Oleh : Sentiaji Prabowo )*

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Optimalisasi pemberian vaksin kepada masyarakat ini diharapkan dapat mencegah kenaikan pandemi virus Corona yang umumnya terjadi saat musim liburan.

Sebelum ada Corona, liburan bagaikan surga, terutama bagi pekerja yang sibuk sekali di kantor dan ingin melepas lelah dengan traveling. Akan tetapi, ketika pandemi masa liburan bisa menjadi bencana. Membludaknya pengunjung pada suatu tempat wisata bisa meningkatkan kasus Corona karena naiknya mobilitas dan tiadanya jaga jarak, serta ada kerumunan di sana.

Keberadaan masyarakat di sekitar tempat wisata juga harus dijaga. Jangan sampai mereka terkena imbasnya, karena tingginya mobilitas dan akhirnya virus Covid-19 tersebar di daerahnya. Oleh karena itu vaksinasi makin digencarkan jelang libur nataru, agar semuanya aman dari Corona.

Pemerintah meningkatkan vaksinasi untuk lansia, terutama di wilayah aglomerasi, sebagai langkah pencegahan naiknya kasus Covid pada liburan natal dan tahun baru. Ketika liburan maka mobilitas masyarakat pasti bertambah, sehingga vaksinasi wajib digalakkan lagi. Terutama bagi lansia yang lebih rentan kena Corona, sehingga tiap manula wajib diinjeksi.

Vaksinasi bagi lansia memang penting, agar mereka memiliki kekebalan tubuh yang baik. Misalnya ketika ada komorbid, maka harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Penyakit bukan jadi alasan untuk menolak vaksinasi, karena jika kondisi tubuh relatif stabil boleh divaksin.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa vaksinasi tidak boleh mengendur. Justru ketika kasus turun, vaksinasi ditingkatkan, terutama bagi lansia. Apalagi saat libur nataru, di mana mobilitas masyarakat meningkat tajam.

Saat ini fokus pemerintah adalah menurunkan lagi kasus Corona, dalam waktu yang lama, dan stabil. Dalam artian, jumlah pasien Covid di bawah 1.000 orang per hari tetapi tidak hanya seminggu atau 2 minggu, tetapi kalau bisa sampai berbulan-bulan. Data terakhir pada awal oktober, pasien Covid hanya 700-an per hari, dan kalau bisa ditekan lagi hingga 0.

Untuk menurunkan kasus Covid salah satunya adalah dengan vaksinasi, karena ketika sudah banyak yang divaksin maka lebih aman dari penularan Corona. Ketika sudah libur nataru maka masyarakat boleh-boleh saja untuk melakukan mobilitas, asal tertib dalam mematuhi prokes 10M dan tidak lupa memakai masker double. Tujuannya agar memaksimalkan filtrasi dari droplet.

Saat masyarakat sudah divaksin mereka juga tak boleh lalai, dan harus menaati prokes. Jangan hanya pakai masker di perjalanan tetapi sampai di tempat tujuan dilepas. Di lokasi wisata harus tetap mengenakan masker, apalagi jika keadaan mulai banyak pengunjung. Hindari kerumunan dan segera pulang agar tidak terjebak di dalamnya.

Sementara itu, di tempat wisata juga harus taat prokes, dan kalau bisa menunjukkan kartu vaksin. Tujuannya agar mengamankan tempat wisata itu dari potensi terbentuknya klaster Corona baru. Hal ini bukanlah sebuah diskriminasi bagi mereka yang belum divaksin, tetapi sebuah upaya pencegahan dari virus Covid-19.

Lagipula saat ini vaksinasi juga dipermudah, karena ada target 2 juta suntikan per harinya, di seluruh Indonesia. Tempat vaksinasi juga tak hanya di Puskesmas atau RS, tetapi juga di aula, universitas, atau di dalam Mall. Ada pula vaksinasi door to door yang memudahkan masyarakat, karena nakes yang mendatangi pemukiman mereka. Tidak ada alasan untuk tidak divaksin.

Jelang libur nataru vaksinasi makin digencarkan agar aman dari Corona. Target juga ditingkatkan, dari 1 juta menjadi 2 juta vaksinasi per harinya. Makin banyak tempat vaksinasi dan ada pula pilihan vaksinasi door to door. Langkah ini diambil agar masa libur nataru aman dari serangan Corona gelombang ketiga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong agar berbagai upaya pengendalian Covid-19 terus dilakukan. Hal ini untuk mempertahankan kondisi kasus Covid-19 yang saat ini sudah menurun dan mencegah terjadinya lonjakan gelombang ketiga.

Wapres juga meminta agar semua pihak tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan-lonjakan kasus Covid-19, yakni gelombang ketiga seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

Ma’ruf menekankan dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menjaga protokol kesehatan dan mempercepat upaya vaksinasi. Prokes yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

“Walaupun tingkat penularan sekarang ini sudah mulai turun, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi kita belum merasa aman,” ujar Wapres saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iya, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (21/10).

Dua hal ini dinilai sangat penting, khususnya vaksinasi demi mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity, yakni 70 persen dari jumlah penduduk yakni 200,8 juta.

“Untuk mengejar itu, maka kita melakukan percepatan-percepatan vaksinasi yaitu dalam rangka menjaga, kalau dalam agama kita melaksanakan prinsip menjaga diri sendiri itu merupakan kewajiban dan jadi salah satu tujuan syariah Islam sehingga kita perlu mengupayakan itu,” ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki target vaksinasi Covid-19 minimal menjangkau 208,27 juta penduduk demi mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksin lengkap (2 dosis) saat ini baru mencapai 63 juta orang.

Oleh karena itu , percepatan vaksinasi di daerah yang capaiannya masih rendah tengah dikejar.

“(Vaksinasi) dipercepat, terutama ibu kota-ibu kota provinsi yang masih rendah, juga ada beberapa kota-kota yang padat penduduknya, dan yang juga mau mengadakan acara-acara besar, seperti yang di Mandalika agar bisa kita percepat,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip laman Sekretariat Kabinet (Setkab), beberapa waktu lalu.

Jakarta – Pemerintah menekankan pemerataan distribusi ke seluruh daerah di Indonesia menjadi prioritas utama dalam program vaksinasi nasional. Percepatan dan pemerataan vaksinasi dibutuhkan untuk memperkuat penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat dan memperluas distribusi vaksinasi ke seluruh daerah di Indonesia. Semakin cepat proses distribusi, maka semakin cepat kita bisa bersama-sama melindungi segenap bangsa Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Adapun, sepanjang Januari 2021-September 2021, distribusi vaksin oleh pemerintah (30/9) melalui Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma (Persero) telah mencapai 191 juta dosis vaksin. Jumlah ini terdiri dari vaksin Coronavac sebanyak 49,9 juta dosis, vaksin Covid-19 Bio Farma sebanyak 107,3 juta dosis, vaksin AstraZeneca sebanyak 20,7 juta dosis, vaksin Moderna sebanyak 7,8 juta dosis, vaksin Sinopharm sebanyak 724 ribu dosis, dan vaksin Pfizer sebanyak 4,4 juta dosis.

“Pemerataan distribusi vaksin menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya warga Indonesia di seluruh daerah. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam percepatan dan pemerataan distribusi vaksin,” ungkap Menkominfo Johnny.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto memastikan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat dan meningkatkan pemerataan distribusi vaksin dari Sabang sampai Merauke.

Pada September 2021 saja, Bambang menerangkan bahwa distribusi vaksin oleh Bio Farma mencapai 56,1 juta dosis. Distribusi vaksin ini termasuk, di antaranya Coronavac sebanyak 37,7 juta dosis, AstraZeneca 8,2 juta dosis, Sinopharm 200 ribu dosis, dan Pfizer sebanyak 10,1 juta dosis. Jumlah distribusi vaksin pada September 2021 meningkat dari periode Agustus 2021 yang mencapai 42,8 juta dosis.

Menurut Bambang, pemerataan vaksin dari di seluruh Indonesia sangat penting dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bio Farma terus berupaya untuk mempercepat dan meningkatkan pemerataan distribusi vaksin sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan.

