Oleh : Muhammad Zaki )*

Vaksinasi Door to Door dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi program tersebut yang diharapkan dapat mempercepat tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kita sudah lelah menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Selain ketakutan kena Corona, juga kesulitan dalam mobilitas karena ada pembatasan. Pemerintah berusaha agar tidak ada lagi rakyatnya yang kena Corona dengan berbagai cara, di antaranya dengan program vaksinasi nasional dan PPKM, karena ketahanan tubuh akan terjaga dan mobilitas yang rendah menghindarkan rakyat dari Corona.

Program vaksinasi nasional itargetkan selesai dalam 12 bulan, tetapi setelah 6 bulan baru ada 30% WNI yang telah diinjeksi. Padahal vaksinasi harus berpacu dengan waktu, karena makin cepat selesai, makin banyak yang aman dari bahaya Corona setelah terbentuknya kekebalan kelompok. Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi dengan vaksinasi door to door.

Vaksinasi door to dr diinisiasi oleh BIN dan diadakan di 14 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi program ini dan meminta agar diadakan di daerah-daerah lain, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan vaksinasi door to door maka makin banyak yang divaksin, karena petugas yang mendatangi masyarakat langsung di perumahan atau kampung mereka.

Vaksinasi door to door ampuh dalam menangani pandemi karena jika petugas yang datang langsung ke lapangan, kesuksesannya akan 100%, karena mereka bisa langsung diinjeksi di tempat. Mereka hanya perlu antri, diperiksa tekanan darahnya, lalu mendapatkan suntikan vaksin Corona. Masyarakat juga senang karena tidak usah pergi ke GOR atau Puskesmas untuk divaksin dan hemat waktu serta biaya transportasi.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), yang dilakukan di Malang. ODGJ juga WNI yang mendapatkan haknya untuk sehat, oleh karena itu mereka juga wajib disuntik. Dengan vaksinasi door to door maka ODGJ bisa aman dari Corona, apalagi kondisi mereka yang tidak seperti manusia normal, akan sangat sulit untuk mengantri vaksinasi secara massal di lapangan.

PPKM juga terbukti mengamankan masyarakat dari bahaya Corona, oleh karena itu program ini diperpanjang, bahkan sampai 2 minggu lamanya. PPKM diberlakukan hingga 4 oktober 2021. Walau ada sedikit pelonggaran, misalnya penyekatan diganti dengan pemberlakuakn ganjil-genap nomor plat kendaraan bermotor, tetapi program ini tetap ampuh dalam melawan virus Covid-19.

Selama PPKM, mobilitas masih agak dibatasi dan kerumunan pasti akan dibubarkan saat itu juga. Rumah makan memang sudah boleh menyediakan tempat untuk dine in, tetapi hanya maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jika ada yang melanggar maka akan didenda setidaknya 2 juta rupiah dan tempatnya disegel, karena harus disterilkan dengan disinfektan.

Selain itu, aturan lain pada PPKM ini adalah anak-anak boleh sekolah lagi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi mereka butuh sosialisasi tetapi di sisi lain juga harus dijaga dari bahaya Corona, apalagi murid berusia 4-12 tahun belum mendapatkan vaksin, karena vaksinasi yang ada di Indonesia baru untuk 12 tahun ke atas. Dengan cara ini maka mereka semangat belajar dan orangtuanya tidak takut akan Corona.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam melawan Corona, sehingga kedua program ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak mengomel saat ada perpanjangan PPKM karena paham bahwa program ini dibuat demi keselamatan bersama. Selain itu, vaksinasi door to door dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Presiden Jokowi menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi merupakan cara terbaik dalam melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengawali kegiatan kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Jumat (10/09/2021).

“Cara yang terbaik adalah melindungi diri dengan vaksinasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak delapan ribu peserta dari berbagai kalangan masyarakat akan menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Mulai dari penyandang disabilitas, para abdi dalem, lansia, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat umum. Presiden Jokowi pun berharap vaksinasi tersebut dapat memberikan perlindungan mereka dalam beraktivitas sehari-hari.

“Kita harapkan dengan vaksinasi ini bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan proteksi yang maksimal kepada masyarakat sehingga kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menyebut bahwa percepatan dan perluasan vaksinasi penting dilakukan sehingga target masyarakat yang telah menerima vaksinasi lebih 70 persen pada akhir tahun 2021 mendatang dapat tercapai dan Indonesia segera mencapai kekebalan komunal.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan program vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk upaya pencegahan dari Virus Corona yang tidak mungkin hilang secara total.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang sudah antusias untuk vaksinasi. Ini akan memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada kita semuanya karena Covid-19, karena Virus Corona ini, tidak mungkin hilang secara total,” ucap Presiden.

Saat di Yogyakarta, Presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul. Pelaksanaan vaksinasi itu ditujukan bagi kurang lebih 375 pelajar SLB.

“Yang kita harapkan ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi secara maksimal kepada para pelajar SLB,” ujar Presiden usai peninjauan.

Kepala Negara menegaskan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini merupakan upaya perluasan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang diperkirakan tidak dapat hilang sepenuhnya.

“Kita tahu bahwa Covid-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk tidak euforia menyikapi penurunan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di tanah air. Semua pihak harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa Covid-19 selalu mengintip kita, terutama protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acar tersebut adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. (**)

Oleh: Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional makin digencarkan agar berhasil selesai lebih cepat. Nanti ketika kekebalan komunal sudah terbentuk, kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan. Untuk mempercepat vaksinasi maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat kooperatif dengan menurut saat divaksin.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini vaksinasi adalah hal yang wajib. Selain untuk menignkatkan kekebalan tubuh dari virus covid-19, kartu vaksin adalah syarat yang harus ditunjukkan sebelum naik pesawat dan masuk Mall. Vaksinasi covid juga gratis, halal, dan sudah lulus uji BPOM, sehingga masyarakat bersemangat untuk mendapatkannya.
Pada awal pandemi, target pemerintah adalah 1 juta suntikan per hari dan diperkirakan bisa selesai dalam waktu 18 bulan. Namun akhirnya target ini direvisi oleh Kementrian Kesehatan, atas perintah Presiden Jokowi.
Beliau ingin agar vaksinasi nasional selesai hanya dalam 12 bulan. Sehingga suntikan ditingkatkan jadi 2 juta vaksin per harinya.
Untuk mencapai target maka Kementrian Kesehatan menggandeng berbagai instansi. Juru bicara vaksinasi covid Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa Kemenkes mengupayakan target 2 juta injeksi per hari bisa tercapai. Caranya dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Ormas, TNI, dan juga Polri.

Bantuan dari TNI dan Polri sangat penting untuk mensukseskan pemercepatan target vaksinasi nasional, karena di daerah yang terpencil mereka ikut membantu dalam distribusinya. Dengan bantuan dari aparat maka penyebaran vaksin akan berlangsung dengan aman. Sehingga di wilayah yang jauh seperti di Merauke sekalipun, stok ampul vaksin covid akan tersalurkan.

Ketika persedian vaksin tersedia, meskipun di Sabang sekalipun, maka seluruh warga Indonesia akan mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Mereka akan divaksin tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan, karena kiriman stok vaksin selalu tepat waktu. Sehingga di luar Jawa, kasus covid akan terkendali, karena sudah banyak orang yang diinjeksi vaksin Corona.

Selain itu, TNI dan Polri juga membantu pemerintah dalam mempercepat target penyelesaian vaksinasi nasional dengan menyelenggarakan vaksinasi massal. Penyelenggaraanya biasanya dilakukan di lapangan dan antriannya lebih tertib, karena panitianya sangat disiplin. Dalam artian, tidak ada kerumunan karena petugas sigap dalam berjaga dan menyediakan kursi yang berjarak 1 meter untuk mengantri.

BIN juga membantu dalam mempercepat target 2 juta suntikan vaksin per hari, dengan menyelenggarakan vaksinasi door to door. Mereka melakukan jemput bola alias datang langsung ke perkampungan dan perumahan, dan menyelenggarakan vaksinasi di sana. Dengan cara itu maka masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dan menghemat biaya transportasi.

Bantuan dari Polri, TNI, dan BIN, adalah komitmen mereka dalam mensukseskan program pemerintah dan menunjukkan komitmen dalam mengamankan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Aparat adalah sahabat rakyat, sehingga wajar jika mereka turut melayani dalam vaksinasi nasional, dan berharap semoga program ini cepat selesai. Masyarakat juga senang karena aparat membantu pemerintah, sehingga pandemi bisa lekas diakhiri.

Sementara itu, pihak swasta juga membantu dalam mensukseskan percepatan target injeksi, dengan menyelenggarakan vaksinasi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transportasi. Mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawannya, dan juga pihak luar. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara drive thru sehingga berlangsung dengan cepat dan tidak membuat kerumunan.

Berbagai pihak mulai dari aparat hingga swasta turut membantu pemerintah dalam memepercepat target vaksinasi nasional. Semuanya berkolaborasi agar masyarakat selalu sehat dan bebas Corona. Jika program-program ini berhasil, maka kita optimis akan mencapai target 2 juta suntikan per hari dan bisa selesai hanya dalam 12 bulan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Data Covid-19 akan dilindungi oleh pemerintah karena takut akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Selain memperbaiki kelemahan aplikasi, pemerintah juga memblokir banyak jasa cetak kartu vaksin di marketplace.

Pandemi membawa berbagai buntut permasalahan baru, salah satunya adalah ketika ada data NIK yang tidak sengaja bocor di publik, di sebuah kartu vaksin. Peristiwa ini membuka mata bahwa peretasan data ada di mana-mana dan publik jadi makin waspada, jangan sampai kebocoran ini terjadi lagi. Pemerintah berusaha keras melindungi data Covid-19 nasional agar tidak ada penyalahgunaan yang terjadi.

Strategi pertama agar tidak ada kebocoran data yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelidiki siapa yang jadi hacker lalu menjual data berupa NIK, agar nomor itu tidak disalahgunakan dan dipakai orang lain untuk mendapatkan vaksin. Akses llnk antara peretas dan penjual data akan diputus sehingga mereka tidak bisa berkutik.

Ketika ada yang sudah menjadi korban hacker maka ia bisa melapor ke Kominfo, lalu laporannya akan diteruskan ke Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga akan diketahui siapa peretas datanya dan ia bisa mendapatkan lagi NIK-nya untuk dipakai vaksinasi. Peretas harus cepat ditangkap karena ia tega membocorkan data ke publik dan menjualnya dengan bayaran bitcoin, serta merugikan banyak orang.

Bagaimana ketika ada data di kartu vaksin yang bocor? Selama ini, kartu vaksin merupakan bukti bahwa seorang WNI sudah selesai diinjeksi vaksin Corona, dan akan mendapatkan sertifikat ini melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketika ada potensi kebocoran data maka pemerintah meminta maaf dan berusaha agar peristiwa ini tidak terulang lagi, agar NIK di kartu vaksin tidak disalahgunakan oleh oknum.

Ketika kelemahan aplikasi Peduli Lindungi sudah tampak maka wajib diperbaiki, caranya dengan menggandeng para ahli IT untuk menyempurnakannya. Sehingga tidak akan ada lagi kebocoran data. Bug harus diminimalisir, sehingga pada versi selanjutnya aplikasi ini bisa dijalankan dengan lancar, tanpa takut diretas.

Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tidak mencetak kartu vaksin, karena akan rawan penyalahgunaan data. Misalnya ketika Anda mencetaknya di sebuah jasa print, bisa jadi PC di sana dihack atau data Anda disalin oleh karyawan yang nakal, lalu NIK bisa tersebar dan disalahgunakan. Jika ini terjadi maka akan seperti mimpi buruk.

Lagipula saat ini kartu vaksin yang valid adalah versi online dan saat akan masuk tempat publik seperti Mall hanya cukup tunjukkan versi digitalnya di aplikasi Peduli Lindungi. Malah lebih praktis dan Anda tidak harus keluar uang untuk membayar jasa cetak kartu vaksin. Jadi tidak usah di-print sebagai bukti bahwa Anda sudah divaksin.

Pemerintah juga memblokir ribuan jasa cetak kartu vaksin yang mengiklankan diri di marketplace agar tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bukanlah cara untuk mencegah mereka mencari uang, melainkan sebuah antisipasi agar tidak ada kebocoran data. Lagipula, siapa yang bisa menjamin jika mereka hanya menyimpan data kartu vaksin tanpa membocorkannya atau penyimpanan datanya bisa diretas?

Oleh karena itu kita wajib sadar bahwa pelarangan cetak kartu vaksin demi melindungi data-data penting. NIK dan data lain sangat penting dan jangan sampai digunakan orang lain, dan biasanya untuk tujuan yang kurang baik.

Pemerintah berusaha secara optimal untuk meminimalisir data Covid-19 nasional dan jangan sampai NIK yang ada di kartu vaksin bocor ke muka publik. Perbaikan aplikasi Peduli Lindungi menjadi prioritas. Masyarakat juga wajib sadar bahwa kartu vaksin lebih baik versi digital, jangan dicetak karena bisa berpotensi membocorkan data pribadi.

)* Penulis adalah wargenet tinggal di Depok

Oleh :Lisa Pamungkas)*

Program vaksinasi nasional amat digencarkan oleh pemerintah dan hasilnya kita masuk peringkat ke-4 vaksinasi terbanyak di dunia. Apresiasi wajib diberikan karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan penularan corona dan mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

Vaksinasi adalah syarat mutlak menuju Indonesia bebas corona. Sejak bulan maret 2021, pemerintah mencanangkan vaksinasi nasional. Program ini besifat wajib dan gratis, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas dari seranganv virus Covid-19. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah agar vaksinasi berhasil 100%.

Pemerintah sangat serius dalam menjalankan vaksinasi nasional dan buah dari program ini mulai tampak setelah beberapa bulan dijalankan. Indonesia meraih peringkat 4 besar dalam vaksinasi Covid terbanyak di dunia, dalam artian banyak penduduknya yang sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peringat vaksinasi Indonesia saat ini berada pada posisi 4. Posisi pertama oleh India, kedua Amerika, ketiga Brasil. Kemudian, jika berdasarkan total suntikan Indonesia berada pada peringkat 7. Dengan jumlah total masyarakat yang disuntik yaitu 91,9 juta dosis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi melanjutkan, sudah ada 58 juta orang di negeri ini yang mendapatkan vaksinasi, sedangkan total vaksin yang sudah diinjeksi ada 90 juta dosis. Sehingga Indonesia masuk ke ranking 9 se-dunia dalam penyuntikan dosis vaksin.
Prestasi ini wajib kita apresiasi karena menunjukkan betapa seriusnya usaha pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi dan menghalau corona di Indonesia. jika ada 58 juta WNI yang sudah dinjeksi vaksin Covid, maka hampir mencapai 25% dari total penduduk. Hal ini amat bagus karena kita optimis bisa mencapai 100% vaksinasi pada bulan Februari 2022.

Banyaknya penduduk yang sudah divaksin merupakan hasil dari peningkatan target. Awalnya hanya ada target 1 juta suntikan per hari, tetapi direvisi menjadi 3 juta injeksi per hari. Sehingga kita optimis bahwa vaksinasi nasional akan berakhir lebih cepat dari perkiraan dan bisa membentuk herd immunity, sebagai syarat untuk keluar dari fase pandemi secepatnya.

Untuk mempertahankan prestasi ini maka pemerintah wajib melakukan beberapa strategi lain, agar vaksinasi nasional berhasil 100%. Dalam artian, jangan sampai kecepatan vaksinasi malah melambat dan kita gagal mencapai target 100% vaksinasi hanya dalam 12 bulan. Semuanya wajib dipertahankan dan kalau bisa makin dinaikkan intensitasnya, sehingga program ini berakhir secepatnya.

Strategi pertama adalah dengan membentuk pusat vaksinasi, yang merupakan kerjasama antara Kementrian BUMN dan beberapa perusahaan swasta. Di pusat vaksinasi yang akan dibangun di Jawa Barat dan Jawa Timur, akan dipasok setidaknya 15.000 ampul vaksin, sehingga masyarakat akan bisa diinjeksi di sana. Pusat vaksinasi lapang dan higienis sehingga kita tak akan khawatir saat mengantri giliran disuntik.

Selain itu, pusat vaksinasi juga memiliki data yang valid dan disimpan dalam bentuk digital. Pendataan yang modern ini sangat diperlukan, karena jika dilakukan secara manual akan terlalu lama dan beresiko ada kesalahan. Dengan data digital maka terlihat berapa persen penduduk di daerah tersebut yang sudah divaksin dan tidak ada yang tiba-tiba mengantri lagi untuk giliran injeksi ketiga, karena ada data sebagai buktinya.

Sementara itu, strategi kedua adalah dengan vaksinasi door to door. Dengan datangnya petugas medis langsung di tengah-tengah masyarakat, maka warga yang akan diuntungkan, karena tidak perlu mengantri lama dan menghabiskan ongkos transportasi untuk pergi ke tempat vaksinasi. Vaksinasi door to door dijamin aman dan juga sesuai dengan protokol kesehatan.

Prestasi Indonesia dalam program vaksinasi perlu diapresiasi. Sebagai warga negara yang baik, maka harus mau divaksin dan menjadi duta vaksin walau tidak resmi. Sehingga makin banyak teman yang mau juga disuntik, setelah melihat foto kita pasca vaksin, di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh Bayu Tjumano Wauran

Kelancaran dalam pelaksanaan vaksinasi dan ketersediaan stok vaksin merupakan salah satu game changer yang krusial dalam penanganan Covid-19. Percepatan vaksinasi Covid-19 secara nasional harus mendapatkan dukungan banyak kalangan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di pulau terluar maupun daerah pedalaman.

Pemerintah menargetkan 70 juta vaksinasi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021, serta Pemerintah terus berupaya mengamankan stok vaksin Covid-19. Sampai 6 Agustus 2021, Pemerintah telah mengamankan 180 juta dosis vaksin. Disamping itu, Indonesia menerima 594.200 dosis vaksin AstraZeneca, sebagai kedatangan vaksin tahap 35.

Sepanjang bulan Agustus 2021, Indonesia ditargetkan menerima 72 juta dosis vaksin, sehingga pada akhir tahun 2021, dipastikan Indonesia menerima 258 juta dosis vaksin. Sampai 8 Agustus 2021, data vaksinasi Covid-19 mencapai vaksinasi tahap 1 50.497.940 orang, vaksinasi tahap 2 23.777.323 orang seluruh Indonesia.

Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Kecepatan vaksinasi merupakan salah satu kunci sukses penanganan pandemi Covid-19. Imunitas hasil vaksinasi sangat penting manfaatnya untuk meningkatkan proteksi tubuh dari virus Covid-19. Karenanya masyarakat harus segera divaksinasi.

Pemerintah Daerah yang dibantu TNI/Polri untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin, dengan melakukannya setiap hari dan jika stok vaksin habis dapat segera meminta kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah juga mengajak setiap pihak untuk turut mensukseskan program vaksinasi. Program vaksinasi harus jadi Gerakan Vaksinasi Nasional yang melibatkan berbagai macam kelompok, baik kelompok keagamaan maupun non keagamaan, sehingga bisa mengajak anggota/masyarakat sekitarnya untuk divaksin.

Kelancaran pelaksanaan vaksinasi akan menghapus potensi terjadinya narasi negatif terkait vaksinasi antara lain vaksinasi program Pemerintah tidak berjalan merata di seluruh daerah, sebagian masyarakat tidak percaya vaksin, persyaratan vaksinasi rumit serta pelaksanaan vaksin merupakan tugas Pemerintah bukan kelompok masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan vaksinasi akan menunjukkan kepada masyarakat kehadiran dan keseriusan negara dalam menjaga human security dan mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut penulis, menyikapi hal ini, maka Presiden Jokowi dapat memerintahkan jajaran K/L serta Pemda melalui Kemendagri agar menyukseskan pelaksanaan strategi nasional percepatan vaksinasi.

Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan.

Oleh : Kurniawan )*

Masyarakat diharapkan mengikuti dan mendukung Vaksinasi corona wajib karena kita ingin segera memiliki herd immunity dan memujudkan Indonesia . Masyarakat bisa menjadi duta vaksin walau bukan secara resmi, untuk terus mempromosikan program ini agar Indonesia dapat segera bebas dari Covid-19.
Pandemi bagaikan film horor ketika satu demi satu manusia terkena virus covid-19. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja dan wajib sigap untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan vaksinasi, karena setelah disuntik, kita akan memiliki imunitas terhadap corona.

Sejak awal tahun 2021 ada program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita semua wajib mendukungnya, demi kekebalan komunal. Sehingga amat wajar jika semua orang harus diinjeksi, tujuannya agar membentuk herd immunity sebagai syarat untuk melepaskan diri dari belenggu pandemi.
Untuk mempercepat terbentuknya herd immunity maka target selesainya vaksinasi nasional dipecepat, dari 18 bulan menjadi 12 bulan saja. Sedangkan untuk injeksi, semula yang ditargetkan bisa 1 juta dalam sehari menjadi 2 juta suntikan vaksin. Semua dipercepat agar kita tak lagi dikejar-kejar oleh ganasnya corona.

Ketua DPR RI AA LaNyalla Mattalitti mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mencapai target ini. Menurut data dari tim Satgas Penanganan Covid, per tanggal 13 juli sudah ada 2,4 juta suntikan per hari di Indonesia. Rinciannya, 1,99 juta injeksi dosis pertama dan sisanya untuk dosis kedua.

LaNyalla menambahkan, keberhasilan dalam mencapai target ini berkat kolaborasi antara Kementrian Kesehatan, Tim Satgas Covid-19, dan seluruh instansi terkait. Juga merupakan hasil kerja keras dari para tenaga kesehatan yang bertugas saat vaksinasi dan pihak-pihak lain. Dalam artian, kerjasama ini jelas berhasil dan akhirnya rakyatlah yang diuntungkan karenanya.

Oleh karena itu kita wajib angkat topi tinggi-tinggi kepada mereka yang telah mensukseskan vaksinasi nasional, karena berkat mereka masyarakat telah mendapatkan injeksi dengan aman. Apalagi pada vaksinasi massal jumlah yang disuntik tidak sedikit sehingga nakes wajib menjaga stamina saat bekerja. Para tenaga medis berjuang untuk memvaksinasi dan sekaligus mengedukasi masyarakat, bahwa vaksin corona halal dan tanpa efek samping yang berat.

Selain itu, aparat juga mendukung vaksinasi dengan menyelenggarakan program ini, yang tentu di bawah pengawasan Kemenkes dan tim satgas penanganan covid. Vaksinasi massal yang diadakan selalu diserbu peminat, karena tidak hanya untuk kalangan sendiri. Namun masyarakat umum juga boleh mendaftar. Di acara ini bisa sekaligus ratusan orang yang mendapatkan vaksin.
Vaksinasi massal yang diadakan tentu wajib sesuai dengan protokol kesehatan, karena panitia tentu menghidarkan semuanya dari kluster corona baru. Semua orang wajib pakai masker, kalau bisa double masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat mengantri bisa sambil duduk agar tidak lelah dan ada jarak sehingga menerapkan physical distancing.

Sebagai warga sipil kita juga wajib mendukung vaksinasi dan dengan sukahati disuntik sampai 2 kali. Apalagi injeksinya gratis, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah sangat perhatian kepada rakyatnya. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk bebas corona sehingga wajib dilakukan.

Selain itu, rakyat juga bisa menjadi duta vaksin walau tidak secara formal, untuk menyatakan dukungannya. Caranya dengan berfoto setelah disuntik atau saat diinjeksi, lalu memasangnya di status WA atau FB, atau bisa juga di Instagram. Setelah diunggah maka teman-teman yang lain akan percaya bahwa vaksin ini aman karena tidak membuat seseorang kesakitan.

Rakyat dan seluruh pihak bahu-membahu dalam mendkung vaksinasi, karena program ini baik sekali untuk memberangus corona. Kita bisa lekas mengakhiri masa pandemi jika minimal 75% WNI disuntik vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo dukung vaksin demi masa depan Indonesia yang gemilang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Diana Puspita )*

Dalam rangka melindungi segenap warga negara Indonesia, maka pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi nasional guna membentuk herd immunity agar pandemi Covid-19 cepat berakhir. Vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mengurangi risiko pemburukan kondisi tubuh apabila terpapar Covid-19.

Pandemi Covid-19 memang sampai saat ini masih terus melanda dunia. Guna mengakhiri pandemi tersebut berbagai negara dunia melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakatnya. Pemerintah mengajak kepada seluruh warganya untuk mendapatkan vaksin tersebut, kecuali untuk warga yang menurut dokter tidak dapat diberikan karena masalah kesehatan.

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada 13 Januari 2021 di Istana Negara Jakarta. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi serta perwakilan masyarakat juga ikut vaksinasi.

Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 208.265.720 masyarakat yang terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum, serta usia 12-17 tahun. Jumlah masyarakat Indonesia yang sudah divaksin dari jumlah target, baru 53.291.307 dosis tahap pertama disuntikkan atau terealisasi sebesar 25,59 persen. Sementara dosis tahap dua baru 27.362.915 atau 13,14 persen.

Cakupan vaksinasi di daerah memang belum sepenuhnya merata. Ada bebereapa daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah tetapi juga terdapat vaksinasi yang sudah tinggi. Misalnya, vaksinasi dosis pertama paling tinggi adalah DKI Jakarta dengan 103,91 persen, Bali 90,95 persen, dan Kepulauan Riau 67,82 persen per 10 Agustus.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito meminta masyarakat tidak ragu mendapatkan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, vaksinasi mampu mengurangi risiko pemburukan kondisi tubuh apabila terpapar Covid-19.
Sementara hasil studi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuktikan bahwa vaksinasi mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19 serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan.

Studi ini dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021. Studi tersebut mengamati kasus konfirmasi positif, perawatan, dan kematian akibat Covid-19 terhadap tiga kelompok tenaga kesehatan yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis kedua, dan yang belum divaksinasi.

Jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap yang harus dirawat akibat Covid-19 jauh lebih rendah (0,17 persen), ketimbang mereka yang belum divaksinasi (0,35 persen). Jumlah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi dan meninggal relatif lebih banyak daripada yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. Hal yang sama juga terjadi terhadap tenaga kesehatan yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 relatif lebih banyak daripada mereka yang menerima dosis lengkap. Ini menunjukkan vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi Covid-19. Tenaga Kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi virus dibandingkan Tenaga Kesehatan yang belum divaksinasi.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk divaksin, karena seluruh vaksin Covid-19 tentunya sudah melewati uji klinis yang amat ketat sehingga aman dan efektif mengurangi keterpaparan pada virus corona. Selain itu juga sudah terdapat fatwa MUI, yang menyatakan bahwa Vaksin Aman dan Halal untuk vaksin Sinovac dan lainnya.
Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan. Dengan dibolehkannya penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut, maka hal ini menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi Covid-19.

Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat. Selanjutnya ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

Komitmen dan upaya pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari pandemi Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mendatangkan 10 juta vaksin Covid-19 dalam bentuk bulk. Dengan kedatangan vaksin itu, diharapkan target percepatan program vaksinasi nasional guna membentuk herd immunity bisa tercapai dan Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah Warganet tinggal di Tangerang Selatan

Oleh : Reza Pahlevi )*

Kabar baik untuk para Ibu Hamil karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil sudah bisa dilaksanakan per tanggal 2 Agustus 2021. Persetujuan untuk melakukan vaksinasi bagi ibu Hamil diharapkan dapat melindungi masyarakat dari Covid-19 dan mempercepat kekebalan komunal.

Perlu diketahui bahwa Ibu Hamil telah menjadi salah satu kelompok yang sangat berisiko apabila terpapar Covid-19. Dalam beberapa waktu terakhir, dilaporkan sejumlah ibu hamil yang terkonfirmasi positif Covid-19 mengalami gejala berat bahkan meninggal dunia.

Untuk melindungi ibu hamil dan bayinya dari infeksi Covid-19, Kementerian Kesehatan memastikan akan segera memberikan vaksin Covid-19 kepada Ibu Hamil. Pelaksanaan vaksinasi bagi ibu hamil ini menggunakan tiga jenis vaksin, yaitu vaksin Covid-19 platform Mrna Pfizer dan Moderna, serta vaksin platform inactive virus Sinovac, sesuai ketersediaan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.01/I/2007/2021 tentang Vaksinasi Covid-19 bagi ibu Hamil dan Penyesuaian Skrining dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, telah membenarkan adanya terbitnya surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran tersetut tertulis, bahwa vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil ini diambil setelah melihat kasus Covid-19 terhadap ibu hamil meningkat di kota besar dalam keadaan berat (serve case), khususnya ibu hamil dengan kondisi mediaa tertentu.

Upaya pemberian vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil juga telah direkomendasikan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Adapun prosedur pelaksanaan vaksinasi pada ibu hamil tak jauh berbeda dari vaksinasi yang biasa dilakukan.

Sebelum mendapatkan vaksin, ibu hamil akan melewati tahapan skrining seperti pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, hingga ditanya soal riwayat penyakit. Kemudian, pemberian dosis pertama vaksinasi dimulai pada trimester kedua kehamilan dan untuk pemberian dosis kedua dilakukan sesuai dengan interval dari jenis vaksin.

Berikut syarat ibu hamil mendapatkan vaksinasi:
1.Ibu Hamil dengan usia kehamilan trimester 2 (14-28 minggu) dan trimester ketiga (29 sampai dengan aterm)
2.Ibu Hamil yang memiliki tekanan darah di atas 140/90 mmHg tidak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dan akan dirujuk ke RS.
3.Ibu Hamil yang memiliki gejala seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati dan pandangan kabur akan ditinjau ulang untuk menerima vaksinasi dan dirujuk ke RS.
4.Jika mempunyai penyakit jantung, asma, Diabetes Melitus, Penyakit Paru, HIV, Hipertiroid, Ginjal Kronik dan penyakit hati, harus dalam kondisi terkontrol.
5.Jika mengidap penyakit autoimun harus dalam kondisi terkontrol dan dapat persetujuan dokter.
6.Jika memiliki riwayat alergi berat, harus mendapatkan pemantauan khusus, apalagi setelah mendapatkan vaksinasi untuk mengantisipasi munculnya efek samping.

Pemerintah akan melakukan monitoring untuk mengetahui apakah ada efek samping yang muncul dari pemberian vaksin Covid-19 kepada Ibu Hamil. Mengantisipasi terjadinya kejadian pasca imunisasi KIPI, di setiap pos kartu vaksinasi telah tersedia contac person yang bisa dihubungi apabila ada keluhan dari penerima vaksinasi atau bisa juga melaporkannya melalui keamanan vaksin.kemkes.go.id. Pemerintah juga akan menanggung KIPI covid-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan sesuaid dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 35.099 sedangkan bayi baru lahir usia 0-12 bulan sebanyak 24.591. Budi Gunadi Sadikin selaku menteri kesehatan sudah menyebutkan bahwa rekomendasi terbaru, ibu hamil dengan kondisi tertentu sudah boleh menerima vaksin covid-19.

Namun ia menyarankan harus ada pengawalan ketat dari dokter bagi ibu hamil yang akan mendapatkan vaksinasi. Budi mengatakan hal tersebut untuk mengantisipasi risiko muncul indikasi pascavaksinasi, sehingga disarankan ibu hamil dikawal oleh dokter sebelum dan sesudah menerima vaksin Covid-19.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Budi Wiweko. Budi menuturkan bahwa pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat dalam pernyataannya, Budi pernah bicara soal pentingnya memprioritaskan ibu hamil dalam penanganan Covid-19.

Dengan adanya surat edaran ini, tentu saja menjadi suatu upaya pengurangan risiko paparan infeksi virus corona pada ibu hamil, mengingat saat ini ibu hamil merupakan komorbid yang harus mendapat perhatian.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Zakaria )*

Program vaksinasi nasional akan makin dipercepat oleh pemerintah. Penyebabnya karena kasus Corona makin naik di beberapa daerah, sehingga mengkhawatirkan. Jika makin banyak penduduk Indonesia yang divaksin, maka akan menurunkan potensi penularan Corona. Kita akan bebas dari masa pandemi secepatnya.

Pandemi yang sudah dijalani selama setahun ini membuat kita nyaris gila karena kehidupan baga dijungkir-balikkan. Perekonomian menurun sementara jumlah pasien Corona naik. Untuk mencegah agar tidak ada lagi yang kena Corona, maka pemerintah selalu mensosialisasikan protokol kesehatan dan kewajiban untuk disuntik vaksin.

Program vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal tahun 2021. Masyarakat masih mengantri agar mendapatkan suntikan vaksin, dengan mengisi formulir dan datang ke Puskesmas atau RS Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka rela disuntik karena ingin bebas dari ancaman Corona.

Program vaksinasi nasional ditargetkan akan selesai dalam 12-18 bulan, karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa. Namun pemerintah ingin agar vaksinasi selesai secepatnya, agar bisa bebas dari cengkraman pandemi. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar agar seluruh WNI bebas Corona dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Selain itu, naiknya jumlah kasus Corona di beberapa daerah seperti di Madura, Kudus, dan Garut, menjadi alasan untuk menggenjot program vaksinasi nasional. Untuk mempercepat vaksinasi, maka strateginya adalah: pertama, dengan memperbanyak lokasi vaksinasi. Jika dulu hanya bisa di Puskesmas, tetapi sekarang bisa di tempat lain seperti RS Swasta.

Masyarakat umum bisa mendaftar vaksinasi di RS swasta via telepon atau Google form lalu mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Cara ini dinilai efektif karena bisa mencegah kerumunan dan nakes bisa mempersiapkan jumlah vaksin yang cukup. Sudah banyak poster online yang tersebar di media sosial atau grup WA dan masyarakat bisa mendaftar ke salah satu nomornya.

Strategi kedua adalah dengan membangun Sentra Vaksinasi Covid. Sentra yang merupakan kolaborasi antara Kementrian Kesehatan, Kementrian BUMN, Satgas Covid-19, dan beberapa pihak lain, bukan sekadar tempat untuk mendapatkn suntikan vaksin. Namun sentra ini menjadi pusat untuk mendata berapa penduduk yang sudah divaksin.

Di Sentra Vaksinasi juga ada data berapa orang yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi, dan datanya dalam bentuk digital. Sehingga bisa dilihat berapa persen jumlah penduduk yang sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak 2 kali dan yang mana dalammasa pendaftaran, hanya dengan beberapa kali klik. Data digital juga meminimalisir kesalahan prosedur.

Sementara itu, strategi ketiga untuk menggenjot vaksinasi adalah dengan program vaksinasi mandiri. Targetnya, 70% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi mandiri karena kebanyakan mereka berstatus karyawan. Pada vaksinasi mandiri, tetap gratis seperti vaksinasi biasa karena perusahaan yang akan membayarkan biayanya.

Program vaksinasi mandiri tetap aman karena kendali masih di bawah Kementrian Kesehatan. Sehingga masyarakat akan lega karena mendapatkan vaksin yang valid dan sudah teruji oleh BPOM, serta berstatus halal. Program ini ditujukan agar memperpendek masa antrian vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa tercapai lebih cepat.

Seluruh upaya pemerintah untuk mempercepat selesainya vaksinasi nasional perlu kita dukung, karena sebagai warga negara yang baik tentu men-support segala program pemerintah. Jika ada yang ngotot tidak mau divaksin maka tunjukkan saja akibat kena Corona dan beritahu bahwa ia akan kena denda jutaan rupiah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi trik psikologis agar ia mau divaksin.

Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional agar segera selesai, dengan membuat sentra vaksinasi covid-19, memperbanyak tempat vaksinasi, dan vaksinasi mandiri. Masyarakat diminta untuk mendukungnya, agar target vaksinasi lekas selesai. Tujuannya agar semua orang sudah divaksin, sehat, dan bebas dari ancaman Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor