Situs resmi WHO menghimbau kepada masyarakat dunia agar mewaspadai informasi yang mengakibatkan misleading terkait pemberitaan seputar pandemi covid-19. Berikut adalah pemberitahuan resmi yang tercantum dalam situs resmi WHO tersebut :

“As the world responds to the COVID-19 pandemic, we face the challenge of an overabundance of information related to the virus. Some of this information may be false and potentially harmful. Inaccurate information spreads widely and at speed, making it more difficult for the public to identify verified facts and advice from trusted sources, such as their local health authority or WHO.”

Dari himbauan WHO, dapat dilihat bahwa terdapat banyak informasi palsu yang berpotensi membahayakan masyarakat terkait pandemi covid-19. Fenomena misleading informasi tersebut juga terjadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga melaporkan adanya informasi palsu atau yang biasa disebut hoax beredar.
Beberapa contoh hoax yang beredar seputar terkait pandemi covid-19 diantara seperti pembagian pulsa gratis selama pandemi, lebih mudah terinfeksi covid-19 setelah divaksin, vaksin sinovac sebenarnya ditujukan untuk ayam, vaksin sinovac barcode aslinya ditukar serta hoax lainnya yang beredar dimedia sosial maupun media massa.

Kominfo sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyebar hoaks terkait COVID-19 dengan denda hingga 1 miliar. Pelaku penyebar hoaks termasuk dalam tindakan hukum, sehingga dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Oleh : Yuga Kurniawan )*

Pengendalian terkait alih fungsi lahan sawah semakin diperketat dengan diterbitkannya undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, dengan adanya UU Ciptaker, kegiatan alih fungsi lahan sawah tidak bisa lagi asal-asalan. Ada syarat perizinan yang panjang yang harus dilalui bila hendak mengalihkan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah.

Keberadaan UU cipta Kerja dinilai berdampak positif bagi sektor pertanian, khususnya dalam hal alif fungsi lahan. Saat ini, alih fungsi lahan yang diperbolehkan dalam UU Ciptaker hanya berlaku bagi kepentingan umum dan untuk program strategis nasional (PSN) saja. Itu pun masih harus melalui beberapa persyaratan ketat lainnya.

            Budi berujar, dalam UU Cipta Kerja dilakukan sanksi administrasi salah satunya membongkar (bangunan yang dibangun di lahan sawah) dan paling berat pidana. Itu ultimatum paling akhir kalau tidak bisa lagi baru akan dikenakan pidana atau ada korban manusia seperti bencana alam yang ada di Sumedang, dimana terdapat 40 orang yang meninggal, oleh karena itu pihaknya akan melaksanakan forum pidana nantinya.

            Selain itu, dari sisi pengendalian pemanfaatan ruangnya pun menjadi lebih jelas. Menurut Budi, di dalam peraturan pemerintah (PP) turunan UU Ciptaker, dalam penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang ada bab mengenai pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalamnya sudah ditetapkan zonasi-zonasi pengendalian.

            UU Cipta Kerja dan turunannya-pun telah menetapkan kriteria lahan sawah yang sudah pasti tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan bukan sawah. Adapun lahan sawah yang sudah pasti tidak diizinkan untuk dialihfungsikan salah satunya adalah lahan sawah premium. Lahan sawah premium adalah lahan sawah yang apabila dialihfungsikan bisa berdampak pada lahan-lahan sawah lainnya atau pada lingkungan sekitarnya.

            Sehingga apabila terdapat permohonan alih fungsi kita akan cek itu sampai mengenai sawah premium tidak? Dia berdampak ke mengambil sawah yang beririgasi teknis bukan? Karena kita kan sudah membuat irigasi begitu lama.

            Lahan sawah lainnya yang haram untuk dicomot adalah lahan yang mempunyai produktivitas tanah tinggi hingga 6 ton per hektar serta indeks penanamannya bisa lebih dari 2 kali setahun.

            Setelah itu, akan dilakukan pengecekan pada tata ruang. Bila tata ruangnya masih tetap sawah juga akan ditolak. Tetapi jika ternyata tata ruang juga bukan sawah, nah disini baru kita lakukan rekomendasi-rekomendasi.

            Budi Sitomorang juga pernah mengatakan bahwa tidak benar UU Ciptaker berpotensi mengancam stabilitas pangan nasional karena pembangunan infrastruktur kian diperlonggar lewat UU sapu jagat.

            Budi menurutkan, pihaknya melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan.

            Menurut data lahan sawah Kementerian ATR/BPN 2011, Indonesia memiliki 8,1 juta hektare lahan sawah. Kemudian pada tahun 2013, jumlah itu turun menjadi 7,75 juta hektare.

            Kemudian penurunan berlanjut pada 2018 hingga tinggal menjadi 7,1 juta hektare. Dari situ katanya, dapat ditarik kesimpulan alih fungsi lahan sudah meningkat jauh sebelum adanya implementasi UU Ciptaker dengan kisaran 100 ribu hektar hingga 150 ribu hektare per tahun.

            Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, para menteri gotong royong untuk menyelamatkan lahan sawah dari perubahan fungsi.

            Dalam perpres tersebut, Jokowi memerintahkan para menteri untuk melakukan upaya-upaya pengendalian lahan sawah.

            Ada beberapa langkah yang diambil guna menyelamatkan lahan sawah agar tidak tergerus. Langkah pertama adalah pemeriksaan peta. Itu karena sawah baru bisa diselamatkan jika peta yang tersedia bagus.

            Langkah kedua terkait tata ruang. Pemerintah akan membuat data spasial untuk mengetahui di mana sawah yang akan diselamatkan.

            Kemudian masalah insentif, karena akan kita kunci tanah orang agar tidak boleh dialihkan. Kemudian, tentang bagaimana persaingan antara tanaman pangan dan industri, harus ada rule based. Tapi ini baru rapat pertama untuk perpres.

            Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada rapat berikutnya. Menurutnya, seluruh menteri dan kementerian diminta untuk membahas masalah tersebut.

            Oleh karena itu, tidak benar jika UU Cipta kerja dan regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah seperti perpres dapat menyebabkan lahan produktif berkurang, justru regulasi tersebut dirumuskan demi ketahanan pangan di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Ricky Sutarmadji (Warganet Kota Cirebon)

Sektor industri baik formal maupun informal sedang menunjukkan degradasi perekonomian yang sangat signifikan. Sulitnya mendapatkan bahan baku hingga susahnya mengekspor barang menjadikan perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya di tengah pandemi Covid-19. Tentu masyarakat membutuhkan gebrakan baru untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama atas dampak pandemi Covid-19.

Masyarakat pun meyakini Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mampu menyelamatkan perekonomian besar-besaran. Sebab, baru saja UU Cipta Kerja disahkan, data BKPM menyebutkan sudah ada antrean 153 perusahaan dari luar negeri yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka berniat membangun usahanya di Tanah Air, sehingga diyakini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan luas maupun mendongkrak perekonomian nasional. 

Kalau pengusaha asing berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, yang akan mendapat manfaat adalah masyarakat juga. Lapangan pekerjaan terbuka dan serapan tenaga kerja akan tinggi. Setidaknya ada transfer pengetahuan dan keterampilan saat para pekerja bekerja di sebuah perusahaan atau industri. 

Namun demikian, UU Cipta Kerja tidak melulu memudahkan investasi asing. Hal itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh rebirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Perubahan paling kentara adalah mudahnya semua WNI membuat atau membangun usaha. Kita tidak lagi harus pusing dengan beban administrasi yang segunung. 

Di tengah Pandemi Covid-19, pemerintah telah mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak mem-PHK karyawannya, namun statistik PHK berkata lain. Pemerintah mencatat, pekerja formal yang mengalami PHK sebanyak 375.165 orang sedangkan yang dirumahkan mencapai 1.032.960 orang. Sedangkan pekerja informal yang terdampak mencapai 314.833 orang. Sehingga, total sekitar 1.722.958 pekerja terdampak pandemi Covid-19. Belum lagi pekerja-pekerja yang tidak terdata, pastinya lebih banyak lagi yang mengalami efek negatif pandemi ini. 

Kita semua berharap agar setelah pandemi berakhir, akan ada suatu titik balik agar perekonomian Indonesia dapat kembali normal. Para pekerja yang terdampak PHK dapat bekerja kembali dan semakin banyak pula angkatan kerja yang terserap di dunia industri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah formulasi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia saat pandemi Covid-19. Formulasi tersebut bernama UU Cipta Kerja. 

UU Cipta Kerja dapat menjadi titik balik dari perekonomian Indonesia yang saat ini tengah diuji oleh pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja tersebut akan mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang sebagai wujud ikhtiar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja baru yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah membuka maupun mengembangkan bisnis dan akan lebih banyak lapangan kerja baru yang tercipta. 

Selain menguntungkan pekerja, UU Cipta Kerja juga menguntungan sektor usaha kecil dan menengah

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan. 

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat hanya melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku. 

Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan terlebih saat terjadi pandemi sekarang ini. Sekarang saatnya bersama mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, utamanya di tengah kondisi pandemi lewat penerapan UU Cipta Kerja.

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

UU Cipta Kerja penting sebagai landasan transformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih cepat. Pengesahan undang-undang tersebut tentu bertujuan dalam rangka membebaskan Indonesia dari jebakan middle income trap.

Pemerintah terus menyusun aturan turunan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setidaknya, terdapat 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) sebagai aturan pelaksana UU Cipta kerja yang menjai perhatian sejumlah kementerian/lembaga. Tentunya, 44 aturan turunan itu agar UU Cipta Kerja dapat diterapkan secara efektif.

            Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesua tengah memasuki tahap pemulihan. Salah satu upaya memulihkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengimplementasikan UU Cipta Kerja. Dimana salah satu dari manfaat UU Cipta Kerja ini akan membebaskan Indonesia dari middle income trap (negara berpendapatan menengah ke bawah).

            Dalam kesempatan webinar, Satya Bhakti Parikesit mengatakan, UU Cipta Kerja diperlukan secara cepat untuk Indonesia, mengingat pada tahun 2020 ini momen emas dan akan menyongsong bonus demografi. Diharapkan, tahun 2021 UU Cipta Kerja sudah dapat diimplementasikan.

            Dirinya menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi sesuatu yang penting agar Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap. Menurut Satya, pademi Covid-19 berdampak mayoritas masyarakat berpendapatam rendah mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan.

            Satya menegaskan, dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktifitasnya menjadi andalan. UU Cipta Kerja penting untuk transformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat agar Indonesia dapat segera keluar dari MIT.

            Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian nasional setelah dihantam pandemi covid-19. World Bang juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

            Nantinya ada 44 aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jika tahun 2021, semua aturan turunan tersebut selesai, UU Cipta Kerja akan lebih cepat diterapkan.

            Middle Income Trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tidak mempu berpindah dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Sebab, mereka tak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Namun tidak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi.

            Anggapan bahwa UU Cipta Kerja mampu mengentaskan Indonesia dari jebakan negara menengah juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa UU tersebut memberikan regulasi yang sederhana dan efisien.

            Ia juga menunjukkan adanya ketentuan yang tertulis dalam UU Cipta kerja. Yakni dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak.

            Pada kesempatan berbeda, Ichwan Sukardi selaku Managing Partner Tax RSM Indonesia mengatakan, klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), meningkatkan kepastian hukum, ,menciptakan keadalan iklim berusaha di dalam negeri.

            Dirinya memberikan contoh untuk meningkatkan pendanaan investasi berupa penurunan tarif PPh Badan, termasuk Wajib Pajak Go Public. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri ; PPH atas dividen dari dalam negeri, PPH atas dividen dari luar negeri tidak dikenakan sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Penyesuaian tarif PPh 26 atas penghasilan bunga, perubahan ketentuan non-objek PPH, Inbreng tidak terulang.

Desempatan sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa pengembangan budaya inovasi menjadi kunci negara menjadi maju dan hal tersebut harus terus dilakukan oleh Indonesia agar dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Sudah saatnya Indonesia bangkit, tentunya dengan regulasi yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah yakni melalui implementasi produk.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Dodik Prasetyo )*

UU Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang revolusioner, karena akan mengubah hampir semua lini di Indonesia. Mulai dari ketenagakerjaan, ekonomi, sampai investasi. Diresmikannya UU ini bulan oktober lalu, membuat Badan Perdagangan Dunia atau WTO memuji pemerintah Indonesia. Karena akan memudahkan investasi di negeri ini.

Saat awal diresmikan, sebagian orang gelisah dengan adanya UU Cipta Kerja. Mereka termakan hoax bahwa UU ini menyengsarakan. Namun kenyataannya, justru UU ini dibuat untuk menyelamatkan nasib mereka. Agar investasi asing bisa masuk ke Indonesia dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat.

Organisasi dunia sekelas WTO (World Trade Organization) memuji langkah Indonesia yang memiliki UU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang baru yang spektakuler. Karena mereka menilai dengan adanya UU ini, maka akan mengurangi hambatan yang sempat menjegal para investor untuk masuk ke Indonesia. 

WTO juga berharap implementasi UU ini segera dilakukan, agar kebijakan dan target ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia bisa berlangsung lebih baik lagi. Karena saat ini, perpres dan peraturan pemerintah sedang digodok, agar pelaksanaan UU ini berjalan dengan lancar. Investor akan masuk ke Indonesia dengan riang gembira.

Ketika investor masuk, maka mereka akan mengucurkan dana untuk membuat pabrik baru. Kerja sama antara penanam modal asing dengan pengusaha lokal akan membuat kolaborasi sehingga perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang tinggi. Sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, karena membutuhkan banyak karyawan.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu modal dalam penyusunan materi dan negosiasi dalam perjanjian perdagangan, baik secara bilateral maupun multilateral.Dalam artian, Jerry menegaskan bahwa investasi bukanlah sebuah penjajahan, karena investor dan pebisnis lokal memiliki posisi yang sama kuatnya.

Isu tentang investor memang santer terdengar setelah UU ini diresmikan. Entah mengapa ada sebagian masyarakat yang ngeri ketika ada investor asing masuk ke Indonesia. Padahal mereka sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru. Kerja sama dengan penanam modal asing juga selalu menguntungkan.

Masyarakat diminta untuk tidak termakan hoax tentang isu SARA. Karena para investor biasanya datang dari negeri tirai bambu. Mereka memang ingin melebarkan sayap ke Indonesia, dengan membangun pabrik di sini. Namun kedatangan investor jangan dikaitkan dengan suku, apalagi keyakinannya. Karena kerja sama yang ada dalam bidang bisnis dna profesional, tak terkait dengan SARA.

Justru mereka yang akan membuat perekonomian Indonesia maju kembali. Karena jika diumpamakan toko, kondisi finansial negeri ini sudah nyaris pailit. Agar tak ada krisis moneter jilid 2, maka dibutuhkan tambahan modal usaha yang bersumber dari investor, sebagai bahan bakar melajunya roda ekonomi di Indonesia.

Jerry Sambuaga melanjutkan, UU Cipta Kerja akan memperbaiki sektor perekonomian dari hulu ke hilir. Karena akan ada reformasi birokrasi yang membuat perizinan dipermudah dan bisa diurus secara online. Ketika ketatnya birokrasi diperbaiki, maka sektor ekonomi jadi lancar. Karena pengusaha tidak usah berurusan dengan izin yang berbelit-belit dan ancaman uang pelicin dari oknum.

Oleh karena itu, kita wajib mendukung pemerintah dengan tidak memprotes UU Cipta Kerja. Karena UU ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi finansial seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah tidak akan tega menjerumuskan rakyatnya ke lubang hitam, dan membuat UU yang menguntungkan wong cilik.

Ketika UU Cipta Kerja dipuji oleh organisasi internasional, maka hal ini menunjukkan kecakapan Presiden Jokowi dalam mengendalikan perekonomian Indonesia. Karena beliau berpikiran jauh ke depan dan berusaha agar rakyatnya tidak lagi terjerat dalam kemiskinan. UU Cipta Kerja adalah bukti cinta dari pemerintah.)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Made Raditya )*

Peresmian UU Cipta Kerja sempat membawa kehebohan, karena ada demo yang menolaknya. Padahal mereka belum mengerti bahawa UU ini tak hanya menguntungkan pebisnis, namun juga pekerja, bahkan calon pekerja. Karena ada fasilitas baru yang bisa dinikmati oleh mereka.

Situasi dunia kerja belum terlalu kondusif saat pandemi covid-19, karena ada perusahaan yang menerapkan potong gaji, mulai dari 25% hingga 50%. Pemotongan ini terpaksa dilakukan agar mereka bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil. Pegawai mau tak mau harus menerimanya, daripada perusahaan oleng dan merumahkan semua karyawannya.

Di sisi lain, ada pula karyawan yang terpaksa di-PHK karena kondisi keuangan pabrik sudah pailit. Mereka sibuk mencari pekerjaan baru agar asap dapur kembali mengepul. Semua jalan dilalui, mulai dari membaca iklan lowongan kerja di surat kabar, sampai di situs seperti Jobstreet. 

Pemerintah berusaha agar situasi ini tak lagi terjadi, karena pekerja dan calon pekerja adalah WNI yang harus dijaga stabilitas finansialnya. Oleh karena itu, di bulan oktober lalu diresmikan UU Cipta Kerja. UU ini memiliki berbagai pasal yang menguntungkan, baik untuk pekerja maupun para pencari kerja.

Peter Abdullah Redjalam, direktur sebuah lembaga riset, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki perspektif, yang ditujukan untuk pekerja maupun calon pencari kerja. Penyebabnya karena di UU ini ada jaminan pemberian pesangon. Dalam artian, para pekerja, walau dirumahkan, akan tetap mendapat haknya dan tidak dikibuli oleh oknum dalam perusahaan.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja juga disebut bahwa pekerja yang dirumahkan akan mendapat JKP (jaminan kehilangan pekerjaan). Selain hak untuk mendapat pesangon, mereka juga mendapat bekal berupa keterampilan baru. Sehingga bisa membuka bisnis baru dengan modal skill tersebut.

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang bisa menolong calon pekerja, karena menimbulkan efek domino positif. Ketika iklim investasi di Indonesia membaik, maka akan menarik para penanam modal asing. Sehingga mereka semangat untuk berinvestasi di negeri ini, dan membangun pabrik baru.

Pabrik yang akan dibangun adalah industri padat karya. Sehingga butuh banyak sekali pegawai baru. Para calon pekerja akan semangat melamar di sana dan bisa berstatus sebagai pegawai lagi. Mereka lega karena akhirnya mendapatkan gaji bulanan, sehingga tidak bingung ketika susu anaknya habis.

UU Cipta Kerja juga berguna bagi pekerja, karena mereka akan mendapat bonus tahunan dari perusahaan. Besarannya tentu tergantung dari masa kerjanya. Jika ia bekerja puluhan tahun, tentu bonusnya makin besar. Bonus membuat para pekerja lega, karena bisa jadi tambahan uang belanja atau dimasukkan ke dalam tabungan.

Nominal UMK dalam UU Cipta Kerja sempat jadi polemik, karena diganti istilahnya jadi UMP (upah minimum provinsi). Namun mereka tak usah khawatir, karena gubernur yang menentukan UMP tentu bertindak bijak dan menentukan gaji sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak udah takut besaran gaji akan berkurang drastis.

UMP juga dinikmati oleh pegawai yang baru masuk. Jadi ketika seorang karyawan sudah bekerja lebih dari 2 tahun, sesuai aturan, maka ia mendapat gaji di atas UMP. Jika gajinya tidak sesuai, maka ia bisa melapor ke Disnakertrans, agar diusut tuntas dan mendapatkan haknya.

UU Cipta Kerja sangat bermanfaat, baik untuk pekerja maupun para calon pekerja. Dalam UU ini diatur bahwa pekerja mendapat segala haknya, mulai dari gaji sesuai UMP, bonus tahunan, hingga pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan jika ia dirumahkan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga membuat para investor semangat untuk masuk ke Indonesia, sehingga membuka banyak lowongan baru.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

Kondisi keuangan di Indonesia sempat terpuruk akibat dahsyatnya badai corona. Pemerintah berusaha mengubahnya dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Jika UU ini diterapkan dengan baik, maka akan jadi stimulus keuangan yang baik. Karena mendorong masuknya investasi dan memudahkan perdagangan ekspor. 

Masa pandemi yang berlangsung hampir setahun ini membuat banyak orang stress berat, karena kondisi finansialnya terpuruk. Mereka yang bekerja kantoran harus rela gajinya dipotong, bahkan ada yang perusahaannya ambruk dan terpaksa dirumahkan. Para pedagang kaki lima juga merasakan sepinya lapak, karena daya beli menurun.

Pemerintah tidak mau hal ini terjadi dan menyebabkan krisis ekonomi jilid 2. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diciptakan agar merombak peraturan, mulai dari bidang ekonomi sampai investasi. Dalam UU ini ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM yang membuat pengusaha sejahtera, karena peraturan akan sangat ramah bagi bisnis mereka.

Akademisi dari FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Djaka Badranaya menyatakan bahwa semangat UU Cipta Kerja adaah mensejahterakan rakyat. UU ini akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dan membuat masyarakat bebas dari kemiskinan. Dalam artian, UU Cipta Kerja adalah obat mujarab dari efek negatif badai corona di Indonesia.

Djaka melanjutkan, UU Cipta Kerja jadi penyelamat, karena mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Selain itu, untuk menaikkan pendapatan per kapita, maka diatur agar produksi dan ekspor lancar, serta mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi. Dalam artian, jika ada investasi yang masuk, maka uang dari penanam modal jadi ‘bahan bakar’ dalam menaikkan produksi.

 Setelah dipermudahnya penanaman modal asing melalui klaster investasi di UU Cipta Kerja, maka mereka semangat untuk membuat pabrik baru di Indonesia. Bahkan ketika UU ini belum diresmikan beberapa bulan lalu, suah ada beberapa investor yang akan masuk. Di antaranya pengusaha di bidang elektronik, baterai, dan manufaktur.

Mengapa investasi penting? Karena ketika penanam modal asing masuk, otomatis butuh karyawan dan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, investor akan membantu pengusaha UMKM yang punya ide bisnis brilian tapi kekurangan modal. Sehingga akan ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, dan bisnis UMKM bisa naik level. Sehingga mereka makin sejahtera.

Investasi juga penting karena menjadi salah satu indikator negara maju. Di negara Asia Tenggara yang maju seperti Singapura, ada banyak investor dan buktinya mereka masih survive saat masa pandemi. Ketika banyak investor masuk, maka dunia bisnis dan ekonomi akan makin semarak, karena mereka berani menyuntikkan modal ke perusahaan lokal.

UU Cipta Kerja tak hanya menguntungkan bagi pengusaha, tapi juga pegawai swasta. Mereka akan mendapat bonus tahunan dari perusahaan, sehingga uang ini bisa mensejahterakan keluarganya. Besaran bonus yang didapatkan tergantung dari durasi kerja. Sehingga bisa jadi penyemangat, agar lebih semangat lagi dalam berkarya di kantor. Jadi amat salah ketika ada yang menuduh bahwa UU ini hanya untuk pengusaha.

Para pekerja juga tak usah khawatir dengan pengaturan upah minimum yang sekarang menjadi hak gubernur. Karena justru ketika UMK diganti dengan UMP, ada keseragaman  gaji yang tidak memusingkan. Lagipula, ketika masa kerja mereka di atas 2 tahun, gajinya dipastikan di atas UMP. Jika tidak, maka perusahaannya bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. 

UU Cipta Kerja diciptakan untuk kesejahteraan rakyat. Akan ada perombakan aturan, di mana pengusaha dan pekerja sama-sama diuntungkan. Pemerintah membuat UU ini dengan perencanaan dan pemikiran yang matang, sehingga masyarakat menikmati hasilnya. Kondisi finansial mereka akan naik, karena usaha berkembang, berkat dukungan dari pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ahmad Prasetyo )*

UU Cipta Kerja yang diresmikan oktober lalu membawa perubahan positif. Tak hanya di bidang ketenagakerjaan, tapi juga bisa mengembangkan industri daerah. Ada banyakperaturan baru yang bisa membuat industri daerah makin maju dan bisa naik level menjadi industri level nasional, bahkan internasional.

Industri menjadi hal yang bisa menyebabkan Indonesia maju, karena jika banyak pebisnis yang memiliki industri (walau kelas kecil), ia akan membuka pekerjaan bagi orang lain. Namun selama ini pengembangan industri, terutama di daerah, masih stagnan. Karena ada peraturan yang malah membuatnya susah untuk maju, misalnya masalah rumitnya perizinan usaha.

Pemerintah berusaha keras agar industri di daerah juga maju, agar mereka bisa selevel dengan industri di Jakarta, serta berkembang jadi industri nasional. Bila perlu, naik level jadi industri internasional. Oleh karena itu, dibuatlah UU Cipta Kerja yang bisa mengatur agar industri daerah makin maju. UU ini memangkas birokrasi yang memusingkan.

Salah satu hal yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah  penghilangan aturan izin gangguan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prmanto Bhakti menyatakan bahwa retribui izin gangguan dihapuskan. Izin gangguan alias HO adalah surat yang menyatakan tidak ada keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan.

Jika tidak ada retribusi izin gangguan, maka pemilik industri di daerah tidak akan pusing lagi. Karena tak ada pungutan uang yang harus diberikan ke Dinas, agar usahanya berjalan dengan lancar. Mereka bisa menggunakan uang itu untuk keperluan lain, misalnya menambah modal usaha atau biaya pengembangan riset produk.

Dihapuskannya retribusi bagi industri daerah adalah bukti bahwa UU Cipta Kerja sangat pro kepada wong cilik. Karena rata-rata industri di daerah dikendalikan oleh kalangan masyarakat bawah. Mereka senang karena diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga cita-cita untuk berubah jadi kalangan atas atau minimal menengah, bisa cepat tercapai.

Selain dihapuskannya retribusi izin HO, UU Cipta Kerja juga mengatur adanya intensif fiskal ke daerah, yang akan diatur oleh kepala daerah. Intensif fiskal berarti pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah intensif pajak dan intensif bea masuk dan keluar. 

Ketika pajak di daerah diberi intensif maka pengusaha kecil akan lega, karena nominalnya berkurang. Pemerintah paham mereka sedang masa kritis akibat pandemi covid-19, jadi diberi bantuan berupa pengurangan pajak. Intensif pajak ini pernah juga dilakukan tahun 2009, dan hasilnya ada pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Jika peraturan di daerah diubah dengan memberi intensif fiskal dan menghapus izin HO, maka akan membuat para investor asing yakin untuk masuk ke  Indonesia. Apalagi dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan langkah mereka dalam menanamkan modal dan berbisnis di negeri kita.

Iika ada investor asing masuk maka diharap akan memajukan industri di daerah. Smbiosis mutualisme antara penanam modal dengan pengusaha akan membuat kolaborasi yang dahsyat. Ketika ada suntikan dana investor, maka pebisnis bisa mengembangkan usahanya dengan membuat branding baru, kemasan produk yang cantik dan instagrammable, dan variasi produk.

Pebisnis di industri daerah juga bisa membuat situs untuk memasarkan produknya, bahkan memesan aplikasi agar para pelanggan semakin dekat dengan mereka. Semua langkah marketing ini bagus untuk memasarkan produk agar lebih diminati banyak orang. Namun juga butuh dana yang tidak sedikit, yang tentunya diberikan oleh para penanam modal.

UU Cipta Kerja mendorong majunya industri di daerah karena ada kebijakan intensif fiskal yang sangat meringankan pengusaha cilik. Selain itu, pemerintah menghapus izin HO, sehingga tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar izin gangguan. UU Cipta Kerja juga membuka peluang bagi investor asing untuk mennamkan modal pada pebisnis di industri daerah, karena ada klaster investasi.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu