Jakarta — Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di penghujung tahun 2021, ditargetkan cakupan vaksinasi mencapai 300 juta dosis.

“Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290-300 juta dosis. Untuk orangnya, dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80 persen dari target, dan untuk lengkap dua dosis 124 juta orang atau 60 persen dari target populasinya kami,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Pusat, Senin (08/11/2021) yang lalu.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga Senin (08/11/2021) pukul 18.00 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama nasional sebesar 125,47 juta dosis atau 60,24 persen dari target, dan untuk dosis kedua mencapai 79,34 juta dosis atau 38,10 persen.

“Kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Sudah 125 juta orang mendapat vaksinasi dosis pertama atau 60 persen dari target, dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38 persen dari target,” ujar Budi.

Waspadai Peningkatan Kasus di Lima Provinsi

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terutama daerah yang menunjukkan indikasi peningkatan kasus. Menkes menyampaikan, terdapat sekitar 155 kabupaten/kota yang menunjukkan tren peningkatan kasus Covid-19.

“Ada beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan [kasus] walaupun masih sedikit dan masih terkontrol,” ujarnya.

Terdapat lima provinsi yang perlu diwaspadai peningkatan kasusnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. “Kami, atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten/kota terutama di lima provinsi. Tadi (DKI) Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani,” kata Menkes.

Lebih lanjut Menteri Budi menyampaikan, pemerintah juga terus memastikan penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan pendidikan tatap muka (PTM) terbatas.

“Persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus,” ujarnya.

Dalam Ratas, ungkap Menkes, Presiden meminta jajarannya untuk tetap berhati-hati dan waspada terutama terhadap penyebaran varian Delta AY.4.2 yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus di beberapa negara di Eropa.

“Arahan Bapak Presiden, khususnya kota-kota yang akan menjadi host-nya G20 itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati,” ujarnya.

Menteri Budi menyampaikan, untuk mengantisipasi masuknya varian yang sudah terdeteksi di Malaysia ini pihaknya terus mengintensifkan pelaksanaan genome sequencing. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan protokol kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan internasional.

“Kita melakukan genome sequencing antara 1.500-1.800 tes per bulan. Kita tetap jaga, perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini sudah (terdeteksi di) Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya, agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia,” tandasnya. (*)

JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah menargetkan agar setiap hari dilakukan satu juta vaksinasi Covid-19 secara nasional. Hal tersebut perlu didorong untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) yaitu sebanyak 70 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia atau 181,5 juta orang.

“Prinsipnya kami ingin mendorong supaya terjadi percepatan sesuai target pemerintah yaitu setiap hari secara nasional supaya dilakukan satu juta vaksinasi. Untuk mengejar herd immunity dari 70 persen penduduk yang sudah divaksin,” ujar Ma’ruf dalam kunjungannya meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Kota Tangerang, Banten, Selasa (15/6/2021) yang lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Ma’ruf menyoroti upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan di Kota Tangerang. Ia mengatakan, apabila penduduk kota tersebut adalah 1,8 juta, maka target 70 persen yang harus dicapai adalah 1,4 juta orang. Target tersebut harus dikejar, sehingga per harinya rasio penduduk yang harus divaksin di Kota Tangerang adalah 15.000 orang.

Untuk mencapai angka tersebut, kata dia, Kota Tangerang sempat terkendala dengan ketersediaan vaksin. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta Kementerian Kesehatan agar tidak ada lagi masalah ketersediaan vaksin, vaksinator, hingga teknis di lapangan dalam pelaksanaan vaksinasi baik di Kota Tangerang maupun daerah lainnya. “Ini hal yang menjadi penting untuk kita dorong,” kata dia.

Ia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi harus didorong cepat karena dampak pandemi Covid-19 telah mengganggu berbagai lini. Terlebih, kata dia, saat ini terjadi peningkatan penularan Covid-19 kembali di Indonesia. “Sehingga kalau kita tidak melakukan upaya-upaya intervensi, ini bisa terjadi seperti di India, Malaysia,” kata dia.

“Selama ini kita sudah merasakan sendiri akibatnya, tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga sosial, ekonomi, pendidikan dan sektor-sektor lain,” lanjut Ma’ruf. Dengan demikian, Ma’ruf pun meminta agar pemerintah siap dan bertekad sesegera mungkin mengatasi pandemi Covid-19 tersebut. (*)

JAKARTA — Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, meningkatkan layanan kesehatan, dan mengakselerasi vaksinasi . Terkait hal itu, pemerintah dinilai sudah responsif mencegah gelombang ketiga Covid-19 atau virus corona.

“Sudah cukup responsif,” ujar Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan beberapa waktu yang lalu.

Dia menilai potensi gelombang ketiga jika mobilitas yang tinggi saat liburan tidak diikuti dengan protokol kesehatan, 3T dan cakupan vaksinasi yang luas. “Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya,” katanya.

Menurut dia, harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun. Pasalnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dinilai masih kurang.

Mengenai kebijakan yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di akhir tahun, dia menilai perlu pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan PeduliLindungi. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai kondisi pandemi di dalam negeri sudah membaik dibanding dua bulan.

“Artinya kebijakan pemerintah sudah cukup berjalan efektif dan kasus Covid-19 bisa ditekan,” kata Nurhadi.

Nurhadi mengapresiasi kolaborasi aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam hal penegakan aturan, disiplin prokes, dan langkah-langkah kuratif. Setiap momen peningkatan kasus Covid-19 harus menjadi pelajaran agar lebih hati-hati dan waspada.

“Oleh karenanya, kita semua, baik pemerintah dan masyarakat jangan sampai lengah untuk tetap disiplin mematuhi prokes. Kita semua tetap ikhtiar agar segera terbebas dari pandemi,” katanya.

Dia pun mendukung percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas utama agar tercipta kekebalan komunal (herd immunity) di masyarakat. “Selain tetap patuh dan disiplin protokol kesehatan,” pungkasnya. (*)

Bandar Lampung — Herd immunity (kekebalan komunitas) merupakan upaya medis untuk melindungi masyarakat dari tertularnya suatu penyakit, termasuk Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Hal ini dapat dicapai apabila jumlah masyarakat yang mendapat vaksinasi juga tinggi. Untuk itu, agar herd immunity dapat segera dicapai, pemerintah berupaya keras mempercepat program pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

“Kita berharap bahwa vaksinasi ini yang sekarang 8.000 per hari, kita harapkan bisa supaya terus ditingkatkan, karena kita ingin supaya tercapai herd immunity dalam jangka 1 tahun, jadi antara 20-50 ribu di Lampung ini, oleh karena itu kita harapkan ada percepatan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan peninjauan langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, beberapa waktu yang lalu.

Dalam peninjauan yang didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, Wapres memberikan apresiasi terhadap prosedur vaksinasi di Provinsi Lampung. Menurutnya tindakan pengecekan kondisi kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi adalah langkah awal yang baik.

“Saya baru saja menyaksikan vaksinasi di Provinsi Lampung ini, dan saya melihat prosesnya bagus, yang biasanya empat meja, sekarang sudah lima meja, yang pertama untuk melakukan pemeriksaan tentang terutama tensinya supaya diketahui apakah siap apa tidak, tinggi apa tidak,” ungkapnya.

Meskipun masyarakat telah melakukan vaksinasi, Wapres mengingatkan pentingnya terus melaksanakan protokol kesehatan dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebagai upaya menanggulangi penularan Covid-19.

“Untuk vaksin saya kira pemerintah sudah menyiapkan selain Sinovac juga ada AstraZeneca dan lain-lain, tapi vaksinasi ini juga harus terus dilakukan dengan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan, ini tidak boleh ditinggalkan,” tegas Wapres.

Terkait isu keragu-raguan yang timbul di masyarakat tentang kehalalan vaksin AstraZeneca, Wapres meyakinkan bahwa vaksin tersebut halal sehingga boleh digunakan.

“Kalau ada penjelasan memang itu [AstraZeneca] tidak mengandung unsur babi [halal], artinya bolehnya menjadi lebih boleh, sehingga tidak menjadi persoalan saya kira, tentang kebolehannya,” ujar Wapres.

Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, ia mendapat laporan bahwa vaksin jenis AstraZeneca memiliki hubungan antara ada kekentalan darah yang meningkat dengan kejadian infeksi di beberapa negara, namun kejadian tersebut perbandingannya sangat kecil yaitu 30 kejadian dari 5 juta suntikan, sehingga masih aman digunakan berdasarkan keputusan World Health Organization (WHO).

“30 kejadian dari lima juta suntikan itu kalau diukur dari angka kekentalan darah yang meningkat itu masih lebih kecil dari angka vaksinasi itu, kemudian dilakukan sidang di WHO, kemudian juga dilakukan sidang di Badan Pengawas Obat Uni Eropa (EMA) yang memperlihatkan ternyata tidak ada hubungan antara peningkatkan kekentalan darah dengan vaksinasi. Vaksin AstraZeneca masih aman digunakan berdasarkan atas keputusan WHO,” jelasnya. (*)

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro menyampaikan perkembangan terkini terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Tanah Air. Menurut Reisa, jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 89.822.987 orang. Dia kemudian membandingkannya dengan jumlah populasi di Vietnam dan Negeri Jiran Malaysia. “Angka ini sama dengan hampir sudah memvaksinasi seluruh populasi Vietnam. Bahkan kalau diibaratkan, sudah memvaksinasi hampir tiga kali populasi Malaysia,” ujar Reisa dalam Siaran Pers PPKM virtual di Jakarta, Rabu (29/9) yang lalu.

Menurut Reisa, Indonesia berhasil melaksanakan vaksinasi tahap pertama pada 89,8 juta penduduk berkat kerja sama semua pihak. “Tentu ini bukan pencapaian yang kecil bagi upaya gotong royong lebih dari 100.000 vaksinator, ratusan ribu sukarelawan, mahasiswa aparatur sipil negara dan anggota TNI dan Polri yang tak kenal lelah mengelola sentra vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia,” ucapnya. Sementara, capaian vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dua kali suntikan sudah mencapai 50.412.993 warga di Indonesia. Capaian itu sama dengan vaksinasi hampir seluruh populasi Singapura dengan 10 kali putaran.

Disisi lain, Sebenarnya Indonesia sudah melakukan berbagai hal yang sama dengan yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil mengendalikan kasus covid-19. Namun memang masih ada kendala di sana-sini. Sehinga Herd Immunity yang menjadi salah satu syarat bisa terbebas dari Covid 19 masih sulit dicapai hingga kini. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa kekebalan kelompok atau Herd Immunity baru bisa tercapai jika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

Namun kenyataannya hingga kini syarat Herd Immunity di Indonesia belum juga tercapai. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 6 Spetember 2021, program vaksinasi Covid 19 di Indonesia sudah mencapai 32,1% dari total jumlah yang ditargetkan. Di mana pemerintah menargetkan akan memvaksin 208.265.720 warga guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap Covid-19. Ini berarti target yang harus dicapai masih sangat jauh. Padahal batas minimal untuk mencapai herd immunity yaitu 70% populasi. Apalagi untuk kalangan lansia, ternyata baru mencapai 20% dari total lansia yang ada di Indonesia. Untuk itu dalam upaya mempercepat tercapainya kekebalan kelompok terhadap Covid-19, pemerintah menargetkan penyuntikan sekitar 2,3 juta dosis vaksin per hari.

Oleh karenanya, penting untuk terus berusaha mengurangi risiko penularan virus, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). Juga dibarengi dengan melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), dan tentunya mempercepatan program vaksinasi. “Dengan upaya itu, diharapkan pandemi bisa dikendalikan. Mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tapi kita bisa mempertahankan supaya pelonggaran bisa dilakukan.

Meski kasus Covid 19 di Indonesia cenderung menurun, namun masih belum aman dari Covid 19. Jika tidak mematuhi protokol masih memungkinkan untuk kembali terjadi lonjakan kasus Covid 19. Oleh karena itu perlu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan hingga kondisi bear-benar aman. (*)

Setiap individu di lingkungan masyarakat seyogyanya mematuhi prokes 5M dan mengikuti program vaksinasi nasional. Sebab dengan mematuhi dan disiplin protokol kesehatan sudah amat berarti di masa sekarang ini. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan masker dobel, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas harus terus dilaksanakan.

Kemudian saling mengingatkan antar anggota masyarakat yang lengah menjalankan protokol kesehatan juga tak kalah penting. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam arahannya terkait penanganan pandemi covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), DR. David Chaniago, mengatakan bahwa disiplin prokes dan vaksinasi covid-19 akan mempercepat kembalinya aktivitas normal masyarakat.

“Disiplin kebijakan Prokes 5M serta urgensi partisipasi aktif dalam program vaksinasi agar masyarakat dapat segera kembali beraktifitas secara normal”, ujar David Chaniago.

Lebih lanjut, dirinya mengatalan bahwa kebijakan publik seperti vaksinasi door to door, vaksinasi pelajar serta disiplin prokes 5M merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat didalam menciptakan hert immunity.

Beberapa hari menjelang satu tahun pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 jalur mandiri. Hal itu tertuang dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang ditetapkan pada Rabu (24/2/2021).

Dalam permenkes tersebut, vaksinasi mandiri disebut sebagai Vaksinasi Gotong Royong. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong,” demikian bunyi pasal 3 Ayat 3 Permenkes.

Aturan ini terbit setelah program vaksinasi pemerintah telah berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama yakni vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang dimulai pada 17 Januari 2021. Tahap kedua untuk pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan yang dimulai pada 17 Februari 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksinasi program pemerintah. Salah satu perbedaannya adalah pada vaksin yang digunakan. Nantinya, vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer tidak digunakan dalam vaksinasi Gotong Royong.

Siti menjelaskan, vaksinasi gotong-royong ditujukan kepada swasta dan keluarganya yang pendanaannya ditanggung perusahaan. Seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak akan dipungut bayaran/gratis. Perusahaan yang akan melakukan vaksinasi gotong-royong harus melaporkan peserta vaksinasi kepada Kemenkes. Menurut Siti, vaksinasi gotong royong tidak akan menggangu vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah.

“Layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi. Secara teknis, pelayanan vaksinasi Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi,” katanya.

Jenis vaksin Goting Royong harus mendapat izin penggunaan di masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sama dengan vaksinasi yang dijalankan pemerintah, setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik.

Hal senada juga disampaikan Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN dan Jubir Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Menurutnya vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pemerintah mengakomodir perusahaan yang berkeinginan membantu menangani pandemi COVID-19. Tentunya disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Justru ini upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan. Program vaksinasi pemerintah tetap berjalan, jadi tidak akan mengubah jadwal maupun sasaran yang telah ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat yang juga Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana pemerintah mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri (gotong royong) yang diselenggarakan melalui perusahaan swasta. Menurut JK, opsi tersebut akan membantu pemerintah mencapai target pelaksanaan vaksinasi dalam satu tahun.

“Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu satu tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya satu juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja,” kata JK.

Menurut JK izin pembelian vaksin Covid-19 oleh perusahaan swasta akan mengurangi beban anggaran pemerintah. JK mengatakan, dukungannya terhadap opsi vaksinasi mandiri itu bercermin dari pengalaman ketersediaan tes swab ketika hanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Semula, saat hanya bisa dilakukan pemerintah, hasil tes swab baru akan diketahui setelah tujuh hari. Namun, setelah fasilitas layanan kesehatan swasta diizinkan melakukan tes swab, hasil uji bisa keluar lebih cepat dengan biaya yang lebih murah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mendukung vaksin gotong royong. Menurutnya vaksin gotong royong akan menjangkau 24 hingga 30 juta pekerja termasuk di sektor wisata. Vaksin gotong royong merupakan jalur vaksin mandiri yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan.

“Pendaftarannya satu pintu di PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri). Kami monitor data yang masuk diharapkan sudah terverifikasi dan tervalidasi,” kata Sandiaga.

Sandiaga akan mendorong perusahaan besar khususnya yang bergerak di sektor pariwisata dan industri kreatif untuk melaksanakan vaksinasi mandiri guna mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity sebesar 70 persen.
Menurut Sandiaga, vaksin gotong royong akan memperkuat kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Ia juga meminta jalur vaksin ini dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan dari pemerintah.

Terbitnya aturan vaksinasi gotong-royong memang memunculkan berbagai tanggapan dan polemik. Salah satunya adalah Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto. Ia meminta pemerintah memperhatikan pekerja yang bukan termasuk karyawan. Menurutnya, vaksinasi gotong-royong hanya mengakomodasi karyawan yang bekerja di perusahaan, padahal, banyak masyarakat yang bekerja mandiri sebagai wirausaha. “Kalau dalam BPJS itu mereka disebut Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Pemerintah belom mengakomodasi mereka.

Pemerintah pastinya mendengar dan menerima saran-saran masukan dari IDI tersebut, karena memang program vaksinasi mandiri ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang belum terjangkau dalam aturan tersebut pasti akan mendapatkan vaksinasi.

Pada prinsipnya kita semua harus mendukung program vaksinasi nasional, termasuk vaksin mandiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga upaya penanganan covid-19 di Indonesia bisa segera mendapatkan hasil.

Semoga.

Mantan Wakil Presiden RI yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK) mendukung vaksinasi nasional Covid-19 secara mandiri. JK menilai, vaksin mandiri dapat membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah. Sebab, jika vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memvaksin jumlah yang ditargetkan.

Menurut JK, pengendalian pandemi Covid-19 saat ini tergantung pada program vaksinasi, karena saat ini berkejaran dengan tren peningkatan kasus Covid-19, sehingga diperlukan upaya keras mengejar target vaksinasi.

“Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja”.

Menurut JK, berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika swab test atau uji usap hanya dilakukan pemerintah prosesnya justru lebih lama. Namun, setelah pihak swasta diperbolehkan melakukan uji usap justru menjadi lebih cepat dan harganya bisa lebih murah. Hasil swab test tersebut diketahui setelah 7 hari semenjak tes dilakukan, namun ketika pihak swasta diperbolehkan, hanya dalam waktu 8 jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah.

JK menambahkan, jika vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya, maka perusahaan tersebut dapat kembali beraktifitas dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah memasang target vaksinasi Covid-19 terhadap 70% dari populasi di Indonesia. Hal itu bertujuan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan kekebalan komunal dibandingkan negara lain di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan penghitungan Menkes Budi, 70% dari total jiwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 181 juta orang. Dengan kebutuhan dua dosis bagi setiap orang, menurutnya, perlu sedikitnya 362 juta suntikan vaksin.

Jadi tokoh nasional seperti JK saja mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu mensukseskannya. Dengan suksesnya program vaksinasi nasional, maka masyarakat tidak perlu khawatir melakukan aktifitas kembali sebagai pejuang rupiah bagi keluarganya yang selama ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Selain itu perekonomian nasional juga akan bangkit dan membaik. Itulah harapan kita semua.