Oleh : Deka Prawira )*

Undang-Undang Cipta kerja (Ciptaker) merupakan instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan segenap permasalahan ekonomi di Indonesia, UU ini juga dinilai mampu mengurai permasalahan investasi, sehingga Investasi di Indonesia juga akan semakin meningkat dengan adanya Implementasi UU Ciptaker.

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan investasi satu pintu melalui OSS (Online Single Submission) yang sebagai implementasi UU Cipta Kerja. Hal ini diharapkan akan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya hal ini akan memiliki afirmasi dan insentif fiskal yang dirancang tersendiri.

Indonesia juga menghadapi tantangan di depan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita menjadi Indonesia Maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi.

UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya rupanya telah mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tentu menjadi kekuatan untuk menarik investor agar investasi di Indonesia semakin menguat.

Sementara itu tercatat jumlah penciptaan kesempatan kerja baru pada Triwulan 1 sampai dengan 3 di tahun 2021 sebanyak 912.402 tenaga kerja. Pada Triwulan 1 sebanyak 311.922 tenaga kerja dan Triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja ini tentu saja akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat secara umum, sehingga angka konsumsi di Indonesia juga akan semakin meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa UU Cipta Kerja merupakan regulator yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Kesuksesan UU Cipta Kerja juga diperkuat diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai Rp 2,42 kuadriliun pada kuartal I 2022.

Nilai tersebut porsinya mencapai 53.65% dari PDB nasional kuartal I 2022 yang berjumlah Rp 4.51 kuadriliun. Konsumsi masyarakat juga tercatat tumbuh 4,34% pada kuartal I 2022 jika dibandingkan pada kuartal pertama di tahun sebelumnya.

Sementara itu hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi meningkat pada Maret 2022 dari bulan sebelumnya. BI mencatat, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi pada Maret 2022 mencapai 74,4 persen, naik tipis dari Februari 2022 sebesar 74,0 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, implementasi UU Cipta Kerja menjadi game changer pada perbaikan ekonomi di Tanah Air.
Setidaknya, UU ini mampu menarik investasi ke Indonesia. UU ini juga diharapkan dapat mendorong UMKM agar usahanya lebih mudah mendapatkan izin. Sehingga diharapkan kemudahan tersebut akan menciptakan atau menyerap tenaga kerja lebih besar. Di sisi lain, penerbitan izin berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha pada periode 4 Agustus-31 Oktober 2021.

Dari sisi asal investasi, izin berusaha yang diterbitkan terdiri dari 1.508 penanaman modal asing (PMA) dan 467.359 penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan UU Cipta kerja baik di pusat dan daerah. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, realisasi investasi kuartal I/2022 telah mencapai 23,5 persen dari target yang diamanahkan Presiden Jokowi sebesar Rp. 1.200 triliun pada tahun 2022.

Agus menjelaskan, pihaknya proaktif untuk menarik minat para investor nasional dan global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur industri dalam negeri sehingga bisa lebih berdaya saing global. Dalam hal ini Industri logam dasar menjadi penyumbang dominan. Kemudian disusul industri kimia dan farmasi, industri makanan, dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi.

Pelaku industri yang kian agresif dalam memperluas usahanya tentu patut kita apresiasi. Implementasi UU Cipta Kerja bisa menjadi landasan bagi segenap sektor perekonomian yang berfungsi untuk peningkatan jumlah serapan kerja. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi meningkatnya investasi dan konsumsi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Wahyu Pratama )*

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menunjukan bahwa perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang positif ditengah Pandemi Covid-19. Hal ini tercermin realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) pada kuartal I 2022 mencapai Rp 282,4 triliun, meningkat 28,5% dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat Rp 219,7 triliun.

Selain itu ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 juga tumbuh 5,01% (yoy), membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat kontraksi -0,74% (yoy). Kondisi ini menunjukan bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia, karena investasi di Indonesia masih memberikan imbal hasil yang menguntungkan dan perekonomian Indonesia masih berjalan ke arah yang positif di tengah pandemi Covid-19.

Di tempat terpisah, pada 27 April 2022 Lembaga Pemeringkat Utang Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan outlook Indonesia dari negatif menjadi stabil dan mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB (Investment Grade). S&P menilai ekonomi Indonesia mampu menghadapi risiko eksternal seperti pemulihan ekonomi global, peningkatan laju inflasi global serta peningkatan eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut selama dua tahun kedepan, yang didukung oleh kondisi fiskal yang solid dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan meningkatkan kinerja investasi. Melihat kondisi ini, S&P memproyesikan ekonomi Indonesia pada 2022 akan tumbuh 5,1%.

Untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia untuk mempercepat progres pemulihan ekonomi, presiden Joko Widodo menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperingkas perizinan usaha. Dengan adanya kebudahan perizinan usaha diharapkan akan mendorong kinerja investasi yang dapat meningkatkan terciptanya lapangan usaha dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memproyeksi ekonomi Indonesia sepanjang 2022 akan tumbuh dikisaran 4,5% hingga 5,3% (yoy). Sedangkan Kementrian Keuangan memproyeksi ekonomi Indonesia sepanjang 2022 akan tumbuh dikisaran 5,2% hingga 5,8% (yoy).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha dan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja memberi angin segar kepada investor dan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia, karena mampu menyelesaikan tiga masalah fundamental yang menghambat masuknya investasi yaitu ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder. Untuk itu Pemerintah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kondusivitas iklim usaha, sehingga meningkatkan investasi.

Senada dengan hal itu, Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono mengapresiasi Pemerintah, ditengah Pandemi Covid-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini, akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.

Ditengah risiko ekonomi global dan Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia ternyata masih mampu menunjukan prospek yang positif. Kondisi ini, perlu ditingkatkan sehingga dapat mempercepat progres pemulihan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah perlu menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kondusifitas iklim investasi yang dapat meningkatkan sintimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Wahyu Pratama )*

Kinerja perdagangan internasional sangat berperan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi donestik. Ditengah pemulihan ekonomi global pasca Pandemi Covid-19, kinerja ekspor Indonesia masih menunjukan peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total ekspor periode Januari-Februari 2022 mencapai USD 39.637,7 juta, meningkat 29,75% (yoy) dibandingkan periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 30.549,8 juta. Peningkatan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh peningkatan perdagangan komoditas migas dan non migas.

Ekspor migas periode Januari-Februari 2022 mencapai USD 1.896 juta, meningkat 8,69% (yoy) dibanding periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 1.744,4 juta. Sedangkan ekspor non migas pada periode Januari-Februari 2022 USD 37.741,7 juta meningkat 30,77% (yoy) dibanding periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 28.805,4 juta.

Momentum peningkatan kinerja ekspor domestik ini perlu dimanfaarkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mengolah bahan mentah/baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Di sisi lain, Pemerintah harus cerdik dalam memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi domestik, terutama bagi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Pengolahan, karena sektor tersebut sangat strategis dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan ekspor pada kedua sektor tersebut tentunya akan menimbulkan multiplier effect yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pemerintah telah memberikan perhatian besar dalam upaya peningkatan eskpor Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh usaha dan mendukung ekspor UMKM melalui dukungan penyediaan dana melalui perbankan. Upaya tersebut dilakukan meningkatkan daya saing ekonomi domestik Sektor UMKM memiliki peranan luar biasa bagi perekonomian nasional. Ditambah sektor ini juga mampu menyerap dan menciptkan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Sehingga betul-betul menjadi perhatian serius bagi Pmerintah.

Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi free trade aggrement dalam menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar dunia. Tentunya ini diharapkan akan berikan peluang bagi produk-produk ekpsor Indonesia termasuk UMKM untuk dapat lakukan penetrasi di pasar global.

Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 15 negara. Perjanjian RCEP ini diharapkan akan mendorong Indonesia lebih terintegrasi dengan rantai nilai global.

Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP dengan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang semakin terbuka, industri nasional akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan semakin terlibat dalam mata rantai regional dan global.

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zamroni Salim mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan ujung tombak yang perlu dioptimalkan agar Indonesia dapat keluar dari dari middle income trap. Regulasi tersebut dapat menyederhanakan perizinan udaha, sehingga akan memajukan aktivitas perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan internasional.

Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut para stake holder harus berupaya untuk mendorong kinerja Industri Pengolahan lokal yang mampu mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kinerja ekspor.

Kinerja ekspor Indonesia masih terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sekalipun ekonomi masih menunjukan pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Untuk itu Pemerintah perlu mendorong kinerja eskpor untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dan daya saing ekonomi domestik, dengan cara mendorong kinerja pelaku UMKM dan Industri Pengolahan.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Aulia Hawa )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan inovasi besar dalam meringkas regulasi. Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, arus investasi akan semakin besar yang dapat mendorong kinerja sektor ekonomi.

Tahun 2022 merupakan tahun di mana masyarakat kembali menata hidupnya setelah sebelumnya digempur oleh Pandemi Covid-19.Pemulihan ekonomi setelah masa terpuruk di masa pandemi tentu saja membutuhkan formula yang dapat mendorong kinerja sektor ekonomi, salah satunya UU Cipta Kerja.
Perlu kita ketahui bahwa selama pandemi, terdapat 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak Covid-19. Jumlah itupun ternyata belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang.

Dengan UU Cipta Kerja, Indonesia memiliki instrumen yang diandalkan untuk menyelesaikan semuanya, sehingga diharapkan bisa menjadi strategi dalam meningkatkan daya saing global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja diharapkan menjalankan transformasi struktural, meningkatkan investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional.

Dia menjelaskan UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licensed Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach). Selanjutnya, pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan sistem Online Single Submission (OSS) pada Juni 2021 sehingga diharapkan investasi dapat meningkatkan dan lebih banyaknya kesempatan kerja dan peluang berusaha akan tercipta.

Di antara aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. World Bank juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

Kontribusi positif UU Cipta Kerja lainnya adalah mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Dalam hal ini, Middle Income Trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tidak mempu berpindah dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Sebab, mereka tidak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Namun tidak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi.

Penilaian bahwa UU Cipta Kerja mampu mengentaskan Indonesia dari jebakan negara menengah juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa UU tersebut memberikan regulasi yang sederhana dan efisien. Selain itu UU Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan penumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku bagi usaha pemula. UU ini juga memungkinkan agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.

Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga menciptakan iklim berusaha agar dapat terus berkembang, menarik minat investor hingga mempermudah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal ini tentu saja akan menjadi langkah konkrit bagi peningkatan kinerja sektor ekonomi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Abizar Abdillah )*

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi peraturan yang banyak ditunggu karena dapat meringkas persoalan hiper regulasi di Indonesia. Aturan tersebut juga diyakini mampu membuka keran investasi lebih besar.

Febrio Nathan Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, memastikan bahwa berlakunya undang-undang (UU) Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Nathan mengatakan, UU Cipta Kerja sangat berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan.
Adapun Indikator kesuksesannya dapat diukur ketika peringkat Programme for International Student Assesment (PISA) SDM Indonesia meningkat secara signifikan.
Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, tentunya para investor asing maupun dalam negeri akan menanamkan investasi ke Indonesia. Mengingat faktor ini yang sangat penting untuk segera dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Keberlanjutan reformasi struktural dalam bidang peningkatan SDM, akan membawa dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga, iklim investasi dalam negeri akan sangat baik bagi para investor yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Lembaga internasional juga memprediksi berlakunya perundangan Cipta Kerja akan mendongkrak secara tajam pertumbuhan perekonomian dalam negeri selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengimplementasikan perundangan tersebut dalam dunia kerja di Indonesia.

Dirinya menambahkan, penting sekali sebagai terobosan. Lembaga internasional seperti World Bank yakin Indonesia bisa memanfaatkan meningkatkan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Dari implementasi perundangan di atas, lembaga internasional memprediksi pertumbuhan perekonomian dalam negeri pada tahun depan akan mencapai angka rata di atas 5 persen.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan mencapai 6,1 persen, Bloomberg memprediksi mencapai 5,6 persen, World Bank memprediksi mencapai 4,4 persen dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksi mencapai 5,3 persen. Proyeksi tersebut sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional laninnya.

Sementara itu, Survei dari IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 menyatakan peringkat daya saing Indonesia mengalami kenaikan. Dari sebelumnya pada posisi 40, kemudian menjadi peringkat 37 dari total 64 negara yang didata.
Pada kawasan Asia Pasifik, Indonesia tetap bertengger pada posisi 11 dari 14 negara. Posisi Indonesia di atas India dan Filipina. Indonesia juga mengalahkan Rusia dalam daya saing dengan berada pada urutan ke 45.

Menurut Head of Research and Consulting LM FEBUI Bayuadi Wibowo Indonesia mengalami penurunan peringkat pada dua komponen utama, yakni kinerja perekonomian dan infrastruktur. Menurut Bayu, Hal tersebut disebabkan oleh faktor kesiapan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pandemi.

Dirinya juga menyatakan, peningkatan infrastruktur di Papua juga mempengaruhi peringkat daya saing Indonesia. Pasalnya, dengan adanya infrastruktur yang baik maka minat investor juga meningkat. Jika minat investor meningkat, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Perlu diketahui bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2020 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya yakni posisi ke-73 dari 190 negara. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mematok kemudahan berusaha di peringkat 40.

Dalam laporan yang ditulis oleh World Bank tersebut, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oleh karena itu UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

UU Cipta Kerja diyakini mampu memperkuat pondasi perekonomian di Indonesia, dengan memangkas peraturan yang berbelit, diharapkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia juga meningkat, sehingga hal ini akan menjadi upaya konkret untuk mengakselerasi daya saing Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Julian )*

Salah satu penggerak perekonomian negara adalah adanya progresivitas perkembangan investasi yang kondusif. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja dibutuhkan regulasi yang ramah terhadap pengusaha maupun penanam modal, yaitu UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan menciptakan iklim investasi di Indonesia ke depannya semakin baik di 2022.

UU Cipta Kerja ini didorong untuk meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing, memperluas UMKM dan memudahkan legalitas UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, adanya perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) juga didesain pemerintah agar penerapannya menjadi lebih mudah bagi masyarakat.

Airlangga juga mengatakan, pemerintah juga terus melakukan layanan OSS dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kementerian/lembaga dan di daerah, sehingga layanan ini bisa dengan mudah dan cepat diakses oleh masyarakat.

Pemerintah menyadari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Cipta Kerja dalam mengamanatkan pemerintah melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan masih dalam proses di DPR. Hasilnya diharapkan sudah bisa diberikan ke pemerintah untuk daftar inventarisnya.

Selain itu, untuk mendorong investasi, pemerintah juga sedang mempersiapkan metode Omnibus Law dalam penyusunan peraturan UU, peningkatan partisipasi publik, untuk memperoleh pendapat masyarkat, hak untuk dimintai pendapatnya dan hak untuk memberikan penjelasan jawaban yang diberikan.
Airlangga optimis, kondisi berusaha di tahun ini akan berjalan dengan baik dan persepsi pengusaha pasca keputusan MK masih positif dan 36% pelaku usaha optimis agar usaha baru dapat berlangsung secara baik di tahun 2022 ini.

Dengan situasi dan kondisi yang ada, kita juga optimis dapat mengendalikan Covid-19, mengendalikan perekonomian nasional, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja, dengan syarat meningkatkan regulasi lapangan kerja yang terus ditingkatkan.
UU Cipta Kerja menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi tahun 2022.
Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan bertumbuhnya investasi di Indonesia.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sari Pramono, mengatakan UU Cipta Kerja akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Angkatan kerja Indonesia juga akan memiliki pendapatan yang layak. UU Cipta Kerja juga dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

Pramono mengatakan pengesahan UU Ciptaker dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Dengan adanya Omnibus Law juga, diharapkan regulasi tersebut dapat menarik minat investasi demi meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

Indonesia adalah negara yang masih menyandang status sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, Investor asing tetap antusias berinvestasi di Indonesia. Tahun lalu, realisasi investasi langsung mencapai Rp 901,02 triliun atau 100.1% dari target Rp 900 triliun dan 104,8% dari target Rp 858,5 triliun yang dipatok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menariknya, banyak investor, baik asing maupun domestik yang merealisasikan investasinya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Rupanya sebagian investor tidak terpengaruh oleh putusan MK.

