Desakan referendum yang disuarakan oleh Organisasi Papua Merdeka dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat. Selain sudah tidak relevan, isu yang dipergunakan oleh kelompok separatis Papua ini tidak merupakan keresahan warga lokal Papua.

Mahasiswa hingga pelajar Papua se-Banten secara tegas menolak provokasi referendum Papua. Mereka menilai bahwa Papua sudah final masuk sebagai bagian dari Indonesia. “Deklarasi yang kita mahasiswa dan dari solidaritas mahasiswa dan pelajar papua se-Banten kita laksanakan dalam rangka kita mendukung program Otsus jilid II yang diluncurkan dari pemerintah pusat bagi tanah Papua,” kata Koordinator Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten, Hanok Simes.

Menurut Hanok, referendum yang digulirkan oleh kelompok separatis ini tidak bisa dilaksanakan sebab Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Menurut kami soal referendum itu tidak bisa karena secara yuridis bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan dan sah secara konstitusi,” pungkasnya.

Aksi yang sama juga dilakukan oleh Barisan Merah Putih di Wamena, Papua. Mereka menyatakan menolak referendum bagi warga Papua. “Rakyat Papua tak butuh referendum, karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia,” kata koordinator aksi Salmon Walilo.

Dalam aksi itu, mereka membakar bendera Bintang Kejora. Hal itu mereka lakukan sebagai bukti warga tegas menolak berbagai organisasi yang terus memprovokasi warga dengan isu referendum.

Ditempat terpisah, Tokoh Papua, Ondo Yanto Eluay, menjelaskan bahwa, masyarakat Papua menolak dengan keras segala gerakan dan aksi demonstrasi yang yang menuntut referendum terkait Papua. Ketegasan itu didasari oleh hasil Pepera 1969. Dalam kesepakatan itu Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musyawarah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969.

“Saya Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi Ondo Yanto dengan tegas mengatakan proses penentuan pendapat rakyat sudah dilakukan dan hasilnya adalah final,” ujar Yanto Eluay.

Untuk mengawal hal itu, Ondo Yanto Eluay telah menginisiasi dan mendirikan Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5). Menurut dia, P5 dibentuk sebagai bagian dari tanggung jawab moril dari putra putri pejuang Pepera 1969. “P5 akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Bersama para pelaku sejarah dan anak cucunya, kami akan meluruskan sejarah Pepera agar fakta-fakta sejarah tidak lagi dimanipulasi sekelompok orang demi agenda politik mereka, termasuk mereka yang mendukung gerakan Papua merdeka,” tutupnya.

Sejumlah pihak menentang narasi kemerdekaan Papua yang disuarakan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Selain tidak punya hak, klaim kemerdekaan Papua itu juga menyalahi aturan internasional. Sebab berdasarkan referendum tahun 1969 Papua sudah secara final adalah bagian dari wilayah di Indonesia. Sehingga hal itu tidak bisa diganggu gugat.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun mendukung Pemerintah untuk melawan narasi ULMWP. Provinsi Papua sudah resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak Pepera 1969. “Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi,” ujar TB Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember.

Sementara itu, Pakar Politik Internasional, Imron Cotan, mengatakan Papua bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Narasi kemerdekaan yang disuarakan oleh kelompok separatis hanya sebuah ilusi politik semata.

“Separatis tidak ada kompromi, harus ditumpas habis dan harus ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM, dan dunia memahaminya. Di Indonesia, untuk mengatasi separatis, masih memakai pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. Mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Propinsi lain,” tegas Imron Cotan.

Penolakan terhadap narasi kemerdekaan Benny Wenda juga diungkapkan Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papu se-Banten. Melalui koordinatornya, Hanok Simes, ikatan pelajar Papua ini tegas menolak provokasi referendum ULMWP. Mereka mendukung Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Referendum yang digulirkan oleh sekelompok orang tidak bisa dilaksanakan lantaran Papua secara yuridis masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Hanok Simes.

Sebelumnya, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun media sosialnya. Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

Berbagai upaya aktivis kemerdekaan West Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay yang terus mempergunakan isu kolonialisme di tanah Papua nampaknya tidak akan berpengaruh signifikan. Dunia internasional jelas mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia. “Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia. Hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar Ida Bagus Made Bimantara.

Sade, sapaan akrab Ida Bagus Made Bimantara, mengatakan bahwa pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada. Bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri. Namun, saat ini kondisi Papua terus semakin baik.

Ketegasan pemerintah Indonesia ini juga disampaikan di Sidang PBB. Diplomat Muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, mengatakan bahwa rovinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB serta komunitas internasional. Jadi sudah semestinya tidak ada lagi kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi kemerdekaan semu kepada warga Papua.

“Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggugugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB dan komunitas internasional sejak beberapa dekade. “(Status) ini adalah final, tidak dapat diubah dan permanen,” kata Silvany.

Pernyataan Silvany ini ditunjukkan kepada negara Vanuatu yang terus berupaya menciptakan kegaduhan di hadapan dunia, perihal kemerdekaan Papua. Ia pun menegaskan bahwa Vanuatu tidak memiliki hak apa pun untuk berbicara atas nama rakyat Papua.

“Anda (Vanuatu) bukan perwakilan dari rakyat Papua dan berhenti mengkhayal menjadi perwakilan mereka,” ucapnya.