Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak akan dicabut, sebab menurutnya UU ITE masih sangat diperlukan di Indonesia.

Keputusan tersebut setelah Tim Kajian UU ITE selesai menggelar pengkajian yang dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi seluruh pihak.

Selanjutnya pemerintah akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian dan lembaga terkait pedoman teknis penggunaan UU ITE itu.

Tiga kementerian lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan Agung dan Kapolri. SKB itu nantinya akan berbentuk pedoman seperti buku saku yang bisa digunakan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Hal ini dilakukan agar tak ada lagi salah tafsir dalam penggunaan undang-undang yang sering menjerat masyarakat dengan pasal karet.

“Untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketidaksamaan penerapan maka dibuatlah pedoman teknis dan kriteria implementasi yang akan diputuskan dalam bentuk SKB tiga kementerian,” kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2021).

Menkopolhukam Mahfud menegaskan, intinya pemerintah yang tidak akan mencabut UU ITE karena masih diperlukan di era digital saat ini.

“UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menghukumi, bukan menghukum, yakni menghukumi dunia digital. Oleh sebab itu, tidak akan ada pencabutan UU ITE,”.

Meski begitu Mahfud tak menampik revisi UU ITE akan dilakukan, namun revisi yang dilakukan bukan revisi besar-besaran melainkan revisi semantik atau perubahan pada kalimat yang sangat terbatas.

“Bisa berupa penambahan frasa atau perubahan frasa dan berupa penambahan penjelasan, pasal 45c, seperti misalnya pada kata penistaan, fitnah, dan keonaran. Jadi tidak sembarangan orang berdebat lalu dianggap onar dan sebagainya,” katanya. (*)

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendapat sambutan positif dari Dr Suriyanto. Akadamisi yang mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta ini menilai revisi memang harus dilakukan.

Menurut Suriyanto, meski UU tersebut tidak membatasi kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Namun sejumlah pasal bermasalah diminta untuk dicabut dan diperbaiki kembali.

“Pendapat hukum saya bahwa UU ITE tidak membahayakan tetapi bias yang akhirnya menyasar ke media massa, kebebasan berpendapat yang dijamin UU. Oleh karenanya saya sepakat kalau pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 agar dihilangkan dari UU tersebut,” ujarnya dalam Virtula Talkshow dengan tema “RUU ITE: Bermedsos Sehat dan Beretika” yang digagas ICF dan SMI, Jumat (26/3/2021).

Ketua Umum PWRI ini menegaskan, pasal 27 ayat (3) UU ITE urgensinya merupakan pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain. Namun demikian norma Pasal 27 ayat (3) multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

“Historisnya kan bahwa UU tersebut adalah ketika era presiden SBY. Dalam tatanan global yang kemudian dimasukan ke Indonesia , dimana perdagangan secara elektronik tetapi seiring waktu berjalan munculnya media online, media sosial menjadi kena sasaran,” bebernya.
Pengamat kebijakan publik dan media sosial, Syaiful alias Bedjo menambahkan bahwa banyaknya peredaran hoaks di media sosial dalam masyarakat adalah karena media sosial itu adalah tidak terbatas ruang dan waktu.

“Maka dari perlu ada pengawasan secara ketat dari instansi terkait, misalnya kalau boleh saya usul dibuat dewan etik media sosial,” kata Bedjo.
Checker fact Mafindo, Muhammad Khairil mengatakan bahwa keberadaan UU ITE tidak hanya menyasar media massa atau pers tetapi juga para checker fakta.

“Kasus terbaru adalah pemeriksa fakta dari liputan6.com yang tidak saja kena doxing tetai diancam akan dibunuh oleh netizen. Ini adalah bukti bahwa revisi UU ITE sangat diperlukan terutama pasal-pasal yang menghambat kerja-kerja temen-temen media dan pegiat media sosial yang sehat dan beretika,” ucapnya.[

Pemerintah telah membentuk dua tim yang bertugas untuk mengkaji UU ITE. Satu tim bertugas untuk mengkaji pedoman penerapan UU ITE dan tim lainnya bertugas untuk mengkaji revisi UU ITE.

Wacana revisi mengarah pada pengubahan Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA yang kerap menjadi alat kriminalisasi bagi penguasa.

revisi UU Informasi dan Transaksi Keuangan (ITE) mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Maka regulasi ini mesti segera dimasukkan ke Program Legislasi (Prolegnas) Nasional 2021.

“Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam dan jajarannya dalam rangka melakukan diskusi,” ucap Aziz.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa diperlukan naskah akademis, sosialisasi kepada masyarakat, baik kalangan intelektual maupun NGO, untuk menjadi masukan. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif.

“Kemudian penyiapan naskah akademis, sosialisasi kepada masyarakat, baik kalangan intelektual maupun NGO, untuk menjadi masukan. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif,” tambah Azis.

Ditempat terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud, mengatakan bahwa dirinya telah meminta Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selesai direvisi.
Pedoman tersebut bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya. Kapolri juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga implementasi dari pedoman UU ITE tersebut tetap berjalan dengan konsisten akuntabel dan berkeadilan.

“Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah,” Ucap Rudy.