Oleh : Zakaria )*

Program vaksinasi nasional akan makin dipercepat oleh pemerintah. Penyebabnya karena kasus Corona makin naik di beberapa daerah, sehingga mengkhawatirkan. Jika makin banyak penduduk Indonesia yang divaksin, maka akan menurunkan potensi penularan Corona. Kita akan bebas dari masa pandemi secepatnya.

Pandemi yang sudah dijalani selama setahun ini membuat kita nyaris gila karena kehidupan baga dijungkir-balikkan. Perekonomian menurun sementara jumlah pasien Corona naik. Untuk mencegah agar tidak ada lagi yang kena Corona, maka pemerintah selalu mensosialisasikan protokol kesehatan dan kewajiban untuk disuntik vaksin.

Program vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal tahun 2021. Masyarakat masih mengantri agar mendapatkan suntikan vaksin, dengan mengisi formulir dan datang ke Puskesmas atau RS Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka rela disuntik karena ingin bebas dari ancaman Corona.

Program vaksinasi nasional ditargetkan akan selesai dalam 12-18 bulan, karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa. Namun pemerintah ingin agar vaksinasi selesai secepatnya, agar bisa bebas dari cengkraman pandemi. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar agar seluruh WNI bebas Corona dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Selain itu, naiknya jumlah kasus Corona di beberapa daerah seperti di Madura, Kudus, dan Garut, menjadi alasan untuk menggenjot program vaksinasi nasional. Untuk mempercepat vaksinasi, maka strateginya adalah: pertama, dengan memperbanyak lokasi vaksinasi. Jika dulu hanya bisa di Puskesmas, tetapi sekarang bisa di tempat lain seperti RS Swasta.

Masyarakat umum bisa mendaftar vaksinasi di RS swasta via telepon atau Google form lalu mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Cara ini dinilai efektif karena bisa mencegah kerumunan dan nakes bisa mempersiapkan jumlah vaksin yang cukup. Sudah banyak poster online yang tersebar di media sosial atau grup WA dan masyarakat bisa mendaftar ke salah satu nomornya.

Strategi kedua adalah dengan membangun Sentra Vaksinasi Covid. Sentra yang merupakan kolaborasi antara Kementrian Kesehatan, Kementrian BUMN, Satgas Covid-19, dan beberapa pihak lain, bukan sekadar tempat untuk mendapatkn suntikan vaksin. Namun sentra ini menjadi pusat untuk mendata berapa penduduk yang sudah divaksin.

Di Sentra Vaksinasi juga ada data berapa orang yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi, dan datanya dalam bentuk digital. Sehingga bisa dilihat berapa persen jumlah penduduk yang sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak 2 kali dan yang mana dalammasa pendaftaran, hanya dengan beberapa kali klik. Data digital juga meminimalisir kesalahan prosedur.

Sementara itu, strategi ketiga untuk menggenjot vaksinasi adalah dengan program vaksinasi mandiri. Targetnya, 70% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi mandiri karena kebanyakan mereka berstatus karyawan. Pada vaksinasi mandiri, tetap gratis seperti vaksinasi biasa karena perusahaan yang akan membayarkan biayanya.

Program vaksinasi mandiri tetap aman karena kendali masih di bawah Kementrian Kesehatan. Sehingga masyarakat akan lega karena mendapatkan vaksin yang valid dan sudah teruji oleh BPOM, serta berstatus halal. Program ini ditujukan agar memperpendek masa antrian vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa tercapai lebih cepat.

Seluruh upaya pemerintah untuk mempercepat selesainya vaksinasi nasional perlu kita dukung, karena sebagai warga negara yang baik tentu men-support segala program pemerintah. Jika ada yang ngotot tidak mau divaksin maka tunjukkan saja akibat kena Corona dan beritahu bahwa ia akan kena denda jutaan rupiah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi trik psikologis agar ia mau divaksin.

Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional agar segera selesai, dengan membuat sentra vaksinasi covid-19, memperbanyak tempat vaksinasi, dan vaksinasi mandiri. Masyarakat diminta untuk mendukungnya, agar target vaksinasi lekas selesai. Tujuannya agar semua orang sudah divaksin, sehat, dan bebas dari ancaman Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Iqbal Rizki Muharram

Hingga kini pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat juga masih terus dilakukan. Pemerintah menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

Covid-19 merupakan virus yang menjadi wabah di setiap negara didunia ini. Virus ini berawal dari sebuah wilayah di China yaitu wuhan. Negara-negara didunia menjadi was-was dengan adanya pandemi ini. Segala sektor yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sebuah negara perlahan berhenti akbit adanya pandemi ini, dimulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan semuanya berpengaruh akibat adanya wabah ini.

Untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pemerintah membuat program Vaksinasi Nasional dengan target 181.554.465 penduduk yang berusia diatas 18 tahun untuk mendapatkan program Vaksinasi Covid-19. Prioritas yang mendapatkan vaksin ini adalah tenaga medis yang berjuang sejak awal hadirnya pandemi ini di Indonesaia. Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk mempercepat program vaksin Covid-19 yang tujuannya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia berawal pada Maret 2020 ketika dua orang terinfeksi positif kasus Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi langsung mengumumkan berita tentang adanya dua WNI yang terinfeksi virus Covid-19. Presiden Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga langsung membuat langkah-langkah yang dapat menghentikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Diawal adanya virus ini, presiden memerintahkan untuk memulangkan WNI yang ada di Wuhan China. Tujuan Presiden ini merupakan salah satu penerapan amanah UUD 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pemulangan WNI yang berasal dari China ini tidak langsung dipulangkan ke rumah mereka begitu saja. Pemerintah tahu bahwa virus ini bukan virus biasa, melainkan virus ini sangat membahayakan bagi setiap rakyat Indonesia.

Pemerintah menetapkan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau untuk dijadikan sebagai tempat isolasi bagi WNI yang dipulangkan dari China. Ditetapkannya pulau ini menuai pro dan kontra, dan hal ini menjadi salah satu hal yang pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia. Presiden sebagai salah satu orang yang membuat kebijakan mengenai penetapan daerah tersebut untuk dijadikan tempat isolasi mandiri sudah memikirkan matang-matang mengenai masalah tersebut.

Seiring berjalannya waktu pemerintah juga menetapkan Protokol 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, dan Memakai Masker) hal ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran Virus Covid-19 di Indoneisa. Selain itu presiden membuat kebijakan lainnya seperti menetapkan PSBB di wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini juga dikuatkan dengan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada bulan Ramadhan tahun 2020 pemerintah juga membuat kebijakan terkait larangan mudik akibat adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk hadirnya negara dalam keseriusan menangani pandemi Covid-19 dan meminimalisir penyebaran covid-19 di daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah juga membuat program baru yakni program Vaksinasi Nasional. Dalam program vaksinasi nasional ini pemerintah melalui Kemenkes menargetkan 181.554.465 penduduk yang berusia diatas 18 tahun untuk mendapatkan program Vaksinasi Covid-19. Prioritas utama yang mendapatkan vaksin ini adalah para tenaga medis yang berjuang sejak awal hadirnya pandemi ini di Indonesaia.

Program vaksinasi ini disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia pada 13 Januari 2021, dan orang yang pertama disuntikan vaksin Covid-19 ini adalah Presiden Jokowi. Hal ini untuk membuktikan bahwa vaksin covid-19 ini merupakan vaksin yang aman dan halal. Disaat bersamaan sejumlah pejabat, tokoh agama, dan para perwakilan organisasi masyarakat turut divaksin. Vaksin yang disuntikan kepada Presiden adalah vaksin Sinovac.

Selain itu, pemberian vaksin Covid-19 juga diberikan kepada para TNI, Polri, ASN, Guru dan dosen. Pemberian vaksin ini disambut baik oleh seluruh kalangan karena dengan adanya vaksin ini diharapkan mereka lebih kebal untuk terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan menjadikan daya tubuh mereka menjadi kuat dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.

Disisi lain Jokowi meragetka program vaksinasi nasional ini rampung diakhir tahun. Target tersebut tidaklah mudah untuk dicapai, tetapi pemerintahnya akan berupaya untuk membuat target tersebut dapat terealisasi dengan baik dan demi melindungi rakyat Indonesia dari pandemi Covid-19 yang mewabah ini.

Program vaksin yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat merupakan kebanggan dikarenakan Indonesia merupakan negara pertama yang memulai program vaksin di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dapat dikatakan beruntung terkait hal vaksin dikarenakan negara-negara lainnya masih berlomba untuk mendapatkan vaksin, tetapi Indonesia sudah mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan ini merupakan sebuah kebanggan dan rasa syukur sebagai negara yang besar dan berdaulat dalam melindungi rakyatnya dimasa pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Untirta Banten

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Progam vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal 2021 dan pemerintah terus berusaha untuk menambah stok vaksin. Karena penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta dan harus disuntik 2 kali, sehingga butuh 400 dosis vaksin.
Masyarakat tidak usah khawatir karena pemerintah berusaha agar stok vaksin mencukupi agar semua WNI mendapatkannya.
Usaha untuk keluar dari fase pandemi adalah dengan progam vaksinasi nasional, karena ketika semua sudah disuntik vaksin, akan terbentuk herd immunity. Sehingga semua orang sehat, tak ada lagi penularan virus covid-19 dan bebas 100% dari corona. Vaksin yang digunakan untuk program ini adalah Sinovac, AstraZeneca, dan beberapa jenis lain.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan 90.910.500 vaksin. Rinciannya, 84,5 juta vaksin Sinovac, 1 juta dosis Sinopharm, dan sisanya AstraZeneca dan Covax.

Penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta orang sedangkan vaksin baru ada kurang dari setengahnya. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah akan terus menepati janjinya untuk menyediakan vaksin dan penyuntikannya tetap gratis. Segala upaya akan dilakukan agar persediaan vaksin tetap mencukupi bagi seluruh WNI.

Menteri Retno menambahkan, salah satu kendala dalam pengadaan vaksin adalah distribusi yang lambat. Penyebabnya karena kapasitas produksi masih terbatas. Memang vaksin corona adalah barang baru dan produsennya terus bekerja keras agar bisa menyuplai sesuai pesanan. Namun karena pandemi covid-19 terjadi secara global, tetap saja yang diproduksi masih kurang.

Pabrik vaksin yang ada di RRC dan beberapa negara lain memang terus memproduksi vaksin yang berkualitas tinggi, agar pandemi covid-19 segera berakhir. Oleh karena itu, kita diminta sabar karena kecepatan produksi pabrik vaksin sudah sesuai standar dan mereka memang diburu waktu, juga diminati oleh banyak negara lain.

Selain masalah distribusi, pengadaan vaksin juga terkendala masalah ekspor. Saat pandemi memang ada beberapa negara yang masih lockdown atau membatasi pengiriman dari negara tertentu, sehingga ekspor barang-barang agak susah dilakukan, termasuk vaksin. Sehingga agak tersendat dan tidak sesuai dengan jadwal.

Akan tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena proses pengadaan vaksin akan tetap diusahakan agar sesuai dengan target. Karena target dari program vaksinasi nasional adalah maksimal 12 bulan selesai, sehingga persediaan vaksin harus ada sebelum itu. Pemerintah akan tetap memperhatikan kesehatan rakyatnya dan berusaha agar persediaan vaksin aman.

Mungkin ada masyarakat yang agak heran, mengapa vaksin yang beredar di Indonesia tidak hanya 1 saja (misalnya Sinovac saja). Logikanya begini: pandemi adalah kejadian global sehingga hampir seluruh orang di dunia terancam oleh penyakit corona. Oleh karena itu, keberadaan vaksin bagaikan emas yang dicari oleh semua orang.

Sehingga jika mengandalkan 1 produsen vaksin saja akan menunggu lama. Oleh karena itu, pemerintah tak hanya mengambil vaksin Sinovac saja, tetapi juga Sinopharm, AstraZaneca, dll. Persediaan vaksin akan sesuai dengan target jumlah dan waktu, sehingga diharap pada pertengahan tahun 2022 seluruh WNI sudah divaksinasi corona.

Masyarakat tidak usah khawatir akan kualitasnya karena walau efikasinya berbeda-beda, efeknya hampir sama. Setelah divaksin, tubuh akan lebih kebal dari virus covid-19 tetapi tidak boleh melepas masker karena pandemi belum 100% selesai. Lebih baik kita mencegah dan menaati protokol kesehatan, daripada terjadi hal-hal yang buruk.

Pengadaan vaksin covid-19 terus digenjot oleh pemerintah sehingga akan tersedia cukup untuk seluruh rakyatnya. Sehingga kita bisa bebas corona secepatnya dan bebas dari siksaan pandemi. Masyarakat diminta untuk tenang sambil menunggu giliran vaksinasi, karena stok akan diusahakan untuk mencukupi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Program Vaksinasi tetap berlanjut saat bulan Ramadhan khususnya terhadap para petugas pelayanan publik. Masyarakat pun mendukung program vaksinasi di bulan Ramadhan karena merupakan diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas.

Majelis Ulama Indonasia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa.. Hal tersebut telah disepakati oleh Ahli Patologi Klinik Universitas Sebelas Maret Tonang Dwi Ardyanto yang mengatakan bahwa vaksinasi merupakan bagian ikhtiar untuk menangani pandemi. Secara prinsip, masyarakat tidak perlu ragu untuk menerima vaksinasi pada siang hari saat menjalankan ibadah puasa.

            Tonang menuturkan, dirinya mengajak kepada masyarakat agar vaksinasi ini diniatkan dengan baik, semoga mendapatkan berkah dari Allah SWT, sehingga nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi. Yang paling penting kita harus meyakini bahwa kita harus fit. Jika nanti saat puasa sudah waktunya mendapatkan vaksinasi, maka beristirahatlah yang cukup dan tidak lupa untuk santap sahur.

            Masyarakat yang memiliki komorbid (penyakit penyerta) dapat menjalani vaksinasi selama menuruti petunjuk menjalankan puasa.

            Tonang juga menyarankan agar para lansia tidak ragu dalam berkonsultasi dengan dokter demi kenyamanan masing-masing lebih lajut, ia menghimbau agar masyarakat dapat mendukung lansia sebagai sasaran vaksin.

            Selama proses skriningnya lolos, maka pemberian vaksin tentu tidak masalah, kita juga harus membantu para lansia agar mendapatkan kemudahan dalam mengakses lokasi vaksinasi, tutur Tonang.

            Pada kesempatan berbeda, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Soedjatmiko mengungkapkan, dukungan lingkungan sangat diperlukan agar program vaksinasi untuk lansia berjalan lancar. Menurutnya, masih banyak lansia yang tidak mengetahui lokasi layanan vaksinasi, atau keluarga-keluarga yang ragu karena lansia di rumah memiliki komorbid.

            Dirinya juga mengusulkan agar pengurus RT/RW dibantu warga relawan seperti guru, dapat memberikan edukasi ke rumah-rumah para lansia untuk menjelaskan tentang manfaat vaksinasi Covid-19. Jika perlu, para lansia tersebut diantar ke lokasi vaksinasi dan dibantu proses pendaftarannya.

            Pemerintah juga mendorong agar vaksinasi Covid-19 selama satu bulan ke depan diprioritaskan untuk para lanjut usia  (lansia) karena kelompok tersebut sangat rentan tertular Covid-19 dan memiliki risiko yang tinggi apabila tertular Covid-19.

            Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi.

            Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

            Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

            Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

            Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

            Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

            Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menerima kedatangan enam juta bul (bahan baku) vaksin Covid-19 dari Sinovac. Dengan tambahan enam juta bulk vaksin itu, maka Indonesia telah menerima sebanyak 59,5 juta bulk vaksin dari total 140 juta bulk vaksin.

            Selanjutnya, vaksin tersebut akan diproses di fasilitas produksi vaksin Covid-19 milik PT Bio Farma. Diharapkan melalui kedatangan vaksin tersebut, program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia pada bulan Mei dan April 2021 dapat berjalan lancar.

            Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar untuk terbebas dari pandemi Covid-19, ikhtiar ini juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Yoga Atalariq )*

Untuk keluar dari fase pandemi, maka perlu disiplin dalam 2 hal: vaksinasi dan protokol kesehatan. Jangan sampai kendor karena jika terlewat tak pakai masker dan akhirnya merana karena kena corona. Protokol kesehatan harus dijalankan walau hanya keluar ke warung. Vaksinasi juga wajib dilakukan, agar kita semua bebas dari virus covid-19.

Masyarakat sudah lelah dan jenuh karena mengalami pandemi selama lebih dari 12 bulan. Karena pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan dagangannya juga sepi. Semua orang ingin bebas corona agar keadaan kembali seperti dulu. Namun anehnya mereka lalai dalam protokol kesehatan, juga takut untuk disuntik vaksin corona.

Fenomena ini tentu sangat menyebalkan, karena tingkat kedisiplinan harus ditingkatkan, jika kita ingin bebas dari cengkraman pandemi. Vaksinasi itu hukumnya wajib bagi seluruh WNI, bahkan bagi mereka yang sudah pernah kena corona. Lagipula, vaksin sudah digratiskanoleh pemerintah, jadi apa alasan lain untuk menolak injeksinya?

Vaksin Sinovac yang digunakan pada tahap awal program vaksinasi nasional juga sudah mendapatkan status halal MUI. Sehingga umat muslim bisa merasa aman sebelum disuntik. Lagipula, vaksin ini tidak mengandung gelatin yang terbuat dari babi. Melainkan terbuat dari virus covid-19 yang dilemahkan.

Untuk mempersingkat program vaksinasi nasional menjadi hanya 12 bulan (dari prediksi 18 bulan), maka juga dibuka vaksinasi jalur mandiri. Masyarakat juga diuntungkan karena lagi-lagi injeksinya gratis, karena biaya ditanggung oleh kantor. Vaksin ini juga aman karena berada di bawah kendali Kementrian Kesehatan.

Walau sudah mendapatkan vaksin corona, masyarakat diminta jangan melanggar protokol kesehatan. Memang pasca injeksi, tubuh akan mendapat kekebalan dari virus covid-19. Namun ketika imunitas sedang drop, corona akan mengintai dan menginfeksi seluruh jaringan tubuh. Karena pandemi baru berakhir ketika ada kekebalan kelompok, bukan kekebalan personal.

Jangan pernah lepaskan masker pasca vaksinasi, agar terhindari dari droplet pembawa virus covid-19. Apalagi jumlah OTG makin bertambah dan kita tidak tahu siapa di antara kawan atau tetangga yang berstatus orang tanpa gejala. Lebih baik berpanas-panasan pakai masker, daripada merana selama 2 minggu karena teinfeksi virus covid-19. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pemakaian masker sangat wajib, karena efektivitas pemakaian baru terjadi ketika minimal 75% orang dalam 1 lingkungan yang mengenakannya. Jadi, saat bepergian, usahakan membawa selusin masker lalu bagikan kepada mereka yang tak mengenakannya. Dengan begitu, Anda menolong orang lain dari corona sekaligus menolong diri sendiri dari resiko penularan.

Selain pakai masker, masyarakat harus disiplin menjaga imunitas tubuh dan lingkungan. Jika susah mencari tempat cuci tangan di fasilitas umum, maka bawa saja hand sanitizer atau tisu basah yang mengandung alkohol. Tangan akan bersih dan Anda bisa aman dari serangan corona. Jangan lupa juga mengelap handle pintu, tombol lift, atau benda lain yang sering terpegang oleh publik.x

Protokol kesehatan physical distancing adalah aturan yang selama ini agak sering dilanggar, karena beberapa minggu lalu adalah musim kawin. Pesta pernikahan seharusnya hanya mengundang maksimal 35 orang (termasuk keluarga sendiri). Jika sebuah acara yang memicu keramaian dibubarkan oleh tim satgas covid-19, maka jangan salahkan mereka, karena hanya menegakkan peraturan.

Untuk menangani pandemi, maka kita tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Pakailah masker walau hanya pergi ke teras rumah atau ke warung tetangga. Tetaplah jaga kebersihan diri dan imunitas tubuh. Selain itu, vaksinasi wajib dilakukan, agar kekebalan kelompok cepat terbentuk. Kita akan segera bebas dari masa pandemi ketika semua orang sehat dan sudah divaksin.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Vaksin Covid-19 yang saat ini sedang disuntikkan kepada masyarakat telah melalui serangkaian uji coba ketat, sehingga aman dan halal untuk digunakan. Masyarakat diharapkan antusias dalam mengikuti vaksin tersebut karena tidak ada orang yang meninggal akibat suntikan vaksin Covid-19.

Berita kematian pasca vaksin tentu saja menghebohkan jagat dunia maya, tentu saja kita tidak bisa langsung percaya jika vaksin dapat menyebabkan kematian. Asisten Direktur Kesehatan Honkong Frank Chan Ling-Fung mengatakan, dari 56 kematian yang dilaporkan antara sekitar 44 juta dosis Sinovac yang diberikan di seluruh dunia pada akhir Februari. Sebanyak 20 terkait dengan penyakit arteri koroner. Dirinya juga menegaskan bahwa semua kematian ditemukan tidak terkait dengan vaksin setelah penilaian.

Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan tidak ada laporan tentang adanya orang yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia akibat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Sri mengatakan, efek samping dari vaksin Covid-19 bersifat ringan, seperti nyeri, demam, bengkak, sakit kepala dan bisa sembuh dengan obat maupun tanpa obat.

Dalam sebuah diskusi virtual, Sri menuturkan bahwa efek samping Sinovac dan AstraZeneca cukup ringan. Tidak ada yang masuk rumah sakit, atau sampai meninggal karena vaksin. Ini yang perlu diperhatikan.

Sri juga mengatakan, dari laporan yang diterimanya, kelompok lansia lebih sedikit mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dibanding kelompok usia dewasa.

Dirinya berujar bahwa selama berada di Komnas KIPI, hampir tidak ada (KIPI) karena yang datang ke kita, lansia sudah bugar-bugar semuanya.

Berdasarkan hal tersebut, Sri berharap anggota keluarga atau kalangan muda tidak ragu untuk membantu kelompok lansia dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Sebab, kata dia, jika kelompok lansia terpapar Covid-19, risiko kematiannya lebih tinggi.

Sebelumnya, ITAGI telah memberikan rekomendasi bahwa interval atau jarak penyuntikan vaksin AstraZeneca dosis pertama dan kedua yang ideal yakni delapan minggu.

Meski demikian, Sri mengingatkan bahwa diperlukan kehati-hatian pada pemberian vaksin Covid-19 AstraZeneca untuk kelompok lanjut usia.

Utamanya, bagi lansia yang memiliki penyakit penyerta komorbid. Pada kelompok ini, pemberian vaksin AstraZeneca disarankan pula untuk memperhatikan screening menurut kriteria renta/frailty.

Ia juga mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Global Advisory Comittee on Vaccine Safety (GACVs) dan EMA memutuskan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca mempunyai lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek sampingnya.

Sementara itu, di Korea, seorang Pasien Berusia 50-an dengan berbagai penyakit yang mendasari meninggal di sebuah rumah sakit di Goyang, tepat di luar perbatasan barat laut Seoul. Ia baru menerima suntikan vaksin pada hari selasa pagi 2/3/2021/

Menurut pejabat kesehatan, pasien mulai menunjukkan gejala gagal jantung dan kesulitan bernapas pada sore hari, tetapi pulih setelah mendapatkan perawatan darurat. Namun gejala kambuh terjadi pada Rabu Pagi sebelum pasien meninggal.

Sebelumnya, pasien memang sudah memiliki masalah kesehatan termasuk jantung, diabetes dan stroke.

Pada kesempatan berbeda, ada pula pasien berusia 58 tahun yang meninggal di rumah sakit perawatan jangka panjang di dekat Buan, kurang dari sehari setelah menerima vaksin. Kondisi pasien yang sudah ada sebelumnya termasuk infark miokard dan diabetes.

Seorang pejabat kesehatan provinsi di sana menuturkan, tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi merugikan terhadap vaksinasi. Untuk saat ini, sehingga kematian tidak mungkin disebabkan oleh vaksinasi.

Dirinya mencatat bahwa Badang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) akan bertemu dengan empat ahli penyakit menular pada sore hari untuk menentukan korelasi antara kematian dan vaksin.

Pihak AstraZeneca juga menuturkan bahwa pihaknya telah mengetahui penyelidikan ini, tetapi keamanan vaksin telah dipelajari secara ekstensif dalam uji klinis dengan data yang mengonfirmasi bahwa secara umum dapat ditoleransi dengan baik.

Sebelumnya, ada berita menghebohkan di Facebook yang menuliskan berita dengan judul 48 orang tewas setelah divaksin Corona, Agenda Jahat Rezim Terungkap. Padahal setelah diselidiki, hasil otopsi oleh otoritas Korsel menyebutkan bahwa 48 orang yang meninggal bukan setelah mendapatkan vaksin corona, melainkan vaksin flu. Pihak otoritas Korea juga telah menyebutkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pemberian vaksin flu dengan kematian 26 korban yang telah diselidiki.

Oleh karena itu kita perlu jeli dalam memilah berita agar tidak terbawa arus dalam narasi yang menyesatkan. Sangat penting sekali untuk tidak langsung percaya pada narasi provokatif yang ujung-ujungnya hanya berita hoax demi sensasi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK), menyatakan masjid dapat menjadi tempat vaksinasi Covid-19 bagi warga RT/RW sekitar mulai bulan depan. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan antara DMI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru-baru ini. Menurut JK masjid yang dapat digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19 adalah yang memiliki sarana penunjang seperti halaman dan bangunan yang luas, serta fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, JK mengatakan, dibutuhkan ribuan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, salah satunya masjid yang mendukung fasilitas pelaksanaan vaksinasi. Ia meyakini, dukungan masjid sebagai tempat vaksinasi akan menambah kecepatan proses vaksinasi nasional. “Kalau vaksin hanya dilakukan di pusat-pusat kota tidak akan bisa memenuhi target satu juta per hari, sementara kita butuh gerak cepat menggalang kekebalan agar kita bisa kembali hidup normal, itu hanya bisa terjadi kalau ada imunitas pada masyarakat dan itu hanya bisa tercapai kalau kita memberi vaksin satu juta orang per hari”.

Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau vaksinasi Covid-19 bagi imam, muazin, dan marbot masjid yang digelar di Masjid al-Akbar Surabaya. Ada sekitar 1.000 orang yang menjadi sasaran vaksin. Khofifah menyatakan, vaksinasi ini digelar sebagai persiapan menjelang datangnya bulan Ramadhan, agar pelaksanaan ibadah bisa berjalan aman dan optimal. Vaksinasi tersebut dibagi ke dalam tujuh sesi, yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Menurut Khofifah, fasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi imam, muazin, dan marbot masjid sengaja dilakukan agar dalam pelaksanaan ibadah puasa, khususnya salat tarawih bisa berjalan dengan aman. Karena itu, vaksinasi jelang Ramadhan ini diharapkan bisa membangun suasana yang lebih sehat, kondusif, saat masyarakat beribadah di masjid. Semoga Bermanfaat (*)

Oleh : Rahmat Sholeh )*

BPOM dan MUI telah merekomendasikan penggunaan Vaksin Sinovac maupun AstraZeneca untuk program vaksinasi massal. Masyarakat pun mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 karena telah memenuhi unsur keamanan dan kehalalan.
Selain menyusun dan menerapkan program terkait vaksinasi, pemerintah juga memiliki tugas tambahan yakni meyakinkan masyarakat untuk bisa mendukung dan mengkampanyekan bahwa vaksin covid-19 adalah aman dan halal.

Hal tersebut diharapkan agar pada saat proses vaksinasi, tidak ada masyarakat yang menolak, justru masyarakatlah yang berlomba mengkampanyekan bahwa vaksin covid-19 aman dan halal.

Dukungan terhadap program vaksinasi salah satunya datang dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara. Dukungan tersebut terungkap pada sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang dihadiri oleh para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Sumut di Aula Teuku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan.

Dukungan tersebut antara lain disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Abdul Hamid Ritonga. Pihaknya menyatakan mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. MUI Sumut memandang bahwasanya vaksin Covid-19 tersebut aman dan halal.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid juga mengatakan banyaknya informasi yang tidak benar mengenai vaksin. Dirinya telah melihat sendiri bahwa vaksin tidak berbahaya.

Dirinya bercerita akan maraknya informasi yang membuat masyarakat resah, seperti adanya orang yang meninggal setelah mendapatkan vaksin, jatuh pingsan dan badan berbintik. Namun setelah Gubernur dan pejabat lainnya mendapatkan vaksin, narasi antivaksin tentu harus berubah berganti dengan sosialisasi tentang vaksin Covid-19 yang aman dan halal.

Sementara itu, dukungan serupa juga datang dari perwakilan Keuskupan Agung Mendan, Pastor Hasto Yosafat Ivo. Pihaknya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk pencegahan Covid-19. Serta akan menjalankan instruksi pemerintah untuk mensosialisasikan informasi vaksinasi kepada masyarakat.

Dukungan akan keamanan dan kehalalan vaksin juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumut Mhd Hatta, yang juga mendukung program vaksinasi Covid-19. Ia juga berharap agar masyarakat berusia diatas 60 tahun mesti mendapatkan vaksinasi.

Dukungan yang disampaikannya merupakan salah satu upaya penyelamatan bangsa Indonesia.

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa dengan adanya sentra vaksinasi diharapkan akan memberikan percepatan vaksinasi di Indonesia. Erick Thohir selaku Menteri BUMN menuturkan, percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia sehat segera mungkin.

Pada kesempatan berbeda, Tokoh Lintas Agama di Semarang juga mendukung akan pelaksanaan vaksinasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

Setelah mengkaji lebih dalam, MUI memastikan bahwa bahan baku dan cara pembuatan vaksin Covid-19 dari produsen tersebut menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Sehingga masyarakat tidak perlu meragukan kehalalan vaksin Covid-19.

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu langkah besar yang dapat menjadi cara untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Sehingga masyarakat perlu mendukung kelancaran program vaksinasi demi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang aktifitasnya terdampak oleh adanya pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Oleh : Putu Prawira )*

Hoaks dan infodemi seputar penanganan Covid-19 menjadi ancaman yang tidak dapat diremehkan karena dapat menghambat penanganan wabah tersebut. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai hoaks dan disinformasi dengan mengoptimalkan literasi publik.

Di medsos seperti Facebook, rupanya sempat beredar kabar mengenai uji coba vaksin dari China, dimana dalam postingannya memuat narasi bahwa Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Tiongkok tersebut.

Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menelusuri kabar tersebut, rupanya unggahan di status tersebut adalah salah. Karena ternyata ada beberapa negara lain yang melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinovac asal China, seperti Bangladesh, Turki dan Brazil.

Selain itu, klaim yang menyebut bahwa China tidak menguji ciba vaksin di negaranya sendiri adalah salah. Passalnya pada fase awal dan fase kedua uji klinis dilakukan di China dan menggunakan sukarelawan di sana.

Disinformasi sendiri memiliki arti, yaitu suatu informasi yang dengan sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian.

Dari berita terkait disinformasi vaksin yang telah dituliskan diatas, tentu saja memiliki tujuan untuk merugikan bangsa Indonesia, alias berita tersebut bertujuan untuk menyebarkan virus-virus keraguan masyarakat akan adanya program vaksinasi yang ada di Indonesia. Padahal vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar bagi Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok alias herd immunity.

Disinformasi akan semakin berbahaya jika penerima informasi yang salah tersebut secara sengaja menyabarkannya di berbagai akun sosmednya, seperti facebook ataupun grup WhatsApp.

Tentu saja kita pasti sering mendapatkan broadcast tentang berita yang tidak jelas sumbernya, biasanya berita tersebut akan disebarkan di grup-grup percakapan. Sehingga perlu akan adanya literasi digital guna menangkal hoax termasuk disinformasi tentang berita apapun yang kita terima.

Kita juga tidak bisa menampik bahwa teknologi kian berkembang dan mendominasi dunia untuk beragam sektor, termasuk juga bisnis. Sehingga literasi digital sangat diperlukan untuk era saat ini karena perangkat gawai telah banyak digunakan hampir di semua kalangan.

Istilah Literasi tentu merujuk pada pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat serta patuh kepada hukum dalam kehidupan.

Sehingga Literasi digital memiliki tujuan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan maksimal tetapi bertanggungjawab penuh atas hal yang dilakukannya.

Negara Indonesia dengan populasi penduduk yang besar tentu dihadapkan dengan tantangan untuk menguasai kemampuan digital sebagai salah satu syarat kecakapan hidup di abad 21 melalui pendidikan yang terintegrasi di seluruh masyarakat.

Salah satu pokok kemampuan dalam literasi digital adalah daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Aspek ini tentu saja sangat diperlukan saat pandemi, dimana hoax tentang kesehatan merupakan salah satu masalah yang pelik, dimana hoax bisa muncul dan menyebar dengan demikian cepat.

Sebelumnya juga sempat ada kampanye #stopdikamu, kampanye ini adalah gerakan untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan cenderung provokatif. Gerakan sederhana dengan mengontrol jempol kita tentu saja menjadi salah satu jurus yang bisa digunakan dalam rangka menangkal hoax.

Awal tahun 2021 merupakan momentum dimana program vaksinasi oleh pemerintah diserang dengan banyaknya berita hoax.

Disinformasi tentang vaksin tentu saja menambah keresahan masyarakat, selain hoax terkait dijadikannya Indonesia sebagai kelinci percobaan vaksin, ada pula hoax yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac memiliki kandungan sel vero, padahal berita tersebut tidak benar.

Selain itu adapula pemberitaan yang tidak masuk akal, seperti adanya kandungan boraks dan formalin yang berada di dalam kandungan vaksin. Padahal dalam proses produksinya, vaksin Sinovac menggunakan metode inactivated untuk mematikan virus sehingga vaksin tersebut tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan.

Pemahaman terkait literasi digital adalah hal yang penting dikuasai, apalagi saat ini kita hidup di era informasi yang mengejar pembaca, bukan pembaca yang mencari dan menggali informasi. Konkritnya jika ada berita yang terkesan provokatif langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah skeptis, abaikan dan jangan disebarkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal Tangerang

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet Gerakan Literasi Millenial Mensukseskan Vaksinasi)

Seperti yang telah banyak beredar mengenai informasi seputar vaksinasi di Indonesia, bahwa program vaksinasi mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 sehingga kasus positif di masyarakat dapat menurun dan masyarakat bisa hidup kembali normal.

Saat ini Indonesia sudah mengamankan sekitar 160 juta dosis vaksin yang dikembangkan beberapa negara. Skema pemberian vaksin telah ditentukan dan dilakukan secara bertahap.

Upaya untuk menekan angka Covid-19 melalui vaksinasi juga telah dibuktikan oleh beberapa pihak yang telah mendapatkan giliran terlebih dahulu untuk divaksin, seperti tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, TNI/Polri dan aparat hukum.

Banyaknya media yang menyajikan berita seputar vaksinasi ini membuat masyarakat harus pintar untuk pilah-memilah informasi yang sumbernya akurat dan valid. Sebelumnya, Gerakan Nasional Literasi Digital Berkreasi yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan beberapa panduan untuk menangkal disinformasi terkait vaksinasi Covid-19 yang beredar di masyarakat luas.

Informasi yang tidak tepat terhadap pemberitaan vaksinasi akan menggiring opini publik yang salah, hal tersebut akan membuka peluang untuk melahirkan masalah baru. Sedangkan kita sebagai masyarakat fokusnya adalah untuk membantu pemerintah dalam melawan virus corona. Jadi, masyarakat harus bijak dalam menggunakan media, khususnya media sosial yang setiap detiknya memuat banyak informasi baru. Karena infodemik juga tak kalah bahayanya dengan pandemik yang sedang berlangsung.

Sebagai masyarakat yang bijaksana, setiap dari kita harus selalu mengembangkan dan memperbaiki literasi dengan cara tidak malas untuk mengkaji ulang sumber kevalidan dari sebuah informasi.

Terlebih, saat ini situs resmi Covid-19 dari pemerintah telah memiliki fitur pencarian dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat mengenai vaksinasi dan juga perkembangan kasus Covid-19 di situs tersebut.

Tak hanya itu, telah ada fitur mesin pencari informasi hoaks untuk mencari pernyataan-pernyataan yang telah dibantahkan. Masyarakat juga bisa bertanya di chat bot anti-hoaks MAFINDO dengan menggunakan kata kunci dan kirim ke nomor 085921600500.

Pemerintah telah menyediakan banyak fitur untuk khalayak luas agar terlindungi dari hoaks, namun tentunya masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seputar vaksinasi Covid-19.

Maka dari itu dengan adanya Gerakan Literasi Milenial Mensukseskan Vaksinasi dapat menjadi dorongan agar para stekeholder yang terkait  dapatemgiptalkan ruang keterbukaan informasi yang dimilikinya guna meliterasi dam menangkal disinformasi dan hoaks seputar vaksinasi demi suksesnya penanganan  pandemi.

Literasi yang diterima masyarakat pun akan menjadi edukasi baik. Sehingga masyarakat bisa menyebarkan kembali berita baik seputar vaksinasi terrsebut.

Jika kita menyebarkan berita hoaks seputar vaksinasi Covid-19 maka akan memberikan dampak negatif yang membahayakan banyak pihak. Maka hal tersebut harus selalu dihindari karena kita tidak dapat mengendalikan oknum yang tidak bertanggung jawab, namun kita bisa mengendalikan diri sendiri dengan cara mengembangkan literasi yang dimiliki.