Oleh : Deka Prawira )*

Pandemi Covid-19 mengharuskan Indonesia untuk tetap kuat baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan. Untuk itu, UU Cipta Kerja hadir menawarkan beragam manfaat, baik untuk pekerja dan juga para pelaku usaha.

Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), manfaat yang diperoleh dari UU Cipta Kerja adalah berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submision).

Pelaku UMKM juga diberikan kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga persyaratan yang dipermudah dan biaya yang murah.

Contohnya dalam pendirian PT tidak dibutuhkan akta notaris pendirian perusahaan, namun hanya memerlukan pernyataan-pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentu saja dapat mendorong akan adanya kepastian legalitas bagi para pelaku UMKM.

UU Cipta Kerja juga akan memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selama ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan berbasis izin (license based approach) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan dipukul rata untuk semua jenis usaha.

Para pelaku usaha juga akan mendapatkan insentif maupun kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha maupun tenaga kerja terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian misalnya terkait pemberdayaan, perlindungan UMKM dan kemudahan berusaha. Hal ini bisa menjadi solusi bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memulai usaha.

Pemerintah juga memberikan banyak stimulus bagi UMKM agar bertahan dari dampak pandemi. Salah satunya adalah adanya kemudahan pendirian usaha terutama UMKM.
Di dalam klaster UMKM terdapat banyak perubahan dalam masalah perizinan. Pelaku UMKM diberi kemudahan melalui penyederhanaan jumlah izin usaha yang diperlukan. Hal ini tentunya akan berdampak pada percepatan legalitas usaha dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini berpotensi membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk berekspansi dan mendapatkan modal.

UU Cipta Kerja mempermudah investor asing untuk menanamkan modal pada perusahaan kecil dan menengah. Jika ini bisa dilakukan, bukan mustahil akan ada pertumbuhan devisa dari perusahaan kecil dan menengah yang berkembang. Hal ini juga akan membuka lapangan kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran. Efek lebih luasnya tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian untuk kembali bergerak ke arah positif.

UU Cipta Kerja merupakan bentuk win win solution yang dihadirkan pemerintah atas bermacam permasalahan yang selama ini terjadi dalam bidang usaha dan pengelolaan ketenagakerjaan. Ini tentu saja dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena dengan adanya kemudahan regulasi perizinan, investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjawab tantangan globalisasi saat ini dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama dan pasca pandemi. UU Cipta Kerja juga menjamin adanya kemudahan bagi para pelaku usaha dan menjamin hak pekerja yang terdampak PHK, tentu saja regulasi ini diperlukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Event MotoGP di Indonesia akan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tercatat lebih dari 1.500 produk UMKM akan hadir dalam ajang MotoGP pada 18-20 Maret 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah terus mendorong kebangkitan UMKM unggulan, termasuk dalam ajang MotoGP.
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, UMKM unggulan tersebut berasal dari 14 Provinsi di dalam Pertamina Mandalika International Street Circuit. Acara pre event MotoGP Mandalika ini terdiri dari Pameran 60 UKM bidang otomotif dan 40 UKM travel, serta diadakan coaching clinic safety riding oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia), atraksi freestyle, pelepasan Team Riders Goes to Mandalika.

Adapun produk yang akan ditampilkan, yaitu produk kategori otomotif, merchandise, souvenir, healthy product, serta food and beverages. Selain itu, seiring waktu industri otomotif terus membaik dan mampu meningkatkan sektor lainnya, salah satunya melalui UMKM.
Teten menuturkan bahwa UMKM merupakan sektor pendukung industri otomotif, yakni sebagai suplier part atau komponen kendaraan sehingga UMKM harus turut serta dalam pertumbuhan industri ini.

Sebelumnya, pada tahun 2021 lalu industsi otomotif juga mengalami peningkatan sebesar 17,82 persen, serta menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri. Hal ini menunjukkan bahwa demand pasar otomotif masih tinggi. Teten berharap agar Event MotoGP yangg merupakan agenda internasional tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh pelaku UMKM sebagai sarana promosi.

UMKM Indonesia harus bisa menunjukkan potensinya di kancah internasional. Dengan memiliki kualitas, daya saing serta mampu menembus ke dalam rantai nasional maupun global. Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa sebanyak 240 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinyatakan lulus kurasi untuk berjualan dalam kegiatan MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok.

Sedangkan dari ratusan prosuk hasil UMKM yang mengikuti kurasi tersebut, sebanyak 375 produk UMKM Lombok Tengah bisa dipasarkan dalam ajang balap motor kelas dunia tersebut. Artinya satu pelaku UMKM memiliki produk lebih dari satu untuk bisa dipajang di stand MotoGP Mandalika.

Untuk mendorong pertumbuhan para pelaku UMKM, pemerintah daerah telah menyiapkan stand atau lokasi bagi para pelaku UMKM di ajang MotoGP tanggal 18-20 Maret itu secara gratis.

Dari ratusan produk UMKM yang telah lulus kurasi tersebut, produk yang dominan adalah di sektor kuliner, karena semua penonton yang datang tentunya lebih membutuhkan makanan dan minuman. Jumlah produk UMKM pada ajang MotoGP ini lebih banyak bila dibandingkan dengan ajang WSBK tahun lalu yakni 200 produk.

Kabupaten Lombok Tengah juga telah menjadi pusat perhatian dengan adanya keberadaan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP. Untuk itulah, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi bagian aktif dalam membangun daerah ini.

Salah satu hal yang paling konkret yang dilakukan yakni dengan melibatkan IKM dan UMKM untuk ambil bagian dalam perhelatan MotoGP mendatang. Sementara itu, untuk mendukung perluasan pasar produk UMKM di Ajang MotoGP Mandalika serta mempermudah mengenalkan produk-produk UMKM, KemenkopUKM meluncurkan katalog yang akan memberikan informasi tentang jenis, harga produk, kontak, media sosial dan marketplace dari UKM unggulan.

Katalog tersebut nantinya akan dilengkapi dengan QR Code yang mempermudah calon pembeli dalam mengakses informasi mengenai produk yang dipamerkan. Nantinya QR Code juga akan disediakan dalam bentuk standing banner dan stiker di beberala lokasi, di antaranya Pelabuhan Bangsal, Eks Bandara Selaparang, Taman Sengkareang, Islamic Center, Pelabuhan Gili mas, Bandara BIZAM, Eks BLK Internasional, RS Mandalika, Parkir Timur, Parkir Barat, Kuta Beach Mandalika, Pasar Senggigi, STIP-BRIDA, serta lokasi dalam sirkuit. Selan itu Kemenparekraf juga akan menyiapkan 300 UKM dalam bentuk planogram di Bandara BIZAM serta 10 food truck di Beach Parak Mandalika.

Gelaran MotoGP di Indonesia tentu saja tidak hanya meningkatkan kemajuan Indonesia di bidang olahraga, tetapi juga turut memberdayakan para pelaku usaha UMKM untuk memajang produknya di event berskala internasional tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Wahyu Pratama )*

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UKM dan Koperasi pada 2021 kontribusi sektor UMKM terhadap PDB mencapai 61,97 %, meningkat dibanding 2020 yang tercatat 61,07% dari PDB.
Seiring dengan tingginya kontribusi sektor UMKM terhadap PDB, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang bekerja mencapai pada Agustus 2021 mencapai 131,05 juta orang, dimana komposisi sebesar 59,45% atau 77,90 juta orang bekerja di sektor informal. Dari data ini membuktian bahwa Sektor UMKM memiliki peranan potensial dalam mendorong perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja produktif. Namun saat ini pengembangan Sektor UMKM masih mencatatkan berbagai permasalahan.

Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Buchori mengatakan di tengah Pandemi Covid-19 terdapat 84,2% UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, selain itu juga terdapat 62,21% UMKM yang menghadapi kendala keuangan. Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc mengatakan pelaku UMKM, masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sedangkan, PhD in Economics from Standford University, Shujiro Urata mengatakan bahwa di antara permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, disebabkan oleh belum adanya manajemen keuangan yang transpran maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Untuk mengatasi berbagai Permasalahan di sektor UMKM tersebut Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Menterian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce, yang dapat mendukung upaya digitalisasi UMK, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Selain itu juga, dalam UU Cipta Kerja pelaku sektor pariwisata diwajibkan untuk dapat ikut serta mengembangkan kemitraan dengan UMKM dan koperasi setempat.

Pengembangan sektor UMKM di Indonesia mengalami permasalahan pokok yang disebabkan oleh kurangnya akses keuangan dari sektor perbankan, kesulitan akses pasar dan kualitas SDM yang belum baik untuk menjalankan usaha UMKM. Kondisi tersebut diperburuk oleh Pandemi covid-19 yang telah menurunkan pendapatan pelaku UMKM. Melihat kondisitersebut adanya UU Cipta Kerja merupakan momentum yang baik untuk menguatkan peranan UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dengan cara menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja produktif.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Deka Prawira )*

KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia membawa banyak dampak positif. Salah satunya adalah bisa membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) Nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
Pandemi membuat banyak orang nyaris tumbang karena krisis global, salah satunya adalah pengusaha UMKM. Mereka harus memutar otak untuk tetap bisa survive karena daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah berusaha agar UMKM tidak gulung tikar dengan memberi Bansos.

Salah satu bantuan lain pemerintah adalah dengan melibatkan UMKM pada gelaran KTT G20. Forum internasional ini akan diselenggarakan di Bali pada akhir tahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa ada 1.500 UMKM yang akan digandeng untuk mensukseskan KTT G20. Mereka akan menjual hasil kriya, kuliner, dan fashion untuk dijadikan suvenir pada delegasi KTT.

Menteri Sandiaga melanjutkan, pekiraan delegasi KTT G20 yang datang ke Bali adalah 7.000-8.000 orang. Dengan demikian maka 1.500 UMKM akan ‘terpakai’ alias semua dagangan mereka sudah pasti akan fix dijadikan buah tangan. Selain itu, aplikasi QRIS juga akan digunakan pada KTT G20 karena merupakan hasil karya anak bangsa.

Penunjukan 1.500 UMKM di Bali untuk memproduksi suvenir merupakan hasil dari perintah Presiden Jokowi. Beliau memang ingin memajukan pengusaha kecil dan menengah, sehingga pada forum G20 adalah saat yang tepat bagi UMKM untuk menunjukkan produk unggulannya.
Para pengusaha UMKM di Bali tentu kecipratan untung dari KTT G20 karena jika delegasi yang datang dalam jumlah besar, maka barang yang laku akan sangat banyak. Dengan demikian, mereka mendapatkan untung besar. Keuntungan ini yang diharapkan karena bisa membuat usahanya bangkit.

Tak bisa dipungkiri, uang menjadi bahan bakar dalam menyehatkan kembali sebuah usaha kecil dan menengah. Jika ada pesanan dalam jumlah besar dari KTT G20 maka pengusaha UMKM tidak jadi berniat untuk menutup bisnisnya. Mereka akan terus semangat karena ada orderan.

Penunjukan UMKM sebagai partner tentu memperlihatkan perhatian pemerintah, khususnya kepada wong cilik. Pengusaha UMKM yang merupakan warga sipil biasa malah diprioritaskan. Pertama, mereka adalah tulang punggung perekonomian neagra, karena 90% pedagang di Indonesia adalah berlevel kecil dan menengah.

Kedua, dengan menggandeng UMKM maka akan mengurangi pengangguran. Logikanya, ketika bisnis UMKM terus maju maka akan mustahil memecat pegawai sehingga pengangguran tidak akan bertambah. Malah pemilik usaha kecil dan menengah akan menambah pegawai lagi sehingga pengangguran berkurang.

Pemerintah bisa saja menunjuk perusahaan besar, bahkan dari luar negeri, untuk membuat suvenir pada gelaran KTT G20. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, karena menghargai usaha UMKM dan ingin agar mereka terus maju, serta bangkit dari pukulan saat pandemi. Hal ini yang patut kita apresiasi.

Selain itu, ketika produk dan jasa dari UMKM diperlihatkan kepada delegasi KTT G20, maka mereka akan melihat betapa kayanya kebudayaan Indonesia, karena pasti yang dipamerkan adalah kriya etnis dan menunjukkan keunikan kultural negeri ini. Kekhususan ini yang akan menancap di memori mereka sehingga mengingat bahwa di Indonesia itu istimewa, bahkan suvenirnya pun masih berciri kultural.

Ketika 1.500 UMKM ditunjuk untuk ikut mensukseskan gelaran KTT G20 di Bali maka menunjukkan perhatian pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah. UMKM harus dimajukan karena merekalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Pengusaha UMKM juga senang karena mendapatkan orderan dalam jumlah besar, dan mereka bangga bisa mendukung forum internasional sekelas KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rahmat Efendi )*

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang ikut menopang perekonomian nasional. Pemerintah pun terus berupaya untuk membangkitkan UMKM dalam rangka menggerakan kembali roda ekonomi.

Kebangkitan ekonomi secara nasional, tentunya merupakan tanggung jawab bersama. Tak hanya di satu sektor yang mampu menopang hal ini, namun adanya kerjasama saling berkaitan, sektor satu dengan lainnya. Sebut saja di bidang UMKM yang ternyata mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi cukup besar dan mendominasi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno pun menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Buktinya, UMKM tercatat mampu berkontribusi hingga hampir Rp9.000 triliun.

Sandiaga menambahkan, UMKM juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja dengan persentase 97 % dari keseluruhan lapangan kerja di Indonesia. Pelaku UMKM juga merupakan penggerak 62% ekonomi negara. Pelaku ekonomi di Indonesia juga didominasi oleh pekerja kreatif dengan persentasi 70%.

Pada kesempatan berbeda, Sandiaga memaparkan bahwa kunci pemulihan ekonomi berkaitan erat dengan protokol kesehatan. Berkaca pada destinasi wisata saat libur tahun baru memberikan hasil cukup baik. Yakni, adanya kedisiplinan, kepatuhan atas prokes yang bisa diapresiasi. Apalagi momentum tahun baru menjadi sesuatu yang anyar di tengah pandemi ini. Yaitu, mensiasati cara berwisata namun tetap dengan prokes ketat melalui bantuan aplikasi PeduliLindungi. Sebagai informasi untuk destinasi wisata Ragunan dan Ancol mendapatkan sistem preregistrasi.

Adapula capaian cukup membanggakan yakni, beberapa provinsi dilaporkan mampu menerapkan pengendalian protokol kesehatan tersebut. Diantaranya ialah Kalimantan Utara, Kepulauan Riaua, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Bali.

Sebagai contoh pemulihan ekonomi Di Bali yang juga berasal dari UMKM serta sektor pariwisata. Bali, mulai dibuka untuk umum namun tetap dengan prokes ketat. Bali yang sempat mengalami penutupan kini mulai bergeliat kembali. Bukan tak mungkin jika di wilayah lainnya akan segera menyusul. Sehingga, makin banyak UMKM yang kembali hidup, makin cepat pula kebangkitan ekonomi Indonesia segera tercapai.

Laporan dan capaian ini tentunya mencakup pula sektor UMKM dengan beragam bidang. Dalam industri wisata, ada banyak sekali UMKM pendukung yang mana mampu menopang jalannya wisata itu sendiri. Tak hanya jual beli produk, namun layanan jasa sekelas vila, hotel tentu juga memberikan sumbangsihnya.

Bahkan, stan-stan kecil seperti layanan makanan hingga minumanpun tak luput dari kontribusi ini. Maka dari itu, pemerintah enggan menyepelekan masalah tersebut. Pemerintah juga memikirkan bagaimana mendongkrak Parekraf ini agar semakin maju. Kaitannya tentu masih perihal membangkitkan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam perjalanannya, sektor UMKM ini mulai menemukan jalan untuk kembali bangkit. Penerapan pembelian delivery order hingga take away, kini makin ramai dan diminati oleh masyarakat. Kini, mereka lebih sadar bagaimana cara berbelanja kebutuhan maupun jasa namun tetap aman dan nyaman.

Pelaku UMKM telah memanfaatkan dengan baik tren digitalisasi ekonomi. Dengan adanya optimalisasi penggunaan teknologi tersebut, UMKM diharapkan dapat kembali survive dan menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, Pemerintah terus membangun ekosistem digital dan memberikan stimulus bagi pelaku UMKM, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.
Masyarakat mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah dalam memajukan UMKM. Dengan adanya penguatan UMKM, maka banyak lapangan kerja akan kembali terbuka dan kesejahteraan rakyat dapat kembali terjaga.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Rivaldi Andrian )*

Pemerintah terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi inklusif, sehingga banyak rakyat yang selamat dari ancaman kemiskinan.

Di masa pandemi banyak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengusaha UMKM. Mereka harus bertahan di tengah badai karena daya beli masyarakat turun drastis. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memberi diskon spesial hingga merambah promosi di dunia maya.
Pemerintah tidak tinggal diam dan menyelamatkan UMKM, agar mereka tidak kolaps lalu menutup usahanya. Pasalnya, pengusaha kecil dan menengah adalah pahlawan karena berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Jangan sampai banyak UMKM yang merugi, lalu mempengaruhi finansial Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC yang diselenggarakan secara virtual berpidato tentang UMKM. Menurut beliau, UMKM perlu diberdayakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi inkusif. Dalam artian, ekonomi inklusif bisa menyelamatkan rakyat dan menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

UMKM tidak hanya jadi jaring penyelamat masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja. Penyebabnya karena dalam 1 usaha kecil dan menengah memiliki minimal 2 kaaryawan (dan maksimal 30 orang). Bayangkan saja jika usaha kecil itu ditutup, ada berapa orang yang kebingungan karena tidak bisa lagi memiliki gaji bulanan?
UMKM bisa menyerap 50% tenaga kerja dan 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM juga pemberdayaan perempuan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan kesetaraan gender sekaligus menyelamatkan UMKM dari jurang kehancuran.
Presiden Jokowi melanjutkan, ada 2 cara untuk memberdayakan UMKM, yang pertama dengan memberi pinjaman lunak. Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar lebih dari 4 miliar USD, yang dibagikan untuk 17,8 juta UMKM. Mereka layak mendapatkan bantuan karena memang terdampak pandemi.

Tentu pinjaman ini adalah pinjaman produktif, dan Presiden Jokowi pernah berpesan bahwa jangan malah disalahgunakan jadi hal yang konsumtif. Uang bantuan dari pemerintah bisa dijadikan modal tambahan untuk kulakan dan membuka usahanya kembali, setelah pernah tutup di awal pandemi. Sehingga pelaku UMKM bisa melanjutkan bisnisnya tanpa bingung mencari kredit di mana.

Cara kedua untuk menyelamatkan UMKM adalah digitalisasi. Sebanyak 8,4 juta pelaku UMKM sudah masuk ke ranah digital, termasuk 54% pengusaha perempuan. Digitalisasi ini penting karena memang saat ini sudah era internet, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pembeli yang langsung datang ke toko.

Saat ini banyak orang yang lebih memilih belanja online karena praktis dan tidak perlu lelah di jalan untuk datang langsung ke toko atau pasar. Mereka lebih rela mengeluarkan ongkos kirim, daripada kehilangan waktu dan tenaga untuk belanja offline. Belanja online juga lebih praktis karena tinggal memesan via HP dan menunggu paket datang di rumah.

Pelaku UMKM sudah melek teknologi, dan mereka juga merasakan manfaatnya. Saat pandemi mayoritas pembeli merambah pasar online, dan memang dengan promosi di web serta media sosial, akan lebih luas jangkauannya. Pembeli tidak hanya datang dari kota asal tetapi juga dari kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan juga dari mancanegara.

Pemerintah menyelamatkan UMKM karena merekalah tulang punggung perekonomian negara. UMKM wajib dibantu dengan suntikan pinjaman untuk tambahan modal, sehingga bisa melanjutkan lagi bisnisnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan didikan untuk berbisnis online dan mendapatkan lebih banyak pembeli, bahkan dari luar negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah pun terus menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM agar dapat terus bertahan dan mendukung perekonomian nasional di tengah krisis akibat wabah penyakit menular.

Di tengah pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mempercepat pendistribusian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Eddy Satria menuturkan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyaluran hingga akhir Agustus 2021 sebanyak 3 Juta penerima BPUM. Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.

Pelaku UMKM juga bisa mengusulkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten atau kota di wilayah masing-masing paling lambat 31 Agustus 2021, dengan mempersiapkan dokumen berupa ; NIK sesuai e-KTP, KK, Nama Lengkap, Alamat Sesuai KTP, Bidang Usaha, Nomor Telepon.

Program Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahap pertama, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sedangkan anggaran tahap kedua sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta usaha mikro.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merasa optimis bahwa UMKM dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja.

Data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa UMKM telah berkontribusi sebanyak 61,07 persen terhadap PDB, atau setara dengan lebih dari Rp 8.500 triliun.

UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total nilai investasi. Selain itu keberlangsungan UMKM selama masa pandemi juga menunjukkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Wapres berharap agar UMKM dapat menjadi garda terdepan kebangkitan ekonomi, dapat meraih keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.Meski saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan PPPK, Ma’ruf Amin meyakini bahwa tekad dan cita-cita untuk memajukan UMKM tidak pernah surut.

Sementara itu Menkop dan UKM Teten Masduki menuturkan, kondisi Pandemi Covid-19 masih memberikan tantangan bagi aktifitas usaha, meskipun angka pertumbuhan ekonomi membaik pada kuartal II. Teten juga berharap agar momen peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali upaya transformasi UMKM untuk masa mendatang.

Ia juga berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk merajai dan mengangkasa kembali sembari beradaptasi di tengah disrupsi pandemi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Covid-19 memang berpengaruh terhadap eksistensi UMKM. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya pembatasan sosial dan fisik yang mengganggu proses produksi maupun transaksi.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa 94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital yang masih rendah. Padahal digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik. Suntikan dana BLT tentu saja diharapkan dapat membantuk pelaku UMKM untuk dapat berinovasi terkait dengan cara bisnisnya.

Marketplace atau lokapasar tentu bisa menjadi alternatif bagi pelaku UMKM agar tetap memiliki penghasilan. Digitalisasi di sektor UMKM ternyata mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional serta mendorong UMKM untuk terus berdaya. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2021 menyebutkan, bahwa 80% UMKM yang sudah masuk ekosistem digital mempunyai daya tahan yang lebih baik.

BLT yang diberikan oleh pemerintah tentu diharapkan agar pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam melebarkan sayap distribusinya. Apalagi pemerintah juga melakukan market demand dengan mengefektifkan belanja pemerintah senilai 40% dari seluruh anggaran yang mencapai Rp 460 triliun.

Pandemi ini seperti layaknya ombak yang mengombang-ambingkan kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil, untuk bertahan dari terpaan ombak tentu saja diperlukan stimulus agar kapal menjadi kokoh dan tetap bertahan sembari berinovasi, sehingga ketika badai sudah berlalu UMKM dapat bangkit dan menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus memperbaiki ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19. Keberlangsungan UMKM diharapkan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja produktif.

Pandemi Covid-19 membuat kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak bisa dikatakan baik, karena hadirnya virus kecil membuat perubahan besar dalam kehidupan. Terutama di sektor ekonomi, karena ada hantaman karena apsar global juga sedang lesu. Baik pedagang kelas kakap maupun kelas teri hampir megap-megap karena harus beradaptasi dengan kondisi yang kurang stabil.

UMKM adalah pihak yang sempat terpukul di awal pandemi Covid-19 karena daya beli masyarakat turun drastis. Mereka berupaya keras untuk tetap survive, dengan merambah pasar online, menyediakan layanan antar, dan memberi service terbaik. Sehingga pelanggan lama akan tetap setia dan belanja dengan jumlah yang cukup.

Namun kini UMKM mulai bangkit dan tetap bertahan, mereka tidak menyerah karena memutuskan untuk tutup adalah tindakan konyol. Menteri UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa ada perbaikan di sektor UMKM pada kuartal kedua tahun 2021. Progress positif ini dicapai berkat kebijakan-kebijakan pemerintah saat pandemi.

Memang pemerintah sangat concern kepada pengusaha UMKM karena merekalah yang menjadi tulang punggung perdagangan di Indonesia, dan 90% bisnis di negeri ini adalah yang memiliki skala kecil dan menengah. Sehingga wajar jika pemerintah memprioritaskan para pedagang. Ini bukanlah sebuah pilih kasih, tetapi langkah jitu untuk menyelamatkan kondisi finansial negara.

Pemerintah memberi BLT khusus untuk pengusaha UMKM senilai 2,4 juta rupiah pada awal pandemi dan 1,2 juta rupiah pada tahun 2021. BLT diberikan sebagai stimulus agar pebisnis kecil dan menengah tidak gulung tikar. Jika kondisi ini terjadi maka akan berbahaya, karena negara yang perekonomiannya kuat adalah yang memiliki banyak entrepreneur. Sedangkan faktanya, di Indonesia baru ada 2% WNI yang jadi pengusaha, dan idealnya minimal 5%.

Dengan BLT tersebut maka pengusaha UMKM bisa menggunakannya untuk modal tambahan, sehingga mereka bisa kulakan dan membuka tokonya kembali. Presiden Jokowi juga berpesan agar menggunakan uang itu untuk bisnis, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Uang itu waji digunakan sebagai modal sehingga bisa diputar dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Selain BLT, pemerintah juga membuat aturan baru berupa kerjasama UMKM dengan berbagai Dinas. Sehingga jika ada pengadaan di Dinas tersebut, UMKM yang akan diprioritaskan. Mereka akan otomatis mendapatkan klien baru dan pesanan dari Dinas lumayan nominalnya, sehingga keuntungannya juga mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah juga membantu melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Ketenagakerjaan, dengan memberikan seminar serta pelatihan. Sehingga para pengusaha kecil dan menengah mendapatkan keterampilan baru untuk menambah penghasilan. Jika bisnis A sepi maka mereka bisa banting setir ke bisnis B.

Pihak dinas juga membantu masalah pemasaran dengan mengajarkan teknik digital marketing, sehingga UMKM tidak akan gagap teknologi, tetapi mahir mengoperasikan internet dan memasarkan berbagai produknya di sana. Dengan merambah media sosial dan situs, maka mereka bisa mendapatkan calon pembeli potensial. Tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari seluruh dunia.

Pengusaha UMKM terus berusaha agar tetap survive di tengah pandemi dan mereka tidak mau menyerah begitu saja, karena berbisnis adalah satu-satunya mata pencaharian. Pemerintah membantu pengusaha kecil dan menengah agar tidak jatuh bangkrut dengan berbagai program. Mereka bisa bertahan dan melanjutkan bisnisnya, serta mengalami kenaikan keuntungan di masa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal Depok

Oleh Adnan Kasogi Nasution )*

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pondasi dan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah pun serius membangun ekosistem yang sehat bagi UMKM karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakan roda perekonomian rakyat, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belakangan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, berbagai bantuan dari Kementrian Koperasi dan UMKM gencar dilakukan. Mulai dari bantuan pencairan dana usaha dengan mudahnya persyaratan yang ada, hingga berbagai bantuan berkala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Pencairan dana UMKM senantiasa terlaksana secara bertahap dari bulan ke bulan secara langsung tersalurkan pada masyarakat yang sudah terverifikasi sebagai pelaku usaha. Hal ini membuat siapapun tersulut semangatnya untuk membuat usaha. Lalu apa sebenarnya manfaat bagi pemerintah dalam membagikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang memiliki usaha? Untuk menjawabnya tidak bisa hanya sebatas asumsi belaka, melainkan harus juga diimbangi dengan data yang valid untuk menemukan jawaban tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (1) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.

Adapun aturan turunan perihal UMKM ini apalagi ditengah situasi Pandemi Covid-19 memicu lahirnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 tahun 2021 menjadi keseriusan bagi Pemerintah dalam membangun UMKM. Regulasi tersebut hadir berdasarkan Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UMKM sudah banyak memberikan kontribusinya pada negeri ini dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik menjelaskan bahwa kontribusi UMKM ditargetkan mencapai 62,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2021 dan diharapkan terus naik naik menjadi 65% dari PDB pada tahun 2024. Pengembangan koperasi dan UKM pada 2021-2024 sudah sangat dipetakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan peta jalan tersebut ditargetkan pada 2021 koperasi dan UMKM mulai beranjak kemudian mengalami peningkatan di 2022 dan perbaikan di 2023.

Di luar negeri, Pemerintah terus mengoptimalkan diplomasi ekonomi. Perwakilan RI dapat menjadi katalis agar para pelaku usaha Indonesia dapat menembus pasar internasional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyampaikan bahwa meskipun jumlah penduduk Singapura tidak sebesar Indonesia, tetapi potensi pasar yang dimiliki Singapura sangat besar. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan tantangan kebutuhan pasar internasional yang semakin tinggi, diharapkan UMKM Indonesia dapat juga mengembangkan bisnisnya secara digital melalui platform e-commerce.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya-upaya pembinaan kepada UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti pameran UMKM Gayeng yang akan dilaksanakan pada bulan April/Mei 2021 dengan serangkaian kegiatan meliputi fasilitasi kurasi, pengembangan kapasitas, business matching, dan promosi, baik dalam maupun luar negeri.

Masyarakat juga dapat berperan dalam optimalisasi UMKM ini dengan berinovasi kreatif dalam membangun usaha sesuai kebutuhan pasar ketika modal usaha sudah dibantu oleh pemerintah. Berbagai kejadian menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia pada tahun 1997-1998, membuat usaha berskala besar kala itu tidak mampu bertahan mengahadapi gelombang krisis moneter.

Ketika kita sudah mampu membayangkan kekacauan ekonomi global yang juga menghantam Indonesia, kiranya kita akan paham seberapa besar dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Jelas akan juga merembet pada kehidupan politik, pendidikan, Kesehatan, juga keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan terganggu. Agaknya kita juga perlu berlajar dari sejarah, bahwa UMKM benar-benar tidak terdampak secara signifikan. Oleh karena itu agar sejarah kelam tidak terulang seperti saat krisis moneter melanda Indonesia, optimalisasi UMKM jelas harus disadari oleh semua pihak dan mulai dilaksanakan realisasinya oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia.

Saya meyakini bahwa UMKM adalah pondasi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini bukanlah asumsi pribadi tapi sudah saya jelaskan baik secara historal, empirical, yuridical, beserta data valid didalamnya. Semoga keresahan dari mahasiswa ini mampu tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia baik dari suprastruktur politik seperti halnya pemangku kebijakan, hingga infrastruktur politik masyarakat khususnya, berbagai media masa, dan para pengusaha tentunya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Islam Bandung

Oleh : Gerry Ramadhan )*

Agar pengusaha UMKM dapat bangkit, tentu saja perlu adanya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hal tersebut tentu saja merupakan tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Menko perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor makro, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
UU Cipta Kerja rupanya telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

UU Cipta Kerja sendiri juga telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam UU Cipta Kerja tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga mengenai kriteria UMKM harus menunggu aturan pemerintahnya terlebih dahulu.

Dalam ketentuan UU Cipta kerja, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM.

Salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

Hal tersebut merujuk pada pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Kemudian berdasarkan pasal 90 ayat (5) UU Cipta Kerja menyatakan, bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya pihak UMK saja yang diuntungkan, pihak usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK juga mendapatkan keuntungan. Namun, saat ini ketentuan mengenai pemberian insentif tersebut masih perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, dalam pasal 92 UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMK akan mendapatkan kemudahan atau penyederhanaan dalam hal administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya.

Dalam pasal tersebut, para pelaku UMKM tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan (PPh).

Selain itu, para pengusaha UMKM di sektor makanan juga akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini tentu saja dilandasi pada UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan, bahwa produk ang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan tersebut tentu saja berlaku untuk setiap produk baik makanan dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyakarat.

Dari ketentuan tersebut, maka setiap produk yang diedarkan baik secara grosir ataupun eceran wajib memiliki sertifikasi halal.

Merujuk pada Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kemudian dalam pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, bagi pelaku bisnis UMKM yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya. Hal ini tentu saja sangat membantu bagi pengusaha yang memiliki bisnis umkm.

Sudah sepatutnya kita menyambut positif akan disahkannya UU Cipta Kerja, karena regulasi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebangkitan bisnis UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute