Oleh : Alfisyah Diansari )*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin uji klinis perdana bagi Vaksin Merah Putih. Masyarakat pun mengapresiasi upaya pengembangan Vaksin Merah Putih yang seratus persen karya Anak Bangsa.

Sudahkah Anda divaksin sampai dua kali dan menunggu giliran suntik booster? Saat ini sudah ada vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia yang digunakan pada program vaksinasi nasional, yakni keluaran Sinovc, AstraZaneca, dll. Vaksin-vaksin ini didapatkan dari luar negeri karena pada awal pandemi Indonesia belum memiliki vaksin buatan sendiri. Akan tetapi tahun 2022 ini kita bangga karena sudah ada Vaksin Merah Putih made in Indonesia.

Kepala BPOM (badan pengawas obat dan makanan) Penny Lukito menyatakan bahwa hasil uji praklinik Vaksin Merah Putih berjalan dengan baik. Uji praklinik tersebut berdasarkan imunogenisitas dan keamanan. Dalam artian, Vaksin Merah Putih udah terbukti aman dan tidak usah diragukan lagi efektivitasnya, karena tidak kalah dengan merek lain yang buatan luar negeri.

Penny menambahkan, Vaksin Merah Putih rencananya akan disuntikkan pada pertengahan tahun 2022, karena menunggu izin resminya. Dalam artian, nanti masyarakat yang belum divaksin, kemungkinan besar akan mendapatkan vaksin jenis ini. Mereka tidak usah pilih-pilih karena Vaksin Merah Putih sama efektifnya dalam meningkatkan kekebalan tubuh untuk merangi corona.

Jika Vaksin Merah Putih terbukti aman dan berkhasiat maka akan mensukseskan program vaksinasi nasional. Penyebabnya karena distribusi vaksin makin cepat. Tidak usah menunggu kedatangan container berisi ampul-ampul vaksin dari luar negeri. Akan tetapi langsung saja disitribusikan dari pabrik vaksin di Indonesia lalu disebarkan ke seluruh Indonesia.

Jika distribusi vaksin lebih cepat maka akan mempercepat pula selesainya program vaksinasi nasional. Target pemerintah pada program ini adalah maksimal 18 bulan setelah maret 2021. Saat distribusi lancar maka kita optimis target akan tercapai dan cakupan vaksinasi makin meluas.

Cakupan vaksinasi memang harus diperbesar karena per Januari 2022 baru 124 juta penduduk yang sudah divaksin sampai 2 kali (menurut data dari Tim Satgas Penanganan Covid-19). Berarti nyaris 50% WNI sudah divaksin. Jika dihitung maka baru pada awal tahun depan program vaksinasi selesai, sehingga tidak memenuhi target pemerintah.

Percepatan vaksin memang harus ditekan karena saat pandemi kita berburu dengan waktu. Pertama, ganasnya omicron sudah memakan korban jiwa dan virus covid-19 varian terbaru ini menyebar 70 kali lebih cepat daripada varian delta. Jika makin banyak yang divaksin tentu tubuhnya kebal, sehingga tidak mudah tertular omicron, tentu dengan syarat berdisiplin protokol kesehatan 10M.

Kedua, herd immunity memang harus lekas terbentuk, dan syarat kekebalan komunal ketika minimal 75% penduduk dalam satu wilayah sudah divaksin. Saat ini syarat tersebut belum tercapai sehingga masa pandemi dinyatakan belum usai. Padahal kekebalan ini dibutuhkan karena bisa menekan angka penularan corona.

Makin kecil angka penularan corona makin bagus karena tak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan, tetapi juga pariwisata, ekonomi, dll. Sehingga Indonesia bisa bangkit dari badai covid dan pelan-pelan pulih dalam hal finansial. Oleh karena itu Vaksin Merah Putih menjadi penyelamat karena bisa mempercepat vaksinasi dan membentuk kekebalan kelompok.

Saat Vaksin Merah Putih dinyatakan aman dan berkhasiat maka kita lega karena vaksin buatan Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Dengan begitu maka persediaan vaksin aman dan distribusinya lebih cepat, sehingga mempercepat pula program vaksinasi nasional dan terbentuknya herd immunity.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Adi Pratama )*

Demi mengejar herd immunity serta mengakhiri pandemi, Produksi Vaksin Covid-19 secara mandiri tetap harus diupayakan. Masyarakat pun mendukung produksi vaksin dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung dengan negara lain.
PT Bio Farma (Persero) rupanya akan mempersiapkan tiga fasilitas produksi vaksin Covid-19 BUMN. Fasilitas ini berada di Bandung. Honesti Basyir selaku Direktur Utama Bio Farma, mengatakan bahwa fasilitas tersebut dapat memproduksi vaksin sebanyak 100 juta dosis pada tahun 2022.

Nantinya, jumlah vaksin yang diproduksi akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, jumlah vaksin ini belum termasuk untuk anak yang berusia 6 tahun sampai 11 tahun. Sebab, program vaksin tersebut baru dicanangkan oleh pemerintah. Honesti berharap bisa mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) untuk vaksin BUMN pada Juli 2022 mendatang.

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, penelitian terhadap vaksin Covid-19 bsa dilakukan akselerasi, dengan tetap memperlihatkan standar keamanan, khasiat atau efikasi dan mutu yang dikeluarkan oleh BPOM.

Honesti juga berujar pada tahun 2022, pihaknya akan mempersiapkan sebanyak 100 juta dosis. Jumlah ini akan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 120 juta dosis pada tahun 2024, pihaknya akan mempersiapkan 200 juta dosis per tahun.

Perlu diketahui, bahwa Indonesia akan memulai pembuatan vaksin Covid-19 secara mandiri. Bio Farma, sebagai induk holding BUMN farmasi akan memproduksi vaksin dari hulu sampai hilir.

Penelitian vaksin Covid-19 yang merupakan hasil kolaborasi global Bio Farma bersama Baylor College of Medicine AS ini sudah terdaftar dalam tahap pengembangan kandidat vaksin WHO Covid-19 sejak bulan Juni 2021 lalu. Vaksin BUMN ini merupakan buatan Indonesia adan akan menggunakan metode subunit prorein Rekombinan.

Vaksin ini akan menjadi vaksin dengan adjuvant alum untuk indikasi booster atau dosis ketiga, atau sebagai vaksin primer untuk pemberian dosis pertama dan kedua pada formula dengan novel adjuvant (alum+CpG). Namun, sebelum diberikan kepada masyarakat, keduanya tetap harus menjalankan serangkaian uji, yaitu uji prakliniik dan uji klinis fase 1,2 dan 3.

Untuk tujuan indikasi vaksin booster pada vaksin dengan adjuvant alum, maka dilakukan uji klinik sebagai vaksin booster paralel setelah memperoleh hasil interim uji klinik fase 3 sebagai vaksin primer.

Lalu, untuk vaksin BUMN dengan adjuvant alum kini sudah mendapatkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) untuk uji klinik fase 1 dari BPOM. Untuk vaksin berbasis alum, prosesnya sudah memasuki uji klinis tahap pertama. Sementara, suntikan pertama sudah dilakukan pada 13 Desember 2021.

Total subjek yang akan terlibat dalam uji klinis fase 1 ini terdiri dari 60 subjek, yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu 30 subjek kelompok vaksin uji (calin vaksin BUMN) dan 30 subjek sebagai kelompok vaksin kontrol (vaksin yang sudah mendapatkan EUA).

Sementara, untuk vaksin BUMN yang menggunakan adjuvant alum+CpG yang akan digunakan sebagai vaksin primer sedang melalui serangkaian uji praklinik imunogenisitas pada hewan uji rodent dan non human primate (Macaca), toksisitas serta uji tantang pada Macaca.

Rangkaian ini sudah mulai dilaksanakan pada 10 November 2021 dan akan berakhir pada Februari 2022 mendatang. Apabila hasil uji pra-kliniknya baik, barulah pada Februari 2022 akan dimulai uji klinis tahap 1, kemudian dilanjutkan dengan uji klinis 2 dan 3 pada dewasa dan lansia pada akhir Maret 2022 dengan jumlah subjek sebanyak 4,250.

Perbedaan mendasar pada kedua vaksin ini adalah berasal dari adjuvant atau bahan tambahan untuk memperkuat atau memodulasi respons imun terhadap antigen. PAda vaksin primer, diberikan adjuvan alum dan CpG yang bertujuan untuk mengurangi dosis vaksin dan frekuensi.

Untuk keperluan produksi vaksin BUMN, Bio Farma sudah mempersiapkan tiga fasilitas produksi, yang terletak di Bio Farma Bandung.
Selain mengadakan vaksinasi masal, BUMN juga turut andil dalam memproduksi vaksin Covid-19. Upaya ini menunjukkan bahwa BUMN turut mengambil peran tak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga cermin akan hadirnya pemerintah dalam mewujudkan herd immunity dan memulihkan perekonomian nasional. Diharapkan hal ini dapat menjadikan Indonesia kembali normal seiring dengan meningkatnya aktifitas perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Made Raditya )*

Vaksinasi nasional menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021 dan pada November ini jumlah yang menerimanya sudah lebih dari 85 juta orang. Dengan adanya peningkatan vaksinasi ini maka diharapkan Indonesia cepat keluar dari pandemi Covid-19.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini hampir semua orang mendapatkan pertanyaan ini, karena vaksinasi Corona adalah sebuah kewajiban. Di masa pandemi, penolakan terhadap vaksinasi sama saja dengan memilih jalan untuk bertemu dengan virus Covid-19, yang belum tentu selamat (kemungkinan terburuknya adalah kematian). Sehingga vaksinasi adalah hal yang memang harus dilakukan agar bisa melewati masa buruk ini dengan aman dan sehat.

Program vaksinasi nasional dimulai bulan maret 2021 dan Presiden Jokowi sendiri yang pertama kali disuntik, untuk menunjukkan bahwa injeksi ini tidak memiliki efek samping. Kini setelah 8 bulan, makin banyak orang yang sudah divaksin. Data dari Tim Satgas Covid-19 menunjukkan bahwa lebih dari 85 juta WNI telah selesai disuntik vaksin 2 kali. Sedangkan yang baru sekali diinjeksi lebih dari 131 juta orang.

Banyaknya WNI yang sudah divaksin membuat hati lega, karena program vaksinasi nasional dianggap berhasil. Jika makin banyak yang mendapatkan vaksin maka diprediksi target Kemenkes akan tercapai, yakni maksimal 12 bulan saja. Vaksinasi memang terus dikejar agar cepat selesai agar herd immunity lekas terbentuk dan status pandemi dianggap selesai.
Jika banyak WNI yang sudah divaksin lengkap (hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia) maka menunjukkan ketertiban mereka dalam melaksanakan program pemerintah. Ketika banyak yang mau diinjeksi maka mereka patut dipuji karena melaksanakannya dengan senang hati.

Banyaknya orang yang mau divaksin menunjukkan bahwa mereka mau taat peraturan, tidak sekadar takut bahwa tanpa vaksin tidak bisa ke mana-mana. Memang sempat ada peraturan untuk naik beberapa jenis kendaraan umum harus menunjukkan kartu vaksin, tetapi akhirnya direvisi karena hanya perlu untuk tes antigen. Namun vaksinasi adalah sebuah kesadaran, bukan karena terpaksa harus melakukannya saat akan bepergian.

Masyarakat lebih percaya pemerintah dan mau divaksin, pertama karena program ini 100% gratis. Bandingkan dengan di Singapura atau negara lain yang harus membayar dan biayanya cukup mahal. Sehingga kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan.

Kedua, mereka tidak percaya akan hoaks yang beredar di media sosial, yang mengatakan bahwa vaksin ini berbahaya. Penyebabnya karena banyak yang sudah divaksin dan kondisinya baik-baik saja. Vaksin juga sudah halal MUI sehingga membuat umat merasa aman.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah karena bergerak cepat dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Ketika ada vaksin Corona maka pemerintah langsung memesannya sehingga tidak akan kehabisan stok. Pemesanan memang harus dilakukan dengan cepat karena produksi masih agak terbatas, sehingga agak berebut dengan negara lain ketika terlambat sedikit saja.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi pada tenaga kesehatan, karena para dokter, perawat, dan relawanlah yang berjuang di garis depan untuk melawan Corona dan memiliki resiko tinggi. Setelah nakes, maka giliran para guru dan pekerja di sektor umum lain, yang berkontak dengan banyak orang dan butuh proteksi dari Corona.

Banyaknya WNI yang sudah divaksin membuat kita lega karena kekebalan kelompok akan cepat tercapai, sehingga masa pandemi akan lekas berakhir. Vaksinasi sudah digratiskan, halal, dan aman, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Masyarakat Indonesia sudah sadar akan manfaat vaksinasi, sehingga mereka mau diinjeksi dengan sukarela.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah terus mendistribusikan vaksin Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia. Upaya ini terus ditingkatkan demi mengejar target vaksinasi dan mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan mengatakan 116,4 juta dosis vaksin atau 85 persen sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara untuk saat ini, ada 130,3 juta stok vaksin Covid-19.
Secara rinci, 116,4 juta vaksin yang telah didistribusikan ke daerah antara lain 4,8 juta dosis vaksin coronavac, 85,9 juta dosis vaksin Biofarma 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna dan 499,886 dosis vaksin Sinovac.

Dari 116,4 juta dosis vaksin Covid-19, sudah disuntikkan sekitar 91 juta dosis. Jadi masih ada stok di daerah baik provinsi, kabupaten/kota itu ada sekitar 25 juta dosis. Melalui keterangan pers-nya. Budi menuturkan, jika kecepatan penyuntikan vaksin satu juta per hari maka masih ada stik di daerah untuk sekitar 25 hari. Selain 116,4 juta dosis vaksin Covid-19, pemerintah memiliki sejumlah stok in hand vaksin Covid-19 sebanyak 5,8 juta dosis yang akan segera didistribusikan ke daerah. Vaksin itu terakhir tiba di Indonesia sehingga tidak bisa langsung didistribusikan.

Sebelum didistribusikan, vaksin yang baru tiba di Indonesia harus diberikan nomor-nomor terlebih dahulu, dilakukan proses kemas ulang dan hanya membutuhkan waktu beberapa hari kemudian bisa segera didistribusikan. Selanjutnya, sebanyak 8.165.000 dosis vaksin sedang dalam tahap pengiriman dan akan segera diterima oleh pemerintah daerah. Dengan demikian dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mendapatkan pengiriman vaksin Covid-19 lebih dari 13 juta dosis.

Budi juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menyimpan stok vaksin Covid-19. Permintaan ini disampaikan karena ada sebagian daerah yang menyuntikkan vaksin setengah dari total dosis yang diterima. Secara tegas Budi mengatakan, atas arahan dari Presiden Jokowi, pemerintah daerah tidak perlu menahan vaksin karena akan diatur pengiriman untuk dosis selanjutnya.

Bagi daerah yang mengalami kekosongan stok vaksin, Budi meminta untuk menunggu. Distribusi vaksin Covid-19 dari provinsi hingga daerah tujuan membutuhkan waktu. Bahkan, proses pendistribusian dari provinsi membutuhkan waktu satu minggu.

Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak khawatir akan ketersediaan vaksin. Dia memastikan, pemerintah pusat akan mendistribusikan vaksin Covid-19 cukup banyak ke daerah-daerah. Untuk masalah transparansi, nantinya akana terpasang di website yang akan diperlihatkan stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota sehingga kita bisa mengetahui masyarakat juga bisa mengetahui stok yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya. Dirinya mencontohkan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang hingga saat ini vaksinasi Covid-19 baru tercapai sekitar 40 persen lebih.

Ia mengatakan, jika dulu banyak masyarakat yang takut mendapatkan vaksin. Ada yang masih mempertanyakan halal atau haram, apakah vaksin aman dan lain-lain, saat ini kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terus meningkat.

Menurut Wakil Ketua Umum fraksi PKB tersebut, vaksinasi merupakan langkah terbaik untuk menciptakan herd immunity. Ia menuturkan seluruh jajaran PKB dari tingkat DPP, DPW, DPC, anggota DPR RI, DPRD I dan DPRD II terus melakukan pelayanan dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Jazuli menuturkan, hari ini pihaknya baru bisa melakukan vaksinasi untuk 1500 orang di tiga titik. Nanti akan terus kita tambah. Saat ini kita masih kesulitan untuk mendapatkan stok vaksin. Ini terus diupayakan untuk ditambah sehingga seluruh masyarakat dari kelompok manapun, tidak pilih-pilih, sehingga dapat tercipta herd immunity. Ia berharap, dengan dilakukannya vaksinasi semua masyarakat bisa sehat dan kembali menjalankan aktifitasnya seperti pada kondisi normal.

Pendistribusian vaksin merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat herd immunity, tentu saja vaksinasi perlu kita ikuti sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19. Meski demikian kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun tubuh kita telah mendapatkan vaksin Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JURU Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan stok vaksin yang tersedia saat ini di fasilitas pemerintah pusat mencukupi untuk memenuhi permintaan daerah. “Kita punya stok cukup vaksin. Tapi harus dipahami bahwa vaksin itu tidak bisa sekaligus vaksinasi semua sasarannya, karena dosis vaksin juga datang bertahap,” kata Siti Nadia Tarmizi

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), total kedatangan vaksin di Indonesia hingga Selasa (3/8) berjumlah 179,4 juta dosis vaksin terdiri atas 144,7 juta dosis berbentuk bahan baku dan 34,7 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi. Sedangkan total vaksin jadi produksi PT Bio Farma berjumlah 152 juta dosis vaksin.

Sebanyak 117,3 juta berupa bahan baku dan 34,7 juta berupa vaksin jadi. Bahan baku vaksin tersebut berjenis Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm dan Moderna. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes melaporkan hingga Senin (2/8), vaksin yang telah didistribusikan menuju 34 provinsi berjumlah 90.988.817 dosis. Sebanyak 68.641.750 dosis di antaranya telah digunakan.

Kekosongan vaksin di beberapa daerah, kata Nadia, penyebabnya karena data stok vaksin tidak diperbarui, sehingga Kemenkes melihat stok vaksin di daerah masih aman. Menurut Nadia, masalah ini sudah diperbaiki. Jutaan dosis vaksin sudah dan akan didistribusikan ke daerah. “Kami sudah mendistribusikan pada pekan ketiga itu 3 juta untuk vaksin dosis kedua dan yang pekan keempat ini ada sekitar 6 juta. Nanti kami akan kirim lagi sekitar 6 juta,” katanya.

Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mengikuti vaksinasi juga mempengaruhi persediaan vaksin di Tanah Air. Apalagi, sekarang usia sasaran vaksinasi semakin luas. “Sekarang ini vaksinasi tidak ada batasan khusus, artinya siapapun, usia di atas 12 tahun bisa divaksin. Jadi tentu harus cermat mengatur kuota vaksinnya,” ujarnya.

Nadia meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak menerima vaksin dosis kedua tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan vaksinator. Masih ada waktu sampai 28 hari setelah dosis pertama disuntikkan. Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan swasta untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang divaksin. “Potensi swasta ini kan akan sangat banyak, bagaimana semakin banyak sentra-sentra vaksinasi yang kita buka,” ujarnya.

Kemenkes juga berupaya menambah tenaga vaksinator mengingat Indonesia akan menerima sangat banyak dosis vaksin pada Oktober 2021. “Oktober itu kemungkinan dua kali lipat dari yang saat ini kita terima jumlah vaksinnya. Tentunya kita harus segera menyuntikkan kepada masyarakat. Jadi memang harus segera diperluas (akses vaksin),” pungkasnya. (*)

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, studi efektivitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian.

Nadia menyebutkan, studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan (nakes) di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021

Studi tersebut mengamati kasus konfirmasi positif Covid-19, perawatan, dan kematian pada tiga kelompok tenaga kesehatan yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap atau dosis kedua, dan yang belum divaksinasi. Para tenaga kesehatan ini mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac.

Dari obsecasi itu, sebanyak 5% dari tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap dilaporkan terkonfirmasi Covid-19 pada periode April-Juni 2021. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 pada periode Januari-Maret 2021 yang jumlahnya hanya 0.98%.

“Namun begitu, jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap yang harus dirawat jauh lebih rendah hanya 0,17% ketimbang mereka yang belum divaksinasi 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus Covid-19.” kata Nadia, Jumat (13/8/2021).

Nadia juga menambahkan, sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi dari virus varian baru ini.

“Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 masih sangat efektif,” katanya.

Demikian pula dengan kejadian kematian akibat Covid-19. Nadia mengatakan, jumlah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi yang meninggal relatif lebih banyak daripada yang sudah mendapat vaksinasi lengkap.

Begitu juga tenaga kesehatan yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 relatif lebih banyak daripada mereka yang menerima dosis lengkap.

Sementara pada dua periode observasi di bulan Januari-Maret 2021 dan April-Juni 2021, terlihat bahwa proporsi kasus meninggal karena Covid-19 pada tenaga kesehatan yang belum divaksin (0,03%) tidak berbeda dengan tenaga kesehatan yang telah mendapat vaksin dosis pertama (0,03%). Sedangkan vaksinasi dosis lengkap melindungi tenaga kesehatan dari risiko kematian dengan rasio 0,001% pada periode Januari-Maret 2021 dan 0,01% pada periode April-Juni 2021.

Nadia menyebutkan, data-data tersebut memperlihatkan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dapat diandalkan untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko perawatan dan kematian akibat infeksi Covid-19.

Efektivitas vaksin Covid-19 dosis lengkap dalam mencegah infeksi Covid-19 pada bulan Januari-Maret 2021sebesar 84% atau dengan kata lain, hanya 2 dari 10 orang tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap berpeluang terinfeksi Covid-19.

“Ini menunjukkan vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi Covid-19. Tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi Covid-19 dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar Nadia.

Sementara pada periode April-Juni 2021, total 474 tenaga kesehatan yang dirawat karena terinfeksi Covid-19. Namun tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap tidak banyak yang dirawat atau jumlah yang dirawat berkurang hingga 6 kali lebih rendah yakni turun dari 18% ke 3,3%.

Data juga menunjukkan lama perawatan tenaga kesehatan yang divaksinasi relatif lebih singkat yaitu 8 hingga 10 hari dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi dalam 9-12 hari.

“Dari total tenaga kesehatan yang dirawat, 2,3% memerlukan perawatan intensif di ICU. Sebagian besar atau 91% dari tenaga kesehatan yang memerlukan perawatan intensif adalah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi atau baru mendapatkan vaksinasi 1 dosis,” katanya.

Meskipun sudah divaksinasi, Nadia berpesan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

“Karena kemungkinan kita untuk terpapar virus akan tetap ada namun kemungkinan untuk penderita gejala parah akan semakin kecil,” pesannya.

Perlu diketahui bahwa saat laporan tersebut diturunkan, kata Nadia, ada 143.000 orang SDM Kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi dosis pertama dan 125.431 orang telah divaksinasi dosis kedua.

Studi dilakukan dalam kondisi pandemi yang dinamis, mengingat sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi beberapa gelombang peningkatan kasus Covid-19 serta dinamika komposisi Variants of Concern (VoC) yaitu adanya mutasi varian Delta, baik di wilayah DKI Jakarta maupun nasional. (**)

Oleh : Reza Pahlevi )*

Vaksinasi adalah syarat utama untuk keluar dari fase pandemi, karena jika mayoritas sudah disuntik maka akan terbentuk kekebalan komunal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu disuntik, apalagi vaksin covid gratis, aman, halal.

Covid-19 yang masih menjadi pandemi telah menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mencegah terinfeksi virus covid-19 maka harus menaati protokol kesehatan 10M dan mendapatkan vaksinasi. Sehingga tubuh akan mendapatkan imunitas dan bisa selamat dari serangan virus nakal ini.

Dokter Sandra Sinthya Langow menyatakan bahwa vaksinasi untuk masyarakat di usia 18 tahun ke atas merupakan proses untuk mempercepat kekebalan komunal, karena 57% penderita Corona berada di usia 31-59 tahun. Sehingga mereka angat berpengaruh untuk mencapai herd immunity.
Vaksin Corona sangat penting karena jika minimal 60% WNI mendapatkan injeksi, baru terbentuk kekebalan komunal. Untuk saat ini baru 24,49% (data per tanggal 1 agustus 2021). Oleh karena itu pemerintah berusaha keras agar vaksinasi makin cepat diadakan, sehingga 100% penduduk Indonesia mendapatkannya. Apalagi target program vaksinasi nasional hanya 12 bulan, terhitung sejak maret 2021.

Untuk mempercepat program vaksinasi nasional dan membentuk kekebalan komunal maka ditargetkan 1 juta vaksinasi per hari di seluruh Indonesia. Caranya adalah dengan mengadakan vaksinasi massal, karena tempat di Puskesmas dan RS sangat terbatas. Vaksinasi massal biasa bekerja sama dengan pihak universitas, pengelola Mall, sampai aparat.

Masyarakat bisa mendaftar ke panitia vaksinasi massal dan biasanya formulir beredar di grup WA, dan pendaftaran secara online jadi sangat praktis. Harus ada kuota saat vaksinasi karena ada batasan ampul vaksin yang dibawa oleh para tenaga kesehatan, dan juga untuk menjaga protokol kesehatan serta mencegah terjadinya kerumunan. Selain itu, vaksinasi massal bisa membuat banyak orang mendapatkan vaksin sekaligus.

Walau ada vaksinasi massal tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pakailah masker ganda dengan posisi masker disposable di bagian dalam dan masker kain di luar, untuk memaksimalkan filtrasi, sehingga Anda tidak ketar-ketir saat melihat banyaknya orang saat mengantri di vaksinasi massal.

Protokol kesehatan, terutama menjaga jarak, wajib ditaati saat vaksinasi massal. Terutama saat mengantri, harus benar-benar menjaga jarak agar tidak membentuk klaster Corona baru. Kalau bisa disediakan banyak kursi dengan jarak minimal 1 meter sehingga benar-benar aman dan tidak ada kontak antar orang. Ini merupakan antisipasi dan panitia diharap mengerti, dan menyediakan fasilitas yang lengkap.

Selain itu, maka untuk memperbanyak vaksinasi juga dibuka jalur vaksinasi gotong royong. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan injeksi di klinik atau RS yang ditunjuk oleh perusahaan dan pihak perusahaanlah yang akan membayar biayanya. Ini merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap kesehatan karyawannya dan sekaligus untuk mencegah klaster perkantoran.

Diharap dengan vaksin gotong royong maka ada 2 jalur, yakni program vaksinasi nasional dan gotong royong. Sehingga makin banyak WNI yang mendapatkan vaksin dan akhirnya mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Masyarakat yang mendapatkan injeksi via jalur vaksinasi gotong royong juga tenang karena vaksin yang didapatkan sama bagusnya, dan di bawah pengawasan Kementrian Kesehatan.

Vaksinasi covid sangat penting untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal, karena makin banyak yang diinjeksi, makin lekas pula herd Immunity terbentuk. Vaksinasi terus digenjot agar memenuhi target 1 juta injeksi ke WNI per harinya, dan semua roang diharap tertib agar Indonesia bisa bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Putri )*

Vaksin corona yang ada di Indonesia dipastikan aman dan 100% halal oleh MUI dan sudah lulus uji BPOM. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk vaksin demi percepatan terbentuknya herd immunity.

Akhir-akhir ini masyarakat sangat antusias akan vaksinasi, dan mereka seolah berebut slot agar mendapatkan vaksin tersebut. Penyebab pertama adalah mereka sudah paham bahwa vaksinasi sangat ampuh dalam melawan corona dan meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, jika ingin bepergian, terutama ke luar negeri, saat ini harus menunjukkan kartu vaksin.

Semua orang sudah paham bahwa vaksinasi adalah salah satu cara untuk menghindari corona, karena vaksin Sinovac terbuat dari virus yang dilemahkan. Sehingga tubuh akan memiliki kekebalan tinggi. Selain itu, vaksin ini sudah pasti aman karena lulus uji BPOM. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang mencoba vaksin untuk pertama kalinya untuk menguji keamanannya dan beliau sampai sekarang sehat-sehat saja.

Di Indonesia, vaksin yang digunakan antara lain Sinovac dan AstraZaneca. Kedua jenis vaksin ini sudah lolos uji klinis tahap 3, terdaftar di WHO, jadi terjamin keamanannya. Juru bicara tim satgas covid Dokter Wiku menyatakan bahwa uji klinis adalah tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap corona.

Masyarakat juga tidak usah takut akan vaksin, karena pengembangannya dilakukan oleh dokter, para ahli, dan juga WHO. Pengembangan vaksin adalah hal yang tidak main-main, apalagi vaksin ini dibuat dan dikembangkan untuk mencegah penularan corona. Sehingga masyarakat akan merasa aman, karena produk vaksin yang masuk di Indonesia benar-benar valid.

Vaksin corona juga aman karena tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti merkuri, boraks, pengawet, formalin, dan lain-lain. Hal ini sudah diuji oleh para ahli dari BPOM. Sepintas memang agak mengagetkan, mengapa ujiannya cepat sekali? Penyebabnya karena pandemi ini darurat sehingga ada birokrasi yang dipangkas, sehingga hasilnya cepat keluar.

Selain aman, vaksin juga sudah berstatus halal MUI. Tidak usah ragu akan kehalalannya, karena semua anggota dan pengurus MUI yang menjaminnya. Mereka bahkan turut mengawal dari awal pembuatan vaksin pada bulan oktober tahun 2020 di RRC, hingga kedatangannya di Indonesia. Sehingga memastikan penuh kehalalannya.

Status halal vaksin corona termuat dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, yang berisi bahwa vaksin covid-19 terbukti suci dan halal. Selain itu, vaksin corona boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut para ahli.

Kehalalan vaksin corona sangat penting karena mayoritas WNI adalah umat Islam. Namun mereka tentu otomatis percaya jika yang mengeluarkan fatwa halal adalah MUI, yang merupakan lembaga valid dan resmi untuk menyatakan kehalalan suatu produk, termasuk vaksin.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga sudah divaksin, dan beliau yang seorang Kiai percaya bahwa vaksin ini halal. Penyebabnya karena vaksin ini sudah dijamin MUI, dan beliau tahu bahwa isinya hanya virus yang dilemahkan, dan tidak mengandung gelatin babi atau bahan lain yang tidak halal.

Para kiai dari berbagai pondok pesantren di Indonesia juga telah divaksin dan mereka menghimbau agar seluruh ustad dan santri (yang berusia di atas 12 tahun) untuk diinjeksi. Mereka percaya bahwa vaksin corona aman dan halal, dan vaksinasi adalah cara ampuh untuk melawan corona. Apalagi di pondok amat rawan terbentuk klaster, sehingga semuanya wajib divaksin.

Kehalalan dan keamanan vaksin sudah dijamin oleh BPOM dan MUI. Masyarakat diminta untuk mengikuti program vaksinasi nasional dan mendapatkan injeksi, di Puskesmas atau RS yang ditunjuk. Sehingga jika makin banyak yang divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok, sebagai syarat untuk mengakhiri fase pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah mengebut program vaksinasi nasional demi mengejar kekebalan komunitas alias herd immunity.

Selain mendatangkan vaksin secara impor, baik yang sudah jadi maupun bahan baku, pemerintah berencana mengembangkan sendiri vaksin covid-19 buatan dalam negeri, tahun depan.

Nantinya, pembuatan vaksin dalam negeri ini akan melibatkan sejumlah universitas untuk bersama-sama melakukan riset dengan pemerintah.

“Tahun depan akan ditambahkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, dan juga mendorong pengembangan vaksin dalam negeri,” kata Airlangga (29/7/2021).

Kekinian, angka kasus konfirmasi positif covid-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus covid-19, agar tidak terjadi lonjakan jumlah kasus.

Ia menuturkan, mengakselerasi program vaksinasi menjadi prioritas agar segera tercapai kekebalan komunal.

Oleh : Jefry Kurniawan )*

Pemerintah memastikan bahwa Vaksin Covid-19 aman dan halal digunakan. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak ragu untuk mengikuti program tersebut.
Presiden RI Joko Widodo telah meyakinkan bahwa Vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi massal, telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, beliau juga telah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 sudah terlebih dahulu melalui proses uji klinis, untuk memastikan keamanan dan efektifitasnya.
Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 memastikan vaksin yang akan disuntikkan masyarakat sudah melalui beberapa tahap uji klinis hingga dinyatakan aman. Baik itu yang dikembangkan kerja sama dengan negara lain maupun Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan pemerintah.

Tahapannya, dimulai dari penelitian dasar dimana ilmuwan menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu sains biomedis. Kemudian vaksin akan dibuat dalam jumlah terbatas untuk bisa memasuki uji pra klinis dan uji klinis tahap 1, 2 dan 3.

Secara rincinya dalam tahap uji praklinis dilakukan studi sel di laboratorium yaitu studi in vitro dan in Vivo untuk mengetahui keamanan bila diujikan pada manusia. Setelah itu baru memasuki uji fase 1 dimana vaksin diberikan pada sekelompok kecil orang untuk melihat respon imunitas dan kekebalan yang dipicu.

Pada fase 2, vaksin diberikan pada ratusan orang sehingga para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang dosis yang tepat. Pada fase 3, vaksin diberikan pada ribuan orang untuk memastikan keamanannya termasuk efek samping yang jarang terjadi dan keefektifanya. Uji coba ini melibatkan kelompok kontrol yang diberi placebo, artinya kelompok kontrol adalah masyarakat yang disuntik tapi tidak dengan cairan vaksin.

Melalui proses uji klinis tersebut, Ilmuwan dapat mengetahui apakah vaksin dapat menimbulkan efek samping atau tidak, mengingat belum ada vaksin Covid-19 yang lulus uji klinis tahap 3, kewaspadaan dan monitoring terhadap keamanan vaksin terus dilakukan.

Wiku juga memaparkan terkait risiko antibody dependant enhancement (ADE) adalah suatu kondisi reaksi tubuh karena antibodi tubuh melawan antigen yang berupa virus atau bakteri. Terkait efek samping sejauh ini hanya ditemukan pada penyakit dengue dan sejenisnya dan tidak pada virus lain. Fenomena ADE hanya terlihat pada MERS, SARS. Ebola, HIV, semata-mata ditemukan in silico dan in Vitro, dan tidak menggambarkan fenomena pada manusia.

Fenomena ADE untuk virus corona telah diselidiki sejak percobaan praklinis hingga dinyatakan aman dan baik. Namun karena adanya perbedaan antara hewan percobaan dan manusia, tentu risiko ADE pada manusia harus dilakukan investigasi secara mendalam.

Sementara itu berkaitan dengan kehalalan vaksin, tentu saja bagi umat muslim, status kehalalan vaksin memjadi suatu hal yang penting.

Meski ada beberapa vaksin yang mengandung bahan non-halal, MUI membuat pengecualian penggunaan vaksin tersebut dalam kondisi darurat atau mendesak yang menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Namun, harus ada upaya untuk menemukan vaksin yang halal.

Saat ini, pemerintah telah berhasil mencapai target 1.31 juta vaksinasi per hari pada 26 Juni 2021, tanggal tersebut lebih awal dari target yang ditetapkan Presoden yaitu mulai di bulan Juli. Target vaksinasi tersebut dicapai berkat upaya optimal dan gotong royong dengan semua pihak terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh operasi 1 juta vaksinasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI/Polri.

Per 26 Juni, vaksinasi dosis pertama telah dilakukan pada lebih dari 27 juta orang dan vaksinasi dosis kedua pada lebih dari 13 juta orang.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) terus berupaya dalam meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Vertikal, Poltekkes di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

Vaksin Covid-19 telah terbukti aman dan halal, sudah sepatutnya kita mendukung program vaksinasi agar pandemi covid-19 dapat segera berakhir dari Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini