Oleh : Kanya Saphira )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya UU Cipta Kerja yang mempermudah masuknya investor. Dengan adanya investasi yang masuk, maka program pembangunan akan bisa berjalan dan membuat lapangan kerja baru.

Pemerintah berusaha keras agar negara terselamatkan dari resesi dan krisis ekonomi akibat serangan pandemi. Memang gara-gara corona semua sektor jadi kacau-balau, terutama ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat membuat sektor finansial jadi menurun juga.

Untuk menyelamatkan keadaan ini maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Pada UU ini ada sektor investasi dan kemudahan berusaha, yang akan memudahkan pada investor untuk masuk ke Indonesia. Sehingga proyek-proyek infrastruktur akan berjalan dengan lancar tanpa harus menambah hutang negara.

Sri Adiningsih, ekonom senior UGM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memang red carpet bagi para investor untuk dunia usaha Indonesia, termasuk pula aturan turunannya. Namun dengan syarat, kebijakan fiskal tidak membuatnya menjadi berat. Reformasi perpajakan diharap membuat semua jadi lebih baik.

Sri menambahkan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kerja sama ekonomi yang sudah dilakukan dengan berbagai negara. Hal itu merupakan salah satu pintu masuk investor datang ke Indonesia. Dalam artian, sebenarnya sudah banyak penanam modal asing yang akan masuk ke negeri kita dan langkah mereka makin dimudahkan dengan aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja.

Kerja sama ekonomi memang sudah terjalin antara Indonesia dengan negara lain, seperti RRC. Mereka bahkan menyiapkan dana hingga 20 trilyun rupiah untuk membangun pabrik furnitur. Kerja sama ini jelas menguntungkan karena akan menambah lowongan kerja baru. Apalagi banyak WNI yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, sehingga mereka bisa melamar kerja di sana.

Selain itu, Swiss dan Singapura juga akan menambah investasinya di Indonesia. Penyebabnya karena di negeri kita ada banyak potensi SDA yang bisa digali, dan SDM-nya juga berkualitas tinggi. Sehingga akan tercapai kerja sama yang saling menguntungkan.

Sudah jelas bahwa UU Cipta Kerja akan memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia, karena aturan akan dipermudah. Misalnya untuk masalah perizinan, jika dulu haus menunggu sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 7 hari kerja. Pengurusan juga bisa via online sehingga sangat praktis, hemat waktu, biaya, dan juga ongkos transportasi. Juga bisa diurus jarak jauh ketika investor masih ada di negerinya sendiri.

Masyarakat tidak perlu khawatir akan banyaknya investor yang masuk ke Indonesia dan berpikiran macam-macam, karena akan diatur oleh Badan Pengelola Investasi, sehingga akan lebih memiliki manajemen yang baik dan terstruktur. Badan yang dikepalai oleh Menteri Luhut B Pandjaitan juga bertugas untuk mengawasi investasi, sehingga tidak ada kebocoran atau hal-hal buruk lainnya.

Dengan adanya badan pengelola investasi maka akan bisa mengawasi investor lebih ketat. Sehingga kerja sama akan dipastikan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi anggapan bahwa investasi adalah perbudakan modern sangat salah, karena harus menguntungkan satu sama lain. Ketika ada yang mulai error maka akan langsung disemprit oleh badan pengelola investasi.

UU Cipta Kerja sengaja didesain pemerintah untuk mempermudah masuknya para investor ke Indonesia. Ketika UU ini dilaksanakan di lapangan, maka penanam modal asing akan percaya, lalu berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Sehingga proyek baru akan berjalan dengan lancar dan membuka banyak lowongan kerja bagi warga sipil di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Safari Handayani )*

UU cipta kerja adalah terobosan baru pemerintah untuk memangkas regulasi yang menghambat investasi. Dengan adanya payung hukum ini, investor asing akan masuk dan kondisi perekonomian kita pulih kembali.

Kondisi perekonomian negara yang sempat agak goyah karena pandemi membuat pemerintah berusaha keras untuk memulihkannya. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Mengapa harus UU Cipta Kerja? Penyebabnya karena dalam UU ini ada klaster investasi yang akan menguntungkan, baik bagi investor maupun masyarakat.

Dalam UU Cipta Kerja klaster investasi, persyaratannya akan dipermudah. Analis ekonomi Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja akan memangkas perizinan yang berbelit dan ada jaminan kemudahan investasi. Dampaknya, kepercayaan investor akan membaik. Sehingga mereka akan beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang potensial untuk berinvestasi.

Mengapa investor tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia? penyebabnya karena regulasi yang menghambat akan dipangkas. Jika dulu perizinan usaha harus dengan mengurus izin HO yang bayarnya cukup tinggi dan menunggunya lama. Namun saat ini perizinan berdasarkan resiko: rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga bisnis resiko rendah hanya butuh nomor izin berusaha.

Para investor juga mau untuk masuk ke Indonesia karena waktu pengurusan perizinan yang relatif sebentar, yakni maksimal 7 hari kerja. Jika dulu menunggu izin turun bisa selama berbulan-bulan, maka sekarang bisa jadi secepat kilat. Cepatnya perizinan ini juga berpengaruh, karena tidak akan ada oknum yang berani minta uang pelicin pada investor agar legalitas usahanya lekas jadi.

Regulasi yang sengaja dipermudah akan membuat para investor berlomba-lomba untuk menanamkan modal di Indonesia. Sudah ada banyak perusahaan yang mengantri, mulai dari pabrik baterai hingga mobil listrik. Hal ini sangat bagus karena akan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk jadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Bagaikan vaksin bagi lesunya perekonomian Indonesia.

Lantas apa hubungan antara investor dengan perekonomian? Kita tahu sendiri bahwa pemerintah mengatasi dampak pandemi covid dengan berbagai cara, dan membutuhkan banyak uang. Untuk mengatasi jatuhnya perekonomian maka tidak mungkin untuk menambah hutang baru ke IMF atau negara lain. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memakai dana dari investor.

Investor akan mengucurkan dana untuk berbagai proyek kerjasama, dan jelas saling menguntungkan. Sehingga roda perekonomian di Indonesia akan bergulir lebih cepat dan kita akan selamat dari status inflasi atau bahkan krisis moneter jilid 2.

Masyarakat tidak usah takut akan adanya investor, karena ada lembaga pengelola investasi yang akan mengaturnya, yang dikepalai oleh bapak Luhut B Panjaitan. Lembaga ini akan mengawasi investor dan proyek-proyek investasi, sehingga berjalan dengan lancar dan tidak ada kekeliruan yang akan merugikan negara.

Justru datangnya investor wajib disyukuri karena mereka mau mengucurkan dana yang besar di Indonesia. Sehingga akan banyak proyek baru dan otomatis membuka banyak lapangan kerja, dan masyarakat bisa melamar kerja di sana. Kita bisa bernafas lega dan menaikkan taraf hidup kembali.

UU Cipta Kerja akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat investasi, sehingga para penanam modal asing akan tertarik dan berlomba untuk masuk ke Indonesia. Investor akan membuat proyek-proyek baru sehingga membuka lowongan kerja. Pengangguran akan berkurang dan kondisi perekonomian negara jadi terselamatkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Indah Permatasari )*

Pandemi membuat perekonomian jadi anjlok, dan solusinya adalah UU Cipta Kerja. UU ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan jika diimplementasikan akan jadi obat mujarab untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi. Karena UU ini akan memancing investasi asing, sehingga bisa membuat dunia usaha bangkit lagi berkat stimulus dana dari mereka.

Selama setahun ini, dampak pandemi covid-19 tak hanya ada di bidang kesehatan, tetapi juga ekonomi. Kondisi finansial banyak orang jadi porak-poranda, karena banyak pekerja yang dipecat dan daya beli masyarakat turun. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kita tak mungkin lagi menambah hutang ke IMF atau negara lain.

Obat ampuh untuk mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi adalah UU Cipta Kerja. Mungkin ada kalangan masyarakat yang heran karena ada UU yang dimunculkan di masa pandemi. Namun justru Undang-Undang ini yang akan jadi penyelamat, agar kita tidak terjerumus dalam derita resesi atau ancaman krisis ekonomi jilid 2.

Wakil Ketua Umum KADIN bidang pengembangan pengusaha nasional Arsjad Rasjid menyatakan bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyebabnya karena ada klaster investasi di UU ini yang akan menguntungkan banyak penanam modal asing, sehingga mereka akan mau masuk dan bekerja sama di Indonesia.

Arsjad menambahkan, terjadinya iklim investasi yang kondusif terjadi karena regulasi di Indonesia dirapikan, sehingga tidak tumpang-tindih. Jadi nanti aturan akan seragam dan tak lagi membingungkan, atau justru saling ‘memakan’ antar pasal atau ayat dalam UU.

Kerapian inilah yang menarik hati para investor, karena mereka cenderung lebih disiplin dan senang ketika ada pemberitahuan bahwa ada perubahan aturan main. Sehingga mereka yakin bahwa pemerintah pusat maupun daerah sama-sama disiplin dalam menjaga komitmen dan tidak ada kejadian yang menyebalkan. Seperti oknum yang ingin cari uang panas pada investor, penjilat, dll.

Jika investor masuk maka akan diatur oleh lembaga pengelola investasi. Kemudian, uang dari investor akan masuk, dan mereka membantu pelaksanaan proyek infrastruktur seperti jalan tol. Sehingga jalan ini akan cepat selesai, memperlancar mobilitas, dan akibatnya perekonomian makin maju. Karena transportasinya tak lagi terjebak macet.

Kemacetan tidak bisa dibilang sepele karena time is money. Jika terlalu lama di perjalanan, takutnya telur yang diangkat akan busuk dan bahan makanan lain kurang segar. Ini menimbulkan efek domino negatif.

Namun ketika ada investor masuk, akan ada proyek-proyek yang lancar. Mereka akan butuh pekerja lalu dibukalah lowongan baru di proyek. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Sehingga otomatis mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Investasi juga bisa dilakukan dengan kerja sama dalam pembangunan pabrik baru di Indonesia, karena kita punya potensi yakni penduduk yang banyak dan cenderung konsumtif. Sehingga mereka akan rela antri demi bisa membeli barang baru di pabrik tersebut. Pengusaha akan mendapat keuntungan, sementara pasar akan bergairah lagi karena permintaan barang juga naik.

Mengapa investasi penting? Karena kerja sama ini saling menguntungkan. Kita dapat suntikan modal, sementara penanam modal asing mendapat bagi hasil, juga brand dan pabrik baru. Sehingga bisnis ini akan lancar dan membuat kedua belah pihak sama-sama untung.

Investasi asing akan masuk ke Indonesia dan sudah banyak perusahaan yang mendaftar untuk menanamkan modal. Kerja sama akan saling menguntungkan, karena mereka mendapat pasar sementara kita dapat modal tambahan. Semoga UU cipta kerja betul-betul diimplementasikan, agar investor asing masuk dan mau kolaborasi dengan pemerintah atau pengusaha lokal Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdulah Hamid )*

UU Cipta Kerja adalah payung hukum bagi hampir segala bidang, mulai dari investasi, ekonomi, ketenagakerjaan, sampai pertambangan. UU ini dibuat untuk merapikan berbagai regulasi di Indonesia agar tidak tumpang tindih. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, harus menuruti aturan yang mana.

Sebutan bagi UU Cipta Kerja adalah UU sapujagat karena memiliki belasan klaster, mulai dari UMKM hingga ketenagakerjaan. UU ini memang sempat jadi kontroversial karena ada banyak perubahan yang terjadi setelah ia diresmikan. Namun perubahan ini tentu dengan konteks yang positif, bukan yang negatif seperti yang diprasangka oleh beberapa pihak.

Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk mengatur berbagai peraturan agar tidak lagi tumpang tindih. Mengapa sampai ada UU dan peraturan lain yang tidak linear? Bisa jadi karena beda presiden, beda peraturannya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berusaha meluruskan, agar peraturan itu seragam, baik dari atas maupun ke bawah, agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Klaster-klaster yang ada dalam UU Cipta Kerja memang ada banyak sekali, mulai dari kalster UMKM, ketenagakerjaan, hingga kehutanan. Aturan ini memang sengaja dibuat agar ada perubahan dalam bidang-bidang tersebut. Sehingga regulasinya jelas, dan akan diimplementasikan sampai ke masyarakat kecil, tidak hanya ada di atas kertas.

Jika regulasinya jelas maka akan memperkecil kebingungan di masyarakat. Misalnya ketika mereka ingin mengurus perizinan. Tidak akan diping-pong ke sana kemari seperti dulu. Tetapi hanya melihat perizinan berbasis resiko. Dalam artian, jika yang mengurus adalah pengusaha UMKM, maka resikonya dinilai rendah dan tidak mencemari lingkungan.

Dengan begitu maka pengusaha UMKM yang ingin mengurus legalitas, tak usah izin HO. Karena izin ini biayanya cukup tinggi. Melainkan cukup mengurus nomor izin berusaha. Mengurusnya juga bisa via online sehingga praktis, tak perlu keluar rumah dan membuat kerumunan. Pengurusan seperti ini juga menghindarkan dari resiko kena palak alias korupsi oleh oknum pegawai dinas.

Izin akan keluar sekitar 5 hari kerja dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa usaha ini valid. Jika sudah memiliki nomor induk berusaha, maka akan lebih mudah untuk mengajukan kredit ke Bank BUMN maupun swasta, sehingga akan memperbesar bisnis dari pelaku UMKM. Karena mereka memiliki modal tambahan.

Efek domino positif akan terjadi dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan regulasi yang jelas maka bisnis juga akan jelas, dan bisa memperbaiki kondisi finansial negara. Karena mayoritas pedagang di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga mereka wajib dibantu.

Direktur Apindo Agung Pambudhi berharap bahwa UU Cipta Kerja bisa memperbaiki investasi di Indonesia. Sehingga ada keseragaman aturan dari atas ke bawah. Permohonan perizinan bisa diberikan dalam batas waktu tertentu. Dalam artian, legalitas tidak akan ‘digantung’ oleh pihak dinas.

Investasi ini yang diharap bisa memperbaiki dunia usaha di Indonesia. Karena dulu aturannya masih semrawut, tetapi sekarang dirombak habis-habisan. Regulasi diperbaiki dan akan membuat investor asing mau masuk ke Indonesia, walau masih pandemi. Karena negeri kita dianggap sebagai tempat yang potensial untuk menanamkan modal.

Selain itu, regulasi yang jelas akan membuat investor asing mau masuk karena tidak ada yang namanya salam tempel pada okum pegawai dinas, dalam pengurusan legalitas usaha. Mereka tentu tak mau jika membayar seperti itu, karena dianggap ilegal. Aturan yang berlaku harus berlaku, tak hanya slogan semata.

UU Cipta Kerja membuat regulasi di Indonesia dirapikan, sehingga akan menguntungkan seluruh rakyat. Pengusaha akan mendapat izin bisnis dengan mudah, cepat, dan gratis. Juga akan mendapat bantuan dari investor asing, karena mereka masuk ke Indonesia setelah ada perombakan regulasi ke arah yang benar.

) * Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Azka Aulia )*

UU Cipta Kerja tak hanya mendukung bidang ketenagakerjaan tetapi juga industri sawit. Petani sawit mendapat dukungan dari pemerintah sehingga kehidupan mereka akan membaik. Otomatis industri sawit juga akan stabil, bahkan naik lagi. UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan rakyatnya.

UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai UU yang paling menghebohkan, sampai ada banyak demo yang menolaknya. Padahal yang memprotes tidak tahu apa esensi dari UU ini, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Karena hampir semua bidang mengalami perombakan yang positif, mulai dari ekonomi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, sampai industri sawit.

Mengapa harus industri sawit yang ditolong? Karena industri ini ketiban tulah akibat black campaign yang menyebutkan bahwa mereka bertindak yang merugikan, padahal kenyataannya tidak. Industri sawit tidak berbuat seperti itu, malah menolong masyarakat. Karena buah sawit diolah jadi minyak goreng dan berbagai barang lain yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Pada UU Cipta Kerja disebutkan bahwa petani sawit akan mendapatkan sertifikat ISPO alias tata kelola yang berkelanjutan. Sehingga mereka tak hanya bernasib jadi petani di kebun sawit seumur hidup, tetapi juga melanjutkan produksinya. Misalnya mereka akan belajar bagaimana menyeleksi sawit yang berkualitas tinggi, pengolahan sawit jadi minyak goreng, margarin, dll.

Musdalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa petani sawit akan diberi pendanaan oleh pemerintah, dalam masa transisi 5 tahun ke depan. Dalam artian, mereka tak hanya diberi sertifikat tetapi juga tambahan modal, agar bisa jadi pengusaha yang maju.
Sehingga petani akan makin maju berkat sertifikat ISPO. Menjadi petani kecil bukanlah takdir seumur hidup, jika mereka ingin pendapatan yang lebih tinggi. Namun sebagai orang yang ingin maju, mereka memang harus mengembangkan diri, salah satunya dengan ISPO.

Hal ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga baik bagi petani sawit, karena mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Karena jika yang diketahui hanya cara memegang cangkul, menyiram pohon sawit, dan pertanian tradisonal, akan sulit maju. Tetapi jika tahu ara pengolahannya, mengetahui potensi bisnisnya, mereka bisa bertransformasi jadi pengusaha kelas atas.

Mengapa pemerintah gencar sekali menolong petani sawit? Karena beberapa tahun ini mereka mendapat cobaan karena kampanye anti sawit di media sosial. Black cmpaign ini sungguh merugikan karena banyak orang yang ikut-ikutan berhenti mengkonsumsi minyak sawit dan produk lain yang terbuat dari kelapa sawit. Padahal yang dinyatakan dalam kampanye salah, karena produksi pengolahan sawit juga ramah lingkungan.

Selain itu, pada masa pandemi, daya beli masyarakat menurun drastis. Sehingga otomatis pendapatan mereka juga turun, karena permintaan sawit dari pabrik juga berkurang. Jika hal ini dibiarkan saja maka nasib petani sawit akan merana karena pendapatannya berkurang, sehingga keluarganya yang menderita karena asap dapur susah untuk mengebul.

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena juga men-support petani sawit agar tidak lagi bernasib malang. Semua petani sawit diusahakan memiliki ISPO dan mendapat bantuan dana, sehingga bisa maju dan berkembang menjadi pengusaha pengolahan sawit yang bonafid.

Efek dari ISPO memang tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, karena butuh minimal 5 tahun baru terlihat dampak positifnya. Petani sawit bisa mandiri dan berusaha untuk mengolah kelapa sawit yang berstandar nasional. Sehingga dipercaya oleh banyak orang dan mendapatkan keuntungan yang besar.

UU Cipta Kerja yang mendukung para petani sawit patut diapresiasi, karena yang ditolong oleh UU ini tak hanya pengusaha dan pekerja, tetapi juga petani. Mereka juga WNI, jadi amat layak jika ditolong oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : zakaria )*

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah pemangkasan regulasi tersebut dianggap tepat karena dapat menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 sempat membuat sektor perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Daya beli masyarakat menurun dan hampir setiap hari tersiar kabar PHK ataupun karyawan yang dirumahkan. Permasalahan ini tentu saja harus ditangani seiring dengan upaya penanganan pandemi di sektor kesehatan.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, tentu saja diperlukan regulasi yang mendukungnya, regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram Indonesia dan Dunia.

Uki Dhaniswara K Harjono selaku pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menghadirkan produk hukum baru, dimana regulasi tersebut dinilai memberikan harapan bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi, regulasi tersebut adalah UU Cipta Kerja.

UU Cipta kerja (Ciptaker) yang terdiri dari 116 pasal ini, mampu merevisi 77 UU dimana sebelumnya ternyata berisi undang-undang yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

UU Ciptaker sendiri, menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana penerapan dari UU ini merupakan upaya dalam meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dirinya berujar, salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan.

Uki menilai, UU Cipta kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan.

Seperti memanfaatkan bonus demografi ang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang, kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Uki mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana puncaknya adalah pada tahun 2040. Artinya, jumlah usia produktif komposisinya jauh lebih besar. Sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Survei dari BPS mengatakan, pada tahun 2030 nanti, setidaknya akan ada tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Apalagi terdapat 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi maupun dunia usaha, mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dan lainnya. Sehingga regulasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah terlalu gemuk. Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan bagi orang yang ingin berusaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menurutnya, bonus demografi di Indonesia layaknya pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan kerja, justru akan berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin berupaya untuk mempermudah regulasi terkait dengan perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar ekonomi kembali pulih dan bonus demografi tidak menimbulkan masalah.

Uki menambahkan, bahwa Indonesia masih memiliki PR yang belum terselesaikan, yakni kesenjangan sosial. Hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia tentang kesenjangan sosial.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Pemerintah juga memiliki target, bahwa nantinya ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2021, dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 3 persen.

Permasalahan ekonomi di Indonesia tentu harus diatasi, pemulihan ekonomi menjadi keniscayaan jika didukung dengan adanya regulasi yang mampu mewujudkan upaya pemulihan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Gerry Kurniawan )*

UU Cipta Kerja tak hanya baik untuk bidang ketenagakerjaan atau investasi, tetapi juga di bidang minyak dan gas (migas). Akan ada penyederhanaan birokrasi dan perizinan akan dipermudah. Sehingga pengusaha migas akan sangat diuntungkan. Bidang migas di Indonesia akan maju dan memberi banyak keuntungan bagi pemerintah.

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa cadangan minyak bumi dan gas yang cukup melimpah. Akan tetapi, bidang migas di negeri kita masih belum semaju negara lain. padahal SDA dan SDM-nya sangat berkualitas baik. Presiden Jokowi berusaha agar kita maju melalui bidang migas, sehingga bisa menjadi macan asia.

Untuk memajukan bidang migas, maka dibuatlah UU Cipta Kerja. Pada UU ini ada klaster kemudahan berusaha, sehingga izin usaha akan dipermudah. SKK Migas menyatakan, penyederhanaan dan percepatan yang dirintis oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja bisa meningkatkan peningkatan investasi di sektor hulu migas.

Hulu migas adalah sektor pengolahan bahan mentah sebelum dijadikan produk. Oleh karena itu, membutuhkan dana yang besar untuk mengubah minyak dan gas mentah menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jika pendanaan dari pemerintah masih belum cukup, maka solusinya adalah mencari investor, agar bisnis hulu migas makin lancar.

Masalahnya, para investor asing masih ogah untuk meluncur ke Indonesia, karena aturan mainnya sangat ribet. Sayangnya, sejak zaman orde baru kita sudah terbiasa dengan birokrasi yang mengular panjang, dan hal ini tidak bisa diterima oleh para penanam modal asing. Padahal mereka sangat potensial untuk memperbaiki sektor migas di Indonesia.

Ketika ada UU Cipta Kerja, maka ada klaster kemudahan berusaha. Sehingga birokrasi dipangkas dan perizinan dipermudah dan juga dipercepat. Izin usaha dibagi berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan durasi perizinan yang awalnya bisa berbulan-bulan, dikilatkan menjadi 7 hari kerja.

Selain itu, izin usaha akan bisa diurus secara online. Sehingga para investor asing akan tertarik, karena ada kepastian dalam peraturan penanaman modal dan izin yang sangat dipermudah. Bagi mereka, time si money. Oleh karena itu, pemercepatan legalitas usaha sangat sesuai dengan motto tersebut, dan akhirnya mau untuk berinvestasi ke sektor hulu migas.

Jika sektor hulu migas sudah didukung oleh investor, maka produksi akan lancar. Pengolahan minyak bumi dan gas akan dipermudah, sehingga menjadi lebih produktif. Hasil migas akan jauh lebih meningkat, sehingga menguntungkan pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, implementasi dari UU Cipta Kerja di sektor migas harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya agar pengolahan di hulu migas bisa dipercepat dan makin profesional. Akibatnya, Indonesia tidak lagi mengimpor gas dan minyak, karena stok migas produksi sendiri sudah tercukupi. Sehingga tidak bergantong pada keran impor.

Masyarakat tidak perlu takut akan masuknya investor ke ranah hulu migas. Penyebabnya karena bukan berarti pemerintah menjual BUMN yang mengolah minyak bumi dan gas kepada pihak asing. Atau investasi ini adalah penjajahan terselubung.

Melainkan, penanam modal hanya boleh mengakuisisi pengolahan di sektor hulu migas sebanyak 15%, sedangkan sisanya tetap di-handle oleh pemerintah. Jika investor asing hanya kebagian jatah sebesar itu, bukan berarti Presiden telah ‘menjual’ aset Indonesia. Selain itu, penanam modal juga harus memenuhi syarat sebelum masuk ke bursa hulu migas di negeri ini.

Perizinan di sektor hulu minyak bumi dan gas membuat bidang ini diuntungkan, karena birokrasinya tak lagi membingungkan. Selain membuat pengurusannya lebih simple, hal ini akan menarik minat para investor. Mereka akan urun dalam pengolahan hulu migas dan membuatnya jadi bidang yang sangat maju.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja tidak hanya bermanfaat bagi bidang ketenagakerjaan, tetapi juga mendorong industri 4.0. Karena pada UU ini ada transformasi di dunia digital, dari TV digital ke analog. UU ini juga mendorong agar regulasi di bidang investasi, agar menarik para investor yang bergerak di industri 4.0 (digital) untuk menanamkan modal di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja sering disebut sebagai UU sapujagat, karena mengurus hampir segala lini. Mulai dari invstasi, ekonomi, kehutanan, sampai industri digital. Perubahan aturan ini sengaja dilakukan untuk memudahkan regulasi di Indonesia dan memangkas alur birokrasi yang sebelumnya sangat membingungkan dan menyusahkan para pengusaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu peta jalan implementasi Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Karena UU ini mendukung iklim investasi untuk mendukung industri 4.0. Dalam artian, setelah diresmikan, maka UU ini mendorong agar industri 4.0 alias industri digital tumbuh dengan pesat di Indonesia.

Industri digital memang sudah tumbuh di Indonesia sejak internet booming, tahun 2000-an. Apalagi saat pandemi covid-19, pasar mulai berbelok dari sistem konvensional menjadi digital, alias toko online dan marketplace tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Selain itu, pengguna media sosial Facebook di Indonesia masuk ke dalam 5 besar se-dunia.

Inilah yang berusaha ‘dijual’ oleh pemerintah. Dalam artian, penanam modal mau masuk ke Indonesia, karena kita sudah memiliki pasar yang gila internet dan suka dengan inovasi baru. Sudah ada pangsa pasarnya yang menjadi market gurih bagi mereka.

Sehingga, dengan dipermudahnya investasi sejak ada UU Cipta Kerja, akan mendorong perusahaan digital untuk menanamkan modal di negeri ini. Misalnya Tesla dan Amazon. Apalagi ditambah dengan dipemudahnya perizinan usaha, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa perkembangan industri 4.0 dan ekonomi digital di Indonesia adalah yang tercepat di Asia Tenggara. Sedangkan 185 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Dalam artian, mereka sudah melek teknologi dan bisa direkrut jadi karyawan di perusahaan yang bergerak di industri digital, hasil investasi tersebut.

Hal ini makin didukung oleh program pemerintah yang lain, yakni kartu prakerja. Para pemuda mendapatkan skill baru di dunia digital. Misalnya graphic design, product branding, internet marketing, dll. Sehingga mereka mendapatkan keterampilan sebagai modal sebelum direkrut jadi calon karyawan potensial pada perusahaan 4.0 hasil investasi. Sehingga UU ini benar-benar mengurangi pengangguran.

UU Cipta Kerja juga mendorong industri 4.0 dengan cara mengubah siaran TV dari konvensional (analog) ke digital. Perubahan ini sangat krusial karena masyarakat Indonesia bisa menikmati tayangan di televisi dengan kualitas yang lebih baik. Jangkauannya juga makin diperluas, sehingga daerah yang jauh sekali seperti Merauke juga mendapatkannya.

Jika tayangan TV makin bagus, maka berpengaruh juga pada pengusaha. Penyebabnya karena mereka bisa mengiklankannya dengan lebih luas jangkauannya dan kualitas advertensi makin ciamik. Jika banyak yang menonton iklannya, maka makin banyak pula konsumennya, sehingga bisnisnya akan makin maju. Walau masih berada dalam kungkungan pandemi, tetapi mereka tetap survive.

Selain itu, jaringan internet di Indonesia juga akan diperluas dan diperbaiki kualitasnya. Sehingga masyarakat di tempat terpencil juga bisa menikmati layanan di dunia digital. Juga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU Cipta Kerja mendorong industri 4.0 alias dunia digital menjadi lebih maju lagi. Karena ada kemudahan regulasi yang bisa membuat investor asing yang bergerak di industri digital mau menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga sudah sangat melek internet, sehingga mereka bisa mendapatkan calon konsumen dengan sangat mudah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, pembangunan ini tentu harus didukung dengan adanya UU Cipta Kerja.
Pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur akan semakin mudah. Menyusul telah terbitnya aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Dalam pembangunan infrastruktur ini, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terkait pengadaan lahan.

Sebab menurutnya, agar pembangunan infrastruktur bisa lancar, maka pengadaan lahan juga harus cepat. Sehingga mekanisme pengadaan tanah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Himawan dalam keterangan pers-nya mengatakan, PP penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdiri dari 7 bab dan 143 pasal ini meliputi penyelenggaraan pengadaan tanah dan kemudahan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN).

Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan. Misalnya dari mulai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan tahapan awal dalam pembangunan infrastruktur sehingga dalam tahap perencanaan sangat penting, agar tahapan selanjutnya berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, mengatakan tahapan perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Di samping itu juga instansi yang memerlukan tanah juga dapat melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) di bidang pertanahan dan instansi terkait.

Diharapkan dalam tahapan perencanaan juga tidak terjadi perbedaan, maka Kementerian ATR/BPN akan turut serta dalam memberikan data agar tidak terjadi perbedaan data pada dokumen.

Sebelumnya, regulasi pengadaan tanah sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada 1993, guna menjalankan kegiatan pengadaan tanah, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.55/1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan Presiden (perpres) No.36/2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No.65/2006 tentang perubahan Perpres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.

Pada 2012 lalu, pemerintah telah menerbutkan undang-undang No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kehadiran aturan ini sudah berjalan lebih baik.

Namun, masih juga terdapat kendala seperti dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tidak didukung oleh data dan anggaran yang akurat, sehingga terjadi revisi karena tidak sesuai dengan kondisi fisik.

Hal tersebut mengakibatkan penambahan anggaran. Kemudian penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur, belum sesuai dengan tata ruang, akibatnya muncul penolakan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 11/2020 Tentang Cipta Kerja, telah memberikan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Sejumlah kendala yang dihadapi pada penerapan aturan sebelumnya dapat diatasi.

Jika lokasi pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan, yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan turunannya. Dalam UU Cipta Kerja, juga mengamanatkan kepada Kementerian ATR/BPN dalam menyusun perencanaan pengadaan tanah, tentunya Kementerian ATR/BPN akan banyak memberikan masukan dari aspek perencanaan.

Pada kesempatan berbeda, Surya Vandiantara selaku ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu menilai, aktifitas seperti mengubah peruntukan lahan pertanian sangat mungkin terjadi. Namun pemerintah tetap diikat oleh aturan, bahwa (pemerintah) bertanggung jawab pada produksi pangan dalam negeri.

Sehingga secara tidak langsung, hal tersebut mewajibkan pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan yang sudah dialihfungsikan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan pasal 124 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 44 UU No. 41 2009 tentang perlindugan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Undang-undang ini tentu saja tidak hanya mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lahan pertanian yang keduanya dapat berjalan beriringan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putri Yuanita )*

Perekonomian Indonesia sempat terguncang selama pandemi, guncangan ini rupanya berpengaruh terhadap kemampuan industri untuk dapat membayar para karyawannya. Selain Itu ada pula Industri yang terpaksa merumahkan karyawan karena tidak bisa membayar gaji para karyawan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan instrumen utama untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keberadaan regulasi tersebut sekaligus juga menjawab tantangan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, perizinan berusaha dan reformasi regulasi.

Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, sebagai bentuk komitmen untuk melakukan reformasi struktural, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Dalam kesempatan seminar nasional secara daring dirinya mengatakan, bahwa reformasi ini akan mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan transparan. Proses perizinan usaha akan dilakukan dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang rencananya mulai dilaksanakan pada Juli 2021.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, dibentuk pula Indonesia Investmen Authority (INA) atau lembaga pengelola investasi (LIPI) yang berfungsi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi.

Khususnya, untuk mengoptimalkan investasi pemerintah melalui Investasi langsung atau yang disebut sebagai foreign direct investement (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi.

Airlangga mengatakan, LPI atau INA akan mengelola master fund dan dana tematik (thematic fund) seperti di sektor infrastruktur, energi dan SDA, kesehatan dan sektor potensial lainnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho, menambahkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, perekonomian global termasuk Indonesia masih mengalami kontraksi yang hebat. Hal tersebut tentu saja berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja juga melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pernaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

Sri Mulyani juga memastikan, bahwa dirinya akana terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian dalam masa sulit akibat krisis pandemi ini.

Sebagai terobosan baru di bidang hukum, UU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global. Kesempatan strategis dan peluang pembangunan ini bisa diambil Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

Pentingnya UU Cipta kerja tentu saja adalah mendorong transformasi ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga membuat Indonesia dapat keluar dari jebakan middle income trap sehingga Indonesia bisa keluar dari jebakan tersebut.

Regulasi ini tentu saja diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi untuk bisa masuk ke sektor formal. Hal tersebut mengingat karana adanya kemudahan dalam pendirian, perizinan dan pembiayaan.

Selain itu, pemerintah pun gencar melakukan kunjungan ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan aturan yang tertulis diharapkan.

UU Cipta kerja juga mendapatkan dukungan dari Bank Dunia / World Bank. Bank Dunia menyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, UU ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Menteri Sri Mulyani juga memastikan kinerja perekonomian belum akan pulih dalam waktu singkat, mengingat pandemi telah mempengaruhi aktifitas ekonomi, hal ini terlihat dari lesunya daya beli masyarakat.

Transformasi Ekonomi tentu diperlukan agar perekonomian di Indonesia dapat kembali bangkit.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini