoleh pegawai yang berintegritas dan setia kepada negara. Sehingga tidak benar jika TWK pegawai KPK merupakan cara atau modus untuk menyingkirkan pegawai tertentu.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) dipandang sinis oleh beberapa orang, karena ada dugaan bahwa ujian ini hanya alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu. Padahal mereka salah besar, karena TWK adalah tes standar bagi tiap CPNS. Jika pegawai KPK ingin diangkat jadi ASN, maka harus mengerjakannya.

Walau sudah diangkat jadi ASN sejak 1 juni 2021 lalu, tetapi ada saja yang masih mempermasalahkan para pegawai KPK tersebut. Penyebabnya karena tidak semua pekerja di lembaga antirasuah Indonesia dijadikan pegawai negeri. Sehingga dikhawatirkan ada ketimpangan dan rasa iri, bahkan tuduhan bahwa TWK adalah modus untuk menyingkirkan penyidik tertentu.

Dugaan orang-orang sinis ini langsung dibantah oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Menurutnya, tidak ada upaya menyingkirkan siapapun (dari KPK). TWK dikerjakan oleh 1.351 pegawai KPK dan semua isi, instrumen, modul, dan waktu pengerjaan ujiannya sama. Dalam artian, tes ini sangat fair dan tidak ada maksud menjungkalkan pihak tertentu.

Apalagi soal-soal tes wawasan kebangsaan dibuat oleh lembaga negara lain, bukan petinggi KPK. Sehingga mustahil ada permainan politik untuk menyingkirkan seorang penyidik, seperti yang diduga oleh beberapa pihak. Lembaga negara yang membuat soal pasti bersikap objektif dan tidak tahu siapa saja yang akan mengerjakannya.

Firli menambahkan, hasil akhir dari TWK berdasarkan kemampuan masing-masing pegawai. Dalam artian, jika seorang pekerja KPK tidak lolos tes, berarti ia memang tidak memenuhi syarat untuk diangkat jadi pegawai negeri. Karena ia gagal menjawab pertanyan-pertanyaan mengenai nasionalisme, pancasila, pluralisme, dll.

Tes wawasan kebangsaan dibagi menjadi 2 sesi, yakni tertulis dan wawancara. Asesor yang mewawancarai para pegawai KPK juga bersikap profesional dan tidak ada unsur subjektivitas sama sekali. Karena mereka sudah disumpah untuk bekerja dengan baik, tanpa ada campur tangan pihak lain seperti petinggi KPK, bahkan presiden sekalipun.

Logikanya, jika ada permainan dalam tes wawasan kebangsaan, maka mayoritas pegawai KPK akan tidak lolos, saking susahnya. Namun kenyataannya, yang gagal dalam proses TWK hanya ada 75 orang alias tidak sampai 10% dari jumlah pegawai. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tes ini sangat objektif, bukan subjektif seperti yang dituduhkan oleh orang-orang nyinyir.

Jika ada pegawai KPK yang tidak lolos tes, maka menunjukkan bahwa ia kurang memiliki rasa nasionalisme dan pancasilais, serta patuh pada UUD 1945. Padahal seorang pegawai negeri harus memiliki hal-hal itu. Sehingga ia seharusnya instropeksi, mengapa sampai tidak lolos tes, padahal sebagai warga negara yang baik seharusnya memiliki kadar cinta pada negara yang tinggi.

KPK adalah lembaga negara sehingga wajar jika pegawai-pegawainya diangkat jadi abdi negara. Seorang ASN yang baik harus antipati terhadap radikalisme, terorisme, organisasi terlarang, sayap kiri, dll. Sehingga jika ada TWK maka ini adalah saringan yang amat baik untuk mengetahui apakah mereka setia pada negara, atau jangan-jangan simpatisan organisasi teroris.

Para pegawai yang tidak lolos tes masih diperbolehkan bekerja di KPK hingga bulan oktober 2021. Hal ini menunjukkan kebaikan dari para petinggi KPK yang masih memanusiakan mereka. Sehingga mereka masih bisa berkarya dan bersiap-siap untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Logikanya, jika ada upaya menyingkirkan pegawai tertentu, maka mereka akan dipecat secepatnya.

Tes wawasan kebangsaan sebaiknya tak usah dipermasalahkan lagi, karena para pegawai lembaga antirasuah toh sudah diangkat jadi ASN. Tes ini sangat objektif dan tidak dijadikan modus untuk menyingkirkan pegawai tertentu, karena prosesnya sangat fair dan profesional. Sudahi saja polemik ini dan lakukan hal lain yang bermanfaat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Xeraphine S.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mulai melakukan segala macam cara, sebagai tanggapan atas putusan diberhentikannya mereka dari lembaga antirasuah tersebut. Manuver-manuver kelompok tersebut harus diwaspadai, karena sangat mengganggu jalannya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dari jumlah tersebut, 24 orang diputuskan masih dapat mengukuti pendidikan kebangsaan, sementara 51 orang mendapatkan rapor merah dan tidak bisa melanjutkan karir mereka di KPK.
Rencanannya, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di dalam lingkungan KPK, akan diberhentikan pada 1 November 2021 mendatang.

Pimpinan KPK melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 lalu. Mereka adalah sosok-sosok yang diyakini mampu mengemban tugas sebagai abdi negara dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan yang tidak lulus, sudah sepantasnya menerima hasilnya dengan lapang dada. Namun, ternyata tidak demikian, tidak bisa move on, beragam manuver yang dilakukan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan mengapa KPK tidak pernah mengumumkan nama-nama pegawainya yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi PNS. Hal ini semata-mata untuk menjamin kerahasiaan dan sebagai perlindungan terhadap para pegawainya.

Penyelidik senior KPK, Harun Al Rasyid, yang menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, mengatakan kepada kepada tim Indonesialeaks, bahwa dirinya sudah mengetahui adanya daftar nama pegawai yang ‘katanya’ dibidik dan mendapatkan daftar itu dari salah satu pimpinan KPK.

Sekelompok pegawai tersebut pun mulai gencar mengadakan konferensi pers, bahkan melaporkan ketidak lulusan mereka sebagai pelanggaran HAM.

Manuver-manuver yang dilakukan oleh para pegawai yang telah dinyatakan tidak bisa melanjutkan kerja mereka di KPK, merupakan barisan sakit hati. Dengan segala tindak tanduk mereka, justru memperlihatkan bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari Lembaga antirasuah, KPK.

Untuk diketahui, ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

TWK sangatlah penting untuk menyeleksi calon pegawai negeri. Dari segi hukum, proses pelaksanaan seleksi TWK sudah sesuai amanat Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

TWK sebagai sarana alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah sah. Status pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK. Sementara proses untuk membuat pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam pasal 69C UU itu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Secara keseluruhan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal

Masyarakat diharapkan agar tidak mempercayai segala bentuk provokasi dan hoaks yang bertujuan untuk menyerang kinerja KPK. KPK harus didukung penuh agar fokus dalam tugasnya memberantas korupsi.

)*Penulis adalah mantan jurnalis dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta

KPK telah menerima hasil Tes Wawasan Kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara bertempat di gedung Kemenpan-RB, pada hari selasa (27/4). Hasil tes TWK tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PP ditandatangani Jokowi pada 24 Juli dan diundangkan pada 27 Juli 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam PP ini disebutkan bahwa ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan tidak tetap.

Pimpinan KPK kemudian memasukkan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu metode penilaian dalam rangkaian alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya pun menuai polemik dan beragam reaksi dari seluruh elemen masyarakat.

Hal itu dipicu oleh informasi tidak lulusnya 75 pegawai sebagai ASN dalam indikator uji penilaian tersebut. Dari ke-75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut, 51 orang dipastikan diberhentikan pada 1 November 2021, sementara 24 lainnya masih punya kesempatan menjadi ASN.

Ini merupakan hasil rapat koordinasi lembaga antirasuah bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM, juga Lembaga Andministrasi Negara (LAN).

Menyikapi polemik tersebut, Deirektur eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah lazim, karena sesuai dengan undang-undang serta tidak melanggar HAM.

TWK merupakan hal yang biasa dilalui oleh setiap warga negara yang berkeinginan untuk menjadi ASN, hal ini guna melihat nilai dan karakter kebangsaan serta kebhinnekaan dari calon aparatur negara tersebut. Sebagai pelayan negara, wajar jka pemerintah melakukan assessement terhadap CPNS/ASN, baik capabilities maupun valuesnya.

“TWK alih status pegawai KPK menjadi ASN saya kira merupakan suatu hal yang lazim. Sebab didalam tes CPNS manapun tes tersebut biasanya diikutsertakan. Hal terebut tidak melanggar UU dan HAM karena pemerintah perlu melakukan assessmen baik capabilities maupun values dari calon ASN”, ujar David Chaniago.

Sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah melapor ke Komnas HAM karena menduga terjadi pelanggaran HAM dalam tes itu. Paran pegawai KPK tersebut mendatangi Komnas HAM pada 24 Mei 2021 untuk menyerahkan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam TWK.

Diketahui sebelumnya, dalam Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, 75 pegawai dianggap tidak lolos. Dari jumlah itu, 51 pegawai dinonjobkan, sedangkan 24 lainnya bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara asalkan mau mengikuti pelatihan.

TWK dianggap melanggar hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 38 ayat (2) UU HAM. Dalam aturan UU maupun PP, hingga peraturan KPK, tidak disebutkan bahwa lulus TWK adalah syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. (cand) David Chaniago, mengatakan bahwa ada beberapa sudut pandang yang dapat dikaji jika kita ingin meliat fenomena TWK KPK. Jika kita melihat hakekat keberadaan KPK sebagai suatu lembaga profesional yang bertujuan memberantas korupsi, maka TWK agak kurang urgent.

Akan tetapi jika kita melihat lembaga anti rasuah tersebut mengemban fungsi bernegara, yaitu memberantas korupsi sebagai hambatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka sudah selayaknya TWK diadakan. Menurut dirinya jika argument TWK sebagai salah satu dasar fungsi bernegara, maka KPK sudah on the track.