“Bio Farma terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendistribusikan vaksin sesuai prioritas dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Kami memastikan ketersediaan vaksin aman untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari Kemenkes,” ujar Bambang. (*)

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan (Satgas) COVID-19 memaparkan bahwa kunci untuk mempertahankan penurunan kasus Corona adalah dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes). “Jelas bahwa lonjakan kasus terjadi bukan semata-mata akibat varian delta, tetapi akibat aktivitas sosial masyarakat yang tidak sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito.
Wiku mengemukakan, varian mutan seperti Delta memang terbukti lebih cepat dalam penularannya, tetapi perlu dicatat, kendati varian ini di India pada Oktober 2020, kasusnya baru melonjak pada April 2021. Sama dengan Indonesia, di mana varian tersebut ditemukan pada Januari 2021, tetapi kasus baru melonjak pada bulan Juli.
“Jika kita mampu membatasi aktivitas sosial, dampak mutasi varian tidak akan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan,” ujarnya.
Wiku mengatakan, ada dua pelajaran utama yang harus dicatat untuk mempertahankan penurunan kasus di Indonesia. Pertama, serius menjaga prokes sejalan dengan dibukanya kembali kegiatan sosial kemasyarakatan. Kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia selama 3 bulan, dan dari lonjakan di dunia juga India, Malaysia dan Jepang, waspada dan tetap disiplin prokes diharuskan agar Indonesia tidak mengalami lonjakan ketiga dalam beberapa bulan
Sehubungan dengan hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, dr Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa perbaikan kondisi Pandemi Covid-19 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga menimbulkan perasaan yang nyaman dan gembira pada masyarakat.
Reisa mengatakan kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk bangkit dan lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang pandemi selanjutnya.
Semua pihak diminta untuk tidak lupa belajar dari kesalahan sebelumnya yang membuat Pandemi Covid-19 memburuk.
“Tetapi, jauh lebih tanggap menghadapi resiko Covid-19 dengan tetap ketat Prokes dan tetap gencar vaksinasi,” pungkasnya.

Oleh : Janet Theresia )*

Pemerintah terus mempercepat vaksinasi untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), termasuk di Papua. Akselersi vaksinasi dikhususkan untuk melindungi siswa dan menyukseskan PTM agar tidak menciptakan klaster Corona baru.

Vaksinasi adalah usaha untuk memerangi Corona. Tak heran pemerintah berusaha keras agar seluruh WNI mendapatkan vaksin. Targetpun ditetapkan, dalam 12 bulan (terhitung sejak maret 2021) semoga program vaksinasi nasional selesai 100%. Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena makin banyak masyarakat yang divaksin, makin banyak pula yang selamat dari ancaman Corona.

Di Papua, vaksinasi juga diadakan, karena ada azas keadilan sehingga seluruh penduduk di semua provinsi di Indonesia wajib mendapatkannya. Presiden Jokowi meminta vaksinasi di Papua Barat dipercepat, dan ada prioritas bagi para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan aman.

Vaksinasi memang baru ada untuk penduduk berusia di atas 12 tahun, tetapi para pelajar juga berhak mendapatkannya. Mereka yang duduk di bangku SMP dan SMA juga mau divaksin, agar selamat dari Corona dan bisa melakukan PTM tanpa rasa waswas. Para mahasiswa juga mau divaksin agar bisa belajar di kampus seperti biasa.

Presiden Jokowi menambahkan, tidak perlu takut akan persediaan vaksin. Sehingga Pemda Papua Barat harus menggencarkan vaksinasi, karena vial-vial vaksin masih banyak stoknya. Dalam artian, walau Papua jauh sekali dari Jakarta, tetapi jangan khawatir karena akan mendapatkan persediaan yang memadai untuk para penduduknya, dan bisa 2 kali injeksi vaksin.

Pemberian vaksinasi adalah hak bagi segala warga negara, termasuk di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih senang karena Presiden Jokowi memperhatikan mereka, khususnya masalah vaksinasi. Walau di sana jauh sekali dari Jawa, tetapi masih mendapatkan jatah, sehingga ada pemerataan. Vaksinasi adalah hak bagi seluruh WNI, termasuk yang tinggal di Papua.

Pemerintah memang selalu menambah jatah vaksin secara bertahap dan didatangkan langsung dari pabriknya di luar negeri. Vaksin yang ada juga tak hanya Sinovac, tetapi juga Moderna, AstraZaneca, Pfizer, dan beberapa merek lain. Hal ini sengaja dilakukan agar stok vaksin selalu aman, karena jika mengandalkan hanya 1 merek akan terlalu lama datangnya. Padahal vaksinasi selalu berpacu dengan waktu.

Vaksin-vaksin ini datang di Jakarta lalu didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Papua. Untuk distribusinya akan dibantu oleh aparat, karena mereka adalah sahabat rakyat. Aparat siap juga untuk mengirimkan vaksin ke Papua, karena wajib ada pemerataan distribusi vaksin.

Pembelajaran tatap muka di Papua sudah dilakukan beberapa minggu ini, walau masih secara terbatas dan ada sistem shift. Alias hanya 50% murid yang boleh masuk sekolah, sementara sisanya baru belajar offline keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan untuk mematuhi protokol kesehatan jaga jarak, karena kapasitas ruang kelas maksimal 50%.

Para guru juga sudah divaksin, selain murid-muridnya, sehingga akan terhindar dari klaster Corona baru. Kalau bisa penjaga sekolah, petugas perpustakaan, dan staff administrasi juga sudah divaksin, agar benar-benar aman. Meski sudah divaksin, mereka masih harus mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Pembelajaran tatap muka mulai digencarkan di Papua, dan syaratnya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi juga diwajibkan agar para murid dan mahasiswa selamat dari bahaya Corona. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka. Kasus covid memang sudah menurun tetapi vaksinasi masih diwajibkan, agar semua orang sehat tubuhnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

PALANGKA RAYA – Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar vaksinasi Covid-19 untuk ribuan pelajar di Kota Palangka Raya. Dari tiga kali rangkaian kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan, sedikitnya 4.500 pelajar SMP/sederajat dan SMA/sederajat mendapat vaksin.

“Hari ini merupakan hari terakhir untuk rangkaian kali ini. Selama tiga kali berturut-turut kami melaksanakan vaksinasi dengan sasaran utama para pelajar di Kota Palangka Raya,” kata Kepala BINDA Kalteng, Brigjen TNI Sinyo, S.IP., MM. disela memantau kegiatan vaksinasi di Hasanka Boarding School, Sabtu 2 Oktober 2021.

Sebelumnya BINDA Kalteng telah menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar pada 28 September 2021 di SMP Negeri 3 Palangka Raya dan pada 30 September 2021 di SMP Negeri 8 Palangka Raya.

Pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan BINDA Kalteng diikuti sekitar 1.500 pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah, di antaranya Hasanka Boarding School, SMP Negeri 7, SMP Negeri 6, SMP Negeri 9, SMK Negeri 3, SMK Negeri 4, SMK Karsa Mulya, dan SMK Negeri 2 Kota Palangka Raya.

Dijelaskan lebih lanjut, kegiatan vaksinasi tersebut merupakan bentuk nyata dukungan dari BINDA Kalteng untuk mendukung percepatan capaian target vaksinasi di Provinsi Kalteng sebesar 70 persen pada Oktober 2021.

“Dan sekarang saat ini kita mengejar target vaksinasi untuk pelajar, yang capaiannya baru sekitar 10 persen,” ucap Brigjen TNI Sinyo.

BINDA Kalteng sangat menaruh perhatian pada program vaksinasi Covid-19 bagi kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus dan tulang punggung kemajuan bangsa dan negara RI pasca pandemi Covid-19.

“Dengan adanya rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat membentuk Herd Immunity (imunitas komunal) khususnya pelajar dan remaja, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kedepannya,” pungkas Brigjen TNI Sinyo.

Sasaran utama vaksinasi yang diinisiasi BINDA Kalteng yaitu pelajar, termasuk masyarakat umum. Masifnya vaksinasi serta kebijakan PPKM yang dilakukan selama ini, terbukti cukup ampuh untuk menurunkan kasus Covid-19, termasuk di Kalteng.

“Hal ini memberikan sinyal dan harapan bagi kita bahwa vaksinasi menjadi salah satu kunci utama dalam penanggulangan Covid-19. Setelah vaksinasi terhadap pelajar ini, rencananya kami juga akan melaksanakan vaksinasi door to door dengan sasaran masyarakat umum di beberapa daerah di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Hasanka Boarding School, Riza Maulidin menyampaikan terima kasih kepada BINDA Kalteng yang telah memfasilitasi penyelenggaraan vaksinasi massal bagi para pelajar, khususnya di Hasanka Boarding School.

“Dengan vaksinasi Covid-19 terhadap para pelajar ini, diharapkan bisa mempercepat persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) serta memberikan rasa aman, khususnya bagi peserta didik, sekolah maupun keluarga mereka di rumah,” tutup Riza Maulidin.

Masyarakat diharuskan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi ancaman gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Karenanya, perlu penegakan aturan pengendalian Covid-19 yang konsisten.

“Pulih tidak berarti tanpa strategi pemulihan dan antisipasi. Disiplin ketat pada protokol kesehatan adalah keharusan, jadikan sebagai norma baru dan langkah pertama antisipasi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat diskusi daring bertema Meramu Keseimbangan antara (Kewaspadaan Gelombang ke-3) Covid-19 dan Kenormalan Baru yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/9/2021).

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Anggiasari Puji Aryatie itu dihadiri Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryopratomo, Satgas Penanggulangan Covid-19, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Rifqoh Ihdayati dan Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Windhu Purnomo sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Communication for Development Specialist, UNICEF Indonesia, Rizky Ika Syafitri, dan Direktur Utama Lampung Pos, Anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar sebagai penanggap.

Dalam paparannya, Lestari mengungkapkan di beberapa tempat di Tanah Air masyarakat mulai terlihat lengah menjalankan kewajiban protokol kesehatan dan ada kecenderungan berbagai pelanggaran yang terlihat sepele, tetapi bisa berakibat fatal.
Lestari, berharap para pemangku kepentingan lebih tegas dalam penegakan aturan pada pengendalian Covid-19.

“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Singapura saat ini,” ujar Rerie.

Lestari juga mengungkapkan bahwa Indonesia pernah menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 pada pertengahan Juli 2021 lalu, meski sebelumnya para pakar telah mengingatkan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat agar secara serius merumuskan langkah antisipasi.

“Bersyukur kita mampu melalui situasi kritis tersebut,” ujarnya.

Sementara Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura, Suryopratomo mengungkapkan, lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi karena diawal penyebaran Covid-19 varian delta, Singapura masih membuka pintu bagi warga negara dari negara dengan sebaran varian Delta yang tinggi karena Singapura membutuhkan tenaga kerja di bidang konstruksi dari negara tersebut.

Selain itu, menurut Suryopratomo, banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat yang mengakali sistem pemantauan pergerakan masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan.

“Tempat-tempat hiburan pun ramai dikunjungi orang tanpa penerapan protokol kesehatan. Padahal, penerapan kebijakan di Singapura terbilang ketat dan sistem pencegahan penyebaran Covid-19 sudah mengandalkan teknologi,” ujarnya.

Suryopratomo menjelaskan, penegakan sanksi terhadap para pelanggar aturan pembatasan kegiatan di masa pandemi Covid-19 di Singapura terbilang ketat, lengkap dengan sukarelawan yang mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Terkait cegah potensi lonjakan kasus positif Covid-19, pemerintah juga mengimbau selain disiplin protokol kesehatan, agar masyarakat melakukan vaksinasi untuk memperkuat antibodi tubuh dan tidak boleh lengah di masa PPKM bertingkat.

Varian baru Mu asih [erlu diwaspadai karena menurut riset awal World Health Organization (WHO), varian ini diduga kebal terhadap vaksin. Oleh sebab itu, WHO mengkategorikan varian ini sebagai varian yang diwaspadai atau variant of Interest (VoI) sehingga menjadi perhatian khusus.

Lalu, bagaimana cara mengatasi varian Mu ini?

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 varian Mu.

Dicky mengungkapkan disiplin protokol kesehatan, vaksinasi serta penerapan tracing, testing, dan treatment (3T) tetap menjadi solusi efektif untuk mencegah penularan COVID-19 varian baru ini.

Tak hanya itu, protokol kesehatan yang diterapkan benar-benar harus 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.

“Sebetulnya reaksi, respons, atau strateginya tetap sama, yaitu 3T, 5M, dan vaksinasi,” kata Dicky.

Varian Mu yang dikategorikan sebagai varian yang diwaspadai oleh WHO, menurutnya hal ini karena varian Mu lebih cepat menular. Pasalnya, dalam kurun waktu 9 bulan sejak ditemukan pertama kali pada Januari 2021lalu di Kolombia, sudah terdeteksi di 43 negara.
Kendati demikian, sampai saat ini penyebaran varian Mu di antara kasus COVID-19 di dunia masih berada di bawah angka 0,1 persen.

Terkait varian Mu yang diduga kebal terhadap vaksin, Dicky mengungkapkan varian Mu bisa menurunkan efikasi vaksin dan antibodi. Penyintas COVID-19 tetap berpotensi terinfeksi varian Mu sehingga masyarakat yang terinfeksi varian Delta atau terinfeksi Alpa tetap bisa terinfeksi dengan Mu.

Oleh sebab itu, ia mendukung langkah pemerintah yang memperketat pintu masuk negara. Menurutnya, bagi warga yang masuk ke Indonesia tidak cukup hanya menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, namun juga karantina.

“Karantina efektif selama tujuh hari bagi yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang efektif misal messenger RNA, kemudian tesnya negatif. Kalau yang belum vaksin lengkap karantina 14 hari, kemudian tesnya negatif,” ucapnya.

Meski varian Mu belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat harus tetap waspada. Pasalnya, virus Corona terus bermutasi dan memunculkan varian baru. Tetap perketat dan disiplin prokes 5M, ikuti vaksinasi agar pandemi COVID-19 segera berakhir. (**)

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia. Karena, masyarakat dengan vaksin dosis lengkap terbukti dapat mengurangi keparahan gejala risiko perawatan di rumah sakit dan risiko kematian.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin risiko tertular kembali menjadi lebih rendah, jumlah virus dalam tubuh lebih cepat turun dan peluang terbentuknya varian baru lebih kecil.

“Namun tentu saja vaksin tidak dapat menjadi satu-satunya tameng kita. Vaksinasi, terutama jika hanya dosis pertama dan tidak dibarengi kepatuhan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat menjamin lonjakan kasus untuk tidak terjadi lagi,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (23/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait hal ini, Wiku merujuk pada pengalaman negara-negara dengan cakupan tertinggi vaksinasi dosis pertama. Seperti Singapura 79%, Finlandia 73%, Inggris 71%, Jepang 66% dan Amerika Serikat 63%. Meski demikian, nyatanya lonjakan kasus masih dapat terjadi di negara-negara tersebut.

Seperti di Singapura, lonjakan terjadi karena kebijakan relaksasi dilakukan dengan berfokus pada penguatan 3T dan peningkatan cakupan vaksinasi. Namun, kurang berfokus pada upaya pencegahan yaitu protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti restoran dan tempat makan, di bandara, tempat karaoke, mal hingga terminal bus. Sehingga klaster-klaster baru mulai bermunculan.

Lalu, di Finlandia peningkatan terjadi karena Cluster tim sepak bola yang datang dari Rusia tanpa dilakukan tes skrining terlebih dahulu. Selain itu, masyarakat disana cenderung tidak merespon upaya tracing pemerintah. Sehingga menghambat pelacakan dan penanganan kasus sejak dini.

Sementara di Inggris dilakukan relaksasi aktivitas sosial-ekonomi dan utamanya pembukaan sekolah tatap muka. Relaksasi ini dilakukan secara kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat. Akibatnya, kasus COVID-19 meningkat.

Sama halnya, klaster di sekolah pun mulai bermunculan di Jepang. Terdapat juga kluster atau penambahan kasus COVID-19 yang berhubungan dengan kegiatan olimpiade Tokyo 2021.

“Meskipun pembatasan yang ketat dalam olympic games, namun hal tersebut masih berpengaruh signifikan terhadap pola kegiatan sosial masyarakat di Jepang. Masyarakatnya cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan bersama-sama di bar cafe maupun restoran,” lanjut Wiku.

Untuk di Amerika Serikat, cakupan vaksinasi yang tinggi tidak dibarengi dengan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Tidak wajibnya penggunaan masker di beberapa tempat umum saat aktivitas sosial-ekonomi sudah berjalan normal, menjadi salah satu penyebab.

Adanya lonjakan kasus di berbagai negara tersebut, mengajarkan Indonesia agar tidak hanya bergantung pada tingginya cakupan vaksinasi saja untuk mencapai endemi COVID-19. Dan penting dipahami bahwa target vaksinasi saat pandemi untuk membentuk kekebalan komunitas.

Kekebalan komunitas baru dapat terbentuk dengan sempurna apabila seluruhnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Untuk itu jangan berpuas diri dan merasa aman hanya dengan vaksin, terutama jika vaksin dosis pertama.

Karena endemi dapat tercapai apabila peningkatan cakupan vaksinasi dibarengi dengan upaya kolektif lainnya. Yaitu pengawasan protokol kesehatan kepatuhan seluruh masyarakat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan tes COVID-19 serta pelacakan kontak erat.

“Dengan mobilitas yang mulai meningkat serta aktivitas sosial-ekonomi yang sudah mulai kembali berjalan saat ini, maka saya ingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan sehingga kita tidak harus kembali belajar melalui lonjakan kasus,” pungkas Wiku. (*)

Oleh : Zakaria )*

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi di lokasi Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX di Papua. Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga dari penularan Covid-19 dan menyukseskan gelaran PON XX.
Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes), mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 dosis pertama di lima kabupaten yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua sudah mencapai 62,7 % atau 206.531 dosis.
Kelima kota penyelenggaraan PON tersebut jumlah total target vaksinasinya ada 648.622. Sudah vaksinasi dosis pertama sebesar 406.531, jadi 62,7 persen. Vaksin keduanya sudah dilakukan pada 253.474 orang atau 39 persen.

Budi menuturkan bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), vaksinasi pertama di wilayah pelaksanaan PON minimal 60%. Menurut Budi, tingkat vaksinasi di Kabupaten Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Mimika sudah mencapai 60%. Sementara itu, vaksinasi di Kabupaten Jayapura baru 57 persen dan Kabupaten Kerom mencapai 54%.

Selain itu, pihak Kemenkes juga menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mengendalikan malaria di tempat pelaksanaan PON. Kedua lembaga tersebut melakukan fogging di tempat-tempat penting yang kelak akan menjadi lokasi pelaksanaan pekan olahraga tahunan tersebut, maupun penginapan para atlet dan offisial.

Fogging sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa area tersebut bersih dari nyamuk-nyamuk yang bisa menularkan malaria. Kemenkes juga berkoordinasi dengan pihak panitia penyelenggara PON berkaitan dengan penggunaan aplikasi peduliLindungi sebagai syarat bagi penonton PON. Penonton sendiri dibatasi hanya 25% dari kapasitas asli.

Dengan aturan tersebut, Budi berharap agar tidak terjadi penularan Covid-19 atau bahkan klaster baru dalam penyelenggaraan multievent tersebut. Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak kepada masyarakat Papua untuk dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Di samping untuk pengendalian kasus juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan PON XX yang akan digelar pada 2 Oktober mendatang.

Ia menjelaskan percepatan vaksinasi sangat penting agar masyarakat dapat dimungkinkan untuk menyaksikan pertandaingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Timika.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk yang belum divaksin agar berduyun-duyun untuk mendapatkan vaksin. Pasalnya, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu tercapainya target vaksin yang akan berimbas pada terbukanya akses penonton.

Dengan terbukanya akses bagi penonton, tentu akan berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah berharap agar PON bisa menjadi momentum membangkitkan perekonomian Papua.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah juga telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.

Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19.

Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya. Dirinya mencontohkan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, yang hingga saat ini vaksinasi covid-19 baru tercapai sekitar 40 persen lebih.

Ia mengatakan, jika dulu banyak masyarakat yang takut mendapatkan vaksin. Ada yang masih mempertanyakan halal atau haram, apakah vaksin aman dan lain-lain, saat ini kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terus meningkat seiring banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi. Sebelumnya Papua sudah menerima sebanyak 14.680 vaksin sinovac dan sudah didistribusi ke Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Pada prinsipnya Dinas Kesehatan Provinsi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan seperti di Biak, Yapen, Supiori, Nabire, Wamena serta Merauke untuk kesiapan gudang penyimpanan, jika mereka sudah siapkan gudang, tentu saja vaksin akan segera didistribusi.

Vaksinasi merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menuju kekebalan komunal atau herd immunity, jika herd immunity bisa terwujud tentu saja perhelatan PON dapat berjalan dengan dengan keterlibatan banyak orang serta mengurangi potensi penularan virus.

)* Penulis adalah warganet tinggal Bogor

Oleh : Agung Priyatna )*

Displin Prokes dan vaksinasi mampu menyukseskan fase adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Ketaatan terhadap imbauan tersebut diharapkan mampu menjaga warga tetap produktif namun aman dari penularan virus Corona.

Apakah Anda sudah lelah dengan pandemi? Memang selama 2 tahun ini, kita tidak hanya harus menjaga fisik dari serangan corona, tetapi juga mental. Penyebabnya karena makin takut untuk kena virus Covid-19 maka tingkat stress juga makin tinggi. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun dan ini sangat buruk karena malah bisa tertular, ketika seseorang tidak menaati prokes.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa masa pandemi belum tahu kapan berakhirnya, karena virus Covid-19 tidak bisa benar-benar pergi dari seluruh dunia. Oleh karena itu di masa adaptasi kebiasaan baru, semua orang mulai dari dewasa, anak-anak, ibu hamil, dll harus menaati protokol kesehatan dan mendapatkan vaksinasi. Dalam artian, vaksinasi adalah proteksi sehingga kita tidak mudah tertular corona.

Apalagi vaksinasi sudah digratiskan dan berstatus halal MUI, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Saat akan naik kendaraan seperti pesawat terbang syaratnya harus menunjukkan kartu vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Bukan tak mungkin hal ini juga berlaku saat akan naik bus, angkot, kereta malam, dll. Jadi vaksin adalah kewajiban.

Presiden Jokowi melanjutkan, meski sudah divaksin, masyarakat harus menaati prokes dengan ketat. Dalam kehidupan sehari-hari, prokes ketat menjadi kebiasaan baru. Dalam artian, kita semua sudah terbiasa menjalankan prokes tetapi ada saja yang melanggarnya. Jadi semua orang tertib dan tidak melepaskan masker, agar aman dari serangan virus Covid-19.

Walau sudah divaksin masih harus memakai masker dan menjalani prokes ketat, karena masih ada sedikit kemungkinan untuk tertular, saat kondisi badan tidak fit. Apalagi herd community belum terbentuk karena baru 30% WNI yang divaksin, sementara untuk mendapatkan kekebalan kelompok yang bisa menghalau corona, syaratnya adalah minimal 75%.

Prokes yang dijalankan adalah yang 10M, bukan 3M atau 5M. Jadi selain memakai masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, menjaga higienitas lingkungan dan imunitas tubuh, mengganti baju, dll. Semua dilakukan agar benar-benar bersih dan bebas corona. Gaya hidup sehat juga dilakukan, seperti lebih sering makan sayur dan buah serta berolahraga.

Menaati prokes ketat juga menjadi kunci suskes PTM (pembelajaran tatap muka). Pemerintah memutuskan untuk memberbolehkan PTM karena para guru sudah divaksin dan berbagai daerah sudah masuk PPKM level 1-3 alias keadaan sudah membaik. Sehingga para murid boleh sekolah seperti biasa dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Namun PTM tentu dengan banyak syarat.Saat anak-anak sudah mulai masuk sekolah maka wajib pakai masker dan membawa hand sanitizer. Mereka juga tidak boleh bergerombol dan bermain seperti biasa. Pembelajaran juga tidak diadakan full, tetapi gantian alias hanya 50% murid yang masuk kelas. Sementara sisanya bergiliran untuk sekolah online.

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, PTM juga tidak memperbolehkan kantin dibuka karena takut ada kerumunan siswa, pun penjual makanan di depan sekolah juga harus menjaga jarak. Hal ini dimaksudkan agar semuanya aman dan tidak muncul klaster sekolah.
Vaksinasi adalah cara untuk terhindar dari corona. Ditambah dengan ketaatan mematuhi prokes, maka kita bisa aman dari serangan penyakit mematikan ini. Semua orang wajib meningkatkan kewaspadaan di masa adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, PTM sudah diperbolehkan tetapi dengan prokes yang ketat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute