Oleh : Kania Putri)*

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya membatasi masuknya tenaga kerja asing maupun warga negara asing ke Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap sudah tepat guna mencegah lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia.

Pembatasan terhadap orang asing telah mengalami perluasan, hal tersebut telah dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly . Perluasan tersebut tertuang dalam permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam peraturan yang memiliki masa transisi dua hari sejak 21 Juli 2021 tersebut, tenaga kerja asing (TKA) yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Tanah Air. Tentu timbul pertanyaan, kenapa pembatasan baru dilakukan saat ini?

Menteri Yasonna menjelaskan, pembatasan orang asing masuk ke tanah air sebelumnya sudah diberlakukan. Akan tetapi, TKA yang bekerja dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) boleh masuk dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait serta memenuhi protokol Covid-19.

Dirinya berujar, saat ini pihaknya telah melakukan evaluasi dan ada berbagai masukan dari masyarakat yang sekarang mengambil pengetatan yang lebih ketat TKA apakah di PSN ataupun dalam proyek yang lain tidak diperkenankan masuk. Kecuali yang masuk dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi yang dimaksud adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan Izin tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Perihal transisi kebijakan dua hari, Yasonna memberikan alasan kebijakan yang diumumkan hari ini tidak adil bagi mereka yang sedang proses terbang menuju tanah air. Tidak mungkin pihaknya akan langsung mendeportasi

Yasonna mengatakan, yang selalu berurusan dengan kedatangan orang asing biasanya selalu ada jeda waktu. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu tentang hal ini. Sehingga dirinya mengira kebijakan ini akan diterapkan dengan ketat dengan harapan bahwa Pemerintah dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa penggunaan TKA dalam proyek-proyek BUMN tergolong minim. Kendati demikian, Erick tidak menutupi fakta kalau ada penggunaan pakar dari luar negeri dalam proyek-proyek tertentu. Dirinya mencontohkan proyek PLN dengan konsorsium PT PJBI-Masdar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 145 MW.

Mungkin ada satu dua orang ekspertis dari TKA yang datang ke proyek tersebut dan ingin memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik. Tapi Eric memastikan tidak mungkin pihaknya berpihak kepada tenaga kerja asing.

Berdasarkan Pasal 4 (1) Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA, setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabaan yang tersedia. Sedangkan Pasal 4 (2) menyebut dalam hal jabatan yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.Jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 95.355 orang. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, rasio penggunaan TKA merupakan yang terendah yaitu sebesar 0.01 persen.

Pada kesempatan berbeda, Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan banyak laporan warga masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh WNA.

Kepala Bagian Humas dan Hukum dtjen Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara, merinci dugaan pelanggarannya seperti tidak bermasker saat kelaur rumah, berkumpul tanpa jaga jarak, bahkan ada yang mengkampanyekan berisi menentang kebijakan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Angga menjelaskan WNA yang melanggar aturan selama masa PPKM akan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Ditjen Imigrasi bisa menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan masuk ke Wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Pembatasan TKA dan WNA di Indonesia merupakan bukti bahwa orang asing yang ada di Indonesia memang benar-benar dipantau gerak-gerik ataupun mobilitasnya, baik yang sudah menetap atau yang berstatus tinggal sementara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Deka Prawira )*

Kedatangan warga negara asing ke Indonesia di masa pandemi agak mengejutkan, karena kita memang harus waspada pada seluruh orang yang datang dari luar negeri, karena dikhawatirkan OTG. Selain itu, kedatangan mereka juga dipolitisir, karena berasal dari RRC. Padahal pekerja dari negeri tirai bambu itu akan ditempatkan di proyek strategi nasional.

Publik langsung heboh saat ada berita tentang 157 warga negara asing yang mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Mereka yang berasal dari RRC langsung dicurigai oleh beberapa pihak, karena pertama masih masa pandemi, sehingga takut akan menularkan corona.
Padahal mereka yang datang sudah memenuhi syarat, karena sudah punya surat bebas corona dari negaranya.
Saat masuk ke Indonesia akan dikarantina mandiri di sebuah penginapan khusus. Sehingga kita tidak usah khawatir berlebihan. Memang corona berasal dari Wuhan, RRC, tetapi keadaan di sana sudah aman terkendali.

Kedua, muncul tuduhan mengapa WNA asing dilarang masuk untuk berwisata, sedangkan yang dari RRC malah diperbolehkan? Tuduhan kedua ini tentu tidak berdasarkan fakta, karena para WNA dari RRC datang untuk bekerja di proyek strategis nasional. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting.

Lagipula, mereka sudah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait. Jadi, sudah fix bahwa WNA datang untuk bekerja, bukan untuk berwisata. Karena proyek strategis nasional butuh banyak pekerja, sehingga membutuhkan banyak bantuan dari tenaga kerja asing.

Pemerintah sedang menggenjot proyek strategis nasional agar mengatasi dampak negatif pandemi. Diharap, semua proyek ini akan berhasil, sehingga kondisi finansial negara bangkit lagi dan bisa keluar dari ancaman resesi. Proyek strategis nasional akan dilakukan tak hanya di Jawa, tetapi juga di pulau lainnya. Jadi kedatangan WNA untuk bekerja di proyek jangan dilihat sebagai hal yang negatif.

Mereka juga membawa KITAS sebagai surat yang membuktikan bahwa ingin tinggal di Indonesia untuk bekerja, sehingga kedatangannya sudah legal. KITAS juga hanya berfungsi selama beberapa bulan, bukan untuk selamanya. Sehingga tuduhan bahwa pemerintah Indonesia ‘memelihara’ WNA dari RRC salah besar.
Karena mereka hanya tinggal sampai masa aktif KITAS habis dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku.
Semenjak tahun 2014 ada isu kejam bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi sangat melindungi WNA asing, terutama yang berasal dari RRC. Karena pada beberapa proyek, ada pegawai asing yang ikut bekerja di sana. Apalagi pemerintah Indonesia juga membina hubungan baik dengan pemerintah RRC.

Menurut pengamat politik Ade Armando, semua ini hanya hoaks. Karena faktanya WNA dari RRC yang masuk ke Indonesia tidak sampai 12 juta orang. Para pekerja asing tidak akan menggeser pekerja pribumi, apalagi ada penjajahan terselubung. Mudik untuk WNI dilarang untuk penyebaran corona, tetap kedatangan WNA bukanlah ketidak-adilan, karena mereka tiba untuk bekerja, bukan bersenang-senang.

Hal ini adalah fitnah yang kejam, karena buktinya WNA memang boleh bekerja di Indonesia, tetapi jumlahnya tak sampai 10%. Lagipula mereka harus memiliki skill khusus dan tidak bekerja sebagai buruh kasar. Logikanya, jika ada proyek strategis nasional dan alat-alatnya didatangkan dari RRC (karena harganya relatif terjangkau), maka para WNA yang akan menjelaskan ke pegawai lokal untuk cara pengoperasiannya.

Isu masuknya WNA asing adalah isu SARA dan jangan sampai kita percaya dan menjadi sosok xenophobia (ketakutan terhadap orang asing). Apa salahnya jika ada orang asing masuk ke Indonesia untuk bekerja? Karena mereka memiliki skill yang belum kita miliki. Mari kita lihat kedatangan WNA dengan pikiran yang positif.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kedatangan puluhan warga negara China ke Indonesia di tengah pandemi Corona menjadi sorotan. Imigrasi memastikan para WNA yang tiba memenuhi aturan serta untuk tujuan pekerjaan.

“Penanganan setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia telah mengikuti aturan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Petugas Imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para WNA tidak lulus pemeriksaan kesehatan oleh petugas,” kata Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting.

Aturan yang dimaksud Jhoni ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dia menegaskan aturan pelarangan masuk bagi WNA selama masa pandemi COVID-19 masih berlaku. Kedatangan para WNA ke Indonesia hanya diizinkan untuk tujuan esensial seperti bekerja di proyek strategis nasional dan objek vital, penyatuan keluarga, bantuan medis dan kemanusiaan, serta kru alat angkut.

“Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata,” ungkap Jhoni.

Hingga saat ini, pelarangan masih berlaku untuk WNA yang ingin datang dengan tujuan wisata. Pemerintah juga telah menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta Visa On Arrival (VOA) sejak awal Maret 2020 untuk mencegah lonjakan penyebaran COVID-19.