Awalnya ada kecemasan di benak para investor yang saat itu menjalar ke lantai bursa. Indeks harga saham gabungan (IHSG) selama beberapa haru juga diganggu oleh segmen negatif tersebut. Namun, kecemasan para investor kian memudar, hingga sampai akhirnya sirna sama sekali. Rupanya investor sadar bahwa pemerintah dan DPR tidak mungkin lepas tangan. UU Cipta Kerja pasti akan diperbaiki sesuai amar putusan MK agar dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, tidak dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

UU Cipta Kerja tidak hanya menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, tetapi juga mengembangkan iklim yang kondusif sehingga para investor tidak ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Prawira )*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapatkan apresiasi dari negara lain. Undang-Undang yang memangkas aturan tumpang tindih tersebut ternyata juga menarik perhatian dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada 15 Maret 2022 lalu, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima kunjungan Duta Besar Bahrain yang baru untuk Indonesia, Ahmed Abdulla Ahmed AlHarmasi AlHajeri. Kepala KSP, Moeldoko juga mengajak para investor dari Bahrain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta bersama-sama meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara yang saat ini masih relatif kecil.

Dalam keterangan tertulisnya Moeldoko mengatakan, “Kita harus bekerja meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Bahrain. Salah satunya terkait upaya mendorong pengusaha Bahrain untuk berinvestasi ke Indonesia”. Menurut Moeldoko, Indonesia memandang Bahrain sebagai mitra penting dan strategis, yaitu sebagai pintu gerbang untuk memasuki negara-negara Gulf Cooperation Council.

Terkait perdagangan antar kedua negara, volume perdagangan Indonesia-Bahrain tercatat masih relatif kecil, yaitu sekitar 225 juta dolar AS pada 2019. Nilai tersebut bahkan semakin menyusut pada tahun 2020, menjadi hanya 170 juta dolar AS, dengan posisi defisit pada Indonesia.

Sementara itu, Dubes Ahmed menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik ajakan Moeldoko untuk para Investor Bahrain agar dapat berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Ahmed juga mengapresiasi keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggapnya dapat memberikan kepastian bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat membangun kepercayaan para pelaku usaha dari Bahrain untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Kerajaan Bahrain juga tertarik pada potensi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pihaknya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang menjadi potensi di sana. Sehingga negaranya dapat menanam investasi secara tepat.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan beberapa alasan investor asing masih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan moneter dan fiskal yang dibangun oleh pemerintah yang membuat investor percaya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dirinya mengatakan, UU Cipta kerja sangatlah berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan. Adapun Indikator kesuksesan dapat diukur ketika peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) SDM Indonesia meningkat secara signifikan.

Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, investor asing maupun dalam negeri akan semakin tertarik untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, mengingat faktor SDM merupakan yang sangat penting untuk segara dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, dan ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja yang sebenarnya, demi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa UU Ciptaker merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Terutama tuntunan akan terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Keberadaan UU Cipta Kerja ternyata tidak hanya menjadi angin segar bagi sektor perekonomian, tetapi juga mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah Bahrain yang merasa tertarik untuk menanamkan modal di tanah air setelah mengetahui adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Pemerintah terus mengupayakan strategi untuk menarik minat para investor dari luar negeri untuk melakukan investasi atau menanam modal mereka di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menginisasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum. Hal tersebut dikarenakan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dan ingin segera keluar dari middle income trap, dengan cita-cita bisa mewujudkan Tanah Air sebagai negara maju.

Persyaratan untuk menjadi negara maju tidak hanya cukup jika berhenti pada sebuah gagasan saja, melainkan harus benar-benar ada tindakan yang nyata, yakni dengan melakukan reformasi struktural agar dapat memacu dengan lebih cepat pertumbuhan ekonomi negara. Nyatanya, semenjak Pemerintah memberlakukan UU Ciptaker, beberapa lembaga internasional langsung memberikan apresiasi dan tanggapan yang positif.

Dengan diterapkannya UU Ciptaker, jika sebelumnya pendekatan untuk membuka izin perusahaan hanyalah berbasis perizinan saja, maka kini pendekatan tersebut berubah menjadi berbasis risiko, yang mana juga aan mempertimbangkan seluruh aspek risiko yang kiranya berpotensi untuk disebabkan oleh pembukaan usaha tersebut.

Dengan adanya payung hukum yang jauh lebih kuat, maka pemerintah mampu untuk menjamin kepastian dan juga keamanan bagi setiap penanam modal ketika melakukan investasi mereka. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hal yang nyata bisa tercapai semenjak adanya UU Cipta Kerja ini adalah seluruh peraturan mengenai investasi menjadi jauh lebih mudah dengan birokrasi yang dipersingkat.

Reformasi untuk memangkas birokrasi ini bisa dikatakan merupakan fokus dari kabinet Presiden Joko Widodo sejak beliau memimpin di tahun 2014 silam, karena Indonesia dikenal memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang. Diantaranya adalah para WNI sendiri ketika hendak mengurus perizinan ataupun surat-surat penting lainnya, termasuk para WNA yang hendak menanam modal mereka.

Hal kedua yang membuat implementasi UU Cipta Kerja ini menjadi semakin mudah pada investasi yakni pengurusan izin usaha bisa dilakukan secara daring atau online dan tidak memakan waktu, sehingga menghemat biaya dan tenaga. Dengan seluruh kemudahan tersebut, terbukti bahwa Indonesia diharapkan akan mampu meningkatkan capaian investasinya menjadi di angka 9 persen per tahun atau sekitar lebih dari Rp 900 triliun.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, dunia usaha akan dibuat menjadi jauh lebih bergairah dan mampu menciptakan sebuah stimulus dalam terwujudnya iklim berusaha yang jauh lebih kondusif dari sebelumnya. Tidak hanya kemudahan dalam investasi dan perizinan usaha saja, kedua hal itu juga secara tidak langsung akan berdampak pada adanya lapangan pekerjaan baru bisa diserap lebih maksimal. Banyaknya lapangan pekerjaan ini jelas sangat dibutuhkan karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yakni banyaknya penduduk usia produktif.

Target Pemerintah ke depan setelah diberlakukan UU Cipta Kerja adalah Indonesia mampu menduduki peringkat 40 di dunia pada Indeks Easy of Doing Business (EoDB). Sebagai informasi, bahwa pada survey yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 73 dunia. Apabila peringkat kita terus naik, maka daya saing ekonomi nasional juga akan terus meningkat pula.

Sejak adanya UU Cipta Kerja, segalanya menjadi lebih mudah, adanya jaminan payung hukum dan juga kepastian untuk para investor hingga berbagai macam target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. UU Cipta Kerja memang membuktikan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu formula yang sangat ampuh untuk kemajuan ekonomi nasional dan juga membuat investor makin tertarik untuk menanamkan modalnya.

)* Penulis adalah alumni Universitas Airlangga Surabaya

Oleh : Savira Ayu )*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan bagian dari reformasi struktural dalam rangka memangkas regulasi. Penyederhanaan regulasi tersebut diyakini mampu memberikan kepastian hukum dan menarik investasi besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya reformasi struktural di tengah tren perbaikan ekonomi Indonesia pasca terdampak pandemi Covid-19. Dirinya mengibaratkan, reformasi sutruktural di tengah pemulihan ekonomi nasional memiliki peran layaknya proses pandai besi yang harus ditempa saat panas.
“Reformasi harus berjalan bersama proses recovery ekonomi. Karena kita memahami bahwa besi mudah dibentuk ketika masih panas.” Tutur Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa agenda reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja tidak boleh ditunda. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik dunia yang memanas.

Reformasi struktural harus dijalankan untuk menangani permasalahan fundamental seperti penguatan kualitas SDM, Kemudahan berusaha, hilirisasi dan transformasi ekonomi. Selain reformasi struktural, reformasi APBN dan keuangan negara juga dibutuhkan untuk menjaga tren pemulihan ekonomi nasional.

Antara lain melalui pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua legislasi ini tentu akan memperkuat kebijakan penerimaan negara dan kualitas belanja transfer ke daerah.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Dewan Perwakilan Rakyat yang berhasil mengesahkan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19. Jokowi mengatakan, selain penanganan kesehatan, fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Karena itu, Implementasi UU Cipta Kerja harus dilakukan.

Jokowi mengatakan DPR bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan Covid-19. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dalam uji materi atas isi UU kontroversi ini. Pemerintah kemudian melakukan perbaikan atas isi pasal-pasal UU ini untuk menjaga iklim berusaha. Terlebih kondisi berusaha saat ini relatif membaik saat pandemi Covid-19 terkendali dengan melandainya kasus terkonfirmasi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalangan investor dan berbagai negara menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan oleh Indonesia. Dengan proses perbaikan yang ada, Airlangga percaya bahwa revisi UU Cipta Kerja ini dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan oleh MK.

Salah satu langkah penyempurnaan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 (sebutkan tentang apa?) yakni untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum baku. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan partisipasi publik untuk memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi sebagai bentuk kelanjutan dari pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Keputusan MK terkait revisi Undang-undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Diketahui, UU Cipta Kerja juga menghapus syarat investasi yang ada dalam UU Sektor dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi. Selama ini berbelit dan rumitnya masalah perizinan usaha serta beragam birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi untuk mendirikan usaha di Indonesia.

Dengan mudahnya pengurusan izin usaha akibat implementasi UU Ciptaker, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Baik untuk investor lokal maupun investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Sehingga hal ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka pengangguran.

Reformasi struktural memang diperlukan, melalui UU Cipta Kerja, hal ini diharapkan akan memperkuat pondasi ekonomi bangsa serta memperbanyak industri yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Edwin Sirait )*

Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan biota laut yang luar biasa, namun kekayaan ini justru menjadi sasaran kapal asing untuk mencuri Ikan di perairan Indonesia. Oleh karenanya diperlukan sebuah regulasi guna menjaga sektor kelautan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah menjadi payung hukum Pemerintah untuk menjaga sektor kelautan dan perikanan. Dalam aturan tersebut, Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, UU Ciptaker akan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembalikan kerugian negara dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Dalam kesempatan pembukaan Rakernas Pengawasan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Adin mengatakan bahwa hal ini harus disikapi dengan menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum. Sehingga terbangun sinergi kuat dalam pengawasan dan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, dirinya mendorong peningkatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sesuai mandat yang diberikan dalam UU Cipta Kerja.

Pemda tentu saja bisa berpedoman pada program terobosan KKP, seperti menempatkan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjadi benteng KKP dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik pusat maupun daerah, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Untuk itu, Ditjen PSDKP KKP turut menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para pengawas perikanan dan penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan. Juga terlaksana sinergitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meyakini bahwa kehadiran UU Ciptaker akan semakin mengembangkan sektor perikanan di Indonesia. Dalam hal ini juga dinilai akan dapat mendorong pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.

Dijelaskannya, sejak awal pandemi 2020 hingga saat ini, pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan angka lebih tinggi daripada PDB nasional. Tren positif ini disebut akan terus berlanjut, terutama dengan kehadiran UU Cipta kerja.

Trenggono mengatakan bahwa langkah yang ditempuh demi pengelolaan sumber daya perikanan memang amatlah penting. Hal ini dikarenakan nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia yang tidaklah kecil. Menurutnya, nilai produksi di sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp 132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun.

Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan aspek perlindungan lingkungan. Kehadiran UU Cipta Kerja mengesampingkan analisis dampak lingkungan demi kelancaran investasi, karena hal ini tidak tertera dalam pasal di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran, perizinan lingkungan dicabut yang artinya perizinan usaha juga ikut dicabut. Sementara pada ketentuan lama, jika salah satu izin dicabut, izin lainnya masih berlaku.

Di sisi lain, lapangan kerja serta kemudahan dan penyederhanaan perizinan menjadi kunci dalam meningkatnya investasi di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, terjadi penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan roda produksi dan distribusi.

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Hasil dari sumber daya laut juga akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia, jika bisa dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja harus bisa menjadi harapan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau pinggir pantai.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini