Oleh : Rahmat Efendi )*

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang ikut menopang perekonomian nasional. Pemerintah pun terus berupaya untuk membangkitkan UMKM dalam rangka menggerakan kembali roda ekonomi.

Kebangkitan ekonomi secara nasional, tentunya merupakan tanggung jawab bersama. Tak hanya di satu sektor yang mampu menopang hal ini, namun adanya kerjasama saling berkaitan, sektor satu dengan lainnya. Sebut saja di bidang UMKM yang ternyata mampu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi cukup besar dan mendominasi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno pun menyatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Buktinya, UMKM tercatat mampu berkontribusi hingga hampir Rp9.000 triliun.

Sandiaga menambahkan, UMKM juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja dengan persentase 97 % dari keseluruhan lapangan kerja di Indonesia. Pelaku UMKM juga merupakan penggerak 62% ekonomi negara. Pelaku ekonomi di Indonesia juga didominasi oleh pekerja kreatif dengan persentasi 70%.

Pada kesempatan berbeda, Sandiaga memaparkan bahwa kunci pemulihan ekonomi berkaitan erat dengan protokol kesehatan. Berkaca pada destinasi wisata saat libur tahun baru memberikan hasil cukup baik. Yakni, adanya kedisiplinan, kepatuhan atas prokes yang bisa diapresiasi. Apalagi momentum tahun baru menjadi sesuatu yang anyar di tengah pandemi ini. Yaitu, mensiasati cara berwisata namun tetap dengan prokes ketat melalui bantuan aplikasi PeduliLindungi. Sebagai informasi untuk destinasi wisata Ragunan dan Ancol mendapatkan sistem preregistrasi.

Adapula capaian cukup membanggakan yakni, beberapa provinsi dilaporkan mampu menerapkan pengendalian protokol kesehatan tersebut. Diantaranya ialah Kalimantan Utara, Kepulauan Riaua, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Bali.

Sebagai contoh pemulihan ekonomi Di Bali yang juga berasal dari UMKM serta sektor pariwisata. Bali, mulai dibuka untuk umum namun tetap dengan prokes ketat. Bali yang sempat mengalami penutupan kini mulai bergeliat kembali. Bukan tak mungkin jika di wilayah lainnya akan segera menyusul. Sehingga, makin banyak UMKM yang kembali hidup, makin cepat pula kebangkitan ekonomi Indonesia segera tercapai.

Laporan dan capaian ini tentunya mencakup pula sektor UMKM dengan beragam bidang. Dalam industri wisata, ada banyak sekali UMKM pendukung yang mana mampu menopang jalannya wisata itu sendiri. Tak hanya jual beli produk, namun layanan jasa sekelas vila, hotel tentu juga memberikan sumbangsihnya.

Bahkan, stan-stan kecil seperti layanan makanan hingga minumanpun tak luput dari kontribusi ini. Maka dari itu, pemerintah enggan menyepelekan masalah tersebut. Pemerintah juga memikirkan bagaimana mendongkrak Parekraf ini agar semakin maju. Kaitannya tentu masih perihal membangkitkan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam perjalanannya, sektor UMKM ini mulai menemukan jalan untuk kembali bangkit. Penerapan pembelian delivery order hingga take away, kini makin ramai dan diminati oleh masyarakat. Kini, mereka lebih sadar bagaimana cara berbelanja kebutuhan maupun jasa namun tetap aman dan nyaman.

Pelaku UMKM telah memanfaatkan dengan baik tren digitalisasi ekonomi. Dengan adanya optimalisasi penggunaan teknologi tersebut, UMKM diharapkan dapat kembali survive dan menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, Pemerintah terus membangun ekosistem digital dan memberikan stimulus bagi pelaku UMKM, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.
Masyarakat mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah dalam memajukan UMKM. Dengan adanya penguatan UMKM, maka banyak lapangan kerja akan kembali terbuka dan kesejahteraan rakyat dapat kembali terjaga.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bandung

Oleh : Rivaldi Andrian )*

Pemerintah terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi inklusif, sehingga banyak rakyat yang selamat dari ancaman kemiskinan.

Di masa pandemi banyak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengusaha UMKM. Mereka harus bertahan di tengah badai karena daya beli masyarakat turun drastis. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memberi diskon spesial hingga merambah promosi di dunia maya.
Pemerintah tidak tinggal diam dan menyelamatkan UMKM, agar mereka tidak kolaps lalu menutup usahanya. Pasalnya, pengusaha kecil dan menengah adalah pahlawan karena berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Jangan sampai banyak UMKM yang merugi, lalu mempengaruhi finansial Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC yang diselenggarakan secara virtual berpidato tentang UMKM. Menurut beliau, UMKM perlu diberdayakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi inkusif. Dalam artian, ekonomi inklusif bisa menyelamatkan rakyat dan menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

UMKM tidak hanya jadi jaring penyelamat masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja. Penyebabnya karena dalam 1 usaha kecil dan menengah memiliki minimal 2 kaaryawan (dan maksimal 30 orang). Bayangkan saja jika usaha kecil itu ditutup, ada berapa orang yang kebingungan karena tidak bisa lagi memiliki gaji bulanan?
UMKM bisa menyerap 50% tenaga kerja dan 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM juga pemberdayaan perempuan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan kesetaraan gender sekaligus menyelamatkan UMKM dari jurang kehancuran.
Presiden Jokowi melanjutkan, ada 2 cara untuk memberdayakan UMKM, yang pertama dengan memberi pinjaman lunak. Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar lebih dari 4 miliar USD, yang dibagikan untuk 17,8 juta UMKM. Mereka layak mendapatkan bantuan karena memang terdampak pandemi.

Tentu pinjaman ini adalah pinjaman produktif, dan Presiden Jokowi pernah berpesan bahwa jangan malah disalahgunakan jadi hal yang konsumtif. Uang bantuan dari pemerintah bisa dijadikan modal tambahan untuk kulakan dan membuka usahanya kembali, setelah pernah tutup di awal pandemi. Sehingga pelaku UMKM bisa melanjutkan bisnisnya tanpa bingung mencari kredit di mana.

Cara kedua untuk menyelamatkan UMKM adalah digitalisasi. Sebanyak 8,4 juta pelaku UMKM sudah masuk ke ranah digital, termasuk 54% pengusaha perempuan. Digitalisasi ini penting karena memang saat ini sudah era internet, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pembeli yang langsung datang ke toko.

Saat ini banyak orang yang lebih memilih belanja online karena praktis dan tidak perlu lelah di jalan untuk datang langsung ke toko atau pasar. Mereka lebih rela mengeluarkan ongkos kirim, daripada kehilangan waktu dan tenaga untuk belanja offline. Belanja online juga lebih praktis karena tinggal memesan via HP dan menunggu paket datang di rumah.

Pelaku UMKM sudah melek teknologi, dan mereka juga merasakan manfaatnya. Saat pandemi mayoritas pembeli merambah pasar online, dan memang dengan promosi di web serta media sosial, akan lebih luas jangkauannya. Pembeli tidak hanya datang dari kota asal tetapi juga dari kota-kota lain di seluruh Indonesia, bahkan juga dari mancanegara.

Pemerintah menyelamatkan UMKM karena merekalah tulang punggung perekonomian negara. UMKM wajib dibantu dengan suntikan pinjaman untuk tambahan modal, sehingga bisa melanjutkan lagi bisnisnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan didikan untuk berbisnis online dan mendapatkan lebih banyak pembeli, bahkan dari luar negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah pun terus menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada UMKM agar dapat terus bertahan dan mendukung perekonomian nasional di tengah krisis akibat wabah penyakit menular.

Di tengah pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mempercepat pendistribusian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM Eddy Satria menuturkan, pihaknya akan terus mendorong percepatan penyaluran hingga akhir Agustus 2021 sebanyak 3 Juta penerima BPUM. Untuk memperoleh BPUM 2021, tentunya pelaku UMKM juga harus menyertakan persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM.

Pelaku UMKM juga bisa mengusulkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten atau kota di wilayah masing-masing paling lambat 31 Agustus 2021, dengan mempersiapkan dokumen berupa ; NIK sesuai e-KTP, KK, Nama Lengkap, Alamat Sesuai KTP, Bidang Usaha, Nomor Telepon.

Program Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahap pertama, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sedangkan anggaran tahap kedua sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta usaha mikro.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merasa optimis bahwa UMKM dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap tenaga kerja.

Data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa UMKM telah berkontribusi sebanyak 61,07 persen terhadap PDB, atau setara dengan lebih dari Rp 8.500 triliun.

UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total nilai investasi. Selain itu keberlangsungan UMKM selama masa pandemi juga menunjukkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Wapres berharap agar UMKM dapat menjadi garda terdepan kebangkitan ekonomi, dapat meraih keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.Meski saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan PPPK, Ma’ruf Amin meyakini bahwa tekad dan cita-cita untuk memajukan UMKM tidak pernah surut.

Sementara itu Menkop dan UKM Teten Masduki menuturkan, kondisi Pandemi Covid-19 masih memberikan tantangan bagi aktifitas usaha, meskipun angka pertumbuhan ekonomi membaik pada kuartal II. Teten juga berharap agar momen peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali upaya transformasi UMKM untuk masa mendatang.

Ia juga berharap agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebangkitan UMKM Indonesia untuk merajai dan mengangkasa kembali sembari beradaptasi di tengah disrupsi pandemi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Pandemi Covid-19 memang berpengaruh terhadap eksistensi UMKM. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya pembatasan sosial dan fisik yang mengganggu proses produksi maupun transaksi.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa 94% UKM tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha karena literasi digital yang masih rendah. Padahal digitalisasi UMKM dapat menjadi peluang untuk tumbuh di masa pandemi yang membatasi pertemuan fisik. Suntikan dana BLT tentu saja diharapkan dapat membantuk pelaku UMKM untuk dapat berinovasi terkait dengan cara bisnisnya.

Marketplace atau lokapasar tentu bisa menjadi alternatif bagi pelaku UMKM agar tetap memiliki penghasilan. Digitalisasi di sektor UMKM ternyata mempunyai peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional serta mendorong UMKM untuk terus berdaya. Survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada 2021 menyebutkan, bahwa 80% UMKM yang sudah masuk ekosistem digital mempunyai daya tahan yang lebih baik.

BLT yang diberikan oleh pemerintah tentu diharapkan agar pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam melebarkan sayap distribusinya. Apalagi pemerintah juga melakukan market demand dengan mengefektifkan belanja pemerintah senilai 40% dari seluruh anggaran yang mencapai Rp 460 triliun.

Pandemi ini seperti layaknya ombak yang mengombang-ambingkan kapal, baik kapal besar maupun kapal kecil, untuk bertahan dari terpaan ombak tentu saja diperlukan stimulus agar kapal menjadi kokoh dan tetap bertahan sembari berinovasi, sehingga ketika badai sudah berlalu UMKM dapat bangkit dan menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus memperbaiki ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat terus bertahan di masa pandemi Covid-19. Keberlangsungan UMKM diharapkan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja produktif.

Pandemi Covid-19 membuat kita harus beradaptasi dengan situasi yang tidak bisa dikatakan baik, karena hadirnya virus kecil membuat perubahan besar dalam kehidupan. Terutama di sektor ekonomi, karena ada hantaman karena apsar global juga sedang lesu. Baik pedagang kelas kakap maupun kelas teri hampir megap-megap karena harus beradaptasi dengan kondisi yang kurang stabil.

UMKM adalah pihak yang sempat terpukul di awal pandemi Covid-19 karena daya beli masyarakat turun drastis. Mereka berupaya keras untuk tetap survive, dengan merambah pasar online, menyediakan layanan antar, dan memberi service terbaik. Sehingga pelanggan lama akan tetap setia dan belanja dengan jumlah yang cukup.

Namun kini UMKM mulai bangkit dan tetap bertahan, mereka tidak menyerah karena memutuskan untuk tutup adalah tindakan konyol. Menteri UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa ada perbaikan di sektor UMKM pada kuartal kedua tahun 2021. Progress positif ini dicapai berkat kebijakan-kebijakan pemerintah saat pandemi.

Memang pemerintah sangat concern kepada pengusaha UMKM karena merekalah yang menjadi tulang punggung perdagangan di Indonesia, dan 90% bisnis di negeri ini adalah yang memiliki skala kecil dan menengah. Sehingga wajar jika pemerintah memprioritaskan para pedagang. Ini bukanlah sebuah pilih kasih, tetapi langkah jitu untuk menyelamatkan kondisi finansial negara.

Pemerintah memberi BLT khusus untuk pengusaha UMKM senilai 2,4 juta rupiah pada awal pandemi dan 1,2 juta rupiah pada tahun 2021. BLT diberikan sebagai stimulus agar pebisnis kecil dan menengah tidak gulung tikar. Jika kondisi ini terjadi maka akan berbahaya, karena negara yang perekonomiannya kuat adalah yang memiliki banyak entrepreneur. Sedangkan faktanya, di Indonesia baru ada 2% WNI yang jadi pengusaha, dan idealnya minimal 5%.

Dengan BLT tersebut maka pengusaha UMKM bisa menggunakannya untuk modal tambahan, sehingga mereka bisa kulakan dan membuka tokonya kembali. Presiden Jokowi juga berpesan agar menggunakan uang itu untuk bisnis, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Uang itu waji digunakan sebagai modal sehingga bisa diputar dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Selain BLT, pemerintah juga membuat aturan baru berupa kerjasama UMKM dengan berbagai Dinas. Sehingga jika ada pengadaan di Dinas tersebut, UMKM yang akan diprioritaskan. Mereka akan otomatis mendapatkan klien baru dan pesanan dari Dinas lumayan nominalnya, sehingga keuntungannya juga mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah juga membantu melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Ketenagakerjaan, dengan memberikan seminar serta pelatihan. Sehingga para pengusaha kecil dan menengah mendapatkan keterampilan baru untuk menambah penghasilan. Jika bisnis A sepi maka mereka bisa banting setir ke bisnis B.

Pihak dinas juga membantu masalah pemasaran dengan mengajarkan teknik digital marketing, sehingga UMKM tidak akan gagap teknologi, tetapi mahir mengoperasikan internet dan memasarkan berbagai produknya di sana. Dengan merambah media sosial dan situs, maka mereka bisa mendapatkan calon pembeli potensial. Tak hanya dari Indonesia tetapi juga dari seluruh dunia.

Pengusaha UMKM terus berusaha agar tetap survive di tengah pandemi dan mereka tidak mau menyerah begitu saja, karena berbisnis adalah satu-satunya mata pencaharian. Pemerintah membantu pengusaha kecil dan menengah agar tidak jatuh bangkrut dengan berbagai program. Mereka bisa bertahan dan melanjutkan bisnisnya, serta mengalami kenaikan keuntungan di masa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal Depok

Oleh Adnan Kasogi Nasution )*

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pondasi dan bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah pun serius membangun ekosistem yang sehat bagi UMKM karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakan roda perekonomian rakyat, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belakangan menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, berbagai bantuan dari Kementrian Koperasi dan UMKM gencar dilakukan. Mulai dari bantuan pencairan dana usaha dengan mudahnya persyaratan yang ada, hingga berbagai bantuan berkala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Pencairan dana UMKM senantiasa terlaksana secara bertahap dari bulan ke bulan secara langsung tersalurkan pada masyarakat yang sudah terverifikasi sebagai pelaku usaha. Hal ini membuat siapapun tersulut semangatnya untuk membuat usaha. Lalu apa sebenarnya manfaat bagi pemerintah dalam membagikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang memiliki usaha? Untuk menjawabnya tidak bisa hanya sebatas asumsi belaka, melainkan harus juga diimbangi dengan data yang valid untuk menemukan jawaban tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (1) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.

Adapun aturan turunan perihal UMKM ini apalagi ditengah situasi Pandemi Covid-19 memicu lahirnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 tahun 2021 menjadi keseriusan bagi Pemerintah dalam membangun UMKM. Regulasi tersebut hadir berdasarkan Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UMKM sudah banyak memberikan kontribusinya pada negeri ini dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik menjelaskan bahwa kontribusi UMKM ditargetkan mencapai 62,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2021 dan diharapkan terus naik naik menjadi 65% dari PDB pada tahun 2024. Pengembangan koperasi dan UKM pada 2021-2024 sudah sangat dipetakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan peta jalan tersebut ditargetkan pada 2021 koperasi dan UMKM mulai beranjak kemudian mengalami peningkatan di 2022 dan perbaikan di 2023.

Di luar negeri, Pemerintah terus mengoptimalkan diplomasi ekonomi. Perwakilan RI dapat menjadi katalis agar para pelaku usaha Indonesia dapat menembus pasar internasional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyampaikan bahwa meskipun jumlah penduduk Singapura tidak sebesar Indonesia, tetapi potensi pasar yang dimiliki Singapura sangat besar. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dengan tantangan kebutuhan pasar internasional yang semakin tinggi, diharapkan UMKM Indonesia dapat juga mengembangkan bisnisnya secara digital melalui platform e-commerce.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya-upaya pembinaan kepada UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti pameran UMKM Gayeng yang akan dilaksanakan pada bulan April/Mei 2021 dengan serangkaian kegiatan meliputi fasilitasi kurasi, pengembangan kapasitas, business matching, dan promosi, baik dalam maupun luar negeri.

Masyarakat juga dapat berperan dalam optimalisasi UMKM ini dengan berinovasi kreatif dalam membangun usaha sesuai kebutuhan pasar ketika modal usaha sudah dibantu oleh pemerintah. Berbagai kejadian menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia pada tahun 1997-1998, membuat usaha berskala besar kala itu tidak mampu bertahan mengahadapi gelombang krisis moneter.

Ketika kita sudah mampu membayangkan kekacauan ekonomi global yang juga menghantam Indonesia, kiranya kita akan paham seberapa besar dampak ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Jelas akan juga merembet pada kehidupan politik, pendidikan, Kesehatan, juga keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan terganggu. Agaknya kita juga perlu berlajar dari sejarah, bahwa UMKM benar-benar tidak terdampak secara signifikan. Oleh karena itu agar sejarah kelam tidak terulang seperti saat krisis moneter melanda Indonesia, optimalisasi UMKM jelas harus disadari oleh semua pihak dan mulai dilaksanakan realisasinya oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia.

Saya meyakini bahwa UMKM adalah pondasi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini bukanlah asumsi pribadi tapi sudah saya jelaskan baik secara historal, empirical, yuridical, beserta data valid didalamnya. Semoga keresahan dari mahasiswa ini mampu tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia baik dari suprastruktur politik seperti halnya pemangku kebijakan, hingga infrastruktur politik masyarakat khususnya, berbagai media masa, dan para pengusaha tentunya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Islam Bandung

Oleh : Gerry Ramadhan )*

Agar pengusaha UMKM dapat bangkit, tentu saja perlu adanya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM. Hal tersebut tentu saja merupakan tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Menko perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor makro, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
UU Cipta Kerja rupanya telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

UU Cipta Kerja sendiri juga telah mengubah ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketentuan mengenai kriteria UMKM dalam UU Cipta Kerja tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sehingga mengenai kriteria UMKM harus menunggu aturan pemerintahnya terlebih dahulu.

Dalam ketentuan UU Cipta kerja, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM.

Salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

Hal tersebut merujuk pada pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Kemudian berdasarkan pasal 90 ayat (5) UU Cipta Kerja menyatakan, bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya pihak UMK saja yang diuntungkan, pihak usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK juga mendapatkan keuntungan. Namun, saat ini ketentuan mengenai pemberian insentif tersebut masih perlu diatur dalam peraturan pemerintah.

Sementara itu, dalam pasal 92 UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMK akan mendapatkan kemudahan atau penyederhanaan dalam hal administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya.

Dalam pasal tersebut, para pelaku UMKM tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan (PPh).

Selain itu, para pengusaha UMKM di sektor makanan juga akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini tentu saja dilandasi pada UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan, bahwa produk ang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Ketentuan tersebut tentu saja berlaku untuk setiap produk baik makanan dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyakarat.

Dari ketentuan tersebut, maka setiap produk yang diedarkan baik secara grosir ataupun eceran wajib memiliki sertifikasi halal.

Merujuk pada Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus berdasarkan standar halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kemudian dalam pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, bagi pelaku bisnis UMKM yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya. Hal ini tentu saja sangat membantu bagi pengusaha yang memiliki bisnis umkm.

Sudah sepatutnya kita menyambut positif akan disahkannya UU Cipta Kerja, karena regulasi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebangkitan bisnis UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Prita Puspitasari )*

UU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menolong para pengusaha UMKM, agar bisnis mereka bisa bangkit lagi. UMKM menjadi sasaran, karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Penyebabnya, 90% badan usaha di indonesia adalah bisnis kecil dan menengah. Jika UMKM dibantu, maka otomatis kondisi finansial negara akan membaik.

UU Cipta Kerja menjadi UU yang paling populer, karena mengatur banyak hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga UMKM. Perubahan birokrasi diharap akan mempermudah kehidupan masyarakat, karena tak perlu lagi dipusingkan oleh peraturan yang memusingkan. Selain itu, jika pedagang dipermudah, akan membantu dalam menggulirkan kembali roda perekonomian di Indonesia.

Klaster unggulan dalam UU Cipta Kerja adalah klaster investasi. Karena uang dari para investor yang akan digunakan untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian di Indonesia. Dana ini bukanlah hutang, tetapi diberikan untuk proyek kerja sama dengan Indonesia. Tingkat keamanannya juga tinggi, karena diatur oleh lembaga pengelola investasi. Sehingga dipastikan tidak ada kecurangan di dalamnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tak hanya membantu investasi sektor jumbo, tapi juga menolong pengusaha kecil dan menengah. Karena target dari UU Cipta kerja adalah memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB naik jadi 65%.

Bantuan dari pemerintah berupa UU Cipta Kerja sangat disyukuri oleh pengusaha kecil dan menengah. Karena berkat klaster UMKM, ada kemudahan dalam mendapatkan izin usaha. Dalam peraturan baru tersebut, UMKM dimasukkan dalam usaha resiko rendah. Sehingga hanya butuh nomor izin berusaha (NIB), tanpa harus mengurus izin HO yang rumit dan mahal.

Jika sudah ada nomor izin berusaha, maka UMKM dianggap sebagai usaha yang legal. Mereka bisa mengekspor produknya, karena jika memasuki pasar internasional, harus punya izin usaha yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga usaha para pebisnis UMKM akan makin maju, karena sudah memasuki ranah ekspor dan mendapat keuntungan dalam mata uang dollar.

Luhur Pradjarto, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi pelaku UMKM. Karena mereka mendapatkan prioritas dalam pengadaan jasa pemerintah sebesar 40%. Sehingga akan punya langganan tetap, dan biasanya di proyek ini pesanannya dalam jumlah besar.

Jika ada banyak pesanan dari dinas, maka pengusaha kecil dan menengah bisa tersenyum lagi, karena akan mendapat keuntungan yang cukup banyak. Mereka bisa bangkit dari cobaan di masa pandemi, karena sebelumnya sepi pesanan saat daya beli masyarakat menurun. Saat ini, konsumen tetapnya adalah dinas, jadi sudah pasti akan dibayar dengan kontan.

Mengapa UMKM selalu dibantu oleh pemerintah? Penyebabnya karena manyoritas pengusaha di Indonesia berlevel kecil dan menengah. Bayangkan jika tidak ada bantuan dalam bentuk UU, maka usaha mereka akan mati merana. Saat bisnisnya sepi, malah terbentur oleh birokrasi yang membingungkan. Sudah jatuh tertimpa tangga.

Ketika UMKM dibantu, maka mereka bisa semangat melanjutkan bisnisnya, lalu efek positifnya adalah roda perekonomian bisa berjalan lagi. Karena izin usaha UMKM bisa membuat bank dan lembaga peminjaman uang mempercayai mereka, lalu ada kredit yang dikucurkan. Dengan uang itu, maka bisnis bisa diperbesar dan mendapatkan keuntungan yang lumayan.

UU Cipta Kerja dirancang untuk membantu para pengusaha UMKM, melalui banyak perubahan peraturan. Birokrasi dipangkas sehingga izin usaha hanya butuh waktu 7 hari. Selain itu, pengusaha UMKM hanya butuh NIB sebagai legalitas usaha, sehingga akan memudahkan mereka untuk melanjutkan bisnis.

 )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dimas Robiansyah )*

UU Cipta Kerja merupakan solusi efektif dalam memangkas regulasi penghambat investasi. Dengan adanya produk hukum ini, UMKM dan industri rakyat lainnya diharapkan dapat berkembang dan memperkokoh perekonomian bangsa di masa pandemi Covid-19.
Game Changer undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai mulai nendang, setelah peraturan pelaksanaan berupa 51 PP dan Perpres rampung diterbitkan pada Desember hingga Februari lalu.
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lahir dari omnibus law ini telah dibentuk dengan setoran modal pemerintah sebesar Rp 75 triliun, yang diproyeksikan menarik investasi asing maupun dalam negeri Rp 225 triliun untuk tahap pertama.

Menko perekonomian Airlangga Hartarto memastikan UU Cipta Kerja tidak hanya mendorong investasi sektor jumbo, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air..

Senada, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, dari PP dan perpres pelaksana UU Ciptaker tersebut, yang paling efektif dan paling berpengaruh positif untuk pemulihan ekonomi adalah aturan-aturan mengenai perizinan terutama untuk UMKM, serta pengambilan keputusan berkaitan dengan masalah lahan.

Hal yang menghambat UMKM adalah regulasi, dengan adanya UU Cipta Keerja maka perihal regulasi sudah dipermudah. Selain itu UMKM juga memerlukan dukungan dari sisi implementasi regulasi untuk pemberdayaan, akses ke pasar dan pembiayaan. Implementasi untuk mengawal hal tersebut tentu saja membutuhkan konsistensi dari pemerintah, karena butuh alokasi anggaran pemerintah, serta dukungan perbankan dalam hal kredit.

Di sisi lain, ada juga yang akan menjadi batu sandungan dalam implementas, misalnya terkait dengan lahan.

Tauhid menjelaskan, jika pemerintah daerah tidak segera mempersiapkan keputusan terkait tata ruang dan sebagainya, penanganan akan diambil alih pemerintah pusat. Jika hal itu terjadi, implikasinya akan terjadi penolakan di lapangan, karena daerah tidak dilibatkan dalam proses itu. Sehingga, intinya adalah problem eksekusi, karena Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) menjadi syarat untuk kewajiban penempatan dan lokasi di mana yang diperbolehkan untuk digunakan.

Dirinya juga menjelaskan, biaya pembuatan RDTK juga tidak murah. Selain itu, keputusan-keputusan mengenai penggunaan lahan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah yang perlu dibahas di tingkat legislatif pada umumnya membutuhkan waktu.

Tauhid menuturkan, ada juga tantangan dalam UU Cipta Kerja mengenai perburuhan. Menurunya, masih ada 7 poin yang perlu segera diperbaiki.

Sehingga nantinya yang perlu dipermudah tidak hanya soal upah, tetapi hal lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, turunan dari UU Cipta Kerja ada perpres dengan banyak lampiran, lampiran pertama berkaitan dengan fasilitas atau insentif yang diberikan pemerintah, kedua berkaitan dengan UMKM, dan ketiga adalah persyaratan tertentu. Meski demikian, yang akan menjadi masalah adalah persyaratan tertentu, karena hal tersebut membutuhka persiapan, tidak cukup apabila hanya dengan perpres.

Beleid tersebut menurut Tauhid juga memerlukan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Ini artinya tetap harus ada peraturan menteri (permen) dan harus menunggu sampai nanti permen diterbitkan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto memastikan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI akan memberi banyak kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2021 lalu ternyata mampu memberikan aspek legal dari UMKM, dimana selama ini hal tersebut tidak memiliki legal standing atau landasan hukum usaha bagi UMKM dengan biaya yang murah dan tanpa akte notaris.

Disahkannya UU Cipta Kerja ini tentu saja diharapkan mampu mengembangkan UMKM dan terealisasi dalam aturan yang mewajibkan adanya fasilitas infrastruktur publik minimal 30 persen untuk tempat promosi, tempat usaha dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Darmadi menilai, UU Ciptaker ini telah memberikan banyak perlindungan dan peluang kepada penguatan UMKM di Indonesia terutama dalam kegiatan UMK.

UU Cipta Kerja ini juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah. Tentu saja hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran dan memperkuat perekonomian skala mikro.

Geliat UMKM di Indonesia memang patut mendapatkan perhatian, karena dengan adanya UMKM maka roda perekonomian suatu daerah akan berputar sehingga akan berdampak multiplyer effect terhadap banyak sektor yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi UMKM.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah mencanangkan gerakan mencintai produk dalam negeri, agar sektor UMKM selamat. Karena saat pandemi, merekalah yang paling jatuh saat kehilangan pelanggan, setelah daya beli masyarakat menurun drastis. Jika UMKM selamat maka perekonomian Indonesia akan selamat, karena merekalah tulang punggung finansial Indonesia.

Selama ini, kita sering melihat iklan produk impor yang terkesan indah. Memang banyak artis yang memakai produk buatan luar negeri dengan harga fantastis. Bahkan sebuah tas ada yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Padahal bentuknya sangat kecil, sehingga tidak bisa memuat banyak benda di dalamnya.

Sayangnya mindset bahwa barang buatan luar negeri itu lebih bagus, masih bercokol di kepala banyak orang. Ada pula yang membelinya karena alasan gengsi. Padahal produk buatan dalam negeri juga tak kalah bagusnya dan kualitasnya hampir sama. Selain itu, harganya juga jauh lebih murah, karena tak perlu bayar pajak dan biaya kirim yang mahal.

Presiden Jokowi mengkampanyekan cinta produk dalam negeri. Karena membeli produk dalam negeri adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat lainnya. Caranya dengan belanja di sektor mikro, ultra mikro, dan membeli barang buatan dalam negeri. dalam artian, jika buatan anak bangsa banyak yang membeli, maka perekonomian kita akan terangkat.

Presiden Jokowi menambahkan, barang buatan dalam negeri juga tak kalah bagusnya dengan buatan luar negeri. Dalam artian, sebenarnya kualitas produk asli Indonesia juga baik, hanya saja mungkin promosinya kurang. Ketika presiden menginstruksikan untuk membeli produk buatan Indonesia, maka secara tak langsung akan memviralkan bahwa kualitas barang asli Indonesia sangat bagus.

Sudah banyak produk asli Indonesia yang kuat dan desainnya memukau. Misalnya produsen UMKM tas dan dompet kulit dari Jogjakarta. Mereka membuat desain dompet kulit yang eksklusif dan memiliki motif batik, sehingga berkesan etnik dan sangat menarik. Bahkan produk ini juga diminati oleh wisatawan asing, karena sangat eksotis, menarik, dan tidak pasaran.

Selain itu, ada pula produsen UMKM sandal dan sepatu dari Bali. Produknya sangat unik dan eye catching, sehingga cocok dikenakan oleh perempuan yang menyukai mode. Sandal ini sudah masuk ke ranah internasional dan sudah diekspor, sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan. Hal ini menunjukkan bahwa barang buatan Indonesia juga menjaga mutu dan tidak kalah dari produk luar negeri.

Ada pula gaun yang jadi incaran artis di luar negeri, padahal dirancang oleh desainer asli Indonesia. Pakaian yang unik itu menunjukkan cita rasa seni dari perancang mode di negeri kita, dan menunjukkan bahwa baju buatan kita juga tak kalah indahnya. Malah lebih unggul, karena ada sisi etnis, yang tidak dimiliki oleh produk luar negeri.

Lagipula, beberapa produk luar negeri ternyata dibuat di Indonesia, untuk alasan efisiensi baya produksi dan ongkos kirim. Pembuatnya juga orang Indonesia. Namun dibikin dengan standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih keblinger akan barang impor, padahal sama saja dibuat di Indonesia.

Ketika ada gerakan untuk mencintai produk dalam negeri, maka akan menyelamatkan UMKM. Karena mereka bisa berproduksi, saat ada konsumen yang setia menunggu peluncuran barang baru. UMKM akan selamat karena bebas dari ancaman pailit, karena sepi order. Jika kita menyukai produk Indonesia, maka bisa juga memviralkannya, agar UMKM tetap jaya.

Mencintai produk dalam negeri akan membuat kondisi perekonomian negara membaik. Karena jika UMKM yang membuat produk asli Indonesia membuat barang, lalu diserbu para pembeli, akan naik omzetnya. Akibatnya roda perekonomian akan berjalan dengan kencang. UMKM juga tulang punggung dari finansial Indonesia, karena mayoritas pedagang berlevel kecil dan menengah. Oleh karena itu wajib dibantu oleh program ini.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pengusaha UMKM diselamatkan oleh pemerintah, berkat UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari perizinan yang dipermudah, sampai pembinaan dan pendampingan. Harapannya, pengusaha UMKM akan mampu bangkit lagi dan semangat berjualan, walau masih dalam masa pandemi.

Tahun 2020 adalah waktu yang penuh dengan cobaan, karena sejak maret kita diserang oleh virus Corona Akibatnya hampir semua sektor pingsan, terutama perekonomian. Karena daya beli masyarakat menurun sehingga dagangan sepi. Jika diteruskan akan gawat, karena roda perekonomian akan semakin lambat, bahkan berhenti.

Penurunan daya beli ini yang dikeluhkan pula oleh pengusaha UMKM. Mereka kebat-kebit karena jumlah pelanggan menurun drastis. Padahal berdagang adalah mata pencaharian utama, dan harus sabar ketika omzet mengecil.
Pemerintah berusaha menolong para pengusaha UMKM dengan UU Cipta Kerja dan turunannya. Dalam UU ini ada klaster UMKM dan dalam aturan turunannya disebutkan bahwa perizinan usaha dibagi berdasarkan resiko: rendah, sedang, dan tinggi. Resiko dinilai berdasarkan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Karena UMKM termasuk resiko rendah, maka perizinannya mudah. Cukup dengan NIB alias nomor izin berusaha, maka mereka sudah berstatus legal. Tak usah mengurus izin HO yang biayanya cukup tinggi dan prosesnya agak rumit.
Selain itu, pengurusan izinnya juga mudah. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa legalitas usaha UMKM bisa didapatkan melalui jalur online maupun offline. Jadi pebisnis bisa memlih untuk mengurus izin usaha langsung ke kantor dinas, atau melalui situs resmi. Izin bisa didapat hanya dalam 7 hari kerja, sangat cepat dan mudah.

Jika pengusaha UMKM sudah mengantongi izin, maka ia diuntungkan, karena berstatus legal. Dengan status ini, maka ia bisa mengajukan kredit ke Bank dan melengkapi syarat yang lain. Sehingga pinjaman akan cair dengan mudah, karena pengusaha UMKM sudah dianggap memiliki bisnis yang legal dan diakui negara.

Kredit dari Bank tersebut wajib dijadikan sebagai tambahan modal, sehingga pengusaha UMKM bisa memulai produksi kembali. Ia bisa optimis dalam berjualan dan berpromosi, serta yakin bahwa daya beli masyarakat akan naik lagi. Sehingga pelanggan lamanya akan kembali karena sudah cocok dengan dagangannya, dan ia mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Setelah mendapatkan izin, maka legalitas ini tidak usah diperpanjang lagi. Poin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja ini sangat memudahkan pengusaha UMKM, karena mereka tak perlu registrasi ulang untuk mendapatkan izin usaha seperti dulu. Kecuali untuk pengusaha UMKM di bidang kuliner dan kosmetik, harus memperpanjang status halal pada produknya secara berkala.

Banyak dari pengusaha UMKM yang masih pemula atau hanya tahu cara berjualan tanpa tahu teori marketing kekinian. Pemerintah membantu mereka dengan menyediakan pendampingan, sehingga pebisnis kecil dan menengah tahu cara memasarkan produk tanpa harus memaksa orang lain. Melainkan bisa memanfaatkan media sosial dan blog sebagai tempat promosi.

Sejumlah kemudahan yang diberikan kepada pengusaha UMKM menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah kepada mereka. Karena pebisnis kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian negara, sehingga wajib dibantu dengan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. UMKM harus diselamatkan, agar roda perekonomian Indonesia bisa bergulir lebih cepat.

Pengusaha UMKM bisa semangat lagi dalam menjalankan bisnisnya, karena mereka mendapatkan kemudahan perizinan dari pemerintah. Juga tak perlu takut akan birokrasi yang bertele-tele, karena aturan kuno itu sudah dipangkas saat pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka tinggal fokus berbisnis dan terus berusaha keras, agar usahanya makin lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Cinere-Depok