Oleh : Reza Atmadja )*

Selain program vaksinasi secara gratis, pemerintah juga telah mengizinkan vaksinasi mandiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah resmi menerbitkan peraturan vaksinasi mandiri, yang bisa dilakukan oleh pihak swasta, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi virus Corona.

Vaksinasi mandiri adalah vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihak swasta, baik kantor, rumah sakit atau organisasi lain, yang dilakukan secara mandiri, artinya vaksinasi ini tidak termasuk dalam program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah memiliki timeline dan target prioritas, sehingga diharapkan bisa menjangkau lebih banyak golongan masyarakat.

Perbedaan vaksin mandiri dengan vaksin dari pemerintah utamanya adalah bagian pendanaan. Jika vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya didanai oleh pemerintah, maka vaksinasi mandiri didanai oleh swasta.

Disamping itu, target masyarakat yang divaksin juga berbeda. Vaksinasi mandiri memungkinkan lebih banyak golongan masyarakat yang belum masuk dalam prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Seperti misalnya golongan karyawan swasta dan masyarakat sipil lain.

Perlu diingat juga bahwa pelaksanaan vaksinasi mandiri tidak dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya penumpukan orang yang terlalu banyak, sehingga vaksinasi mandiri dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang sudah memenuhi persyaratan saja.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta ini ditargetkan dapat melayani hingga 10 juta orang. Artinya, pemerintah dan swasta akan bekerja sama dalam pengadaan vaksin sebanyak 20 juta dosis. Setiap prang akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali, agar daya tahan tubuh bisa terbentuk dengan baik untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari mengarahkan bahwa harus ada keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk upaya penanganan Covid-19, vaksinasi menjadi game changer untuk lepas dari pandemi. Pemerintah melibatkan secara aktif berbagai pihak termasuk Kadin Indonesia dalam strategi pencapaian target vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama, memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia yang telah berupaya mengajak semua perusahaan untuk mewujudkan vaksinasi gotong royong.

Airlangga menuturkan, sesuai arahan Bapak Presiden, pihaknya akan mempercepat vaksinasi dari 1 juta dosis per hari menjadi 2 bahkan 2,5 juta dosis per hari. Hal ini dilakukan untuk mencapai target herd immunity. Jika pada semester pertama target belum tercapai karena masalah delivery vaksin. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan tambahan delivery vaksin.

Pemerintah akan mengakselerasi Vaksinasi Gotong Royong dengan menetapkan kebijakan yang menjadikannya dua jalur. Pertama melalui jalur vaksinasi gratis dan yang kedua adalah vaksinasi berbayar melalui fasilitas kesehatan terpilih yang bisa diikuti oleh seluruh individu.

Airlangga juga mengajak para peserta Munas untuk memandang pandemi ini dengan pandangan jangka panjang. Dengan adanya momentum ini, ketersediaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang selama ini masih bergantung kepada luar negeri diharapkan bisa memacu industri farmasi dalam negeri untuk dapat memproduksinya sendiri.

Selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan 5M, program vaksinasi juga berguna untuk memutus mata rantai dan mengakhiri pandemi di Tanah Air. Guna mempercepat perogram tersebut, wakil ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar berharap agar seluruh perusahaan dapat mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi secara mandiri.

Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa tindakan vaksinasi diperlukan sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Ia menyebutkan bahwa selama ini tercatat cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 di klaster perusahaan. Iskandar menilai bahwa vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan.

Mengingat hal demikian bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, maka vaksinasi mandiri sangat diperlukan guna membantu mencegah terjadinya penularan Covid-19.Apalagi cukup banyak klaster perusahaan dalam penularan Covid-19. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga vaksinasi mandiri sangatlah membantu mencegah terjadinya penularan.

Vaksinasi mandiri tentu saja merupakan wujud kepedulian swasta dan perusahaan dalam mempercepat target vaksinasi nasional yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Publik juga diharapkan dapat mengikuti program tersebut guna mengakselerasi terwujudnya kekebalan komunitas.

) * Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan program vaksin Covid-19 secara mandiri atau gotong royong bagi perusahaan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES No 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perlu diketahui bahwa vaksin gotong royonng adalah vaksin yang akan diberikan perusahaan kepada karyawannya secara gratis atau tanpa biaya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini sudah ada 8.300 perusahaan yang mendaftar untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan, ada sekitar 6,7 juta peserta yang akan ikut serta dalam vaksin gotong royong tersebut.

Nantinya, proses pendistribusian vaksin akan secara langsung dilakukan PT Bio Farma. Rencananya Bio Farma akan menjadi importir vaksin Sinopharm asal China dan Moderna dari Amerika Serikat untuk program vaksinasi Gotong Royong/Mandiri yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta kepada karyawan/buruh.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan program vaksinasi gotong royong alias mandiri dapat dilaksanakan mulai April mendatang. Hal itu menyusul agenda kedatangan vaksin ke Indonesia yang direncanakan tiba pada akhir Maret mendatang.

Nadia sekaligus menegaskan alasan pemerintah memilih PT Bio Farma (persero) sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat mengimpor vaksin untuk vaksinasi gotong royong.

Menurutnya, penunjukkan bio farma berdasarkan konsultasi antara pihak kementerian kesehatan dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Pada kesempatan berbeda, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani berharap vaksinasi mandiri dapat dimulai akhir maret. Rosan mengatakan pihaknya beserta pemerintah telah sama-sama menyepakati alokasi vaksin sebanyak 20,2 juta dosis.

Rencananya akan ada 4 merek vaksin yang bakal digunakan dalam program vaksin mandiri. Yakni Sinopharm, Moderna, Sputnik dan Johnson & johnson.

Rosan juga menjelaskan alokasi vaksin tersebut akan memiliki skala prioritas. Prioritas pertama adalah perusahaan ataupun badan usaha yang berlokasi di zona merah atau wilayah yang merupakan risiko tinggi penularan Covid-19.

Kemudian, yang kedua diprioritaskan untuk industri padat karya. Selanjutnya perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, serta perusahaan yang memerlukan interaksi intens dengan masyarakat.

Sementara itu, menteri kesehatan (menkes) Budi Gunadi Sadikin telah secara resmi memberikan izin vaksinasi Covid-19 melalui jalur mandiri. Hal tersebut merujuk pada permenkes nomor 10 tahun 2021.

Sesuai dengan permenkes tersebut, perusahaan harus mendata pegawai yang akan menerima vaksin covid-19 lalu memberikannya ke kemenkes. Adapun biaya vaksin mandiri yang sepenuhnya juga ditanggung oleh perusahaan.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menebutkan bahwa vaksinasi bukanlah solusi mutlak untuk mengakhiri pandemi.

Meski vaksinasi sudah dimulai, Wiku meminta kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan vaksin. Wiku justru menghimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ia justru menuturkan, bahwa perubahan perilaku harus menjadi pondasi utama dalam usaha menghentikan penularan virus corona. Sehingga protokol 3M yang meliputi : memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak haruslah terus diterapkan.

Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tentu bukanlah tanpa alasan, apalagi saat ini di Indonesia telah ditemukan kasus mutasi baru Covid-19 yakni B117 yang berasal dari Inggris.

Wiku mengatakan, vaksin akan membantu menyelamatkan nyawa, tetapi jika kita hanya mengandalkan vaksin, maka kita akan membuat kesalahan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan program vaksinasi mandiri ditargetkan mencapai 75 juta orang. Jika hal tersebut dapat berjalan sesuai rencana, maka target tersebut akan selesai dalam waktu 9 bulan.

Ian menjelaskan, dari Kementerian BUMN ditargetkan untuk vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang. Sedangkan untuk vaksin bantuan dari pemerintah angkanya bisa sama atau lebih besar.

Vaksinasi mandiri merupakan salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meredam laju penyebaran virus corona.

Perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan vaksinasi tentu memiliki harapan agar nantinya karyawannya dapat bekerja secara optimal dan mengurangi kecemasan akan adanya potensi penularan virus corona di lingkungan kerja atau industri.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Vaksinasi adalah kunci penting untuk mengendalikan pandemi corona. Namun sayangnya, menunggu antrean untuk diinjeksi vaksin dari program pemerintah bisa lama. Solusinya, vaksinasi mandiri diperbolehkan, agar masyarakat bisa langsung mendapat suntikan dan mendapatkan kekebalan dari serangan virus covid-19.

Kita sudah sangat lelah menghadapi pandemi covid-19, karena dalam setahun didera kecemasan dan banyak berita orang yang meninggal. Tak ada manusia yang mau terkena corona, oleh karena itu seluruh WNI wajib divaksin agar punya kekebalan terhadap virus tersebut. Saat semua sehat, maka kondisi pandemi bisa dinyatakan berakhir, karena ada herd immunity.

Vaksinasi nasional menjadi program penting yang jadi fokus pemerintah di tahun 2021. Namun antrean untuk divaksin Sinovac secara gratis masih panjang, karena WNI ada lebih dari 200 juta orang. Sehingga diperkirakan baru akan selesai selama 12 – 18 bulan. Alternatif untuk mempercepat vaksinasi adalah membuka jalur mandiri.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan dukungan terhadap vaksinasi mandiri. Menurutnya, jika ada vaksinasi mandiri yang diselenggarakan di RS swasta, akan membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi nasional, yakni 12 bulan.

Vaksinasi mandiri diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Jusuf Kalla menambahkan bahwa jika mereka diberi izin untuk membeli vaksin sendiri, akan mengurangi beban pemerintah. Para karyawan juga tak perlu mengeluarkan uang, karena biayanya ditanggung oleh perusahaan.

Jika ada vaksinasi jalur mandiri, maka masyarakat bisa lega, karena mendapatkan vaksin dan masih gratis. Mereka yang berstatus karyawan tinggal menunggu giliran untuk disuntik, dan dijadwalkan sendiri oleh perusahaan masing-masing. Pemilik perusahaan rela membeli vaksin, agar tidak terbentuk klaster corona baru di kantornya.

Klaster perkantoran amat berbahaya karena di dalam ruangan rata-rata pakai AC, sementara virus covid-19 bisa menyebar di ruangan yang sempit dan pengap. Jika ada salah satu karyawan yang jadi OTG dan melepas masker di dalam kantor, maka ia berpotensi menularkan corona ke banyak rekan kerjanya. Oleh karena itu, terbentuknya klaster ini wajib dicegah.

Vaksinasi mandiri juga didukung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang Emil, vaksinasi jalur mandiri bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Karena jika via jalur biasa, antreanya akan sangat lama di Puskesmas, dan yang belum mendapatkan injeksi akan deg-degan karena dihantui oleh corona, saat banyak yang berstatus OTG.

Vaksinasi jalur mandiri akan mempercepat giliran suntik, sehingga banyak orang yang bebas corona. Pandemi akan segera berakhir karena herd immunity terbentuk dengan cepat. Saat semua orang sehat, maka akan semangat kerja dan bahu-membahu untuk membangkitkan kondisi perekonomian negara yang teler akibat serangan badai corona.

Akan tetapi, Ridwan Kamil mengingatkan bahwa jangan sampai ada kekacauan saat melakukan vaksinasi mandiri. Program ini jangan dihalangi oleh peraturan dan birokrasi. Sebaiknya diatur, berapa persen WNI yang mendapat vaksinasi dari pemerintah, dan berapa persen yang boleh masuk ke jalur mandiri. Sehingga menghindarkan dari ketidak-sinkronan.

Semoga program vaksinasi mandiri bisa diatur dengan baik, agar tertib dan meminimalisir kekacauan. Jangan sampai ada yang sudah divaksin oleh pemerintah, mendapatkan suntikan untuk ketiga kalinya dari perusahaan, karena injeksi hanya boleh 2 kali saja.

Vaksinasi jalur mandiri adalah cara cepat untuk mengakhiri pandemi covid-19 di Indonesia, karena makin banyak WNI yang sudah diinjeksi. Saat semua sudah disuntik vaksin, maka akan terhindar dari droplet pembawa virus covid-19, karena tubuhnya sudah kebal corona. Semoga vaksinasi mandiri dilakukan dengan cepat, sehingga kita semua bisa bebas dari serangan virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau vaksin gotong royong tidak akan mengambil jatah pemerintah. Masyarakat pun mendukung program vaksinasi mandiri bagi masyarakat mampu tersebut demi mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga memastikan hal tersebut akan terhindari dengan adanya perbedaan merek. Ditambah lagi, lanjut dia, pemerintah telah mengamankan kuota vaksin untuk program vaksinasi gratis.Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengamankan kuota vaksin untuk program vaksinasi gratis.

Pemerintah pun memastikan tidak ada perbedaan antara vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi gotong royong dalam hal biaya, yaitu sama-sama diberikan secara gratis.

Sehingga tidak ada istilah vaksin berbayar atau komersialisasi vaksinasi Covid-19. Arya menjelaskan, hal yang menjadi pembeda vaksinasi mandiri adalah vaksinasi gotong royong khusus diperuntukkan bagi pekerja/buruh dengan anggaran atau biaya dari para pengusaha.

Arya juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengatur vaksinasi program mandiri menjadi tanggung jawab perusahaan. Skema vaksinasi ini akan terpisah dari program vaksinasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada pemisahan yang tegas antara vaksinasi mandiri dan vaksinasi pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan KPK, pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan bertindak sebagai regulator, baik dalam pengadaan, distribusi dan pelaksanaan vaksinasi, baik yang gratis maupun yang mandiri. Kendali data juga tetap berada di Kementerian Kesehatan.

Kedua, merek vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri tidak sama dengan pengadaan vaksin yang dilakukan dalam program vaksinasi pemerintah. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa vaksinasi mandiri ini akan mengambil jatah vaksin pemerintah.

Ketiga, proses pengadaan akan diatur secara detail dan transparan. Keempat, proses penyuntikan vaksin mandiri tidak dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk tenaga vaksinatornya atau yang menyuntikkan vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan setelah vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan selesai dan setelah vaksinasi tahap kedua untuk petugas publik.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani sebelumnya mengungkapkan ada 5,3 juta pekerja yang terdaftar ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19 mandiri per Kamis, 18 Februari 2021.

Para pekerja tersebut diketahui tidak hanya berasal dari perusahaan swasta, tetapi juga dari pelaku usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM. Tercatat Sudah ada 5.700 perusahaan yang terdaftar. Total ada 5.3 juta pekerja yang akan ikut program tersebut.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi sektor swasta dalam melaksanakan program vaksin Covid-19 secara mandiri. Pelaksanaan vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong tersebut dilakukan di rumah sakit swasta yang tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah.

Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menggodok regulasi vaksin Covid-19 mandiri oleh perusahaan swasta.

Dari hasil pengkajian tersebut, Nadia menuturkan, Kemenkes berencana akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri kesehatan atau keputusan menteri kesehatan.

Kemenkes telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) sebagai importir tunggal dalam pengadaan vaksin mandiri tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya vaksin palsu dan pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat.

Epidemiolog tersbeut belum menjelaskan lebih jauh soal gambaran teknis pengadaan vaksin, penetapan jenis dan harga vaksin covid-19 yang akan dialokasikan untuk program vaksinasi mandiri oleh perusahaan swasta. Hal ini akan diatur dalam regulasi nantinya.

Namun dirinya memperkirakan bahwa regulasi vaksinasi mandiri akan diterbitkan apabila pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum sudah dimulai.

Pada kesempatan berbeda, Ichsan Hanafi selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menyatakan, bahwa rumah sakit swasta siap apabila ditunjuk pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara mandiri.

Ichsan menuturkan, baik dari segi peralatan maupun jumlah sumber daya manusia, sudah cukup jika diminta melaksanakan vaksinasi mandiri. Begitu juga terkait rantai alat pendingin. Menurutnya, saat ini pihak rumah sakit swasta tinggal menunggu aturan mengenai siapa yang akan mendapat vaksin dan harga yang ditetapkan.

Oleh karena itu, sudah jelas kiranya bahwa vaksinasi mandiri tengah direncanakan secara matang, dan tidak mengambil jatah pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa cikini